Kabut Asap di Atas Surga Khatulistiwa dan Ujian Ontologis Seabad Jam’iyah
Pada suatu pagi di pesisir Teluk Weda, Halmahera Tengah, kabut yang turun bukanlah embun pegunungan yang menyejukkan paru-paru para nelayan tradisional, melainkan kepulan abu silika dan asap pekat dari cerobong-cerobong pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara yang menyala tanpa henti demi menyuplai smelter nikel. Air laut yang selama berabad-abad menjadi ruang hidup dan cermin langit bagi masyarakat pesisir perlahan berubah warna menjadi merah kecokelatan pekat akibat limpasan erosi tanah laterit yang dikupas hingga ke lapisan dasar. Ribuan kilometer ke arah barat, di jantung hutan hujan Kalimantan Timur, lubang-lubang raksasa bekas galian batubara menganga bagai kawah bulan yang terisi air asam tambang beracun—menelan nyawa anak-anak desa yang bermain di tepiannya, sementara di layar-layar presentasi para teknokrat ibu kota, deretan konsesi yang sama dirayakan sebagai mahakarya pertumbuhan ekonomi makro dan akselerasi hilirisasi nasional.
Inilah paradoks paling telanjang dari peradaban ekstraktif Nusantara. Bumi khatulistiwa ini tidak pernah mengalami defisit kekayaan alam; yang dideritanya adalah defisit kedaulatan epistemik, ketimpangan distribusi rente, dan rabun jauh peradaban. Di bawah lapisan tanah kepulauan ini terpendam urat nadi mineral kritis abad ke-21—mulai dari cadangan nikel terbesar di dunia, bauksit, timah, tembaga, emas, hingga ratusan miliar ton batubara—yang diperebutkan secara brutal oleh kartel industri dan oligarki modal global. Namun, setiap jengkal pengerukan perut bumi hampir selalu melahirkan kontradiksi yang menyayat: kurva pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang melesat tinggi berbanding terbalik dengan amputasi ruang hidup rakyat, kehancuran daerah aliran sungai, serta pemiskinan struktural masyarakat adat dan petani di lingkar tambang.
Di tengah pusaran konflik agraria dan krisis ekologis yang kian meruncing itulah, Nahdlatul Ulama (NU)—sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah (organisasi sosial-keagamaan) terbesar di muka bumi dengan lebih dari seratus juta basis kultural—berdiri di persimpangan sejarah paling menentukan sejak kelahirannya pada tahun 1926. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyisipkan ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas melalui Pasal 83A kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, bukanlah sekadar peristiwa administratif-ekonomis biasa. Ia adalah sebuah gempa tektonik moral dan ujian ontologis bagi marwah kebudayaan, doktrin fiqh al-bi’ah (fikih lingkungan), keadilan sosial, serta spiritualitas kosmik kaum Nahdliyin.
Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi sekadar apakah badan usaha di bawah naungan NU mampu menambang secara teknis atau menghimpun kapital kerja sama, melainkan jauh lebih radikal: apakah NU akan tergelincir ke dalam banalitas kapitalisme ekstraktif yang memuja akumulasi modal dengan mengorbankan ekosistem dan martabat manusia, ataukah NU berani tampil sebagai kekuatan revolusioner yang melakukan reorientasi total—merombak arsitektur tata kelola sumber daya alam (SDA) dan manajemen industri strategis dari instrumen penghisapan rente menjadi mesin pembebasan kaum lemah, pemulihan ekologi, dan kedaulatan teknologi bangsa.
I. Dialektika Filsafat Kebudayaan dan Spiritualitas Kosmik: Membongkar Antroposentrisme Rakus
Krisis ekologi global dan kehancuran bentang alam Indonesia sejatinya bukanlah kegagalan teknis semata, melainkan manifestasi dari krisis metafisika dan krisis kebudayaan modern. Sejak meletusnya Revolusi Industri dan dominasi rasionalitas instrumental Barat yang kemudian dikawinkan dengan dogma pasar bebas neoliberal, alam semesta mengalami proses desakralisasi secara sistematis. Dalam nalar antroposentris-kapitalistik, gunung, hutan, sungai, dan lapisan mineral di perut bumi tidak lagi dipandang sebagai subjek kosmik yang memiliki hak eksistensial dan bertasbih kepada Sang Khalik, melainkan direduksi sekadar menjadi standing-reserve (cadangan pasif) dan komoditas mati yang siap dibedah, diperas, dan dikomodifikasi demi memuaskan syahwat akumulasi tanpa batas.
Cara pandang eksploitatif ini melahirkan apa yang dalam kritik filsafat kebudayaan disebut sebagai “alienasi ganda”. Pertama, manusia mengalami keterasingan ontologis dari alam tempat ia berpijak, sehingga ia menghancurkan sistem penyangga kehidupannya sendiri dengan penuh kesadaran kalkulatif. Kedua, manusia mengalami keterasingan sosial dari sesamanya melalui relasi produksi yang timpang, di mana segelintir pemilik modal menguasai rente kekayaan alam sementara jutaan rakyat lokal menanggung eksternalitas negatif berupa polusi, penyakit, dan hilangnya mata pencaharian turun-temurun.
Dalam khazanah intelektual dan spiritualitas Islam Nusantara yang dirawat oleh tradisi pesantren selama berabad-abad, kosmologi semacam itu ditolak secara diametral. Alam semesta bukanlah benda mati yang tak bertuan; ia adalah ayat kauniyah—hamparan tanda kebesaran Tuhan yang hidup, berkesadaran, dan terikat dalam hukum keseimbangan ilahiah. Dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah, kedudukan manusia sebagai khalifah fil ardh (mandataris Tuhan di muka bumi) sering kali disalahpahami oleh nalar kekuasaan sebagai lisensi mutlak untuk menaklukkan dan mengeksploitasi alam sesuka hati. Padahal, secara epistemologis dan semantik, kekhalifahan adalah mandat pemeliharaan (ri’ayah), perlindungan (himayah), dan pengmakmuran bumi secara adil (isti’mar) yang terikat ketat oleh prinsip mizan (keseimbangan kosmik) serta larangan keras melakukan perusakan di muka bumi (fasad fil ardh).
Filsuf ekologi dan pemikir perenial terkemuka, Seyyed Hossein Nasr, dalam karya monumentalnya “Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man”, melontarkan gugatan filosofis yang menembus jantung persoalan ini:
“Kehancuran lingkungan alam yang kita saksikan hari ini hanyalah cerminan eksternal dari kehancuran dan kekacauan di dalam jiwa manusia modern yang telah memutus tali pusatnya dengan Yang Sakral. Ketika manusia menolak untuk menjadi hamba Tuhan yang tunduk pada hukum langit, ia menjelma menjadi tiran bagi bumi yang memperlakukan alam layaknya pelacur untuk dieksploitasi tanpa tanggung jawab.”
Gugatan Nasr tersebut menghantam langsung logika dasar industri ekstraktif konvensional. Jika sebuah organisasi keagamaan memasuki arena pengelolaan sumber daya alam dengan meminjam kacamata akuntansi kapitalis murni—yang hanya menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan tingkat pengembalian dividen tanpa memasukkan biaya kehancuran keanekaragaman hayati, hilangnya sumber air bersih, dan keretakan kohesi sosial ke dalam neraca kerugian—maka organisasi tersebut sesungguhnya sedang melakukan sekularisasi nilai paling telanjang di balik jubah agama.
Kebudayaan pesantren pada hakikatnya berakar pada kebudayaan agraris-maritim Nusantara yang menjunjung tinggi harmoni siklus alam. Tradisi sedekah bumi, penghormatan sakral terhadap sumber mata air (umbul atau sendang), larangan menebang pohon di kawasan hulu, serta kearifan tata ruang desa yang memisahkan secara tegas antara hutan lindung (alas tutupan) dan kawasan budidaya adalah bukti autentik bahwa leluhur Nusantara telah mempraktikkan deep ecology jauh sebelum istilah itu dirumuskan oleh para akademisi Barat. Oleh sebab itu, reorientasi tata kelola SDA oleh NU wajib beranjak dari fondasi kultural dan spiritualitas kosmik ini: mengembalikan manajemen industri strategis ke dalam orbit etika ketuhanan dan kemanusiaan, di mana setiap gram mineral yang diangkat dari perut bumi harus dipertanggungjawabkan secara vertikal di hadapan Tuhan dan secara horizontal di hadapan generasi masa depan.
II. Jejak Pemikiran Muassis NU: Dari Nahdlatut Tujjar hingga Kedaulatan Tanah dan Ekonomi Rakyat
Membaca keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam sektor ekonomi dan industri strategis tidak boleh sekalipun dilepaskan dari memori historis dan api perjuangan para pendirinya (Muassis). Jauh sebelum jam’iyah Nahdlatul Ulama dideklarasikan secara resmi pada 31 Januari 1926 di Surabaya, embrio pergerakan kaum pesantren justru lahir dari kesadaran ekonomi-politik yang sangat tajam untuk melawan hegemoni modal kolonial. Kesadaran itu diwujudkan melalui pendirian Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Saudagar) pada tahun 1918 di Jombang, yang diprakarsai oleh motor penggerak perjuangan kemerdekaan KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.
Pada dekade kedua abad ke-20 tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan Agrarische Wet 1870 secara agresif yang memuluskan perampasan tanah-tanah komunal rakyat untuk diserahkan sebagai konsesi perkebunan tebu, tembakau, dan karet milik korporasi swasta asing. Akibatnya, rakyat pribumi mengalami proses pemiskinan struktural yang sistematis, tergusur dari ruang produksinya sendiri, dan dipaksa menjadi kuli upahan murah di atas tanah leluhurnya. Dalam momentum bersejarah pendirian Nahdlatut Tujjar, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari mengumandangkan sebuah manifesto kemandirian ekonomi yang melampaui zamannya:
“Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi secara mandiri, di mana di setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom untuk menopang kehidupan dan kedaulatan umat.”
Seruan Hadratussyaikh tersebut bukanlah ajakan untuk menjadi komprador atau pemburu rente (rent-seeker) di ketiak penguasa kolonial, melainkan perintah ideologis untuk membangun basis produksi otonom berbasis kekuatan kolektif umat (Syirkatul Inan) guna mematahkan monopoli kartel asing. Prinsip koperasi dan syirkah yang digagas para kiai saat itu bertumpu pada keadilan distributif, kepemilikan kolektif yang transparan, serta larangan keras memakan harta sesama dengan cara yang batil dan merusak.
Senada dengan itu, KH. Abdul Wahab Chasbullah secara konsisten menegaskan bahwa kedaulatan pangan, penguasaan atas tanah, dan kemandirian ekonomi rakyat adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya martabat agama dan kemerdekaan bangsa (izzul Islam wal muslimin). Dalam pandangan Mbah Wahab, kemiskinan struktural adalah pintu gerbang paling berbahaya menuju kerapuhan akidah dan hilangnya kedaulatan politik suatu bangsa. Bagi para Muassis, ulama tidak boleh hanya berdiam diri di menara gading kitab kuning sementara umatnya tergilas oleh mesin kapitalisme kolonial; namun di saat yang sama, ulama tidak boleh larut menjadi bagian dari mesin penindas itu sendiri.
Gagasan ekonomi-politik para Muassis tersebut menemukan resonansi filosofisnya dalam rumusan Khitthah Nahdliyah 1926 yang dikristalkan kembali pada Muktamar Situbondo tahun 1984 oleh duet pemikir besar NU, KH. Achmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur berulang kali menegaskan bahwa orientasi seluruh gerak sosial, politik, dan ekonomi NU harus selalu berpulang pada pembelaan terhadap al-mustadh’afin—yakni kelompok masyarakat yang dilemahkan dan dimarginalkan secara struktural oleh sistem kekuasaan dan modal—serta penegakan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang melampaui sekat-sekat primordial.
Oleh karena itu, apabila pemikiran para Muassis dijadikan kompas moral yang hidup dalam manajemen industri strategis hari ini, terdapat garis demarkasi yang sangat tegas dan tak dapat ditawar: NU haram hukumnya bertransformasi menjadi korporasi predatoris baru yang sekadar menggantikan wajah oligarki lama. Sebaliknya, entitas bisnis dan industri strategis di bawah naungan NU wajib memosisikan diri sebagai counter-hegemonic force—sebuah kekuatan tandingan yang mendemokratisasi akses atas sumber daya alam, mengakhiri relasi eksploitatif terhadap buruh dan petani lokal, serta mengubah konsesi negara menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang berpusat pada kemandirian pesantren dan komunitas desa (pesantren-centric and community-driven economy).
III. Realitas Empiris dan Ekologi Politik Ekstraktivisme di Indonesia
Untuk merumuskan reorientasi tata kelola yang presisi dan membumi, kita tidak boleh menutup mata dari realitas empiris sektor pertambangan dan hilirisasi industri di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Ekspansi masif industri ekstraktif—khususnya ledakan tambang batubara di Pulau Kalimantan dan Sumatera, serta akselerasi pertambangan dan pemurnian (smelter) nikel di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara—telah memicu transformasi struktural ekonomi makro sekaligus meninggalkan jejak kehancuran ekologis dan tragedi kemanusiaan yang sangat dalam.
Pertama, dari sisi eskalasi deforestasi dan kehancuran Daerah Aliran Sungai (DAS), berbagai riset spasial yang dilakukan oleh lembaga pemantau lingkungan seperti Forest Watch Indonesia (FWI) dan Auriga Nusantara memperlihatkan bahwa jutaan hektare kawasan hutan alam primer dan sekunder di Indonesia berada di dalam tumpang tindih izin konsesi pertambangan mineral dan batubara. Di kawasan pusat hilirisasi nikel dunia seperti Pulau Halmahera, kajian koalisi masyarakat sipil mencatat hilangnya lebih dari dua ratus ribu hektare tutupan hutan akibat pembukaan lahan tambang terbuka (open-pit mining) dan pembangunan kawasan industri terpadu. Pengupasan lapisan tanah pucuk (topsoil) secara masif ini telah melumpuhkan fungsi hidrologis hutan tropis, memicu banjir bandang yang kian kerap melanda Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Maluku Utara. Lebih jauh lagi, limpasan sedimen tanah merah yang terbawa arus sungai menuju laut membawa serta senyawa logam berat beracun, terutama kromium heksavalen (Cr6+Cr6+) yang bersifat karsinogenik, sehingga menghancurkan ekosistem padang lamun, merusak terumbu karang, dan memusnahkan daerah tangkapan ikan tradisional milik nelayan pesisir.
Kedua, kita berhadapan dengan paradoks kemiskinan dan krisis kesehatan masyarakat di lumbung energi. Data statistik resmi pemerintah secara konsisten memperlihatkan anomali pertumbuhan ekonomi yang mencolok. Provinsi-provinsi kaya tambang dan pusat pengolahan mineral seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah memang mampu mencatatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dua digit—bahkan melampaui sepuluh hingga dua puluh persen pada puncak ledakan investasi smelter nikel dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kemilau angka pertumbuhan makro tersebut tidak menetes menjadi kesejahteraan riil bagi warga lokal. Tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten lingkar tambang justru kerap tertahan di atas rata-rata kemiskinan nasional. Pada saat yang sama, warga di sekitar kawasan industri menghadapi lonjakan drastis kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan debu batubara dan emisi dari puluhan unit PLTU captive (pembangkit listrik tenaga uap khusus yang dibangun di dalam kawasan industri di luar sistem kelistrikan publik PLN) yang terus membengkak kapasitasnya dan memperparah krisis iklim.
Ketiga, terdapat bom waktu lubang bekas tambang dan beban pemulihan pascatambang. Catatan lembaga advokasi lingkungan dan evaluasi internal sektor energi menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur saja terdapat ribuan lubang bekas galian tambang (void) yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi tuntas setelah cadangan batubaranya habis dikeruk. Lubang-lubang raksasa yang terisi air dengan tingkat keasaman ekstrem tersebut telah merenggut puluhan nyawa warga sipil, mayoritas di antaranya adalah anak-anak yang tinggal di permukiman yang terkepung konsesi tambang. Fenomena ini membuktikan bahwa dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang disetorkan perusahaan-perusahaan tambang selama ini jauh lebih kecil dibandingkan biaya pemulihan ekologis riil yang pada akhirnya harus ditanggung oleh negara dan generasi mendatang.
Keempat, terjadi ketimpangan distribusi nilai tambah dalam proyek hilirisasi nasional. Meskipun kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah berhasil mendongkrak nilai ekspor produk olahan nikel—seperti ferronickel, nickel matte, hingga Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) untuk bahan baku baterai—hingga menembus puluhan miliar dolar Amerika Serikat per tahun, struktur kepemilikan teknologi dan modal smelter di lapangan masih didominasi secara absolut oleh korporasi asing dengan dukungan fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) jangka panjang. Akibatnya, porsi terbesar dari rente keuntungan hilirisasi mengalir keluar dari teritori nasional, sementara Indonesia hanya kebagian upah buruh kasar, royalti yang terbatas, serta menanggung beban permanen berupa degradasi tanah, pencemaran perairan, dan tingginya jejak emisi karbon industri.
IV. Arsitektur Regulasi dan Kekosongan Acuan Hukum (Legal Vacuum)
Masuknya badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan ke dalam pusaran industri pertambangan melalui penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024—yang menyisipkan norma baru dalam Pasal 83A mengenai penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara prioritas—membuka kotak pandora persoalan konstitusional, disharmoni perundang-undangan, serta kekosongan acuan hukum (rechtsvacuum) yang sangat serius.
Secara hierarkis dalam sistem hukum tata negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksana yang tidak boleh menyimpangi, memperluas secara sewenang-wenang, ataupun bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang di atasnya. Apabila kita menelaah Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemberian WIUPK secara prioritas secara limitatif dan eksplisit hanya ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan badan usaha swasta diwajibkan menempuh mekanisme lelang terbuka yang kompetitif. Penyisipan kategori baru berupa “badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan” melalui Pasal 83A PP 25/2024 merupakan perluasan norma tanpa adanya delegasi kewenangan eksplisit dari UU Minerba. Kondisi ini menciptakan kerentanan yuridis terhadap gugatan uji materiil di Mahkamah Agung serta ketidakpastian hukum jangka panjang bagi iklim investasi maupun keberlanjutan operasional badan usaha itu sendiri. Selain itu, terdapat ketegangan filosofis dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mendefinisikan ormas sebagai wadah partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan nirlaba, bukan entitas akumulasi kapital ekstraktif.
Lebih krusial lagi dari sekadar perdebatan legalitas formal penerbitan izin adalah adanya empat lubang hitam kekosongan acuan hukum (legal vacuum) dalam tata kelola operasional yang dapat menjerumuskan badan usaha milik ormas ke dalam jebakan moral dan finansial:
Pertama adalah kekosongan regulasi teknis mengenai batasan skema jasa pertambangan dan kontrak bagi hasil terselubung. Memang benar bahwa Pasal 83A ayat (4) PP 25/2024 secara normatif melarang pemindahtanganan IUPK kepada pihak lain dan mewajibkan kepemilikan saham mayoritas ormas tidak terdilusi. Namun, regulasi tersebut sama sekali tidak mengatur batas maksimal porsi pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan (mining services contractor), maupun skema perjanjian pendanaan dan pembelian hasil tambang (offtake and joint operation agreements). Tanpa adanya aturan hukum yang ketat mengenai hal ini, badan usaha milik ormas sangat berisiko terjerumus menjadi sekadar “pemegang stempel izin” (rent-seeker), sementara kendali operasional di lapangan, penguasaan alat berat, penentuan harga jual, hingga porsi terbesar keuntungan riil tetap dikuasai sepenuhnya oleh kontraktor-kontraktor besar yang berafiliasi dengan jaringan oligarki pertambangan lama.
Kedua adalah ketiadaan standar audit ekologis khusus berbasis daya dukung lingkungan dan imbal hasil sosial bagi badan usaha sosial-keagamaan. Regulasi lingkungan hidup yang berlaku saat ini—seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan menteri terkait jaminan reklamasi—masih menggunakan paradigma administratif konvensional yang terbukti gagal mencegah ribuan lubang tambang terbengkalai. Hingga kini belum ada instrumen hukum yang mewajibkan badan usaha milik ormas untuk menerapkan standar kelestarian yang melampaui kepatuhan administratif biasa, seperti audit berbasis carrying capacity (daya dukung ekosistem lokal) dan pengukuran Social Return on Investment (SROI) secara berkala yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menghentikan operasi apabila terjadi pelampauan ambang batas kerusakan alam.
Ketiga adalah absennya mekanisme penguncian distribusi rente (earmarked revenue) secara hukum bagi masyarakat lingkar tambang. Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) maupun program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam regulasi pertambangan eksisting masih bersifat sangat umum, normatif, dan sering kali hanya menjadi dana karitatif jangka pendek yang tidak menyentuh akar kemiskinan struktural warga sekitar tambang. Belum ada regulasi mengikat yang mewajibkan badan usaha ormas untuk mengunci persentase tertentu dari keuntungan bersih guna membiayai dana abadi pendidikan, layanan kesehatan gratis, serta pemulihan ruang hidup warga lingkar tambang. Tanpa mekanisme ring-fencing yang ketat secara hukum, keuntungan bisnis rawan terserap pada biaya birokrasi elit organisasi dan menjauh dari basis umat di akar rumput.
Keempat adalah kekosongan instrumen hukum nasional mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang komprehensif membuat perlindungan terhadap tanah ulayat dan ruang hidup komunitas lokal di dalam konsesi WIUPK berada di ruang hampa hukum. Akibatnya, tidak ada kewajiban hukum yang memaksa badan usaha untuk memperoleh persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat maupun petani lokal sebelum alat berat mulai menggali tanah mereka.
V. Sintesis Pemikiran Pakar Kebijakan dan Filsuf Penerima Nobel: Jalan Keluar dari “Kutukan Sumber Daya”
Sejarah ekonomi politik global mencatat sebuah pola tragis yang dikenal sebagai “The Resource Curse” atau Kutukan Sumber Daya: negara-negara dan institusi yang dianugerahi kekayaan mineral dan energi melimpah justru cenderung mengalami stagnasi demokrasi, korupsi kelembagaan yang merajalela, konflik horizontal, dan kemiskinan yang mengakar dibandingkan entitas yang bertumpu pada inovasi sumber daya manusia. Agar Nahdlatul Ulama tidak mengulangi kegagalan sejarah tersebut, manajemen industri strategis NU wajib menyerap sintesis keilmuan dari tiga pemikir raksasa ekonomi kelembagaan, etika pembangunan, dan peraih Hadiah Nobel Ekonomi:
1. Elinor Ostrom: Dekonstruksi Sentralisme melalui Tata Kelola Polisentris
Peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2009, Elinor Ostrom, meruntuhkan mitos klasik Garrett Hardin mengenai “The Tragedy of the Commons” yang secara dogmatis menyatakan bahwa sumber daya milik bersama pasti akan hancur kecuali dikelola melalui privatisasi pasar bebas atau sentralisasi negara yang otoriter. Melalui riset lapangan lintas benua selama puluhan tahun, Ostrom membuktikan bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui arsitektur tata kelola polisentris (polycentric governance). Ostrom merumuskan delapan prinsip desain kelembagaan yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama, di antaranya adalah kejelasan batas wilayah dan hak akses, keselarasan aturan main dengan kondisi ekologis lokal, partisipasi kolektif komunitas dalam mengubah aturan, pemantauan ekologis oleh warga setempat, sanksi bertingkat bagi pelanggar, serta mekanisme resolusi konflik yang cepat dan berbiaya murah.
“Tidak ada satu pun cetak biru tunggal (panacea) yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan tata kelola sumber daya alam di dunia; keberlanjutan sejati hanya lahir ketika institusi memberikan ruang kedaulatan bagi pengguna lokal untuk merancang, mengawasi, dan menegakkan aturan main mereka sendiri.” — Elinor Ostrom
Bagi NU, pemikiran Ostrom adalah perintah epistemologis untuk menghancurkan sentralisme manajemen industri strategis. Pengelolaan konsesi sumber daya alam tidak boleh dikendalikan secara oligarkis dan tertutup oleh segelintir elit pengurus di ibu kota semata. Manajemen industri NU harus dibangun di atas arsitektur polisentris yang melibatkan struktur Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), jaringan pesantren lokal, serta perwakilan masyarakat adat dan petani lingkar tambang sebagai subjek pengawas aktif yang memegang hak veto ekologis di wilayahnya masing-masing.
2. Joseph Stiglitz: Transparansi Rente dan Akuntansi Kekayaan Sejati
Peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, secara tajam membedah bagaimana bangsa-bangsa yang kaya akan sumber daya alam sering kali dimiskinkan oleh kontrak-kontrak ekstraktif yang tidak transparan, praktik penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer (transfer pricing), serta rabun jauh dalam memperlakukan hasil penjualan komoditas primer sebagai pendapatan konsumtif.
“Kekayaan sumber daya alam yang tersimpan di perut bumi bukanlah pendapatan; ia adalah pengurangan aset. Jika suatu bangsa atau institusi mengekstraksi mineral tanpa menginvestasikan kembali nilainya ke dalam pendidikan, penguasaan teknologi, dan pelestarian lingkungan, maka mereka sejatinya sedang menjadi semakin miskin setiap harinya.” — Joseph Stiglitz
Peringatan Stiglitz ini mewajibkan NU untuk merombak sistem pembukuannya dengan menerapkan prinsip akuntansi kekayaan komprehensif (comprehensive wealth accounting). Setiap rupiah surplus yang dihasilkan dari ekstraksi mineral maupun industri hilir tidak boleh sekalipun diperlakukan sebagai dana konsumtif rutin organisasi. Seluruh rente ekonomi tersebut wajib dikonversi secara disiplin dari modal alam yang tak terbarukan (non-renewable natural capital) menjadi modal manusia (human capital), kapasitas riset teknologi, dan ekosistem energi bersih yang abadi.
3. Amartya Sen: Pembangunan sebagai Perluasan Kebebasan dan Kapabilitas Manusia
Peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998 sekaligus filsuf etika, Amartya Sen, menggugat keras obsesi para teknokrat pembangunan terhadap angka pertumbuhan ekonomi agregat yang kerap membutakan mata penguasa terhadap penderitaan dan ketertindasan manusia di tingkat akar rumput.
“Pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara masuk akal diperlakukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Pembangunan sejati harus jauh lebih peduli pada peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan perluasan kebebasan nyata yang dapat kita nikmati.” — Amartya Sen
Dalam kerangka filsafat “Development as Freedom” yang digagas Sen, keberhasilan manajemen industri strategis NU sama sekali tidak boleh diukur dari seberapa banyak juta metrik ton batubara atau bijih nikel yang berhasil dikeruk dan dijual ke pasar global. Ukuran keberhasilan sejatinya terletak pada sejauh mana operasi industri tersebut memperluas kapabilitas nyata masyarakat di sekitarnya: apakah petani dan nelayan lokal mendapatkan jaminan akses air bersih yang jauh lebih lestari, apakah ribuan santri dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan tinggi di bidang rekayasa metalurgi dan energi terbarukan, serta apakah ruang demokrasi dan kebebasan warga desa terlindungi sepenuhnya dari intimidasi aparat maupun premanisme korporasi.
VI. Manifesto Reorientasi: Enam Pilar Manajemen Industri Strategis NU
Berdasarkan dialektika spiritualitas kosmik, warisan perjuangan Muassis, realitas empiris ekologi-politik ekstraktivisme, dan sintesis keilmuan para pemikir dunia, Nahdlatul Ulama harus mendeklarasikan sebuah doktrin peradaban baru: Reorientasi dari Ekstraktivisme Eksploitatif menuju Manajemen Industri Strategis Berkelanjutan dan Regeneratif (Regenerative & Sovereign Strategic Management). Reorientasi radikal ini harus ditopang oleh enam pilar operasional yang mengikat:
1. Moratorium Ekspansi Destruktif dan Penerapan Hak Veto Ekologi (Ecological Veto)
Badan usaha strategis NU wajib menetapkan standar perlindungan lingkungan yang jauh melampaui kepatuhan administratif negara (beyond compliance). Seluruh wilayah konsesi yang bersinggungan dengan hutan lindung primer, kawasan resapan air vital, bentang alam karst, maupun ekosistem pulau-pulau kecil wajib ditetapkan sebagai zona konservasi yang diharamkan untuk ditambang. Sebelum satu sekop tanah pun digali, setiap rencana proyek wajib lulus dari Uji Kelayakan Fikih Ekologi (Fiqh al-Bi’ah Audit) yang dilakukan oleh komisi independen multidisiplin—terdiri atas ulama ahli fikih lingkungan, pakar hidrologi, ekolog, dan perwakilan warga setempat—yang memiliki otoritas penuh untuk membatalkan proyek secara sepihak apabila potensi kerusakan ekologisnya (mafsadat) melampaui manfaat ekonomisnya (maslahat).
2. Dekonstruksi Relasi Mitra: Menolak Menjadi “Broker Izin” Oligarki
Untuk menutup lubang kekosongan acuan hukum pada PP Nomor 25 Tahun 2024, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) wajib menerbitkan Peraturan Perkumpulan (Perkum) Tata Kelola Korporasi Strategis yang berstatus sebagai hukum internal tertinggi yang mengikat seluruh jajaran pengurus dan direksi badan usaha. Regulasi internal ini harus secara tegas melarang segala bentuk jual-beli izin terselubung, penunjukan kontraktor pertambangan yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan, serta melarang penyerahan kendali operasional melebihi batas minoritas kepada mitra eksternal. NU harus membangun kemandirian teknis dan manajerial secara nyata (in-house engineering and management capability) dengan memobilisasi ribuan diaspora profesional Nahdliyin, insinyur pertambangan, pakar geologi, ekonom, dan lulusan jaringan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) untuk memegang kendali penuh atas rantai operasi.
3. Hilirisasi Berbasis Kedaulatan Teknologi dan Ekonomi Sirkular Rendah Karbon
Manajemen industri strategis NU tidak boleh berhenti pada paradigma primitif sebagai penjual bahan mentah atau komoditas primer belaka. Kapital yang dihimpun wajib diarahkan secara strategis menuju hilirisasi berteknologi tinggi, bernilai tambah maksimal, dan rendah emisi karbon. Hal ini mencakup investasi pada ekosistem industri baterai kendaraan listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, pengolahan limbah terak (slag) smelter menjadi material konstruksi hijau berstandar tinggi, hingga pengembangan industri kimia turunan berbasis biomassa tropis. Secara paralel, NU harus memosisikan diri sebagai pelopor transisi energi berkeadilan (just energy transition) dengan mengonversi lahan-lahan bekas tambang kritis menjadi sentra pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang dikelola koperasi warga serta pusat agroforestri pangan terpadu.
4. Arsitektur Distribusi Rente Konstitusional: Ring-Fencing untuk Ekologi, Rakyat, dan Riset
Seluruh surplus laba bersih dari pengelolaan industri strategis wajib dikunci melalui skema alokasi konstitusional yang tidak dapat diubah oleh pergantian kepemimpinan pengurus (ring-fenced allocation). Pertama, porsi sebesar tiga puluh persen wajib dialokasikan secara mutlak untuk Dana Pemulihan Ekologi dan Konservasi Berkelanjutan yang membiayai reklamasi progresif secara real-time, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kedua, porsi sebesar tiga puluh persen dikunci untuk Dana Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang dan Reforma Agraria, yang difokuskan pada penguatan koperasi produksi petani dan nelayan lokal, layanan kesehatan gratis berkualitas tinggi, serta pengakuan hak ruang hidup masyarakat adat berbasis prinsip persetujuan bebas di awal tanpa paksaan (FPIC). Ketiga, porsi sebesar dua puluh lima persen dialokasikan bagi Dana Abadi Riset, Sains, dan Teknologi Pesantren guna membiayai beasiswa penuh bagi santri-santri terbaik untuk menguasai teknik metalurgi, kecerdasan buatan, dan rekayasa energi terbarukan. Keempat, sisa lima belas persen diarahkan secara transparan untuk memperkuat kemandirian infrastruktur kelembagaan jam’iyah mulai dari tingkat ranting di desa hingga pengurus cabang di kabupaten.
5. Transparansi Radikal (Radical Transparency) dan Audit Sosial-Ekologis Independen
Mengadopsi standar global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sekaligus mengejawantahkan prinsip kejujuran (shiddiq) dan keterbukaan (amanah), seluruh dokumen kontrak kerja sama strategis, struktur kepemilikan saham hingga penerima manfaat akhir (beneficial ownership), volume produksi, setoran pajak dan royalti kepada negara, hingga data pemantauan kualitas air permukaan dan emisi udara di seluruh wilayah operasi NU wajib dipublikasikan secara terbuka dan real-time melalui portal digital yang dapat diakses oleh publik luas. Lebih dari itu, NU harus secara proaktif mengundang lembaga masyarakat sipil pemantau lingkungan, koalisi akademisi independen, dan perwakilan komunitas adat untuk melaksanakan audit sosial dan ekologis setiap tahun tanpa intervensi struktural.
6. Revolusi Epistemologi Pesantren: Dari Konsumen Menjadi Produsen Peradaban
Manajemen industri strategis yang berdaulat mustahil bertahan lama tanpa ditopang oleh basis sumber daya manusia yang berakar kuat pada tradisi sekaligus menguasai sains mutakhir. Oleh sebab itu, ribuan pesantren di bawah naungan NU harus melakukan lompatan epistemologis yang berani dengan mengintegrasikan kajian kitab kuning klasik (turats) dengan ilmu pengetahuan modern, teknik lingkungan, ekonomi sumber daya alam, dan manajemen rantai pasok global. Kurikulum pesantren masa depan harus melahirkan generasi ulama-intelektual yang tidak hanya fasih membaca gramatika bahasa Arab dan kaidah fikih klasik, tetapi juga cakap menghitung neraca karbon, menganalisis dampak hidrologis pertambangan, merancang sistem energi terbarukan, dan menegakkan keadilan ekologis di garda terdepan peradaban.
Epilog: Memilih Jalan Sejarah di Persimpangan Abad Kedua
Sejarah peradaban tidak akan pernah mencatat kebesaran Nahdlatul Ulama dari seberapa luas jutaan hektare konsesi tambang yang berhasil dikuasainya, ataupun seberapa megah gedung-gedung korporasi yang dibangun dari rente komoditas bumi. Sejarah justru akan menghakimi NU dengan satu pertanyaan yang paling sunyi namun menentukan nasib umat: ketika pintu gerbang pengelolaan sumber daya alam strategis dibuka lebar di hadapannya, apakah NU ikut larut memperpanjang rantai penghisapan terhadap bumi dan peminggiran kaum lemah, ataukah NU berhasil mematahkan kutukan ekstraktivisme dan melahirkan tata kelola ekonomi baru yang memuliakan martabat manusia serta kelestarian semesta?
Para Muassis mendirikan jam’iyah ini bukan untuk menjadikannya pelengkap kekuasaan politik ataupun sub-kontraktor kapitalisme rakus, melainkan sebagai tenda besar perlindungan bagi rakyat kecil dan benteng terakhir penjaga keseimbangan alam semesta. Jika NU berani mengeksekusi reorientasi revolusioner ini—menundukkan logika akumulasi modal di bawah supremasi etika spiritualitas kosmik, keadilan sosial, dan kedaulatan teknologi—maka Nusantara tidak hanya akan menyaksikan kebangkitan ekonomi kaum Nahdliyin yang sejati, tetapi juga lahirnya sebuah mercusuar tata kelola industri strategis yang akan menjadi rujukan moral bagi dunia modern yang kini sedang sekarat oleh kerakusannya sendiri.
