Di tengah kompetisi global yang makin ditentukan oleh tabel peringkat dan indikator kuantitatif, banyak perguruan tinggi tergoda menempuh jalan cepat untuk tampak “kelas dunia”. Obsesi pada lonjakan ranking—terutama melalui pembiayaan masif publikasi di jurnal internasional—sering disalahartikan sebagai strategi kemajuan, padahal justru berisiko menggerus kedaulatan akademik dan keberlanjutan ekosistem ilmu di tingkat nasional. Di titik inilah diperlukan kritik jernih: membedakan antara percepatan yang strategis dan jalan pintas yang mahal namun rapuh.
Obsesi sebagian kampus untuk mengejar peringkat dunia via Scopus dengan pembiayaan masif publikasi adalah gejala jalan pintas perankingan yang berbahaya. Ia tampak efisien di permukaan, tetapi rapuh secara strategis. Ketika puluhan miliar rupiah dialokasikan untuk menutup article processing charges (APC) jurnal internasional, kampus sesungguhnya sedang mengalihkan sumber daya publik ke luar negeri—sebuah capital flight yang jarang dihitung dalam euforia tabel peringkat. Angka naik, tetapi nilai tambah nasional justru bocor.
Masalah utamanya bukan Scopus sebagai indeks, melainkan reduksi misi universitas menjadi sekadar mesin angka. Publikasi internasional memang penting, namun menjadikannya tujuan tunggal—apalagi dengan skema “bayar terbit”—menggeser orientasi dari knowledge creation ke metric chasing. Risiko yang mengintai jelas: inflasi artikel, fragmentasi riset (salami slicing), ketergantungan pada jurnal berbiaya tinggi, dan pelemahan etika akademik. Kampus tampak berlari, padahal ia berputar di tempat.
Ambil contoh Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ambisi menembus peringkat global tentu sah. Namun strategi yang lebih masuk akal—dan lebih berdaulat—adalah membangun infrastruktur pengetahuan di dalam negeri: menggelontorkan dana untuk mendirikan dan menguatkan jurnal nasional bertaraf internasional (Scopus/WoS), memperkuat editorial governance, peer review ketat, open science, dan indeksasi berkelanjutan. Inilah jalur yang mengubah capital flight menjadi capital gain: dana berputar di ekosistem nasional, kapasitas editor dan penelaah tumbuh, dan reputasi ilmiah Indonesia naik secara organik.
Dampak gandanya signifikan. Pertama, gairah menulis di dalam negeri meningkat karena kanal bereputasi tersedia tanpa beban biaya berlebihan. Kedua, mutu riset terangkat karena proses editorial yang sehat membina penulis—bukan sekadar meloloskan artikel. Ketiga, hilirisasi ilmu menguat karena jurnal dalam negeri yang bereputasi internasional dapat menautkan agenda riset dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik. Keempat, kemandirian akademik tercapai: kita tidak sekadar menjadi pemasok konten bagi platform global, tetapi produsen pengetahuan dengan bargaining power.
Argumen “peringkat perlu percepatan” sering diajukan. Namun percepatan tanpa fondasi adalah ilusi. Peringkat yang berkelanjutan lahir dari ekosistem: pendanaan riset jangka panjang, laboratorium relevan, kolaborasi internasional yang berkeadilan, kebebasan akademik, dan budaya integritas. Tanpa itu, lonjakan sesaat akan diikuti koreksi—atau lebih buruk, krisis reputasi. Kampus seharusnya paham opportunity cost: setiap rupiah untuk APC adalah rupiah yang tak membangun lab, tak membiayai riset strategis, tak melatih editor, dan tak memperkuat jurnal nasional.
Mengelola kampus menuntut nasionalisme tinggi yang cerdas—bukan slogan, melainkan desain kebijakan. Nasionalisme di sini berarti keberanian menempuh jalan sulit: bekerja keras membangun institusi, berpikir logis jangka panjang, dan menolak solusi instan yang memindahkan nilai dan kapital ke luar negeri. Peringkat dunia boleh dikejar, tetapi sebagai konsekuensi dari mutu dan relevansi, bukan sebagai tujuan itu administratif.
Jika universitas ingin benar-benar “kelas dunia”, ia harus mulai dari rumahnya sendiri: membangun reservoir dan kanal pengetahuan yang kuat, adil, dan berdaulat. Jalan pintas mungkin menggoda, tetapi hanya jalan panjang yang membuat kita sampai—dan bertahan.
