Dramaturgi Panggung Elite: Menatap Muktamar dari Kacamata Kebudayaan
Panggung politik Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mendadak berubah menjadi panggung drama yang penuh ketegangan. Di koridor-koridor kekuasaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), perseteruan antar-faksi bereskalasi secara masif. Serangan verbal, selentingan intrik, hingga manuver saling tuduh merebak di berbagai saluran media. Yang paling santer memicu kepanikan adalah munculnya narasi emosional tanpa verifikasi empiris mengenai eksistensi “Paket Istana” dan “Karpet Merah buat Gus Kikin”—sebuah tuduhan eksogen yang menggambarkan seolah-olah Muktamar telah diintervensi penuh oleh kekuatan politik oligarki kekuasaan negara.
Dalam dinamika komunikasi politik modern, narasi semacam itu dibungkus dengan nada duka cita yang apokaliptik. Para aktor elite tampil di layar kaca dan forum-forum terbatas dengan wajah menegang, melontarkan klaim-klaim benteng pertahanan moral yang seolah-olah berada di ambang keruntuhan. Namun, ketika gelombang kepanikan ini ditatap dari sudut pandang kebudayaan pesantren dan literasi humor Nusantara, tabir dramatis tersebut seketika tersibak. Kegaduhan elite PBNU yang tampak begitu serius di tingkat struktural justru mewujud sebagai sebuah pertunjukan absurditas yang menggelikan di mata akar rumput. Di sanalah letak paradoks utamanya: di saat para elite panik memperebutkan tajuk kepemimpinan, warga Nahdliyin di warung-warung kopi justru menyikapinya dengan kelakar, tawa, dan ucapan khas: santai saja, NU itu memang lucu.
Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pembacaan filosofis dan kultural atas dinamika politik internal PBNU menjelang Muktamar Tambakberas. Dengan melandaskan analisis pada literasi humor, teori dekonstruksi kebudayaan, serta data empiris respons sosial di tingkat akar rumput, esai ini hendak menyingkap bahwa humor bukan sekadar mekanisme pertahanan diri, melainkan sebuah metode epistemologis dan ontologis warga NU dalam meruntuhkan kesombongan kekuasaan.
Humor sebagai Epistemologi dan Dialektika Kebudayaan NU
Dalam kajian filsafat kebudayaan, humor kerap kali disalahartikan sebagai sekadar hiburan ringan, pelarian yang dangkal (escapism), atau bahkan bentuk ketidakpedulian sosial. Namun, dalam ruang kebudayaan pesantren, humor menempati posisi filosofis yang sangat luhur dan strategis. Humor adalah epistemologi—sebuah cara memahami, menguji, dan menelanjangi realitas sosial yang kaku.
Pakar humor dan filsuf terkemuka, Henri Bergson, dalam karya klasiknya “Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic (1900)”, menyatakan bahwa humor terjadi ketika ada rigidity (kekakuan) mekanis yang dipaksakan pada kehidupan yang seharusnya luwes. Menurut Bergson, tawa berfungsi sebagai korektif sosial (social corrective) untuk mencairkan kekakuan tersebut. Dalam konteks politik NU, ketika elite PBNU bersikap sangat kaku, formalis, dan terobsesi pada kalkulasi kekuasaan mekanis, mereka sedang menciptakan kondisi ideal bagi lahirnya komedi. Kekakuan elite yang merasa paling menentukan nasib jutaan warga adalah bentuk mechanical rigidity yang secara otomatis direspons oleh kultur Nahdliyin dengan tawa korektif.
Secara paralel, filsuf dan kritikus sastra Mikhail Bakhtin mengembangkan konsep carnivalesque dan subversive laughter (tawa subversif). Dalam analisisnya tentang budaya rakyat pada abad pertengahan, Bakhtin menjelaskan bahwa tawa karnavalis memiliki daya desak untuk meruntuhkan hirarki resmi, mendemokratisasi ruang publik, dan menempatkan raja maupun rakyat jelata pada posisi yang sejajar. Tawa dalam tradisi rakyat adalah alat untuk melucuti mahkota kekuasaan.
Di dalam tubuh NU, dialektika ini hidup secara alamiah. Kiai-kiai pesantren sejak era pendirian organisasi tidak pernah menempatkan kekuasaan struktural sebagai sesuatu yang sakral. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maestro humor dan filsuf kebudayaan NU, mempraktikkan konsep subversive tawa ini sepanjang hidupnya. Otobiografi pemikiran Gus Dur yang kaya akan anekdot bukan sekadar kumpulan cerita lucu, melainkan risalah politik yang tajam. Gus Dur pernah melontarkan seloroh fenomenal yang merefleksikan karakter ini: “Di NU itu ada tiga jenis tingkatan humor: humor biasa, humor politik, dan humor Muktamar.”
Pernyataan Gus Dur tersebut memperlihatkan pemahaman mendalam bahwa Muktamar—sebagai puncak ritual organisasi—selalu menyimpan potensi komedi politik tingkat tinggi. Ketika para peserta dan elite bertengkar memperebutkan pasal-pasal tata tertib atau tuduhan pengaruh luar, warga NU memandangnya melalui lensa dekonstruksi kultural. Humor menjadi alat epistemik untuk memisahkan mana yang hakiki (pengabdian pada umat dan ilmu) dan mana yang fana (jabatan struktural PBNU).
Tuduhan “Paket Istana” dan Fenomena Kepanikan Kultural Elite
Kemunculan isu “Paket Istana” dan “Karpet Merah buat Gus Kikin” menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas menjadi studi kasus yang sangat kaya untuk dianalisis melalui teori psikoanalisis dan filsafat politik. Tuduhan ini, yang dilemparkan secara emosional tanpa sertaan bukti-bukti empiris yang terverifikasi, mengindikasikan hadirnya cultural panic (kepanikan kultural) atau paranoia politik di tingkat struktural.
Secara filosofis, tuduhan dramatis yang diproduksi secara cepat di ruang publik merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) berupa proyeksi psikologis. Sigmund Freud, dalam teorinya mengenai humor dan alam bawah sadar (Jokes and Their Relation to the Unconscious, 1905), menjelaskan bahwa humor dan komedi sering kali timbul dari pelepasan energi psikis yang tertahan oleh kecemasan (anxiety release). Ketika seorang elite politik merasa posisi hegemoniknya terancam, tetapi tidak memiliki argumen substansial untuk bertahan, ia akan memproduksi narasi ancaman luar (external threat) untuk menggalang simpati.
Isu “Paket Istana” dirancang sebagai narasi ketakutan untuk membangkitkan sentimen defensif. Namun, mengapa tuduhan ini justru terkesan lucu dan tidak memicu kepanikan masif di tingkat bawah? Jawabannya terletak pada tingkat literasi humor warga NU yang telah matang.
Data empiris dari berbagai pengamatan sosiologis di akar rumput—seperti diskusi-diskusi informal di kalangan santri, alumni pesantren, serta percakapan di media sosial komunitas Nahdliyin—menunjukkan pola respons yang menarik. Ketimbang menanggapi isu “Paket Istana” dengan kemarahan atau demonstrasi, mayoritas warga Nahdliyin meresponsnya dengan memproduksi memes, anekdot satire, dan pelesetan istilah. Istilah “Paket Istana” kerap dipelesetkan menjadi “Paket Sembako”, “Paket Hemat”, atau “Paket Katering Muktamar”.
Fenomena pelesetan ini, jika dibaca dengan teori humor Incongruity Theory (Teori Ketidakselarasan) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Arthur Schopenhauer, menunjukkan bagaimana otak manusia merespons kontras antara hal yang diharapkan dan hal yang kenyataan terjadi. Kant menyatakan bahwa tawa lahir dari transformasi mendadak dari ekspektasi yang tegang menjadi ketiadaan (nothingness). Elite mengharapkan publik tegang dan panik menyaksikan tuduhan “Paket Istana”, tetapi publik justru melihat ketidakselarasan antara gaya elite yang sok heroik dengan realitas pragmatisme mereka sendiri. Transformasi dari ekspektasi ketegangan menjadi kelakar inilah yang memicu tawa kolektif.
Tuduhan emosional elite pada akhirnya tidak terverifikasi bukan hanya karena kekurangan bukti faktual, melainkan karena narasi tersebut runtuh oleh absurditasnya sendiri. Elite yang menuduh pihak lain dikendalikan oleh “Istana” sering kali adalah pihak yang dalam rekam jejaknya juga pernah mengetuk pintu kekuasaan yang sama. Absurditas ganda inilah yang menjadikan arena politik prapun Muktamar sebagai panggung teater komedi.
Muktamar Tambakberas: Dialektika Antara Ritual Struktural dan Soliditas Kultur
Pemilihan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar ke-35 memiliki makna filosofis dan simbolis yang sangat krusial. Tambakberas bukan sekadar tempat geografis, melainkan salah satu poros pilar sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tempat berseminya pemikiran kiai-kiai pendiri seperti KH. Wahab Chasbullah—seorang tokoh yang dikenal memiliki kejeniusan politik sekaligus keluwesan budaya yang luar biasa.
Muktamar di Tambakberas mempertegas dialektika kultural antara dua ranah dalam NU:
- Ranah Formil-Struktural (PBNU): Ranah yang dihuni oleh para pengurus struktural, politisi, dan aktivis organisasi. Ranah ini rentan terpapar logika politik modern yang cenderung teknokratis, transaksional, dan penuh persaingan kekuasaan.
- Ranah Kultural-Spiritual (Pesantren & Akar Rumput): Ranah yang dihuni oleh para kiai sepuh, santri, pengasuh pesantren, dan warga Nahdliyin di desa-desa. Ranah ini hidup berdasarkan sanad keilmuan, tradisi tawadhu, keikhlasan, dan kebiasaan humor yang tak pernah padam.
Ketika Muktamar diselenggarakan di lingkungan pesantren, terjadi benturan simbolis antara kegaduhan politik elite dengan ketenangan spiritual pesantren. Elite PBNU datang membawa rombongan, tim sukses, media center, dan narasi konflik. Sementara itu, para kiai dan santri Tambakberas menyambut mereka dengan tradisi keharmonisan: menyediakan penginapan, menyeduh kopi, dan menyambut semua faksi dengan ramah tanpa terpengaruh oleh pembelahan faksional.
Data empiris dalam setiap penyelenggaraan Muktamar NU menunjukkan sebuah fakta sosiologis yang konsisten: betapapun panasnya persidangan di dalam arena Muktamar, situasi di luar arena—di Pasar Rakyat Muktamar, di area cangkrukan santri, dan di kediaman para kiai—selalu diwarnai oleh suasana keguyubannya yang luar biasa. Warga NU dari berbagai penjuru Nusantara datang bukan untuk membela faksi calon ketua umum tertentu, melainkan untuk melakukan ngalap berkah (mencari keberkahan), silaturahmi (silaturrahim), dan melakukan rekreasi spiritual-kultural.
Dualisme ini mengonfirmasi pandangan sosiolog Clifford Geertz dalam studinya mengenai masyarakat Jawa dan Islam Nusantara. Geertz mencatat bahwa kiai bertindak sebagai cultural broker (pialang budaya) yang mampu menyelaraskan ikatan keagamaan yang luhur dengan dinamika lokal yang praktis. Dalam kerangka ini, kegaduhan elite PBNU di arena Muktamar dipahami oleh warga sebagai “urusan orang-orang Jakarta” yang sifatnya sementara, sedangkan keberadaan pesantren dan ajaran para wali adalah fondasi yang abadi.
Warga akar rumput memahami secara intuitif bahwa siapapun yang nantinya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam dalam Muktamar di Tambakberas, struktur organisasi akan tetap membutuhkan kultur pesantren untuk menjaga legitimasi moralnya. Oleh karena itu, ketika elite saling serang dengan isu “Paket Istana”, warga akar rumput cukup menyikapinya sambil menyeruput kopi di warung-warung sekitar Tambakberas, melihat para pejabat berdebat di televisi dengan rasa geli yang dalam.
Kebangsaan yang Inklusif: Mengolah Ketegangan Menjadi Kedewasaan
Filsafat kebudayaan NU tidak hanya relevan untuk konsumsi internal organisasi, tetapi juga memiliki implikasi mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi dan integrasi nasional modern adalah over-politicization (politik yang berlebihan) di mana seluruh dimensi kehidupan dinilai semata-mata berdasarkan kacamata kekuasaan yang kaku dan biner.
Dalam situasi politik nasional yang kerap diwarnai oleh polarisasi, ujaran kebencian, dan narasi konflik yang destruktif, kebudayaan humor NU berfungsi sebagai social buffer (penangga sosial) yang sangat efektif. Humor menanamkan sikap pikir keri (berpikir belakangan/tidak terburu-buru emosi) dan keluwesan sikap.
Pakar humor Indonesia, Dharmayati Utoyo dan para peneliti studi humor kebudayaan, menekankan bahwa humor memiliki fungsi de-eskalasi konflik yang sangat kuat. Humor bekerja dengan cara merusak konstruksi ketakutan yang dibangun oleh narasi-narasi provokatif. Ketika sebuah narasi politik emosional ditanggapi dengan kelakar, daya rusak dari narasi tersebut seketika netral.
Mari kita bandingkan dua pendekatan dalam merespons ketegangan politik:
- Pendekatan Formalis-Konflik: Menanggapi setiap serangan emosional dengan serangan balasan, membuat pasal-pasal pidana, melakukan mobilisasi massa, dan menciptakan suasana ketakutan nasional.
- Pendekatan Kultural-NU: Menanggapi serangan emosional dengan membuat humor, menertawakan kecemasan lawan politik, merangkul pihak yang berseberangan di meja makan, dan mengembalikan segala sesuatunya pada kesadaran ketuhanan yang rileks.
Gagasan “santai saja” yang melekat pada cara hidup warga NU bukanlah cerminan dari sikap apatisme politis atau keputusasaan. Sebaliknya, “santai saja” adalah bentuk kearifan ontologis yang lahir dari kedalaman pemahaman teologis (tauhid). Dalam teologi Asy’ariyah yang dianut NU, ada keyakinan teguh bahwa takdir dan perjalanan sejarah pada akhirnya berada di tangan Allah SWT, bukan di tangan politisi, presiden, atau penguasa Istana.
Kesadaran teologis ini membebaskan manusia dari beban kepanikan yang berlebihan. Jika kekuasaan manusia itu sifatnya terbatas, fana, dan sering kali konyol, maka tidak ada alasan untuk mengorbankan persaudaraan (ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah) demi membela elite yang sedang bernafsu mengejar jabatan.
Kepanikan elite PBNU menjelang Muktamar Tambakberas dengan tuduhan “Paket Istana” pada akhirnya justru menjadi ujian kedewasaan bagi kebudayaan kebangsaan kita. Jika publik dan warga Nahdliyin ikut-ikutan panik, maka skenario politik ketakutan berhasil. Namun, jika publik mampu melihat fenomena tersebut dengan kacamata humor yang matang, maka politik ketakutan tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya, terkubur oleh gelombang tawa yang mendewasakan.
Menatap Muktamar dengan Kedewasaan Budaya
Dinamika suhu politik yang memanas di tubuh PBNU menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas adalah fenomena biasa yang berulang dalam sejarah panjang organisasi ini. Serangan verbal, spekulasi political engineering, hingga tuduhan emosional seperti isu “Paket Istana” tak lebih dari sekadar perhiasan panggung kontestasi elite yang panik kehilangan pegangan.
Melalui penelusuran filsafat kebudayaan dan literasi humor—sebagaimana telah dirumuskan oleh pemikir seperti Henri Bergson, Mikhail Bakhtin, hingga praktik nyata Gus Dur—kita diingatkan kembali bahwa humor adalah senjata kebudayaan paling ampuh untuk melucuti kesombongan kekuasaan dan mencairkan krisis sosial. Humor mengembalikan manusia pada fitrahnya yang rendah hati dan sadar akan keterbatasan diri.
Muktamar di Tambakberas akan tetap berlangsung. Ketua Umum dan Rais Aam baru akan terpilih, dokumen-dokumen organisasi akan ditandatangani, dan para pejabat akan berganti posisi. Namun, ikatan kultural pesantren, tradisi keilmuan yang aduhai, dan tawa riang warga Nahdliyin di warung-warung kopi akan tetap bertahan melintasi zaman.
Oleh karena itu, terhadap segala keriuhan, kecemasan, dan atraksi komikal yang diperagakan oleh para elite di tingkat atas, kita tidak perlu terprovokasi apalagi kehilangan akal sehat. Cukuplah kita menatap panggung teater politik itu dengan senyuman yang arif, sebab kita tahu betul sejarah telah membuktikan: NU itu memang lucu, maka santai saja.
