YOGYAKARTA — Forum 2045 bersama sejumlah institusi akademik menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Riah-Riuh Komunikasi: Momentum Politik & Aktivitas Media Sosial” secara daring pada Jumat malam (19/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis atas praktik komunikasi politik pemerintah di tengah situasi krisis, bencana, serta tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dialog menghadirkan Dr. Hendri Satrio, dosen Universitas Paramadina sekaligus analis komunikasi politik, sebagai narasumber utama. Acara dibuka dengan sambutan Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menekankan pentingnya komunikasi publik yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai demokrasi.
Refleksi Pembangunan dan Demokrasi
Dalam sambutannya, Prof. Baiquni menyampaikan refleksi kritis atas perjalanan reformasi yang dinilainya belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan. Ia menyoroti menguatnya oligarki yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan dan undang-undang, serta munculnya gejala anti-demokrasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Prof. Baiquni juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas bencana besar yang melanda wilayah Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang menurutnya belum tertangani secara optimal. Ia menilai, penanganan bencana kerap tersandera oleh kepentingan politik dan bisnis, sehingga mengaburkan fokus utama pada keselamatan dan pemulihan korban.
Kritik Komunikasi Pemerintah: Rasa, Tulus, dan Berdampak
Dalam pemaparannya, Dr. Hendri Satrio—akrab disapa Hensat—membedah buku terbarunya yang juga berjudul Riah-Riuh Komunikasi. Ia mengkritik lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola pesan komunikasi publik, yang justru sering memicu kegaduhan dan memperlemah kepercayaan masyarakat.
Menurut Hensat, komunikasi atau pencitraan politik seharusnya memenuhi tiga syarat utama: menggunakan rasa (empati), tulus (sincere), dan berdampak nyata. Tanpa ketiga unsur tersebut, komunikasi pejabat publik berpotensi melukai perasaan korban dan memperparah krisis kepercayaan.
Ia juga menyoroti ketiadaan Crisis Center dan Media Center yang memadai dalam penanganan bencana di Sumatra. “Pemerintah cenderung mengecilkan skala bencana, sementara di lapangan penderitaan warga masih sangat nyata,” ujarnya.
Dilema Ekonomi dan Tekanan Lahan Pertanian
Diskusi berkembang ke persoalan ekonomi kelas menengah dan sektor agraria. Hensat memaparkan data bahwa dalam tiga bulan terakhir, hanya sekitar 50 persen korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berhasil memperoleh pekerjaan kembali. Kondisi ini, menurutnya, memicu keputusasaan dan memperlemah daya tahan sosial masyarakat.
Sementara itu, Hamdi, perwakilan dari Fakultas Pertanian, mengungkapkan kekhawatiran atas kebijakan pembangunan perumahan dan KPR yang masif. Ia menilai, ekspansi perumahan berpotensi menekan lahan produktif pertanian di tengah ambisi pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Jeritan dari Daerah Bencana
Salah satu momen paling emosional dalam dialog ini disampaikan oleh T.M. Jamil, akademisi asal Aceh. Ia menggambarkan kondisi warga yang hingga kini masih harus hidup dengan lumpur setinggi hampir satu meter di dalam rumah, sementara pernyataan sejumlah pejabat justru dirasakan menyakitkan.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya belajar untuk “pintar merasa”, bukan sekadar merasa pintar. “Bahasa pejabat bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya empati dalam komunikasi negara kepada warga terdampak bencana.
Ruang Refleksi Menuju Indonesia Emas 2045
Dialog ini dimoderatori oleh Moh. Rizal Liara, Co-founder suaramuda.cib, dengan Pinurba Parama Pratiyudha, S.Sos., M.A., Ketua Forum 2045, bertindak sebagai host. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan aktivis dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum 2045, Fakultas Pertanian UGM, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan Desanomia, serta didukung oleh FISIPOL Universitas Proklamasi 45, STIA “AAN” Yogyakarta, Fakultas Pertanian Universitas Janabadra, FKIP Universitas Sulawesi Tenggara, Institut Pertanian INTAN, Sekolah Pembaruan Desa, dan Akademi Hikmah.
Melalui dialog kebangsaan ini, penyelenggara berharap lahir kesadaran kolektif bahwa komunikasi politik yang sehat, empatik, dan bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menghadapi krisis serta menyiapkan jalan menuju Indonesia Emas 2045.
