Sosialisme Islam dalam Hiperneoliberalisme, Kegenitan Intelektual atau Jalan Ekonomi Baru?

Pengantar

Di Halmahera, di balik pertumbuhan nilai ekspor nikel, ribuan hektar hutan dan kebun hilang tak berbekas. Setidaknya 5.331 hektar hutan tropis ditebang di dalam konsesi tambang nikel di pulau itu (Climate Rights International 2024). Nilai ekspor tercatat dalam laporan pemerintah. Kebun yang hilang tidak muncul dalam laporan keberhasilan hilirisasi. Bagi ribuan keluarga yang kehilangan tanah, pertanyaan tentang kemajuan berawal dari kegetiran. Dari mana nafkah sesudah ini?

Jauh dari kebun itu, dua kata ditulis di mana-mana sebagai tema diskusi. Sosialisme Islam. Di bawahnya tertulis janji keberpihakan kepada mustadh’afin, mereka yang dilemahkan secara struktural. Selama dua-tiga pekan, cabang-cabang PKB membedah pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati. Di Bojonegoro, peserta bahkan memperbincangkan ke mana manfaat kekayaan daerah mengalir. Puncaknya berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, di kantor DPP di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bahkan sampai memuji, sebab partai politik jarang mendiskusikan ideologi. Secara gagasan, pujian itu mungkin memang pantas.

Pertanyaan besarnya adalah apakah sosialisme Islam yang sedang dibangun PKB merupakan sebentuk kegenitan intelektual, atau jalan baru bagi ekonomi Indonesia di tengah hiperneoliberalisme. Jawabannya tentu tak bisa dicari hanya dalam pidato atau pemikiran yang muncul dalam diskusi masif itu. Jawabannya harus dicari pada tiga hal, yaitu situasi ekonomi yang dihadapi, rekam jejak partai yang mengusungnya, dan perubahan konstruksi ekonomi yang didorongnya. Ujiannya ada pada keputusan partai ketika kepentingan public bertabrakan dengan kepentingan kekuasaan dan pemilik modal. Tulisan ini mencoba melihatnya secara kritis. Kritik di sini bukan penolakan. Kritik adalah cara meresponse sebuah gagasan yang cukup penting agar lebih kaya, mungkin untuk dipraksiskan,  dan tidak berhenti menjadi gagasan semata.

Menarik, Sosialisme Islam digali dari Ali Syariati. Paling tidak ada tiga pelajaran yang bisa dipetik dari Syariati. Pertama, tauhid wujud, yakni pandangan dunia yang menyatukan Tuhan, manusia, dan alam sehingga menuntut perlawanan terhadap segala dominasi, eksploitasi, penindasan, dan perbudakan. Kedua, Islam sebagai kerangka ideologi, yaitu Islam sebagai sumber kesadaran sosial, yang mengimplikasikan pemikiran ekonomi dan politik. Ketiga, Tauhid melahirkan egalitarianisme dan gotong royong, semangat ideologis Shari’ati dapat membangkitkan etos perjuangann, dan tauhid membebaskan dari kesenjangan, termasuk kemiskinan.

Karena itu, tulisan ini membatasi pada filsafat dan ideologi ekonomi, sesuai diksi yang dipakai, Sosialisme Islam. Sosialisme adalah lebih merupakan filsafat, pemikiran, dan ideologi ekonomi, bukan politik. Sayangnya, sejauh yang ada, Sosialisme Islam baru tahap filsafat dan ideologi, belum diturunkan dalam nilai ekonomi, teori ekonomi,  struktur kebijakan, basis kelembagaan, dan sumberdaya manusia (teknokrasi-meritokrasi).   Tulisan kedua, jika jadi, nanti akan bicara sisi kedua kesadaran sosial, yakni filsafat dan ideologi politik.

Apa yang dikatakan

Rumusan resminya sungguh sastrawi. Sosialisme Islam adalah ruh, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 adalah perintah, pemberdayaan adalah cara, dan PKB adalah alat. Begitu gagasan yang dilontarkan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, seraya buru-buru menegaskan bahwa sosialisme Islam tidak berakar pada komunisme. Akarnya tauhid. Hak milik diakui dan dihormati, namun kekayaan tak boleh menumpuk pada segelintir orang. Ada satu kalimat yang bagus dalam pidato itu. Rakyat, katanya, sudah bosan mendengar janji keadilan, sehingga harus ditunjukkan siapa yang menikmati dan siapa yang menanggung. Kalimat itu layak dipegang.

Tauhid memang memberi alasan untuk menolak kuasa ekonomi yang sewenang-wenang. Dari sana soal yang lebih sulit baru bermula. Pada batas apa kepemilikan berubah menjadi kemampuan mendikte harga? Hak apa yang dimiliki kelas pekerja ketika perusahaan memindahkan risiko kepada mereka? Jawabannya harus bisa diperiksa oleh masyarakat manapun, sebab upah, air, dan tanah adalah hak setiap warga. Bila pertanyaan itu diterjemahkan menjadi hak yang dapat ditagih, sosialisme Islam berpeluang menjadi agenda demokrasi ekonomi. Bila jawabannya berhenti pada seruan moral atau pidato, struktur  kuasa dan ekonomi politik yang dikritiknya akan terus bertahan. Maka mari kita tunjukkan siapa yang menikmati dan siapa yang menanggung.

Ingat, negara-lah yang membuka pasar

Hiperneoliberalisme, dalam konteks Indonesia,  mengacu terbentuknya formasi ekonomi yang melibatkan negara sebagai aktor dalam membuka pasar, mempermudah operasi modal, dan ikut menanggung risiko proyek, sementara kendali atas aset dan akumulasi modal terkonsentrasi pada oligarki. Sejak MP3EI pada 2011, investasi dan konektivitas dijadikan poros pembangunan. Negara tidak absen. Negara hadir, namun yang penting dikritisi adalah untuk siapa kewenangannya digunakan dan untuk apa uang publiknya dipakai. Ada empat jalur yang dibuka langsung oleh negara.

Liberalisasi menentukan siapa yang boleh masuk. Lewat Perpres 10/2021, jumlah kegiatan usaha yang terkena pembatasan investasi turun dari 813 menjadi 260 (Bank Dunia 2023). Kepemilikan asing bisa melampaui separuh. Sejumlah bidang memang dicadangkan bagi koperasi dan UMKM atau mensyaratkan kemitraan, namun nilai kemitraan bagi pemasok kecil terletak pada isi kontrak. Deregulasi menggelar karpet merah bagi modal swasta dan asing. PP 28/2025 memberi jalur ringkas menurut tingkat risiko, sedangkan bagi masyarakat lokal, perlindungan bergantung orientasi ideologis rezim.

Swastanisasi bekerja lewat kontrak layanan. Urusan yang dulu dipegang badan usaha milik negara, dari air minum, infrastruktur publik, sampai pangan, dibuka bagi swasta dan asing. Ruwetnya, uang publik justru ikut membiayai proyek itu, namun dikendalikan oleh swasta atau asing. Secara etis, jika memakai dana public, masyarakat berhak terlibat dalam public policy making process. Privatisasi memindahkan kepemilikan dari negara ke swasta dan asing. Contoh klasiknya adalah pelepasan 41,94 persen saham Indosat pada 2002, di era Megawati. Kontrak layanan mengatur kewajiban penyedia. Penjualan saham mengubah siapa yang berhak atas laba dan kebijakan korporasi.

Industri Nikel memperlihatkan contoh lain. Larangan ekspor bijih sejak 2020 memindahkan pengolahan ke Indonesia. Namun setidaknya 75 persen kapasitas pemurnian dikendalikan perusahaan atau pemegang saham Tiongkok (C4ADS 2023), dan modal asing mencapai Rp900,9 triliun atau 46,6 persen realisasi investasi 2025 (BKPM). Angka pertama mengukur kendali atas satu industri, angka kedua mengukur aliran modal. Keduanya menunjuk ke arah yang sama. Pabrik berdiri di Indonesia, karena, salah satunya, SDA melimpah, tenaga kerjanya murah, kebijakan bisa diatur. Namun,  kendalinya atas kebijakan berada di meja konglomerasi dan asing.

Yang bekerja dan yang kehilangan daulat

Di sekitar kawasan industri Weda Bay, 45 warga bersaksi tentang lahan yang lepas, sumber daya air yang terganggu parah, dan nafkah yang makin sulit dipertahankan (Climate Rights International 2024). Pekerjaan baru dan hilangnya akses ke laut terjadi bersamaan. Rumah tangga petani gurem bertambah dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta pada 2023 (BPS). Penyebabnya beragam, dari pewarisan sampai alih fungsi lahan, dan di daerah industri pelepasan lahan mengubah cara orang mencari nafkah dalam waktu singkat.

Dalam persusuan, Inpres 4/1998 menghapus keharusan industri menyerap susu dalam negeri. Pada November 2024 peternak membuang susu setelah industri membatasi setoran. Industri menyebut soal mutu. Mutu bisa diuji secara terbuka bila peternak punya pendingin dan alat uji sendiri. UMKM menyumbang 59,64 persen PDB, sementara porsi kreditnya turun dari 22,02 persen pada 2021 menjadi 17,49 persen pada 2025 (OECD). Pedagang kecil berjualan di lapak digital yang 75,01 persen sahamnya dimiliki TikTok, dengan persetujuan bersyarat KPPU agar pilihan pembayaran dan logistik tetap terbuka (KPPU 2025).

Semua warga negara itu masih tetap bekerja. Petani menanam, peternak memerah, pedagang membuka lapak. Yang hilang dari mereka adalah daulat untuk ikut menentukan kebijakan dan harga. Itulah yang menikmati dan yang menanggung. Dengan angka-angka itu, narasi sosialisme Islam seharusnya dilihat. Setidaknya ada lima catatan.

Lima catatan

Pertama, lawan yang keliru. Dari Jakarta sampai Bojonegoro, kalimat yang berulang adalah bahwa sosialisme Islam bukan komunisme dan bukan sosialisme ateis. Pembedaan itu menjernihkan silsilah. Namun komunisme tak punya kaitan apa pun dengan pabrik nikel di Halmahera. Yang memilikinya adalah modal. Syari’ati memiliki istilah yang tepat untuk kebiasaan ini, yaitu salah alamat. Dia mengenang kaum terpelajar Iran yang bertengkar tentang puisi Hafez ketika soal yang mendesak adalah perusahaan minyak Inggris (Shariati 2007, 9). Pertanyaan yang tepat pada hari ini lebih simpel. Siapa menguasai pemurnian nikel? Siapa menentukan harga susu? Siapa yang menguasasi jalur produksi distribusi dan penjualan hasil pertanian? Siapa boleh mengubah komisi pedagang?

Kedua, pasal yang diacu memiliki dua tafsir. Pasal 33 disebut perintah, seakan-akan pasal itu bersuara tunggal. Amandemen 2002 menambahkan frasa “efisiensi berkeadilan”, dan di bawah pasal yang sama ternyata seluruh jalur neoliberalisasi tadi juga dibuat dan berlaku. Artinya, jalur sosialisme dan kapitalisme bekerja melalui pasal yang sama.  Mahkamah Konstitusi menggunakannya pada 2015 untuk membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air 2004. Rezim pembuat undang-undang menggunakannya untuk membuka ratusan pintu modal yang lain.

Ketiga, daya dan kuasa. Cara yang ditawarkan adalah pemberdayaan. Kata itu mengandaikan bahwa yang kurang pada rakyat adalah daya. Peternak yang membuang susu bukan peternak yang tak berdaya. Sapinya sehat, susunya ada. Yang tak mereka miliki adalah pembeli, pendingin, dan alat uji mutu sendiri. Ketiganya, dikuasasi konglomerasi. Memberi kail dan melatih orang memancing tak banyak menolong bila kolamnya dikuasai kekuatan modal. Pemberdayaan yang berhenti pada pelatihan atau bantuan tanpa  trasnformasi structural-sistemik seperti membiarkan kebijakan yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di tangan kuasa modal. Posisi tawar tumbuh dari organisasi, dari milik bersama, dan dari aturan yang membatasi pihak yang lebih kuat. Inilah yang saat ini absen.

Keempat, negara di sisi siapa. PKB menilai sepuluh tahun era Joko Widodo jauh dari semangat sosialisme, sedangkan program era Prabowo Subianto memuat unsurnya. Kebijakan rezim saat ini disebut sebagai Prabowonomics. Padahal, jika dilacak akarnya, sosialisme (jika disebut demikian) sangat elitis, menghilangkan konsep massa dalam cara kerjanya, mengiris komprador kapitalis, PRRI Permesta, bahkan ada irisan CIA, dan berkiblat pada paradigma Mafia Berkeley. Kebijakan mutakhir, seperti dalam politik anggaran, jauh dari nilai-nilai sosialistik.

Di sisi lain, dalam hiperneoliberalisme saat ini, nyatanya negara justru hadir sebagai fasilitator kebijakan, penanggung risiko modal, dan menjadikan masyarakat sebagai penanggung dampaknya. Syari’ati menyebut gejala serupa kapitalisme negara atas nama sosialisme (Shari’ati 1980, 20). Modal di tangan satu kelas dan modal di tangan negara, tulisnya, hanyalah beda sistem (Shari’ati 1980, 45). Dia juga memperingatkan bahwa kekayaan yang terpusat di tangan negara melahirkan birokrasi yang menguasai orang banyak (Shari’ati 1980, 68). Menambah negara belum tentu menambah keadilan. Pertanyaan yang lebih tajam menyangkut pertanggungjawaban publik.

Kelima, yang berbicara adalah salah satu kekuatan politik yang memegang kebijakan. Fraksi PKB menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dan Perppu Cipta Kerja pada 21 Maret 2023. Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu, 2020, adalah petinggi PKB. Kini ketua umumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan kadernya menjadi Wakil Menteri Perindustrian serta Wakil Menteri Koperasi. Enam pekan sebelum panggung mustadh’afin didirikan, di kantor yang sama partai ini mendiskusikan industrialisasi dan Prabowonomics dengan sasaran pertumbuhan delapan persen. Bahasa pertumbuhan dan bahasa kaum mustadh’afin  belum memiliki jembatan penghubung yang kukuh. Di sini, ada PR besar.

Ada pembelaan yang memang layak didengar. Partai harus mulai dari kata, dan dua pekan memang terlalu singkat untuk menagih kebijakan. Ada pula koreksi yang patut dicatat. Setelah Mahkamah Konstitusi mengoreksi norma ketenagakerjaan pada 2024, lahir UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Fraksi PKB menyambutnya. Justru karena itu ukurannya naik. Bagi partai di luar pemerintahan, sosialisme adalah kritik. Bagi partai pemerintah, sosialisme adalah mandat dan tanggung jawab etis

Transformasi struktural, jalan ekonomi baru

Sosialisme yang hanya menambah bantuan karitatif tanpa perubahan structural, akan tinggal di Pasal 34. Sosialisme yang hendak menjadi jalan baru harus masuk ke Pasal 33, ke struktur kepemilikan dan kebijakan produksi. Bila bersungguh-sungguh, setidaknya ada tujuh transformasi struktural yang menjadi ukurannya. Semuanya dapat dimulai lewat usul legislasi, negosiasi anggaran, dan pengawasan.

Pertama, kendali atas hilirisasi. Setiap insentif pajak dan larangan ekspor diikat pada keterbukaan pemilik manfaat, belanja kepada pemasok lokal, bagian nilai tambah yang tinggal di daerah, dan pemulihan lingkungan yang dibayar pelaku. Kedua, reforma agraria. Gus Muhaimin sendiri menyebut keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 tentang monopoli tanah, dan Perpres 62/2023 sudah memberi kerangka reforma agraria. Ukurannya adalah konflik yang selesai, lahan yang sungguh bisa digarap masyarakat sipil, dan angka petani gurem yang berbalik turun. Ketiga, pembiayaan. Porsi kredit UMKM yang merosot ke 17,49 persen dibalikkan arahnya, dengan sasaran, tahun, dan biaya pinjaman yang disebut di muka. Keempat, pasar. Pemasok kecil berhak atas pembeli, atas kontrak kemitraan yang mengatur cara harga ditetapkan, dan atas komisi yang terbuka di lapak digital. Ukurannya adalah pendapatan pedagang setelah komisi dan biaya promosi.

Kelima, lembaga milik produsen. Pendingin dan laboratorium uji susu dikuasai koperasi peternak, dan pengadaan publik menjadi pembeli yang pasti. Inpres 9/2025 mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jumlah badan hukum mudah dihitung. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah rapat anggota memilih pengurus, memeriksa utang dan kontrak, dan menentukan penggunaan surplus. Keenam, kerja. Undang-undang yang baru diuji pada pesangon yang sungguh dibayar, pada perundingan kolektif, dan pada kebebasan buruh, petani, dan pedagang membangun organisasi sendiri, termasuk kebebasan mengoreksi kebijakan yang didukung partai. Ketujuh, uang dan kewenangan publik. Setiap penjaminan dan dukungan kelayakan disertai kontrak yang memberi warga kedaulatan untuk memeriksa, dan fraksi memublikasikan usulan pasal serta sikapnya dalam pembahasan. Standar yang sama berlaku bagi korporasi asing, konglomerasi dalam negeri, dan badan usaha milik negara.

Tiga dari tujuh hal itu berada di ruang kebijakan yang kini diduduki kader partai, yaitu pemberdayaan masyarakat, perindustrian, dan koperasi. Selebihnya berada di parlemen, tempat fraksinya memiliki suara. Tak satu pun yang tak terjangkau. Dalam satu tahun ke depan, partai semestinya dapat memublikasikan angka dasar, sasaran, dan kemajuannya.

Tujuh perubahan trasnfomasional itu memiliki dua sisi mata uang. Semuanya bisa diverifikasi dengan angka. Semuanya juga akan menyinggung aktor, entah bank, pabrik pengolah, pemilik smelter, pengelola platform, atau rekan koalisi. Di situlah arti berpihak. Mustadh’afin bukan kategori puisi. Mereka memiliki Alamat jelas, mempunyai basis sektoral dan nonsektoral. Keberpihakan yang tak pernah mengusik pemilik kuasa, modal, dan tak pernah membuat banyak orang kecil bersuara, barangkali hanya utopia ideologi. Keberpihakan sejati pasti akan mengusik modal dan kuasa.

Urutannya pun penting. Kebijakan tanpa keterlibatan rakyat akan kembali menjadi urusan negara dan modal. Organisasi tanpa kesadaran akan menjadi papan nama. Artinya, tugas partai adalah mengorganisir massa dan membangun kesadaran politik, kemudian memfasilitasi alat perjuangannya. Di sinilah, makna Syari’ati memberi ukuran terakhirnya. Manusia, katanya, adalah tolok ukur bagi berguna atau tidaknya setiap mazhab (Shari’ati 1980, 9), dan keadilan ekonomi adalah prasyarat agar manusia lepas dari kemiskinan dan diskriminasi, kemudian bertumbuh (Shari’ati 1980, 46). Sebuah sosialisme yang tetap menghitung manusia sebagai binatang ekonomi, hanya dengan porsi yang lebih baik, belum keluar dari posisi pandangan yang hendak dilawannya (Shari’ati 1980, 19).

Kemul atau jalan

Maka, pertanyaan di awal belum bisa dijawab dengan ya atau tidak. Pada hari ini, sosialisme Islam adalah sebuah kata dengan silsilah yang terhormat namun dengan neraca yang masih kosong. Tanpa tujuh perubahan transformasional di atas, kata itu akan menjadi kegenitan intelektual, hangat di ruang diskusi namun tak terasa maknanya di aula pesantren, di langar, di kandang, di ladang, di kebun, di sawah, di hutan, dan di lapak digital. Dengan perubahan itu, terma sosialisme Islam bisa menjadi jalan. Menjadi sebuah kesadaran kritis. Namun, terma itu juga bisa menjadi kemul. Sebagai kesadaran, kata itu akan mengganggu tidur partai yang mengucapkannya. Sebagai kemul, sebentar lagi akan kehilangan masa edarnya.

Di Halmahera, indicator akhirnya tetap sederhana. Ketika kebun hilang, siapa yang menghitung nilai nafkahnya, siapa yang membayar pemulihan, dan apakah ribuan kelurg berhak ikut merundingkan syarat-rukun-nya? Pada hari jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemukan dalam anggaran, kebijakan, kontrak, dan putusan yang  melibatkan masyarakat yang kehilangan kebun, kata sosialisme Islam dan kata berkeadilan dalam Pasal 33 memperoleh arti transformatif. Pada hari itu pula kita akan tahu bahwa dua kata di panggung di Jalan Raden Saleh bukan retorika berbusa-busa. Namun, akhirnya, sejarah-lah yang akan menjawab. Wallohu a’lam bis-showwab.

Muhammad Mustafid
Muhammad Mustafid
Pimred kanal www.aswajanusantara.com dan Dewan Pengasuh Pesantren Pelajar-Mahasiswa (PPM) Aswaja Nusantara Mlangi

Related Articles

Artikel baru