Jakarta, 3 September 2025 – Setelah lima hingga enam orang tewas dalam kerusuhan selama gelombang protes nasional, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas dengan membatalkan tunjangan perumahan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Protes dimulai atas ketidakpuasan terhadap tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi legislator, di tengah riwayat ekonomi sulit. Ketegangan meningkat saat seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis polisi. Insiden ini menyulut kemarahan luas dan memicu kerusuhan, termasuk penjarahan rumah anggota legislatif dan fasilitas publik.
Kerusuhan juga menyebabkan tewasnya mahasiswa di Yogyakarta, dan beberapa orang lainnya tewas dalam kebakaran dan serangan massa di berbagai kota.
Langkah Politik Darurat
Dalam konferensi pers, Presiden Prabowo menyatakan bahwa sebagian tunjangan DPR akan dicabut dan kunjungan luar negeri anggota legislatif ditangguhkan mulai Senin, sebagai bentuk konsesi terhadap tuntutan publik. Ia menekankan pentingnya respek atas kebebasan berekspresi tetapi memperingatkan bahwa tindakan anarkis hingga merusak fasilitas dan membahayakan nyawa melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai “pengkhianatan” atau “terorisme”.
Pemerintah memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan dan penjarahan, termasuk peristiwa di rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang sempat dibobol oleh massa. Prabowo juga menyingkirkan keberangkatan resmi ke China demi memprioritaskan penanganan situasi domestik.
Reaksi Publik dan Tantangan Lanjutan
Meskipun kebijakan ini meredam ketegangan, para pemimpin mahasiswa menyatakan bahwa pemotongan tunjangan saja tidak cukup. Mereka menuntut reformasi politik lebih mendalam, termasuk penerapan transparansi dan pengurangan oligarki politik Reuters.
Kelompok HAM mengkritik retorika pemerintah yang menyebut protes sebagai tindakan teror, dan menyoroti potensi pelanggaran hak warga selama penanganan demonstrasi. Selain itu, langkah mundurnya nilai pasar dan pelemahan investasi menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas ekonomi saat politik bergejolak.
Keputusan pemerintah mencabut tunjangan DPR dan menunda kunjungan kerja luar negeri menandai respons pertama terhadap eskalasi nasional. Namun, tantangan tetap ada: menjaga stabilitas politik, memenuhi tuntutan reformasi publik, dan merestorasi kepercayaan rakyat terhadap institusi legislatif dan eksekutif.
Sumber:
Reuters
The Guardian
