Membaca Arah Kapal Besar NU Pasca Islah

Nahdlatul Ulama (NU) sering dicitrakan sebagai sebuah kapal besar—bukan sekadar sekoci yang lincah, melainkan super-tanker yang lambat berbelok namun sanggup membelah ombak setinggi gunung. Namun, pasca-konflik internal dan gesekan politik belakangan ini, kapal ini tampak seperti sedang mengalami “disorientasi navigasi.”

Secara antropologis, warga NU (Nahdliyin) memiliki keterikatan primordial yang unik terhadap nakhodanya (PBNU). Namun, secara sosiologis, terjadi pergeseran dari ketaatan manut menjadi ketaatan yang kritis-transaksional. Kita melihat sebuah anomali: di satu sisi ada kerinduan pada spiritualitas murni, di sisi lain ada syahwat manajerial yang kadang lebih mirip korporasi daripada pesantren.

Perspektif Filosofis dan Spiritual: Antara Langit dan Bumi

Dalam filsafat Al-Ghazali, keseimbangan antara dunya dan akhirah adalah kunci. NU saat ini sedang diuji dalam dialektika ini.

1. Anomali Internal: Manajemen organisasi kini sangat teknokratis. Ada upaya mendisiplinkan kiai-kiai kampung ke dalam sistem administrasi digital. Ini bagus untuk efisiensi, tapi secara filosofis, apakah “berkah” bisa diinput ke dalam Google Form?
2. Spiritualitas: Jika dulu Gus Dur memimpin dengan intuisi kewalian yang melampaui logika, hari ini kita melihat upaya “Rasionalisasi Karomah.” Kapal ini sedang mencoba memasang GPS pada wilayah yang seharusnya hanya bisa diarahkan oleh bintang-bintang (nur ilahi).

Mari kita selipkan sebuah cerita, bayangkan Gus Dur sedang duduk di atas dek kapal yang sedang oleng ini.

Seorang pengurus PBNU panik mendatangi Gus Dur:”Gus, ini kapal kita bocor di bagian politik, mesin ekonomi kita macet, dan penumpang di bawah sedang berantem rebutan kursi!”

Gus Dur dengan santai menjawab sambil menyeruput kopi:

“Lho, sampeyan ini gimana. NU itu kan seperti truk, bukan kapal. Kalau mogok, ya tinggal didorong bareng-bareng. Kalau ada yang berantem, ya itu tandanya mereka masih hidup. Kalau mau tenang, ya ke kuburan saja, di sana manajemennya paling rapi, nggak ada yang protes.””Tapi Gus, ini urusan marwah organisasi!”

Gus Dur terkekeh, “Marwah itu di hati, bukan di SK (Surat Keputusan). Lagian, orang NU itu saking akrabnya sama Tuhan, kalau kapalnya tenggelam pun mereka bakal bilang: ‘Alhamdulillah, akhirnya bisa silaturahmi sama ikan’.”

Dimensi Ekonomi dan Politik: Syahwat di Tengah Badai

Secara ekonomi, NU sedang mencoba “Mandiri,” namun godaan konsesi tambang dan keterlibatan dalam proyek strategis nasional menimbulkan ketegangan moral. Secara politik, pasca-konflik pemilihan pemimpin, ada faksi yang merasa ditinggalkan.

Ke Mana Kapal Berlabuh?

Arah kapal besar NU pasca-konflik tidak boleh hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kemudi di Jakarta, tetapi harus mendengarkan “suara mesin” di bawah—yakni para kiai kampung dan santri yang masih konsisten mendoakan keselamatan bangsa tanpa berharap jabatan komisaris.

NU harus kembali pada fungsi antropologisnya sebagai penjaga harmoni sosial, bukan sekadar menjadi instrumen stabilitas politik. Jika tidak, kapal ini akan tetap besar, tapi kehilangan jiwanya.

Dalam bentang layar ekonomi, kita menyaksikan sebuah pergeseran tektonik. NU sedang berupaya keluar dari romantisasi “kemiskinan yang mulia” menuju kemandirian finansial yang agresif. Namun, di sinilah letak anomalinya. Jika secara idealisme Khittah menuntut pemberdayaan umat melalui akar rumput seperti koperasi dan penguatan ekonomi santri, realitas hari ini menunjukkan kecenderungan pada “ekonomi atas.” Ketergantungan pada konsesi negara—seperti pengelolaan tambang—menciptakan paradoks moral: sebuah organisasi yang seharusnya menjadi penjaga ekologi spiritual kini terjebak dalam mesin ekstraksi material.

Secara politik, pasca-konflik internal, wajah NU nampak seperti sebuah panggung yang lampunya terlalu terang di satu sisi namun gelap di sisi lain. Secara teori, NU menjaga jarak yang sama atau equal distance dari semua kekuatan politik. Namun secara empiris, yang terjadi adalah “lobi tingkat tinggi” yang begitu intens. Manajemen organisasi mengalami pergeseran struktural yang cukup mengkhawatirkan: wibawa Syuriyah (Dewan Ulama) yang seharusnya menjadi nakhoda moral, perlahan mulai terbayangi oleh dominasi Tanfidzyah (Dewan Pelaksana) yang lebih teknokratis dan politis. Akibatnya, keputusan-keputusan besar organisasi seringkali terasa lebih seperti langkah catur korporasi ketimbang hasil istikharah para kiai.

Anomali Manajemen: Antara Berkah dan Key Performance Indicator (KPI)

Transformasi NU menjadi entitas yang sangat administratif membawa “gegar budaya” di tingkat bawah. Dulu, loyalitas warga NU digerakkan oleh dawuh (perintah) kiai yang bersifat metafisik. Sekarang, semua harus terukur melalui instrumen manajemen modern. Anomali eksternalnya adalah ketika NU mencoba tampil sebagai wajah Islam dunia, namun secara internal masih terseok-seok merapikan faksi-faksi yang terluka akibat suksesi.

Kita melihat upaya mendisiplinkan “karomah” ke dalam standar operasional prosedur (SOP). Hal ini menciptakan ketegangan antara manajemen berbasis langit (berkah) dan manajemen berbasis bumi (efisiensi). Di sinilah satire itu muncul: ketika pengurus sibuk memikirkan branding organisasi di media sosial, para kiai di pelosok justru sibuk memikirkan bagaimana caranya agar santri-santrinya tetap bisa makan dan mengaji tanpa harus ikut dalam hiruk-pikuk politik ibu kota.

Ke Mana Kapal Berlabuh?

Membaca arah kapal besar NU pasca-konflik adalah membaca keberanian untuk bercermin. Jika nakhoda hanya sibuk memperbaiki ornamen di dek atas demi menyenangkan tamu-tamu politik, mereka lupa bahwa kapal ini tetap mengapung karena doa-doa tulus dari mereka yang berada di ruang mesin bawah.

NU harus kembali pada fungsi antropologisnya sebagai penjaga harmoni sosial, bukan sekadar menjadi instrumen stabilitas kekuasaan. Kapal ini tidak boleh hanya menjadi pengangkut komoditas politik; ia harus kembali menjadi bahtera penyelamat bagi mereka yang terpinggirkan oleh arus zaman. Jika tidak, kita mungkin akan melihat sebuah kapal yang sangat megah dan modern di luar, namun kering kerontang dari air spiritualitas di dalam.

Sebagaimana kelakar Gus Dur yang selalu abadi: “NU itu ibarat orang tua yang sakti. Meskipun sering dicaci, ditipu, dan diajak terjun ke jurang, dia selalu punya cara untuk mendarat dengan selamat, meski kadang dengan sarung yang sedikit melorot.”

Mari kita menyelam lebih dalam ke palung terdalam dari dinamika ini, membedah urat saraf ekonomi dan politik yang sering kali menjadi “ruang mesin” yang panas dan penuh oli, namun jarang dibicarakan di atas mimbar-mimbar khutbah yang wangi.

Mari kita tarik jangkar lebih dalam, memasuki wilayah paling sensitif namun paling esensial dalam tubuh NU saat ini: benturan antara etika fiqh klasik dengan logika industri ekstraktif, serta bagaimana narasi spiritual dipaksa “menikah” dengan kalkulasi keuntungan materi.

Paradoks Ekonomi: Antara “Tangan di Atas” dan “Tangan di Tambang”

Secara ekonomi, NU saat ini sedang mengalami fase yang oleh para sosiolog disebut sebagai corporatization of religion. Ada ambisi besar untuk memutus rantai ketergantungan pada proposal-proposal “infak sukarela” yang musiman. Namun, langkah mengambil konsesi tambang dan keterlibatan dalam proyek strategis nasional menciptakan sebuah anomali manajemen eksternal yang tajam.

Secara filosofis, ini adalah ujian terhadap konsep Tawakkal. Apakah mandiri secara ekonomi berarti harus menjadi bagian dari struktur kapitalisme ekstraktif yang selama ini sering dikritik oleh para aktivis nahdliyin di garis depan konflik agraria? Di sini, narasi spiritual “memberdayakan umat” berbenturan dengan narasi ekonomi “akumulasi modal”. Kapal besar ini sedang mencoba menyeimbangkan neraca antara etika lingkungan pesantren dengan angka-angka pertumbuhan di atas kertas laporan tahunan. Risikonya jelas: jika tidak hati-hati, kapal ini akan terlihat seperti perusahaan multinasional yang kebetulan para direkturnya memakai peci dan sarung.

Navigasi Tanpa Kompas Khittah?

Secara politik, pasca-konflik internal, NU terjebak dalam apa yang disebut sebagai political over-engagement. Ada semacam “trauma” masa lalu di mana NU merasa hanya menjadi pendorong mobil mogok: setelah mobilnya jalan, pengemudinya lupa pada yang mendorong. Kini, manajemen NU mencoba memegang kunci mobil itu sendiri.

Anomali manajemen internal muncul ketika diskursus politik tidak lagi menjadi ruang dialektika pemikiran, melainkan ruang instruksi yang searah. Secara sosiologis, ini menciptakan keretakan antara elit di Jakarta dengan kiai-kiai di grassroots. Di tingkat bawah, politik NU adalah politik pengabdian; di tingkat atas, politik NU sering kali tampak seperti politik transaksi ruang strategis. Kita melihat sebuah drama di mana nakhoda kapal begitu sibuk bernegosiasi dengan nakhoda kapal-kapal lain di pelabuhan kekuasaan, sehingga lupa bahwa banyak awak kapalnya yang mulai bertanya-tanya: “Kita ini mau ke pulau mana, atau cuma mau muter-muter di sekitar dermaga kekuasaan saja?”

Ada sebuah cerita kelucuan khas Gus Dur yang sangat relevan dengan situasi “rebutan kursi” dan manajemen kekuasaan ini.

Suatu hari, seorang politisi muda NU bertanya pada Gus Dur dengan nada ambisius: “Gus, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan kursi jabatan yang strategis di pemerintahan, tapi tetap dianggap sebagai pejuang NU sejati?”

Gus Dur menjawab tanpa menoleh, “Gampang, sampeyan beli saja kursi kayu di pasar, lalu sampeyan bawa ke kantor pemerintah. Duduk di situ tiap hari.”

Si politisi bingung, “Bukan itu maksud saya, Gus. Maksudnya kursi kekuasaan!”

Gus Dur terkekeh, “Lha, kursi kekuasaan itu seperti kursi di bus kota. Sampeyan rebutan sampai berantem, pas sudah dapat, eh ternyata busnya salah jurusan. Sudah gitu, pas sampeyan mau turun, dompet sampeyan sudah hilang dicopet kondektur. Mendingan jalan kaki saja, capek tapi sampai ke tujuan yang benar dan dompet aman.”

Menemukan Kembali Bintang Sembilan

Membaca arah kapal besar NU pasca-konflik membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa ada “kebocoran” di sisi manajemen moral. Transformasi menjadi organisasi modern yang teknokratis adalah keniscayaan, namun jangan sampai ia membunuh karakter aslinya yang organik dan cair.

Kapal besar ini tidak boleh kehilangan “Sense of Crisis” terhadap penderitaan rakyat kecil hanya karena para elitenya sudah nyaman duduk di sofa-sofa empuk ruang VIP. Tantangan terbesarnya bukan lagi serangan dari luar, melainkan obesitas birokrasi dan syahwat kekuasaan dari dalam. Jika NU mampu mengonsolidasikan kembali nilai-nilai Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), dan I’tidal (adil) dalam praktik manajerialnya—bukan hanya sebagai slogan—maka kapal ini akan tetap menjadi pelindung bagi keragaman Indonesia.

Jika tidak, kita hanya akan melihat sebuah monumen besar bernama NU yang megah secara fisik, tapi kehilangan ruh kewalian yang selama ini menjadi daya tarik utamanya. Seperti kata Gus Dur, NU itu ada karena kebutuhan umat untuk menemukan “rumah” di dunia sekaligus “tangga” menuju langit.

Berikutbya, mari kita tarik jangkar lebih dalam, memasuki wilayah paling sensitif namun paling esensial dalam tubuh NU saat ini: benturan antara etika fiqh klasik dengan logika industri ekstraktif, serta bagaimana narasi spiritual dipaksa “menikah” dengan kalkulasi keuntungan materi.

Anomali Eksternal: Fiqh Lingkungan vs Syahwat Ekstraksi

Salah satu anomali paling mencolok dalam manajemen eksternal NU pasca-konflik adalah ketika “Kapal Besar” ini memutuskan untuk bersandar di dermaga pertambangan. Secara antropologis, kiai dan pesantren adalah penjaga tanah. Dalam tradisi pesantren, tanah bukan sekadar komoditas, melainkan amanah Tuhan yang berkaitan erat dengan konsep Maslahah Mursalah (kepentingan umum).

Namun, ketika kebijakan manajemen pusat membuka pintu bagi konsesi tambang, terjadi kegagapan narasi. Di tingkat internal, ini memicu perdebatan teologis yang sengit. Apakah “tambang untuk umat” adalah sebuah ijtihad ekonomi yang visioner, ataukah sebuah jebakan Batman yang justru menjauhkan NU dari rakyatnya sendiri? Secara sosiologis, NU sedang mempertaruhkan modal simboliknya. Jika selama ini para santri berada di garis depan membela petani yang tanahnya terancam, kini mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa organisasinya sendiri menjadi bagian dari struktur yang mereka lawan. Inilah yang disebut sebagai “Dislokasi Moral”: ketika manajemen organisasi mencoba membenarkan langkah ekonomi dengan dalil agama, namun kehilangan empati sosiologis pada korban di lapangan.

Gus Dur mungkin akan tertawa melihat kegaduhan ini. Mari kita bayangkan sebuah dialog di teras rumah beliau:

Seorang aktivis lingkungan menghadap dengan wajah pucat, “Gus, NU sekarang mau jadi pengusaha tambang! Katanya buat membiayai organisasi supaya mandiri.”

Gus Dur menyahut enteng, “Ya bagus toh, berarti nanti kalau ada rapat koordinasi nggak perlu di hotel bintang lima, cukup di dalam lubang galian. Biar kerasa panasnya dunia sebelum ngerasain panas yang di sana.”

Si aktivis bingung, “Tapi Gus, itu merusak alam! Nanti kiai-kiai kita malah sibuk ngurusin alat berat daripada ngurusin kitab kuning.”

Gus Dur terkekeh, “Sampeyan itu nggak paham. Justru itu strategi canggih. Kalau NU yang pegang tambang, nanti batu baranya bisa diajak dzikir. Jadi pas dibakar, asapnya nggak jadi polusi, tapi jadi doa. Tapi ya itu masalahnya, setan-setan di dalam tanah itu paling pinter lobi daripada politisi Senayan. Jangan-jangan nanti bukan batu baranya yang ikut berdzikir, malah pengurusnya yang jadi batu.”

Manajemen Internal: Hegemoni Teknokrasi dan Hilangnya “Guyub”

Secara manajerial, NU pasca-konflik sedang terobsesi pada “Korporatisasi Ormas”. Penggunaan indikator kinerja (KPI), digitalisasi keanggotaan, dan standardisasi administrasi memang membuat organisasi terlihat mentereng di mata donor dan pemerintah. Namun, secara filosofis, ada sesuatu yang hilang: The Art of Guyub!

Dulu, NU bergerak karena rasa memiliki atau melu handarbeni dan sense of belonging yang cair dan organik. Sekarang, semuanya terasa sangat kontraktual. Manajemen internal yang terlalu berpusat pada kekuasaan eksekutif (Tanfidziyah) telah menciptakan “jarak sosial” di dalam organisasi. Elit organisasi lebih sering terlihat di forum-forum ekonomi global daripada di forum bahtsul masail (diskusi hukum Islam) tingkat kecamatan.

Anomali ini menciptakan “Lembah Kesunyian” bagi suara-suara kritis dari pesantren-pesantren kecil yang tidak memiliki akses ke lingkaran dalam kekuasaan. Secara politik, ini adalah risiko besar. Organisasi yang terlalu “top-down” akan kehilangan daya tahan akarnya ketika badai politik yang lebih besar datang menerjang. Tanpa akar yang kuat di tanah, kapal yang besar ini hanya akan menjadi sasaran empuk bagi ombak kepentingan luar yang ingin membajaknya.

Kompas Yang Harus Dikalibrasi

Pada akhirnya, “Membaca Arah Kapal Besar NU Pasca Konflik” bukanlah tentang menghitung berapa triliun aset yang dimiliki, melainkan tentang sejauh mana organisasi ini masih memiliki “kompas moral”. Keberhasilan seorang nakhoda tidak diukur dari seberapa mewah kabinnya, tetapi dari seberapa selamat dia membawa seluruh penumpang melintasi samudera tantangan zaman.

NU harus melakukan kalibrasi ulang. Modernisasi manajemen adalah wajib, namun ia harus tetap berada dalam koridor spiritualitas yang inklusif. Ekonomi harus tumbuh, namun tidak dengan cara mengorbankan martabat alam dan manusia. Politik harus dijalankan, namun sebagai sarana pelayanan, bukan sekadar alat bagi-bagi kursi.

Jika NU mampu menyatukan kembali kearifan kiai sepuh dengan kecerdasan anak muda teknokratnya, maka kapal ini akan menjadi legenda yang menyelamatkan bangsa. Namun jika ego sektoral dan syahwat materi tetap dominan, kita mungkin hanya akan melihat sebuah kapal besar yang gagah, namun tanpa nakhoda yang mengerti ke mana tujuan akhir perjalanan ini.

Puncaknya, mari kita masuk ke bagian terdalam dari navigasi ini: tentang masa depan yang sedang dijemput dan bagaimana “Kapal Besar” ini menghadapi ombak digital serta regenerasi yang akan menentukan apakah ia tetap menjadi bahtera atau sekadar menjadi fosil raksasa di pelabuhan sejarah.

Generasi Alpha Nahdliyin: Navigasi di Atas Algoritma

Secara sosiologis, tantangan terbesar NU pasca-konflik bukan lagi soal ideologi “kiri” atau “kanan”, melainkan soal “konektivitas”. Generasi muda NU—para milenial akhir dan Gen Z yang segera disusul Alpha—hidup dalam ekosistem digital di mana otoritas keagamaan tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan algoritmik.

Anomali manajemen internal muncul ketika PBNU berusaha melakukan sentralisasi narasi, sementara di media sosial, narasi keagamaan mengalami fragmentasi. Ada “kiai-kiai virtual” yang pengikutnya lebih banyak daripada pengurus cabang organisasi. Di sini, kapal besar NU sedang diuji: apakah ia akan menjadi pelabuhan yang inklusif bagi kreativitas anak muda, atau menjadi birokrasi yang kaku yang justru membuat anak muda merasa “gerah” di dalamnya. Secara filosofis, ini adalah pertempuran antara Kharisma (wibawa tradisional) dan Viralitas (popularitas digital).

Bayangkan jika Gus Dur masih ada di tengah demam Artificial Intelligence (AI) saat ini. Mungkin ada seorang pengurus organisasi yang bangga melaporkan kemajuan teknologi di kantornya.

“Gus, sekarang kita nggak butuh banyak staf untuk bikin draf keputusan organisasi. Pakai AI saja, tinggal ketik kata kuncinya, keluar semua dalil dan analisisnya. Lebih cepat dan efisien!”

Gus Dur hanya tersenyum simpul sambil membetulkan kacamatanya, “Oh, itu bagus. Berarti nanti kalau ada warga NU yang sakit atau mau hajatan, nggak usah panggil kiai buat mimpin tahlil. Tinggal taruh HP di depan nasi berkat, suruh AI-nya baca doa.”

Si pengurus tersedak, “Lho, ya nggak bisa gitu dong, Gus. Doa itu kan harus ada sambung rasanya, ada sanadnya, ada berkahnya!”

Gus Dur terkekeh, “Nah, sampeyan tahu. Kalau doa saja butuh ‘sambung rasa’, apalagi mimpin organisasi umat sebesar NU. Kalau semua urusan cuma mau cepat dan efisien pakai mesin, ya mendingan PBNU ganti nama jadi ‘Pusat Big-data Nahdlatul Ulama’. Nanti kiai-kiainya nggak usah rapat, cukup ‘upload’ berkahnya lewat Cloud saja.”

Kembali ke Khittah Ruhaniyah

Pada akhirnya, membaca arah kapal besar NU adalah sebuah perjalanan reflektif. Konflik yang terjadi belakangan ini, baik secara internal maupun dalam manajemen eksternal, sebenarnya adalah “panas mesin” yang wajar dalam sebuah perjalanan panjang. Namun, panas tersebut harus didinginkan dengan kembali ke sumber mata air spiritualitas yang menjadi alasan berdirinya organisasi ini di tahun 1926.

Secara politik dan ekonomi, NU mungkin akan terus menjadi raksasa yang diperhitungkan. Namun, secara eksistensial, keberhasilan NU tidak akan diukur dari kedekatannya dengan istana atau jumlah konsesi tambang yang dikelola. Keberhasilannya diukur dari seberapa mampu ia menjadi tempat berteduh bagi mereka yang hatinya gundah, mereka yang hak-haknya terampas, dan mereka yang merindukan Islam yang merangkul, bukan memukul.

Kapal ini harus tetap berlayar dengan dua sayap: sayap profesionalisme manajemen yang modern dan sayap integritas moral yang kuno namun abadi. Tanpa salah satunya, kapal ini hanya akan berputar-putar di tempat yang sama, atau lebih buruk lagi, tenggelam oleh beban ambisinya sendiri.

Sebuah Refleksi Penutup

Membaca arah NU pasca-konflik adalah membaca masa depan Indonesia. Sebagai organisasi yang menjadi “jangkar” stabilitas bangsa, setiap olengnya kapal ini akan terasa getarannya hingga ke pelosok negeri.

Manajemen internal harus beralih dari pola “kekuasaan” menuju pola “pelayanan” (khidmah). Manajemen eksternal harus beralih dari pola “pencarian peluang” menuju pola “pemberi solusi” bagi bangsa. Hanya dengan cara itulah, NU tetap bisa disebut sebagai Nahdlah (Kebangkitan), bukan sekadar Harakah (Gerakan) yang tanpa arah.

Sebagaimana pesan tersirat dari para pendiri: “Jagalah kapal ini agar tetap suci dari syahwat duniawi yang berlebihan, karena ia bukan milik para nakhodanya, melainkan milik umat dan milik Gusti Allah.”

Wallahu A’lam

Catatan Kaki dan Rujukan Ilmiah

• Abdurrahman Wahid, Muslim Tanpa Masjid, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000). Analisis tentang bagaimana Islam harus menyatu dengan budaya lokal.
• Greg Barton, Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, (Equinox Publishing, 2002). Memberikan konteks tentang gaya kepemimpinan NU yang non-linear.
• Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (LKiS, 1994). Kajian sosiologis mendalam tentang struktur kekuasaan di NU.
• M. Chatib Basri, The Political Economy of Reform in Indonesia, (2001). Referensi untuk memahami gesekan antara kepentingan ekonomi dan struktur sosial-keagamaan.
• Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dasar filosofis tentang keseimbangan antara kepemimpinan duniawi dan kesucian ruhani.
• M. Alfian, Politik dan Strategi NU, (Jakarta: Erlangga, 1989). Memberikan gambaran bagaimana NU beradaptasi dalam berbagai rezim.
• Fachry Ali, Agama, Islam dan Demokrasi, (LP3ES, 1993). Analisis mengenai keterlibatan intelektual dan ulama dalam ruang publik Indonesia.
• Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, (Sinar Harapan, 1989). Mengenai landasan filosofis penerimaan NU terhadap ideologi negara tanpa kehilangan jati diri agama.
• Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree, (Gadjah Mada University Press, 1983). Studi klasik tentang sosiologi Islam tradisional di Jawa.
• Zainal Abidin Bagir, Relasi Agama dan Negara di Indonesia, (CRCS UGM, 2011). Diskusi mengenai posisi ormas dalam kebijakan publik.
• Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, (Princeton University Press, 2000). Analisis tentang peran NU dalam membangun demokrasi.
• Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, (LKiS, 1999). Sejarah panjang pergulatan politik NU dengan kekuasaan.
• K.H. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (LKiS, 1994). Landasan tentang bagaimana ekonomi dan sosial harus dikelola dengan basis kemaslahatan umat.
• Bourdieu, Pierre, Forms of Capital. Digunakan sebagai pisau analisis sosiologis untuk melihat bagaimana “Modal Simbolik” (agama) dikonversi menjadi “Modal Ekonomi/Politik” dalam tubuh NU.
• Hasyim Asy’ari, Adabul ‘Alim wal Muta’allim. Sebagai rujukan etika kepemimpinan dan belajar dalam tradisi pesantren.
• Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, (Mizan, 1987). Relevansi pemikiran Islam dalam konteks pembangunan negara modern.
• Saratani, K., Religion and Social Capital in Indonesia, (2014). Studi tentang bagaimana organisasi keagamaan mengelola pengaruh sosial mereka menjadi pengaruh politik.
• Laporan Tahunan Wahid Foundation, State of Religious Freedom and Tolerance in Indonesia. Sebagai konteks tantangan sosial yang dihadapi NU secara eksternal.