Oleh: Muhammad Faried
(Santri PPM Aswaja Nusantara, Kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Indonesia kembali menjadi buah bibir dunia setelah untuk pertama kalinya menyabet “penghargaan” Fossil of the Day pada forum konferensi perubahan iklim ke-30 (COP30) di Belém, Brasil. Sebuah predikat yang sejatinya lebih mirip tamparan moral ketimbang kebanggaan nasional. Bukan karena Indonesia tampil dengan terobosan gemilang dalam transisi energi, tetapi justru karena dipandang sebagai salah satu pihak yang menghambat ikhtiar global mengatasi krisis iklim.
Di titik ini, nama Indonesia seakan ditulis tebal dalam daftar negara yang belum sungguh-sungguh bertaubat dari ketergantungan pada energi fosil. Sementara itu, di dalam negeri kebijakan iklim seringkali berjalan tidak istiqamah. Di satu sisi berbicara komitmen hijau di forum internasional, namun di sisi lain masih membuka ruang lebar bagi eksploitasi yang merusak bumi. Momentum ini, bagi bangsa yang mayoritas penduduknya menjunjung ajaran “khalīfah fi al-arḍ”, semestinya dibaca sebagai muhasabah bersama. Pujian di panggung dunia bukan diukur dari manisnya pidato, tetapi dari seberapa jujur langkah kebijakan kita menjaga amanah bumi yang kian renta.
Jelas, makna di balik kata “penghargaan” dalam Fossil of the Day bukanlah penghargaan dalam arti konvensional yang membanggakan. Maknanya justru semacam piagam sindiran, satire tajam yang ditujukan kepada negara-negara yang gagal menampilkan kepemimpinan atau bahkan melangkah mundur dalam ikhtiar penyelamatan iklim. Gelar ini pertama kali dimunculkan dalam pembicaraan iklim di Bonn, Jerman, pada tahun 1999, diinisiasi oleh German NGO Forum, lalu terus hidup sebagai semacam “panggung teguran” di setiap perundingan iklim.
Dalam forum KTT Perubahan Iklim PBB, anggota Climate Action Network (CAN) International akan bermusyawarah memilih negara mana yang dinilai paling “berjasa” dalam memblokir kemajuan negosiasi di hari-hari krusial. Seolah-olah negara tersebut naik ke mimbar bukan untuk menerima sanjungan, namun untuk diumumkan di hadapan dunia sebagai penghalang jalan. CAN International sendiri merupakan koalisi besar yang menaungi lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil di lebih dari 130 negara. Jaringan yang menggerakkan aksi kolektif dan berkelanjutan untuk melawan krisis iklim, sekaligus menjadi koordinator suara masyarakat sipil di meja perundingan iklim PBB dan berbagai forum internasional lainnya. Ibarat jamaah yang terus-menerus mengingatkan bahwa merusak bumi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah dititipkan.
Alasan CAN International menobatkan Indonesia sebagai “Fossil of the Day”
Mengutip dari laman resmi CAN International, climatenetwork.org, Indonesia dinilai layak menyandang gelar ini karena memasukkan 46 pelobi bahan bakar fosil ke dalam delegasi resminya. Kemudian membiarkan mereka ikut “mengaji” arah kebijakan dengan nada kepentingan industri, bukan kepentingan bumi. Dalam negosiasi pembahasan pasar karbon Pasal 6.4, Indonesia disebut menyalin poin-poin pembicaraan para pelobi, bahkan terkadang kata demi kata, lalu menyajikannya seolah-olah rumusan sendiri. Sebuah sikap yang dalam tradisi keilmuan pesantren tentu identik dengan meninggalkan etika kejujuran ilmiah. Selama sesi pembahasan Pasal 6.4 itu pula, menurut CAN, intervensi Indonesia cenderung mendorong aturan yang lebih lemah, perlakuan yang semakin lunak, serta perlindungan yang longgar terhadap aset berbasis alam yang berisiko tinggi. Kepentingan jangka pendek lebih diutamakan daripada menjaga bumi sebagai titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Seruan semacam ini, yang mendorong pelonggaran aturan dan perlindungan terhadap aset berbasis alam, pada hakikatnya berhadapan langsung dengan temuan sains dan merobek keutuhan lingkungan yang seharusnya dijaga sebagai amanah. Padahal, lahirnya mekanisme Pasal 6.4 justru dimaksudkan sebagai benteng untuk melindungi lingkungan. Pasal 6.4 yang dikenal sebagai Mekanisme Pemberian Kredit Perjanjian Paris (Paris Agreement Crediting Mechanism/PACM) dirancang agar negara-negara dapat menghasilkan dan memperdagangkan kredit karbon dari proyek-proyek pengurangan emisi sebagai wasilah untuk mencapai tujuan NDCs (Nationally Determined Contributions) mereka.
Mekanisme tersebut diawasi secara terpusat oleh badan PBB yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pasal 6.4, yang memikul tanggung jawab menyetujui metodologi, mendaftarkan proyek, mengelola registrasi, serta memastikan integritas lingkungan tetap terjaga. Seperti halnya Clean Development Mechanism (CDM) PBB di bawah Protokol Kyoto. Dalam kacamata pesantren, ruh dari mekanisme ini mestinya dibaca sebagai ikhtiar kolektif dunia untuk menegakkan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār terhadap bumi: jangan merusak dan jangan saling mewariskan kerusakan antargenerasi.
Kemudian, CAN juga menilai bahwa langkah Indonesia tersebut tidak jauh berbeda dengan pola yang kerap dilakukan negara-negara maju ketika mengirim delegasi resmi mereka. Hanya saja, kali ini yang menirunya adalah negara berkembang yang masih membawa label “korban” dalam wacana ketidakadilan iklim global. Di mata CAN, Indonesia justru layak menerima Fossil of the Day karena tampil sebagai contoh terburuk sejauh ini dari negara berkembang yang menyalin strategi tersebut. Seolah-olah naik kelas, tetapi di kelas yang keliru. Pada gelaran COP30 ini, Indonesia mengirimkan total 46 delegasi. Hal ini menjadikannya salah satu negara dengan rombongan terbesar di antara negara berkembang lainnya. Angka yang di atas kertas tampak menunjukkan keseriusan, namun dalam kacamata kritik justru menimbulkan pertanyaan. Apakah barisan itu benar-benar dikirim untuk memperkuat suara keadilan iklim, atau sekadar menjadi pagar kepentingan yang menjauhkan kita dari laku taubat ekologis yang sejati.
Oligarki Industri Fosil serta Kritik Organisasi Lingkungan
Kabar bahwa Indonesia mendelegasikan 46 pelobi energi fosil ke konferensi COP30 menjadi isyarat keras tentang adanya tarik-menarik politik dan kepentingan di balik layer. Forum penyelamatan bumi ini berubah menjadi gelanggang lobi kepentingan jangka pendek. Para pelobi tersebut datang dari konglomerat migas dan batu bara, produsen pupuk berbasis gas, serta berbagai industri lain yang masih menggantungkan hidupnya pada energi fosil. Jaringan kepentingan yang menjadikan sektor energi kotor tetap berada dalam bayang-bayang dominasi mereka. Kehadiran kelompok ini memupuk kesan kuat bahwa arah kebijakan energi Indonesia belum sepenuhnya beranjak dari logika keuntungan sesaat menuju visi penjagaan bumi sebagai amanah lintas generasi.
Karena itu, tidak mengherankan bila kini banyak negara memandang Indonesia sambil mengajukan satu pertanyaan tajam. “Apakah negara sebesar ini benar-benar siap memimpin transisi energi, atau justru masih terjerat dalam jebakan oligarki fosil. Pertanyaan yang bagi bangsa beriman mestinya dibaca sebagai undangan muhasabah, bukan sekadar sentilan diplomatik.
Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan bagaimana oligarki industri fosil masih kuat mempengaruhi arah kebijakan energi Indonesia.
“Kehadiran 46 orang pelobi industri fosil sebagai bagian dari delegasi Indonesia memperlihatkan secara telanjang pemihakan pemerintah pada oligarki industri fosil. Sikap pemerintah jelas mencederai dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas, yang sudah mengalami berbagai dampak bencana iklim yang semakin hari makin parah dan meluas” kata Leonard.
Mengutip dari laman organisasi Kick Big Polluters Out (KBPO), kickbigpollutersout.org, tercatat bahwa jumlah pelobi industri bahan bakar fosil yang diberikan akses ke arena COP30 mencapai lebih dari 1.500 orang. Artinya, satu dari setiap 25 orang yang berlalu-lalang di ruang perundingan adalah pelobi, bukan penjaga amanah bumi. Menurut KBPO, angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan COP, sekaligus menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman kepentingan industri fosil di jantung forum yang seharusnya menjadi majelis ikhtiar penyelamatan iklim. Secara proporsional, jumlah tersebut meningkat sekitar 12% dibandingkan Konferensi Perubahan Iklim ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan. Kenaikan yang, dalam kacamata keadilan iklim, lebih mirip isyarat bahaya daripada kabar gembira. Di tengah situasi semacam ini, berbagai organisasi lingkungan internasional menyampaikan kritik mereka, yang pada hakikatnya merupakan seruan moral agar forum global ini kembali kepada ruh awalnya, yakni memperjuangkan masa depan bumi, bukan melapangkan jalan bagi “tamu-tamu besar” dari industri perusak.
Berikut beberapa kritik dari berbagai organisasi lingkungan internasional:
Rachitaa Gupta dari Global Campaign to Demand Climate Justice, menyatakan: “Lebih dari 1.500 pelobi bahan bakar fosil telah membanjiri COP30 tahun ini, sama seperti keserakahan mereka yang menyebabkan banjir di tanah dan rumah kita setiap tahun. Masuknya setiap pelobi bahan bakar fosil ke UNFCCC merupakan pengkhianatan terhadap proses, karena merekalah pencemar yang menyebabkan krisis ini, namun diberi kursi terdepan untuk menentukan masa depan kita.”
Pascoe Sabido, dari Corporate Europe Observatory turut menyatakan: “COP30 tampaknya merupakan Konferensi Para Pencemar, bukan Para Pihak. Dengan jumlah pelobi bahan bakar fosil yang lebih banyak daripada delegasi pemerintah dari sepuluh negara paling rentan terhadap perubahan iklim, tidak mengherankan jika perundingan iklim global telah gagal selama tiga dekade untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak hari pertama.”
Nerisha Baldevu, dari Friends of the Earth Africa juga menyatakan: “Dari aula UNFCCC hingga tanah dan wilayah kita, perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil menghancurkan komunitas dan lingkungan kita. Namun, tahun ini di COP30, karpet merah digelar agar ribuan pelobi bahan bakar fosil dapat berkeliaran di koridor-koridor tersebut.”
Susann Scherbarth, dari Friends of the Earth Germany (BUND e.V.) menyatakan: “COP30 dibanjiri lebih dari 1.500 perwakilan industri bahan bakar fosil, ini bagaikan sungai yang meluap dan menyapu bersih segalanya. Selama kita masih bergantung pada batu bara, minyak, dan gas, target 1,5 derajat akan semakin jauh, dan krisis iklim akan semakin memburuk dari tahun ke tahun dengan konsekuensi nyata bagi manusia dan alam.”
Perlu dipahami bahwa COP 30 di Brasil kali ini di samping pertemuan rutin tahunan, menjadi majelis yang paling dinanti oleh berbagai kalangan. Dari organisasi lingkungan, akademisi, hingga para aktivis yang sejak lama mengawal isu keadilan iklim. COP ke-30 yang berlangsung di Belém, sebuah kota yang kerap dijuluki sebagai “gerbang masuk” hutan hujan Amazon, memikul makna simbolik yang sangat kuat. Di sanalah pintu menuju salah satu penyimpan karbon paling penting di planet ini, kawasan yang menurut banyak peneliti dan ilmuwan mampu menyerap miliaran ton CO₂ setiap tahunnya. Menjadi “paru-paru” yang diam-diam terus bekerja ketika manusia lalai.
Momentum COP 30 juga bertepatan dengan genap sepuluh tahun Perjanjian Paris ditandatangani, sehingga forum kali ini ibarat ujian besar. Para pemimpin dunia diminta membuktikan sejauh mana janji yang pernah diucapkan di hadapan umat manusia benar-benar dijalankan. Dalam konteks seperti ini, keberadaan pihak-pihak yang menghambat atau mengintervensi jalannya COP tak mungkin luput dari sorotan, dan wajar jika mereka kemudian mendapat kritik keras, sebab di mata banyak orang, mengganggu ikhtiar kolektif menjaga Amazon dan menepati Perjanjian Paris sama artinya dengan mengkhianati amanah untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama.
Penutup: Dari Satire untuk Langkah Evaluasi
Secara reputasional, penghargaan tersebut menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang sedang berambisi membangun citra sebagai pemimpin isu iklim di kawasan Asia Tenggara. Dalam kacamata muhasabah, kritik itu seharusnya tidak disalahpahami sebagai serangan, tetapi sebagai “tanda bahaya” bahwa mata dunia sedang tertuju pada setiap langkah dan kebijakan kita. Negeri ini sesungguhnya tidak kekurangan modal, yang kurang justru keberanian politik untuk melepaskan diri dari jerat ketergantungan pada bahan bakar fosil, lalu menata ulang arah pembangunan energi yang lebih visioner, jauh ke depan, dengan menjadikan ketahanan energi selaras dengan kelestarian alam sebagai satu kesatuan, bukan dua kepentingan yang dipertentangkan.
Dengan demikian, pemberian penghargaan “Fossil of the Day” kepada Indonesia pada COP 30 di Belém, Brasil, bukanlah sekadar satire yang boleh dianggap angin lalu, tetapi sebuah peringatan keras bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan bahwa waktu untuk menunda sudah habis. Dunia menuntut aksi nyata, sementara krisis iklim terus berdetak. Indonesia, dengan potensi energi terbarukan yang melimpah dan kekayaan hayati yang diakui dunia, sebenarnya memiliki peluang untuk tampil sebagai teladan, bukan tertinggal sebagai penghalang. Maka pilihannya menjadi sangat jelas dan nyaris hitam-putih. Apakah kita akan terus mempertahankan kenyamanan semu dari ketergantungan energi fosil, ataukah berani melangkah ke depan, memimpin transformasi menuju energi yang lebih bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai wujud nyata menjalankan amanah sebagai khalīfah fi al-arḍ.
Referensi
https://climatenetwork.org/resource/fossil-of-the-day-indonesia/ diakses pada 21 November 2025.
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body diakses pada 21 November 2025.
https://www.carbon-direct.com/insights/cop29-article-6-4-a-new-chapter-in-global-carbon-markets diakses pada 21 November 2025.
https://www.kompas.com/tren/read/2025/11/20/210000465/indonesia-dapat-sindiran-sebagai-fossil-of-the-day-di-cop30-brasil-kok-bisa?page=all diakses pada 21 November 2025.
https://www.tempo.co/lingkungan/indonesia-dapat-sindiran-fossil-of-the-day-di-di-cop-30-brasil-2090892 diakses pada 21 November 2025.
https://www.dw.com/id/indonesia-bawa-pelobi-bahan-bakar-fosil-ke-cop30/a-74792188 diakses pada 21 November 2025.
https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/65399/5-hal-yang-perlu-kamu-tahu-tentang-cop/ diakses pada 21 November 2025.
https://www.kompasiana.com/karnitakar4943/691f8f6734777c49e45bfd12/sindiran-fossil-of-the-day-saatnya-integritas-lingkungan-ditegakkan diakses pada 21 November 2025.
Sumber Youtube
Greenpeace Indonesia https://youtu.be/eFw4-Hgx3zI?si=Dt5C2jJWc9kwTH2Z diakses pada 21 November 2025.
