Jakarta, 3 September 2025 – Gelombang aksi unjuk rasa nasional kembali merebak menentang kebijakan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR, yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Aksi ini dimotori oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang menuntut pembatalan tunjangan tersebut dan evaluasi menyeluruh atas penghasilan legislator.
Unjuk rasa dimulai sejak 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Demonstran menolak tunjangan besar yang dinilai terlalu jauh dari realitas ekonomi rakyat biasa, terutama saat banyak masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Tunjangan ini bahkan dikritik sebagai 10 kali lipat UMR DKI Jakarta.
Kericuhan dan Eskalasi
Aksi yang awalnya damai berubah ricuh ketika petugas keamanan menggunakan gas air mata dan meriam air guna membubarkan massa. Beberapa pengunjuk rasa mencoba menerobos barikade DPR, membakar sepeda motor di lokasi, hingga merusak fasilitas umum.
Demonstrasi tidak terbatas di Jakarta, meluas ke berbagai kota seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Bahkan mahasiswa daerah juga melakukan long march ke kantor DPRD setempat, menyerukan penghapusan tunjangan dan penyesuaian legislator dengan kondisi masyarakat.
Respons Pemerintah dan DPR
Komnas HAM menyerukan agar kebijakan tunjangan rumah dibatalkan demi meredam gejolak sosial, menyebut kebijakan itu menciptakan keresahan publik dan memperlebar kesenjangan. Beberapa anggota DPR menyatakan dukungan terhadap evaluasi tunjangan, termasuk Anggota Komisi VI, Kawendra Lukistian, yang menyampaikan permintaan maaf atas keresahan yang ditimbulkan dan setuju tunjangan perlu diperbaiki.
Media asing menyoroti bahwa tunjangan DPR mencapai angka 10 kali UMR, memperkuat citra elit legislatif yang terpisah dari rakyat. Masyarakat juga mempertanyakan transparansi penghasilan anggota DPR, yang menurut laporan bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi simbol kemarahan publik terhadap ketimpangan dan perilaku politik yang dianggap tidak responsif. Demonstran meminta agar DPR tidak hanya mengevaluasi penghasilan, tetapi juga membuka dialog dengan masyarakat untuk meredam krisis kepercayaan. Langkah-langkah insklusif dan transparan dianggap penting untuk menghindari konflik lebih lanjut.
