Pembangunan sering digambarkan sebagai cara menuju kemajuan. Jalan beraspal, gedung-gedung menjulang, sekolah dengan kurikulum baru, pelatihan-pelatihan modern, dan lain-lain. Semuanya tampak wah…, seperti hadiah. Namun, kita jarang bertanya, kemajuan untuk siapa, dengan cara berpikir siapa, dan dengan pengetahuan siapa yang dijadikan dasar?
Di balik narasi kemajuan itu, tersembunyi satu bentuk kekerasan yang sunyi namun dalam, yakni kekerasan epistemik. Ia tidak memukul tubuh, tetapi menggerus martabat cara berpikir. Ia tidak membakar rumah, tetapi memadamkan ingatan. Dan desa, sering menjadi ruang pertama tempat kekerasan ini bekerja.
Pengetahuan Dianggap Salah
Di banyak ruang pembangunan, pengetahuan lokal sering diletakkan sebagai “cerita lama”, “kepercayaan”, atau sekadar kebiasaan yang sudah kuno. Ia dihadapkan pada istilah “ilmiah”, seolah ilmu hanya sah bila lahir dari laboratorium, statistik, dan grafik. Apa yang tidak tertulis dalam jurnal dianggap tidak layak dipercaya.
Padahal, pengetahuan desa lahir dari pengalaman panjang hidup bersama alam. Petani tahu kapan tanah lelah, nelayan membaca arah angin tanpa aplikasi, warga adat mengenali tanda-tanda bencana dari perubahan kecil di lingkungan. Pengetahuan ini tidak lahir dari asumsi, melainkan dari mengalami, dan risiko: salah membaca alam berarti gagal panen atau kehilangan nyawa.
Namun dalam logika pembangunan modern, pengetahuan seperti ini sering disingkirkan. Program datang dengan resep jadi. Manual lebih dipercaya daripada ingatan kolektif. Konsultan lebih didengar daripada sesepuh kampung. Apakah pengetahuan menjadi tidak sah hanya karena ia tidak ditulis dalam bahasa akademik?
Sekolah Menjauhkan Desa
Pendidikan formal sering disebut sebagai jalan pembebasan. Tetapi di banyak desa, sekolah justru menjadi pintu keluar dari cara tahu lokal. Anak-anak diajari bahwa yang pintar adalah yang hafal buku, bukan yang memahami ladang. Yang maju adalah yang meninggalkan desa, bukan yang merawatnya.
Kurikulum nasional jarang memberi ruang bagi pengetahuan setempat. Nama sungai, sejarah kampung, teknik bertani lokal, atau nilai gotong royong hanya menjadi latar, bukan isi pelajaran. Anak desa belajar tentang kota-kota besar, tetapi tidak belajar membaca tanah tempat ia berpijak.
Tanpa disadari, sekolah mengajarkan satu pesan halus bahwa untuk menjadi “berhasil”, cara tahu orang tua harus ditinggalkan. Pengetahuan desa tidak diwariskan, bahkan mulai terasa memalukan. Bukankah pendidikan seharusnya memperluas kesadaran, bukan memutus akar?
Satu Cara Benar
Pembangunan modern membawa satu keyakinan kuat bahwa ada satu cara berpikir yang paling benar. Rasional, terukur, efisien, dan seragam. Cara berpikir ini kemudian dijadikan standar universal. Semua yang berbeda dianggap tertinggal, irasional, atau perlu diperbaiki.
Masalahnya, kehidupan tidak pernah tunggal. Desa-desa memiliki konteks, sejarah, dan tantangan yang berbeda. Cara mengelola air di pegunungan tidak bisa disamakan dengan pesisir. Cara mengambil keputusan di masyarakat adat tidak selalu cocok dengan logika birokrasi.
Namun ketika satu cara berpikir dipaksakan, keberagaman cara memahami dunia menjadi ancaman. Musyawarah dianggap lambat, ritual dianggap tidak produktif, kehati-hatian dianggap resistensi. Apakah pembangunan benar-benar gagal jika ia berjalan dengan mengakomodasi potensi lokal, bukan target angka?
Hilangnya Kedaulatan Berpikir
Ketika pengetahuan lokal dianggap salah, pendidikan menjauhkan anak dari desanya, dan satu cara berpikir dipaksakan, dampaknya tidak berhenti pada kebijakan. Dampaknya masuk ke kepala masyarakat desa sendiri. Mereka mulai ragu pada penilaian mereka, pada pengalaman mereka, pada suara hati mereka.
Warga desa menjadi pelaksana, bukan perumus. Mereka menunggu instruksi, bukan bertanya. Keputusan diambil di luar, lalu “disosialisasikan”. Partisipasi direduksi menjadi hadir dan menandatangani daftar hadir. Kedaulatan berpikir perlahan hilang, digantikan kepatuhan.
Yang paling menyedihkan, kekerasan epistemik ini sering diterima sebagai kewajaran. Masyarakat merasa memang “tidak tahu apa-apa”. Padahal yang terjadi bukan ketidaktahuan, melainkan pencabutan kepercayaan diri kolektif. Apakah desa benar-benar tidak mampu berpikir, atau justru tidak pernah diberi ruang untuk dipercaya?
Refleksi
Melawan kekerasan epistemik tidak cukup dengan menambah program atau anggaran. Ia menuntut perubahan cara pandang. Pertama-tama, kita perlu mengakui bahwa tidak ada pengetahuan tunggal. Ilmu modern penting, tetapi ia tidak berdiri di atas kehampaan. Ia harus berdialog, bukan menggantikan.
Pendidikan perlu ditarik kembali ke tanah tempat ia tumbuh. Sekolah seharusnya menjadi ruang pertemuan antara pengetahuan formal dan pengalaman hidup warga. Anak-anak perlu belajar membaca dunia mereka sendiri, sebelum diajak memahami dunia yang lebih luas.
Pembangunan juga perlu belajar untuk melambat. Mendengar sebelum merancang. Bertanya sebelum mengukur. Mengakui bahwa warga bukan obyek, melainkan subyek yang memiliki cara memahami hidupnya sendiri.
Pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan hanya soal hasil, tetapi soal proses berpikir. Ia bukan sekadar membangun jalan dan gedung, tetapi memulihkan kepercayaan masyarakat pada akal sehat mereka sendiri. Tanpa kedaulatan berpikir, kemajuan hanyalah perpindahan bentuk ketergantungan.
Pertanyaannya, apakah kita berani membangun tanpa merasa paling tahu, dan memberi ruang bagi desa untuk kembali berdaulat atas cara berpikirnya sendiri?
