Kebudayaan bukan sekadar artefak mati yang membeku di etalase museum sejarah, melainkan napas panjang peradaban yang terus berdenyut di nadi kesadaran kolektif sebuah bangsa. Di tengah lanskap sosiokultural Nusantara yang majemuk, Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah hadir sebagai entitas keagamaan yang steril dari denyut estetika, adat, dan tradisi lokal. Sebaliknya, sejak kelahirannya pada 31 Januari 1926, jam’iyyah ini telah memosisikan diri sebagai rahim peradaban yang merawat dialektika organik antara teks suci (al-nash) dan realitas kultural (al-waqi’). Dalam konstelasi itulah, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI) lahir bukan sebagai aksesori struktural semata, melainkan sebagai payung besar kebudayaan NU—sebuah kanopi epistemologis yang menaungi ragam ekspresi kesenian, sastra, filsafat, dan kearifan lokal Nusantara agar tidak tercerabut dari akar spiritualitas sekaligus tidak terasing dari arus modernitas global.
Genealogi Peradaban Nusantara dan Teologi Kebudayaan NU
Memahami urgensi LESBUMI menuntut pembacaan kritis terhadap literasi sejarah kebudayaan Nusantara. Jauh sebelum modernitas Barat menancapkan hegemoni epistemologisnya, Kepulauan Nusantara telah menjadi titik temu berbagai arus peradaban besar dunia: Austronesia, Hindu-Buddha, Islam, hingga Tiongkok dan Arab. Para penyebar Islam awal di tanah Jawa—yang diabadikan dalam memori kolektif sebagai Walisongo—tidak datang dengan palu penghancur untuk meratakan lanskap budaya pra-Islam. Mereka justru mempraktikkan strategi tahdzib (penyaringan nilai), ta’shil (peneguhan prinsip), dan tamtsil (penyerupaan bentuk) yang sangat canggih. Wayang kulit yang semula memuat kosmologi epik Mahabharata dan Ramayana ditransformasi oleh Sunan Kalijaga menjadi media dakwah sufistik; tembang macapat, gamelan sekaten, hingga arsitektur masjid beratap tumpang meru menjadi bukti nyata bagaimana Islam Nusantara merengkuh lokalitas tanpa kehilangan substansi tauhidnya.
Dinamika historis ini memiliki landasan teologis dan yurisprudensial yang kokoh dalam khazanah keilmuan Islam klasik yang menjadi rujukan utama pesantren-pesantren NU. Dalam disiplin fikih dan ushul fikih, kaidah al-‘adatu muhakkamah (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) menempati posisi sentral sebagai salah satu dari lima kaidah pokok (al-qawa’id al-khamsah). Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam mahakaryanya, “Al-Asybah wa al-Nazha’ir”, menegaskan bahwa adat yang telah mengakar di tengah masyarakat memiliki otoritas normatif selama tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip syariat. Lebih jauh lagi, Imam al-Qarafi dalam “Al-Furuq” mengingatkan para ahli hukum Islam bahwa membeku pada teks-teks literal tanpa mempertimbangkan perubahan tradisi (‘urf) dan konteks ruang-waktu masyarakat adalah bentuk kesesatan dalam beragama dan kedangkalan dalam memahami maksud syariat (maqashid al-syari’ah).
Jika fikih menyediakan kerangka legitimasi normatif bagi kebudayaan, maka tasawuf menyuntikkan ruh estetika dan kedalaman metafisik ke dalamnya. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam “Ihya’ ‘Ulum al-Din” menguraikan secara filosofis bahwa keindahan (al-jamal) dan harmoni suara (al-sama’) bukanlah sekadar hiburan indrawi, melainkan cerminan dari Keindahan Ilahi yang mampu menggetarkan kalbu (wajd) dan menyingkap tabir spiritual menuju makrifat. Al-Ghazali secara terkenal menyatakan bahwa siapa yang tidak tergerak hatinya oleh musim semi beserta bunga-bunganya, serta oleh denting kecapi dan alunan seruling, maka tabiatnya sedang mengalami kerusakan parah yang sulit diobati. Pandangan sufistik ini pula yang bergema dalam puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang memandang seni sebagai jembatan kerinduan jiwa manusia menuju Sang Pencipta, serta dalam pemikiran Ibnu Arabi yang melihat seluruh alam semesta sebagai teofani (tajalli) dari Nama-Nama Tuhan Yang Maha Indah (Al-Asma’ al-Husna).
Kelahiran LESBUMI dan Pertarungan Ideologis Era 1960-an
Secara historis, payung besar kebudayaan NU ini menemukan bentuk kelembagaannya pada 28 Maret 1962 melalui deklarasi pendirian LESBUMI di Bandung, yang digagas oleh tokoh-tokoh visioner seperti Usmar Ismail, Djamaluddin Malik, dan Asrul Sani, dengan restu penuh dari Rais Aam PBNU saat itu, KH. Abdul Wahab Chasbullah. Kelahiran LESBUMI bukanlah peristiwa kebetulan yang lahir dari ruang hampa. Pada dekade 1950-an hingga awal 1960-an, gelanggang kebudayaan Indonesia menjadi arena pertarungan ideologis yang sangat sengit. Di satu kutub berdiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan doktrin realisme sosialisnya yang agresif—”politik adalah panglima”—yang memandang seni semata-mata sebagai alat propaganda revolusi kelas. Di kutub lain berdiri kelompok Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang mengusung humanisme universal, namun kerap dituding elitis dan kurang menyentuh akar tradisi spiritual masyarakat religius.
Di tengah polarisasi yang tajam itulah LESBUMI tampil menawarkan jalan ketiga yang otentik: estetika yang berpijak pada spiritualitas keislaman, berakar pada kekayaan tradisi Nusantara, dan berkomitmen pada kemanusiaan serta keadilan sosial. Data historis mencatat bagaimana LESBUMI segera bergerak cepat melakukan konsolidasi kultural di berbagai daerah. Melalui jaringan cabang yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra dan Kalimantan, LESBUMI menghidupkan kembali seni-seni rakyat yang nyaris terpinggirkan—mulai dari ludruk, ketoprak, rebana, kasidah, hingga seni pertunjukan pesantren—sekaligus merambah dunia perfilman nasional melalui perusahaan film Perfini dan Persari yang dipimpin oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik.
Dalam perspektif filsafat sejarah, langkah LESBUMI pada masa itu merupakan antitesis terhadap reduksionisme materialistik. Jika realisme sosialis mereduksi manusia hanya sebagai homo economicus yang terperangkap dalam determinisme materi dan konflik kelas, LESBUMI memandang manusia sebagai makhluk multidimensional (homo simbolicus sekaligus homo religiosus) yang membutuhkan ruang kontemplasi batin. Pemikiran ini beresonansi kuat dengan gagasan filosof Muslim terkemuka abad ke-20, Muhammad Iqbal, dalam “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”. Iqbal menegaskan bahwa tujuan akhir dari seni dan budaya bukanlah meniru realitas secara pasif, melainkan membangkitkan daya kreatif diri (khudi) manusia agar menjadi mitra kerja Tuhan dalam menyempurnakan semesta. Bagi Iqbal, seni yang tidak menghidupkan gairah spiritual dan martabat kemanusiaan hanyalah candu yang memabukkan kesadaran.
Falsafah Saptawikrama: Epistemologi Kebudayaan dari Tanah Nusantara
Sebagai payung besar kebudayaan NU, LESBUMI tidak berhenti pada aktivitas kesenian yang bersifat seremonial, melainkan merumuskan kerangka filosofis yang dikenal sebagai Saptawikrama—tujuh langkah strategis kebudayaan yang menjadi kompas gerak para seniman dan budayawan NU. Ketujuh pilar tersebut meliputi:
- Menghimpun dan mengonsolidasikan kekuatan seni budaya tradisi yang tersebar di seluruh Nusantara;
- Mengembangkan model pendidikan dan pelatihan seni budaya yang berakar pada tradisi pesantren;
- Mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal Nusantara ke dalam karya seni kontemporer;
- Membangun dialektika yang setara antara kebudayaan Nusantara dengan peradaban dunia;
- Memanfaatkan teknologi informasi dan media baru sebagai wahana ekspresi kebudayaan;
- Mengadvokasi kebijakan kebudayaan negara agar berpihak pada kelestarian tradisi dan kesejahteraan pelaku seni;
- Menjadikan kebudayaan sebagai instrumen utama dalam merawat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) dan perdamaian dunia.
Rumusan filosofis Saptawikrama ini menunjukkan kesadaran epistemologis bahwa kebudayaan adalah medan perjuangan peradaban (cultural hegemony). Pemikir Muslim kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr dalam “Islamic Art and Spirituality” menekankan bahwa krisis manusia modern berakar pada tercerabutnya seni dan ilmu pengetahuan dari dimensi sakralnya (sacred dimension). Ketika kebudayaan dipisahkan dari akar metafisik, ia berubah menjadi industri hiburan yang dangkal dan eksploitatif. LESBUMI, melalui Saptawikrama, justru berupaya mengembalikan dimensi sakralitas tersebut ke dalam praksis kesenian modern tanpa harus terjebak pada puritanisme yang kaku dan anti-perubahan.
Hal serupa juga ditegaskan oleh filosof dan sosiolog sejarah besar Islam abad ke-14, Ibnu Khaldun, dalam “Muqaddimah”. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebudayaan dan kesenian adalah puncak dari peradaban perkotaan (‘umran hadhari) yang lahir dari solidaritas sosial (‘ashabiyyah) yang sehat dan stabilitas spiritual. Namun, ia juga memperingatkan bahwa ketika suatu peradaban terjebak dalam kemewahan hedonistik dan kehilangan daya kritis serta etos spiritualnya, kebudayaan akan mengalami pembusukan dari dalam. Dalam konteks ini, LESBUMI berperan sebagai penjaga keseimbangan dialektis: memelihara vitalitas tradisi pesantren yang asketik dan kontemplatif sekaligus membuka ruang inovasi bagi ekspresi artistik zaman kiwari.
Data Empiris dan Tantangan Kebudayaan di Era Disrupsi Digital
Relevansi LESBUMI sebagai payung besar kebudayaan NU semakin menemukan urgensinya ketika dihadapkan pada data empiris lanskap sosiokultural Indonesia mutakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei berbagai lembaga riset seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) serta Alvara Research Center dalam rentang satu dekade terakhir, populasi warga yang mengidentifikasi diri berafiliasi kultural maupun struktural dengan Nahdlatul Ulama mencapai kisaran 45 hingga 55 persen dari total populasi Muslim Indonesia—atau sekitar 95 hingga 115 juta jiwa. Secara sosiologis, basis kultural ini ditopang oleh lebih dari 30.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia (berdasarkan data Kementerian Agama RI) yang setiap harinya memproduksi dan mereproduksi tradisi keilmuan, kesenian, ritual keagamaan, dan sastra lisan maupun tulisan.
Namun, di balik kekuatan demografis yang raksasa tersebut, kebudayaan Nusantara tengah menghadapi tekanan berlapis. Di satu sisi, gelombang globalisasi digital dan penetrasi algoritma media sosial menciptakan homogenisasi selera budaya yang mengancam eksistensi kesenian tradisi lokal. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa dari ratusan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang tersebar di berbagai provinsi, puluhan jenis seni pertunjukan tradisional berada dalam status rentan punah akibat terputusnya regenerasi pelaku seni. Di sisi lain, menguatnya arus puritanisme transnasional sejak akhir abad ke-20 kerap melancarkan stigmatisasi terhadap tradisi lokal Nusantara—seperti tahlilan, barzanji, shalawatan, sedekah bumi, hingga seni pertunjukan rakyat—dengan label bidah dan sinkretisme yang menyimpang.
Di titik persimpangan inilah pemikiran para penerima Hadiah Nobel bidang Sastra dan Perdamaian memberikan cermin reflektif yang tajam bagi gerak kebudayaan LESBUMI. Sastrawan Mesir peraih Nobel Sastra 1988, Naguib Mahfouz, dalam pidato penerimaan Nobelnya di Stockholm, menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari dua peradaban besar yang berpadu secara harmonis di lembah Sungai Nil: peradaban Firaun yang purba dan peradaban Islam yang universal. Mahfouz menegaskan bahwa kesetiaan pada akar lokal yang paling intim justru merupakan syarat mutlak untuk melahirkan karya sastra dan kebudayaan yang mampu berbicara kepada seluruh umat manusia. Tanpa pijakan lokal yang otentik, suatu bangsa hanya akan menjadi peniru yang gagap di panggung global.
Senada dengan Mahfouz, penyair dan filosof Bengali peraih Nobel Sastra 1913, Rabindranath Tagore, dalam “Nationalism dan The Religion of Man”, mengkritik keras konsep modernitas yang menyeragamkan jiwa manusia seperti mesin pabrik. Bagi Tagore, kebudayaan sejati tumbuh layaknya pohon beringin raksasa: akarnya menghunjam dalam ke tanah tradisi leluhur, sementara dahan dan dedaunannya bebas menyapa angin dan cahaya matahari dari segala penjuru dunia. Sementara itu, ekonom dan filosof peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen, dalam karyanya “Identity and Violence: The Illusion of Destiny”, mengingatkan bahaya besar dari “ilusi identitas tunggal” (singular affiliation). Sen membuktikan secara empiris bahwa kekerasan sosial dan konflik peradaban sering kali dipicu oleh penyempitan identitas manusia ke dalam satu kotak kaku yang menafikan keragaman latar belakang budaya dan sejarahnya.
Melampaui Sekadar Organisasi: LESBUMI sebagai Ekosistem Peradaban
Dengan bertumpu pada fondasi fikih-tasawuf pesantren, literasi sejarah Nusantara, serta resonansi pemikiran global tersebut, LESBUMI memikul mandat historis yang jauh melampaui fungsi sebuah badan otonom atau lembaga administratif biasa di bawah PBNU. Sebagai payung besar kebudayaan NU, LESBUMI harus memosisikan dirinya sebagai ekosistem peradaban yang menjalankan tiga fungsi transformatif secara simultan.
Pertama, sebagai benteng epistemologis terhadap pendangkalan beragama. Di era ketika agama kerap direduksi menjadi simbol-simbol superfisial dan slogan-slogan identitas yang kering dari empati, kebudayaan yang dirawat oleh LESBUMI berfungsi melembutkan kekerasan wacana keagamaan. Seni dan sastra bekerja pada wilayah rasa (dzauq), yang mampu menjangkau ruang batin manusia yang tidak tersentuh oleh argumentasi hukum maupun polemik politik. Sebagaimana ditegaskan oleh filosof Muslim Andalusia, Ibnu Rusyd, dalam “Fashl al-Maqal”, kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran lainnya; cara penyampaian melalui jalur demonstratif (burhani), dialektis (jadali), maupun puitis-retoris (khithabi-syi’ri) masing-masing memiliki fungsi vital dalam membimbing manusia menuju kebijaksanaan.
Kedua, sebagai laboratorium inovasi kreatif generasi muda Nahdliyin. Payung besar kebudayaan tidak boleh berubah menjadi museum nostalgia yang hanya mengagungkan masa lalu tanpa keberanian mencipta masa depan. Dengan bonus demografi Indonesia yang didominasi generasi milenial dan Gen Z, LESBUMI dituntut untuk menerjemahkan khazanah intelektual kitab kuning, sejarah Walisongo, dan kearifan lokal Nusantara ke dalam medium-medium kontemporer: sinema, seni rupa instalasi, musik eksperimental, sastra grafis, hingga ruang digital berbasis kecerdasan buatan. Dalam bahasa filosof kontemporer asal Maroko, Mohammed Abed al-Jabiri, umat Islam tidak boleh sekadar menjadi konsumen pasif tradisi (turats), melainkan harus melakukan pembacaan kritis dan produktif agar tradisi tersebut mampu menjawab problematika zaman modern.
Ketiga, sebagai jembatan diplomasi kultural Indonesia di pentas global. Ketika dunia modern dilanda krisis ekologis, polarisasi geopolitik, dan benturan identitas, model Islam Nusantara yang dipraktikkan oleh NU dan diekspresikan melalui LESBUMI menawarkan alternatif peradaban yang menyejukkan. Nilai-nilai tawassuth (moderasi), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i’tidal (keadilan) bukan sekadar konsep teologis di atas kertas, melainkan laku hidup (living tradition) yang terwujud dalam harmoni tetabuhan gamelan, syair shalawat berbahasa daerah, hingga tradisi gotong royong lintas iman di desa-desa Nusantara.
Pada akhirnya, kebudayaan adalah rumah pulang bagi jiwa manusia yang lelah oleh hiruk-pikuk kekuasaan dan pasar. Di bawah naungan LESBUMI sebagai payung besar kebudayaan Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren dan kearifan Nusantara tidak lagi berdiri di pinggiran sejarah sebagai objek yang diamati, melainkan tampil di garis depan sebagai subjek yang menafsirkan zaman. Seperti sungai-sungai purba Nusantara yang mengalir tenang namun menghidupi seluruh lembah peradaban di sepanjang tepiannya, gerakan kebudayaan NU melalui LESBUMI akan terus menjaga nyala api spiritualitas, estetika, dan kemanusiaan—merawat masa lalu dengan takzim, merayakan masa kini dengan daya cipta, dan menyongsong masa depan peradaban dunia dengan martabat yang utuh.
