Dekonstruksi Ontologis Narasi Ratu Malang, Pembongkaran Syahwat Politik Kompeni, dan Hermeneutika Kritis Amangkurat I
“Ketika kolonialisme gagal meruntuhkan benteng sebuah imperium dengan meriam, mereka akan menyerang watak penguasanya—mengubah keputusan politik yang dingin dan taktis menjadi melodrama syahwat yang dangkal.”
Historiografi Eurosentris, Konstruksi Watak Badut, dan Kematian Nuansa Nusantara
Simaklah dengan nalar jernih dan pikiran waras: sejarah yang diwariskan ke meja-meja belajar kita hari ini kerap kali bukan sebuah cermin jernih masa lalu, melainkan sebuah labirin cermin retak yang sengaja didesain oleh kolonialitas kognitif Barat. Melalui proyek penulisan sejarah (historiography) yang bias, manipulatif, dan sarat dengan agenda penjinakan mental, heritasi lokal Nusantara sering kali diringkus menjadi sekadar panggung sirkus moralitas yang banal. Salah satu korban paling fatal dari kekerasan epistemis (epistemic violence) ini adalah figur Sunan Amangkurat I—penguasa Kesultanan Mataram Islam pasca-Sultan Agung—dan tragedi asmara yang melingkari takdir seorang perempuan bernama Mas Malang, yang di kemudian hari dijuluki sebagai Ratu Malang [1].
Dalam narasi mainstream yang dipelihara sejak era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) hingga buku teks modern, kisah Ratu Malang selalu dibaca dengan nada melodrama yang garing, domestik, dan sekadar menonjolkan syahwat kediktatoran. Amangkurat I digambarkan secara karikatural: seorang raja yang paranoid, dikontrol oleh obsesi seksual yang impulsif, merebut istri seorang dalang bernama Ki Panjang Mas secara paksa, membunuh sang dalang karena cemburu, lalu jatuh dalam depresi psikologis yang tidak rasional dengan meratapi mayat sang ratu yang membusuk sebelum akhirnya menguburkannya di Antakapura (Gunungkelir, Pleret, Bantul) [2].
Namun, sebagai intelektual organik yang berpijak pada kesadaran kritis-dekonstruktif, kita harus mengajukan sebuah gugatan ontologis: Benarkah narasi tersebut adalah potret psikologis-historis yang autentik, atau ia sesungguhnya merupakan produk hoaks kolonial abad ke-17 yang sengaja diproduksi untuk mematikan karakter (character assassination) penguasa pribumi?
Secara empiris, VOC berkepentingan melemahkan legitimasi moral Mataram demi memuluskan kontrol monopoli dagang di pesisir utara Jawa. Esai sejarah dan filsafat kritis ini tidak berniat mencuci tangan atas dinamika politik internal Mataram yang keras, melainkan hadir sebagai sebuah sabotase konseptual dan hermeneutika kritis guna membongkar bagaimana narasi “cinta obsesif” ini digunakan oleh mesin propaganda VOC untuk melegitimasi imperialisme kognitif mereka di tanah Jawa.
Dekonstruksi Narasi Ratu Malang: Antara Obsesi Personal dan Sabotase Hermeneutika Kolonial
Secara epistemologis, hampir seluruh dokumen primer yang merekam keburukan tak bertepi dari Amangkurat I bersumber dari catatan harian (dagregister) VOC, memoar para pejabat kompeni seperti Rijklof van Goens, dan serat-serat keraton yang ditulis jauh pasca-kejatuhan Pleret di bawah bayang-bayang intervensi asing [3]. Meminjam pisau analisis dekonstruksi Jacques Derrida, teks-teks sejarah kolonial ini tidak pernah netral; mereka memiliki “pusat” (center) yang bias, yaitu hasrat untuk mendehumanisasi penguasa lokal agar intervensi militer dan ekonomi VOC dapat dibenarkan sebagai sebuah “misi pemberadaban” (civilizing mission) [4].
Ketika VOC mengonstruksi kisah Amangkurat I yang merebut Mas Malang dalam kondisi mengandung dan membantai Ki Panjang Mas, mereka sedang memainkan strategi naratif The Othering atau Mempersubjek yang Lain yang dijelaskan oleh Edward Said dalam teori Orientalisme [5]. Dengan menggambarkan Amangkurat I sebagai sosok raja yang dikendalikan oleh nafsu purba, tuna-rasionalitas, dan kegilaan emosional, sejarawan kolonial secara implisit ingin menegaskan bahwa peradaban Jawa adalah peradaban yang eksotis namun rapuh, sakit, dan membutuhkan struktur hukum Barat yang “rasional” untuk memimpin mereka.
Secara faktual dan empiris, jika kita melakukan pembongkaran hermeneutika, posisi Ki Panjang Mas sebagai seorang dalang keraton dan Mas Malang bukan sekadar drama domestik pedesaan. Di dalam kosmologi Jawa, pertunjukan wayang oleh seorang dalang adalah sebuah ritus politik-spiritual yang sakral, sebuah media komunikasi massa yang mengontrol kesadaran kolektif rakyat (kawula) [6]. Dalang keraton bukan seniman biasa; ia adalah ideolog kebudayaan yang memiliki pengaruh langsung atas massa jelata dan para bangsawan.
Pengambilalihan Mas Malang dan eliminasi terhadap faksi Ki Panjang Mas sesungguhnya secara rasional merupakan sebuah tindakan pembersihan politik (political purge) terhadap aktor-aktor kultural yang diduga bersekongkol dengan faksi oposisi—termasuk faksi Pangeran Alit atau sekutu-sekutu politik internal—yang ingin merongrong sentralisasi kekuasaan Amangkurat I yang terkenal memusatkan seluruh otoritas ke Pleret. Oleh jurnalisme kolonial zaman itu, ketegangan geopolitik yang rumit ini direduksi, diringkas, dan dibengkokkan menjadi sekadar “cinta buta yang zalim” demi menyederhanakan musuh politik mereka sebagai badut moral yang kehilangan kendali rasionalnya.
Patologisasi Cinta dan Politik Ruang Antakapura: Melacak Estetika Kedukaan yang Dituduh Gila
Narasi kolonial mencapai puncak kegelian sosiologisnya ketika menggambarkan Amangkurat I yang menolak menguburkan jenazah Ratu Malang selama berhari-hari, memeluknya di dalam kegelapan istana Pleret, hingga baru tersadar setelah bermimpi melihat sang ratu berbahagia dengan Ki Panjang Mas di alam baka [7]. Ini adalah bentuk patologisasi kedukaan (pathologization of grief) yang sengaja diarahkan untuk menstempel sang raja sebagai sosok yang mengalami degradasi mental total dan tidak cakap memimpin sebuah imperium.
Namun, di hadapan lensa filsafat kebudayaan Nusantara, laku kedukaan Amangkurat I dapat dibaca secara rasional sebagai sebuah bentuk ekspresi mistisisme politik yang pekat. Dalam konsep kekuasaan Jawa (Gung Binathara), seorang raja adalah poros kosmis yang menghubungkan makrokosmos dan mikrokosmos [8]. Kehilangan seorang permaisuri yang memiliki kedudukan spiritual penting—apalagi jika kematian itu terjadi secara mendadak dan dicurigai akibat konspirasi racun dari intrik politik internal keraton yang saling sikut—adalah sebuah guncangan besar terhadap stabilitas spiritual kerajaan.
Tindakan menahan jenazah dan merenunginya di ruang tertutup bukan sebuah kegilaan klinis, melainkan sebuah laku batin (tapa brata) seorang penguasa yang sedang mencari sasmita (petunjuk gaib) di tengah badai pengkhianatan dan destabilisasi politik yang mengepung istananya. Ketika raja “bermimpi” melihat Ratu Malang bersanding kembali dengan Ki Panjang Mas, mimpi dalam epistemologi Jawa bukanlah bunga tidur psikologis biasa, melainkan sebuah wahyu (wahyu/sasmita) yang bersifat ontologis: sebuah kesadaran spiritual tertinggi bahwa kosmos telah menuntut keseimbangan, dan sang raja secara rasional-spiritual harus merelakan aspek profan dari kekuasaannya untuk tunduk pada hukum kodrat semesta alam [9].
Pembangunan kompleks pemakaman megah Antakapura (yang berarti Istana Kematian atau Kehancuran) di Gunungkelir, Pleret, kemudian menegaskan rekonstruksi estetika dan empiris ini [10]. Amangkurat I tidak membangun kuburan biasa; ia memindahkan pusat sakralitas kedukaannya ke atas perbukitan yang terisolasi. Secara tata ruang (spatial politics), Antakapura adalah sebuah manifesto arsiteural yang monumental yang dikelilingi oleh dinding batu tebal terstruktur.
Ia adalah monumen cinta sekaligus monumen penyesalan kosmologis, sebuah pengakuan iman kebudayaan bahwa di atas kekuasaan politik seorang raja yang mutlak, masih ada hukum takdir yang tegak berdaulat. Kompleks ini adalah situs perlawanan batiniah sang raja terhadap realitas duniawinya yang mulai retak digerogoti oleh intrik internal, pemberontakan yang mengintai, dan tekanan ekonomi-militer VOC yang semakin agresif mencekik kedaulatan Mataram.
Membakar Berhala Historiografi Kolonial, Menegakkan Kedaulatan Memori Nusantara
Kisah Ratu Malang dan Amangkurat I adalah contoh gamblang bagaimana sejarah Nusantara telah dibengkokkan secara sistematis oleh syahwat politik kompeni dan dirawat dengan kemalasan berpikir oleh intelektual pascakolonial yang mengekor begitu saja pada teks-teks Barat. Universalisme garing historiografi kolonial telah berhasil mengubah drama politik-spiritual yang mendalam, taktis, dan berdarah-darah menjadi sekadar dongeng moralitas murahan tentang raja yang gila perempuan dan tuna-logika.
Merumuskan ulang kisah ini melalui filsafat kritis bukan berarti kita sedang mendewakan atau membebaskan Amangkurat I dari catatan-catatan kekerasan politisnya yang faktual. Namun, ini adalah sebuah maklumat perang kebudayaan untuk merebut kembali hak interpretasi atas memori kolektif bangsa kita sendiri. Kita harus menggunakan rasionalitas dekolonial untuk berhenti membaca diri kita sendiri melalui mata para petualang dagang VOC yang rasis, transaksional, dan mengalami bias kognitif yang akut.
Mari kita bakar seluruh lembaran prasangka hoaks kolonial yang usang, runtuhkan dinding-dinding imperialisme sejarah yang mengebirinya, dan tegakkan kembali marwah hermeneutika Nusantara yang organik, kritis, empiris, dan berdaulat di atas tanah air kita sendiri!
“Membaca dokumen kolonial tanpa pisau dekonstruksi adalah tindakan bunuh diri kognitif. Kita tidak sedang membaca fakta, kita sedang mengunyah propaganda yang menyamar sebagai laporan ilmiah.”
Catatan Kaki
[1] H.J. de Graaf, De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram, 1646-1677 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1961), jilid 1, hal. 92.
[2] M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Stanford: Stanford University Press, 2001), hal. 94-95.
[3] Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3 (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hal. 58.
[4] J.A. van der Chijs (ed.), Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia: Anno 1640-1682 (The Hague: M. Nijhoff, 1888), hal. 104.
[5] Jacques Derrida, Writing and Difference (Translated by Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press, 1978), hal. 278-280.
[6] Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979), hal. 45.
[7] Benedict R.O’G. Anderson, Mythology and the Tolerance of the Javanese (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1965), hal. 12-14.
[8] H.J. de Graaf, De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram, 1646-1677 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1961), jilid 1, hal. 96.
[9] Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1968), hal. 34-36.
[10] Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 118.
[11] H.J. de Graaf, De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram, 1646-1677 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1961), jilid 1, hal. 97.
Daftar Pustaka
Anderson, Benedict R.O’G. Mythology and the Tolerance of the Javanese. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1965.
De Graaf, H.J. De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram, 1646-1677. 2 Jilid. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.
Derrida, Jacques. Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
Magnis-Suseno, Franz. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia, 1984.
Moertono, Soemarsaid. State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1968.
Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Said, Edward W. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979.
Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius, 1973.
Van der Chijs, J.A. (ed.). Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia: Anno 1640-1682. The Hague: M. Nijhoff, 1888.
