Sejarah sering kali ditulis dengan tinta angka, dokumentasi perang, dan risalah politik yang kaku. Kita terbiasa melihat Nahdlatul Ulama (NU) lewat kacamata sosiologis atau politik praktis: sebuah ormas besar yang lentur, kadang pragmatis, namun selalu berhasil selamat dari badai zaman.
Namun, jika kita bersedia menanggalkan sejenak pisau analisis Barat dan menggantinya dengan khazanah klasik Islam—Ilmu Balaghah—kita akan menemukan bahwa perjalanan NU sejak abad ke-19 hingga era reformasi bukan sekadar deretan peristiwa instingtif. Ia adalah sebuah mahakarya sastra berjalan, sebuah simfoni retorika yang luhur.
Dalam tradisi pesantren, Balaghah bukan sekadar ilmu mencocokkan kata. Ia adalah seni menyampaikan pesan agar sesuai dengan tuntutan situasi (muqtadhal hal). Di dalamnya ada Ma’ani (ketepatan makna), Bayan (estetika penyampaian), dan Badi’ (keindahan ornamen kalimat). Ketika elastisitas spiritual ini digunakan untuk membaca sejarah, kita akan paham mengapa NU selalu punya formula unik untuk selamat dan mendikte zaman.
Mari kita lacak dari awal abad ke-19. Ketika para ulama pesantren turun gunung membantu para raja di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, lalu melebur dalam barisan Pangeran Diponegoro, mereka sedang memainkan logika Majaz Mursal dalam Ilmu Bayan. Hubungan yang mereka bangun adalah hubungan sebab-akibat (sababiyyah).
Takhta Islam Jawa dipandang sebagai sabab (sebab) tunggal untuk menjaga syariat. Maka, membela raja adalah musabbab (akibat) yang wajib demi membendung kristenisasi kolonial. Ketika Perang Jawa padam, tarekat Rifaiyah melanjutkan perlawanan fisik secara senyap. Ini adalah gaya Kinayah al-Nisbah, sebuah sindiran tingkat tinggi.
Mereka tidak lagi menyerang personil Belanda secara frontal, melainkan menyandarkan perlawanan pada simbol kesucian jubah dan sorban. Gerakan mereka adalah proklamasi visual bahwa kedzaliman kolonial secara inheren bertentangan dengan kesucian spiritual.
Memasuki abad ke-20, lanskap bergerak. Ulama-ulama muda bermigrasi ke Haramain, menyerap gelombang pemikiran global, lalu pulang membawa formula baru. Di sinilah Iqtibas Sosial (Ilmu Badi’) terjadi. Jika dalam kitab suci Iqtibas berarti menyisipkan ayat Al-Qur’an ke dalam syair, maka para ulama melakukan Iqtibas dengan mengambil teks jaringan keilmuan Mekkah untuk disisipkan ke dalam konteks lokal.
Lahirlah ruang diskusi Taswirul Afkar (1914), yang kemudian bereskalasi menjadi gerakan kebangsaan Nahdlatul Wathan (1916), penguatan ekonomi Nahdlatul Tujjar (1918), dan wadah pemuda Syubbanul Wathan (1920).
Perhatikan permainan kata-kata para ulama NU: Wathan (Tanah Air), Tujjar (Pedagang), Syubban (Pemuda). Secara balaghah, ini adalah Jinas Ghair Tam, yaitu emiripan bunyi lafaz namun berbeda orientasi. Melalui harmoni lafaz ini, pesantren ingin menegaskan bahwa seluruh lini kehidupan sedang digerakkan oleh satu ritme yang sama: Nahdhah (Kebangkitan).
Ketika organisasi NU resmi berdiri pada 1926, ia adalah manifestasi dari Insya’ Thalabi al-Amr, yaitu sebuah kalimat perintah yang lahir karena situasi global menuntut runtuhnya Khilafah Turki Usmani harus dijawab dengan wadah hukum formal penasehat madzhab.
Namun, ujian balaghah sesungguhnya ada pada bagaimana NU mengelola konflik. Di masa pendudukan Jepang, NU bergabung dengan MIAI (1937), menghadiri Konferensi Islam Internasional di Jepang (1938), masuk Masyumi (1943), hingga membentuk laskar Hizbullah (1944).
Pengamat Barat mungkin melihat ini sebagai kooperasi atau ketundukan. Namun dalam Ilmu Badi’, NU sedang memperagakan Uslub al-Hakim; siasat memalingkan tuntutan lawan bicara ke hal lain yang jauh lebih penting. Jepang menuntut kesetiaan, namun NU memalingkan tekanan itu untuk mendapatkan konsesi ruang gerak, legitimasi hukum, dan pasokan senjata bagi Hizbullah. NU menjawab tantangan fasisme dengan “jawaban yang tidak diduga”.
Kelenturan retoris ini berlanjut di ruang sidang BPUPKI 1945. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta diolah melalui kecerdasan Tauriyah (gaya bahasa bermakna ganda). Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bagi kelompok sekuler mungkin bermakna ketuhanan yang inklusif dan umum (makna dekat).
Namun bagi para ulama NU, kalimat itu menyimpan makna jauh yang tersembunyi namun esensial: tauhid murni sesuai akidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Dengan Tauriyah, ketegangan dasar negara bisa dijembatani tanpa mengorbankan prinsip iman.
Pasca-kemerdekaan, dinamika politik memaksa NU melakukan Muqabalah (kontras berpasangan). Keputusan keluar dari Masyumi untuk mendirikan Partai NU sendiri pada 1952, lalu bertarung di Pemilu 1955, adalah upaya membenturkan tesis “Islam Modernis-Perkotaan” dengan antitesis “Islam Tradisionalis-Pedesaan”.
NU sengaja menghadirkan kontradiksi ini di panggung nasional untuk menegaskan eksistensi identitas komunal mereka. Hingga akhirnya, badai Orde Baru memaksa mereka masuk dalam fusi paksa PPP pada 1973.
Puncak keindahan estetik dari perjalanan NU terjadi di akhir abad ke-20, sebuah fragmen sejarah yang memperlihatkan keindahan Tibaq (pertemuan dua kutub yang berlawanan). Pada Muktamar Situbondo 1984, NU memutuskan keluar dari politik praktis dan “Kembali ke Khittah”. Ini adalah gerakan Inqibadh; menarik diri ke dalam keheningan spiritual dan sosial, menjauh dari syahwat kekuasaan.
Namun, tepat ketika keran reformasi terbuka pada 1998, NU melahirkan PKB—sebuah gerakan Inbisath atau ekspansi kembali ke panggung kekuasaan. Dua keputusan ini (1984 dan 1998) tampak kontradiktif secara kasat mata, namun dalam Ilmu Badi’, Tibaq justru diciptakan untuk memperindah rasa.
NU membuktikan bahwa mereka bisa menjadi ormas keagamaan yang murni dan asketis, sekaligus komandan taktis yang melahirkan poros politik baru saat negara membutuhkannya.
Pada akhirnya, jika seluruh lembar sejarah Nahdlatul Ulama diperas menjadi satu sari pati, kita akan menemukan sebuah prinsip Ijaz (penyingkatan makna secara padat) yang luar biasa. NU berhasil memadatkan seluruh perdebatan teologis, ketegangan geopolitik, dan dialektika agama-negara yang rumit selama dua abad menjadi satu frasa tunggal yang sangat aplikatif, akrab di telinga, dan menggerakkan kalbu: “Hubbul Wathan minal Iman.”
Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebuah kalimat yang tidak hanya memenuhi standar sastra tertinggi Balaghah, tetapi juga menjadi jangkar yang menjaga republik ini tetap berdiri kokoh. Pertanyaannya, apakah Muktamar 2026 kali ini berhasil melahirkan ruh historis (dalam bahasa Hegel) yang lebih estetis daripada karya para muassis terdahulu???.
