Meski presiden Prabowo menyarankan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk fight di PTUN, Wapres termuda sepanjang sejarah Republik ini, akhirnya memilih jalannya sendiri; mundur.
Mundurnya Gibran dari kursi wapres, bisa disebut sebagai last battle Jokowi melawan Hambalang. kenapa ?
Pertama, realitas dan dinamika di parlemen (Senayan), nyaris mutlak tidak menguntungkan posisi politik Gibran sekaligus geng solo. Delaoan parpol yang mengirimkan wakilnya di parlemen, secara bulat mendorong pemakzulan. Delapan parpol Senayan kompak mendelegasikan sejumlah anggotanya untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebagai catatan, pasca-reformasi, DPR RI tercatat telah menggunakan atau menyetujui hak angket untuk sejumlah kasus. Sejumlah presiden tercatat menghadapi pengajuan hak angket dengan aneka kasus. Meski total usulan yang diajukan jauh lebih banyak, namun yang disahkan dan dijalankan melalui Panitia Khusus (Pansus) tercatat sekitar 5 hingga 6 kali. Sementara belasan usulan lainnya ada yang ditolak atau tidak berlanjut.
Penggunaan hak angket yang disetujui dan dijalankan DPR RI pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Skandal Buloggate (dugaan penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera Bulog) dan Bruneigate (sumbangan Sultan Brunei). Sementara pada era Megawati Soekarnoputri, usulan hak angket kasus dana non-budgeter Bulog. Tetapi, dalam perkembangannya mengalami penolakan pembentukan Pansus, gagal.
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hak angket menyasar kasus penjualan tanker Pertamina (2005), kebijakan Kenaikan BBM, penyelenggaraan Ibadah Haji (2009) serta kebijakan bailout Bank Century (2009). Terakhir pada masa Joko Widodo. Pada era ini, Hak angket dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penyelidikan kasus korupsi e-KTP (2017).
Kedua, kekuatan Jokowi di luar parlemen dan parpol seperti kepolisian, juga telah dipotong urat nadinya. Hilangnya kontrol geng Solo atas kepolisian, berdampak serius atas kontrol serupa pada sejumlah parpol.
Tanpa dukungan parpol dan kepolisian, demo-demo ektra parlementer, tak lebih sekedar onani demokrasi.
Isu ormas mantan Napiter bentukan mantan Kapolri Listyo Sigit maupun provokasi pembakaran “Warung Babi”, Sukoharjo dan penyerangan jamaah subuh di masjid Darul Ma’arif, Jakarta Timur dengan sigap dibaca dan diatasi oleh kepolisian.
Permainan isu dan provokasi seperti di Sukoharjo dan di Jakarta Timur, mudah dibaca dan dikondisikan.
Ketiga, kelompok dan kekuatan oligarki, sebagai logistik untuk mengerakkan mesin perlawanan, provokasi dan demonstrasi dalam skala besar, sama sekali tidak efektif. Stabilitas, ketertiban dan situasi keamanan terkendali secara mantab. Pada akhirnya demonstrasi dan provokasi lapangan, gagal menggoyang pemerintahan presiden Prabowo.
Oligarki yang berkonsolidasi dengan instrumen fiskal dan moneter internasional-pun, tidak berdampak signifikan. Sektor riil tetap berjalan normal, tidak ada kekacauan pasar maupun kegiatan jual beli (Pani selling).
Lagi-lagi pola lama ala krisis ekonomi ’98, terbaca dengan baik oleh agen-agen istana. Pola baku gerakan geng Solo yang berjejaring dengan korporasi dan institusi moneter dan fiskal global, direspon secara smooth dan smart oleh analisis dan thinktank istana. Goyangan atas nilai kurs rupiah atas dolar atau utak atik pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BRI) maupun pergerakan di IHSG, sama sekali tidak cukup untuk mengoyak dan menggoncang pondasi dah struktur sektor riil pemerintahan Prabowo.
Penutup
Mitos bahwa Jokowi tidak mengenal kata “kalah” sejak pertama macung sebagai walikota Solo hingga mendesakkan Gibran sebagai Wapres terpilih, sekilas runtuh dengan mundurnya Gibran.
Apakah kekuatan Jokowi bangkit lagi tiga tahun lagi yakni saat pilpres 2029, seperti yang diyakini para die hard-nya? Atau apakah kekuatan oligarki yang dibangun 10 tahun masih berbaris rapi dibawah komando Solo? Mari kita sama-sama kita tunggu?
Dr M Sholeh Basyari, Direktur Eksekutif CSIIS,
