Di tengah lanskap sosiologis Indonesia modern yang terus bergejolak, Nahdlatul Ulama (NU) berdiri bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan (jam’iyyah), melainkan sebagai samudra kultural tempat bertautnya benang-benang takdir jutaan umat (jamaah). Namun, jika kita menatap ruang publik hari ini secara empiris dan realistis, tampak jelas adanya retakan-retakan krisis kebudayaan organisasi yang kian mengkhawatirkan. PBNU hari ini kerap terseret ke dalam panggung silang sengketa yang riuh: silang pendapat yang memicu ketegangan publik, retorika politik yang tajam, hingga ketegangan administratif yang berujung pada aksi pecat-memecat di level kepengurusan.
Dinamika ini menandai pergeseran radikal dari napas kultural NU yang historis. Secara empiris, realitas politik elite NU sering kali tampak menjauh dari denyut nadi akar rumput (grassroots). Ketika ruang pimpinan PBNU berubah menjadi gelanggang kontestasi kekuasaan pragmatis, kekhusyukan khidmah keumatan pun tergeser. Elite jam’iyyah tampak begitu sibuk dalam manuver elitistis dan diplomasi politik tingkat tinggi, sementara jutaan warga nahdliyin di pedesaan merindukan keteladanan yang sejuk, ketenangan batin, serta kepemimpinan yang mengayomi tanpa kegaduhan.
Krisis ini berakar pada terdegradasinya tata nilai adab akibat masuknya rasionalitas instrumen politik elektoral ke dalam tubuh organisasi. Dalam ruang publik yang bising oleh persaingan figur, pimpinan organisasi keagamaan terbesar di dunia ini sering kali terjebak pada narasi penampilan luar (performative leadership) ketimbang pengayoman spiritual. Oleh karena itu, menyongsong Muktamar ke-35 nanti, PBNU selama lima tahun ke depan mendesak untuk menemukan kembali kompas moralnya. PBNU tidak butuh pimpinan yang pandai mempertontonkan kekuatan struktural atau menjajakan diri demi posisi kekuasaan, melainkan sosok Pemimpin Santun yang mampu mengembalikan marwah organisasi ke dalam keheningan tradisi pesantren.
Dialektika Filsafat Kebudayaan: Kesantunan sebagai Habitus Moral NU
Secara filosofis, kebudayaan bukan sekadar sekumpulan aturan tertulis atau formalitas struktur organisasi, melainkan sebuah horizon makna yang menentukan bagaimana sebuah komunitas memahami eksistensinya. Dalam kerangka filsafat kebudayaan Nahdlatul Ulama, kesantunan tidak boleh direduksi secara sempit sebagai sikap pasif, kelemahan, atau ketidakmampuan untuk bertindak tegas. Kesantunan adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri (self-mastery), sebuah sublimasi etis atas dorongan ego pribadi demi mengagungkan kemanusiaan dan keutuhan kolektif.
Dari sudut pandang antropologi budaya, kesantunan dalam tradisi NU berakar kuat pada konsep adab dan akhlaqul karimah yang diwariskan dari bilik-bilik pesantren. Pierre Bourdieu menggunakan istilah habitus untuk menggambarkan sistem disposisi yang terinternalisasi secara mendalam melalui praktik sosial berulang. Dalam habitus pesantren, seorang santri dan kiai dibentuk untuk memandang kekuasaan bukan sebagai barang jarahan yang harus direbut, melainkan sebagai beban taklif spiritual (mas’uliyyah) yang harus dihindari kecuali jika dipanggil oleh kebutuhan jam’iyyah. Kesantunan adalah manifestasi dari tawadhu’—kerendahan hati epistemik dan eksistensial yang menyadari betul batas-batas kelemahan manusia di hadapan Sang Pencipta.
Ketika pimpinan PBNU kehilangan kesantunan dan berpaling pada pola-pola pemecatan yang reaktif serta pertengkaran terbuka di media, terjadi penjelahan atau pembongkaran (dekonstruksi) terhadap habitus kultural NU itu sendiri. Secara sosiologis, pemecatan yang didorong oleh perbedaan faksi politik menciptakan anomi kultural di tingkat bawah. Kebudayaan yang dahulunya diikat oleh asas ukhuwah nahdliyyah (persaudaraan sesama nahdliyin) terfragmentasi menjadi kubu-kubu loyalitas personal yang pragmatis.
Filsafat kebudayaan mengingatkan kita bahwa kebudayaan yang luhur tidak pernah dibangun dari puncak kekuasaan yang reaktif dan bising. Kebudayaan tumbuh dari keheningan keteladanan, dari keberanian untuk mengalah demi kemaslahatan yang lebih besar, serta dari kemampuan merawat martabat manusia bahkan di saat terjadi perbedaan pandangan yang paling tajam sekalipun.
Patologi Kultural: Ambisi, Kebisingan, dan Subordinasi Kekuasaan
Secara sosiologis dan filosofis, krisis kepemimpinan yang melanda organisasi modern sering kali bersumber dari tiga patologi kultural yang saling berkelindan:
1. Desakralisasi Otoritas melalui Politik Kegaduhan
Secara antropologis, otoritas kiai di dalam struktur NU dahulunya bersifat kharismatik-spiritual, tempat di mana restu dan dawuh menjadi pengikat sosial yang melampaui aturan administratif. Namun, ketika mekanisme administrasi dipersenjatai untuk melakukan pemecatan politik dan eliminasi faksi lawan, otoritas kharismatik tersebut terdesakralisasi menjadi sekadar otoritas birokratis yang kering dan represif. Kebisingan politik internal merusak tata krama dan “tata susila” organisasi, mengubah rumah besar ulama menjadi arena gladiator politik yang kehilangan kedalaman nilai spiritual.
2. Ambisi Narsistik dan Komodifikasi Khidmah
Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, manusia yang ambisius secara berlebihan dan menjajakan dirinya di panggung publik sedang mengalami krisis otentisitas. Mereka hadir di panggung depan (front stage) bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk mengobati kehausan akan pengakuan (recognition). Ketika khidmah di dalam PBNU dikomodifikasi menjadi alat untuk menaikkan nilai tawar politik pribadi, peran introspektif atas kekurangan diri menjadi sirna. Pimpinan yang ambisius cenderung menutup mata dari ketidakmampuannya sendiri dan menyalahkan pihak lain atas ketidakefisienan organisasi.
3. Subordinasi Kultural di Hadapan Kekuasaan Profan
Patologi yang paling berbahaya bagi marwah jam’iyyah adalah hadirnya figur pimpinan yang haus jabatan hingga bersikap tunduk dan membungkuk-bungkuk di hadapan penguasa politik profan. Secara sosiologis, ini adalah bentuk subordinasi kultural—ketika otoritas agama yang seharusnya menjadi benteng etis dan penyeimbang kekuasaan negara justru mengorbankan independensinya demi patronase politik, konsesi ekonomi, atau posisi jabatan publik. Pemimpin yang menundukkan kepala di hadapan Istana atau kekuatan oligarki akan kehilangan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran (amar ma’ruf nahi munkar) demi membela hak-hak rakyat kecil yang menjadi konstituen utama NU.
Ideal Type Pemimpin Santun: Analisis Sosok Gus Kikin
Dalam metodologi sosiologi pemahaman (Verstehende Soziologie), Max Weber merumuskan Ideal Type (Tipe Ideal) sebagai sebuah konstruksi analitis murni yang membantu kita mengukur dan memahami realitas empiris. Tipe Ideal Pemimpin Santun dalam PBNU bukanlah sebuah utopia abstrak, melainkan sebuah kristalisasi nilai-nilai kultural yang membutuhkan rujukan konkrit pada figur yang hidup dan mengakar dalam tradisi. Sosok KH. Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin menghadirkan artikulasi konkrit dari Tipe Ideal tersebut.
Secara antropologis, kedudukan Gus Kikin sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang memberikan bobot simbolis dan historis yang sangat kuat. Tebuireng bukan sekadar institusi pendidikan; ia adalah kawah candradimuka tempat bersemayamnya ruh pendirian NU oleh Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy’ari. Menjadi pengasuh Tebuireng menuntut internalisasi etika pesantren dalam kadar tertinggi: ketenangan jiwa, kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, serta kedalaman intuisi spiritual dalam menghadapi badai zaman.
Dari kacamata sosiologi kepemimpinan, kepemimpinan Gus Kikin dicirikan oleh model kepemimpinan transformatif yang bersifat mengayomi (nurturing leadership). Beliau hadir tanpa beban ambisi pribadi yang menggebu-gebu untuk memamerkan diri di media sosial atau panggung politik nasional. Karakter dasarnya yang santun, tenang, dan tidak reaktif menciptakan ruang dialog yang sejuk di tengah situasi yang tegang. Ketika menangani berbagai permasalahan organisasi maupun dinamika sosial, Gus Kikin konsisten memilih jalur persaudaraan dan penyelesaian damai ketimbang metode kekerasan administratif atau konfrontasi terbuka.
Secara filosofis, keberadaan figur seperti Gus Kikin menjadi penawar bagi kecenderungan pendangkalan kultural di PBNU. Beliau menunjukkan bahwa ketegasan tidak harus diartikan dengan suara keras atau tindakan represif. Ketegasan sejati lahir dari kemandirian posisi moral: ketika seorang pimpinan tidak membutuhkan jabatan politik untuk merasa berharga, dan tidak memiliki ketergantungan pada patronase kekuasaan untuk berdiri tegak. Sikapnya yang tidak membungkuk pada kekuasaan profan menjaga Marwah Khittah NU tetap suci dan terhormat.
Metamorfosis Khidmah: Komparasi Filosofis Orientasi Kepemimpinan
Untuk memperjelas disparitas filosofis dan sosiologis antara pola kepemimpinan pragmatis yang bising dengan pola Kepemimpinan Santun-Kultural yang diwakili oleh tipe ideal Gus Kikin, berikut adalah uraian mendalam mengenai dua orientasi tersebut:
1. Pendorong Utama dan Motif Kehadiran
Kepemimpinan Pragmatis-Bising: Digerakkan oleh ambisi personal dan dorongan akumulasi pengaruh politik maupun ekonomi. Kehadiran figur dalam kepemimpinan tipe ini didasari oleh pencarian pengakuan (search for recognition) dan hasrat untuk berada di pusat kekuasaan negara.
Kepemimpinan Santun-Kultural (Gus Kikin): Digerakkan murni oleh dorongan khidmah keumatan dan kewajiban moral merawat jam’iyyah. Kehadirannya dilandasi oleh rasa kesadaran spiritual atas panggilan amanah (mas’uliyyah), di mana jabatan dipandang sebagai ujian berat, bukan pencapaian status sosial.
2. Gaya Komunikasi dan Interaksi Publik
Kepemimpinan Pragmatis-Bising: Menggunakan gaya komunikasi yang reaktif, tajam, dan serba cepat memicu polemik di media massa. Ruang publik dimanfaatkan sebagai panggung pencitraan (impression management), yang sering kali mengorbankan perasaan warga nahdliyin di tingkat bawah demi gimik politik.
Kepemimpinan Santun-Kultural (Gus Kikin): Mengutamakan komunikasi yang menyejukkan, persuasif, dan berbasis pada dialog mendalam (musyawarah). Bahasa yang digunakan adalah bahasa pengayoman yang meredam konflik, mengedepankan asas tasamuh (toleransi) dan tawazun (keseimbangan) dalam setiap ucapan publik.
3. Relasi dengan Kekuasaan Politik Negara
Kepemimpinan Pragmatis-Bising: Bersifat transaksional dan cenderung membungkuk-membungkuk di hadapan pemegang kekuasaan politik profan. Marwah organisasi dipertaruhkan demi mendapatkan akses sumber daya, jatah jabatan, atau legitimasi dari elite pemerintahan.
Kepemimpinan Santun-Kultural (Gus Kikin): Menjaga jarak kritis yang bermartabat (dignified distance). Organisasi berdiri mandiri sebagai pilar etis bangsa yang menuntun kekuasaan, bukan dituntun atau didikte oleh kepentingan politik praktis jangka pendek.
4. Metode Penyelesaian Konflik Internal
Kepemimpinan Pragmatis-Bising: Menggunakan pendekatan otoriter berbasis instrumen birokrasi, seperti ancaman, sanksi, hingga tindakan pecat-memecat pengurus yang berbeda pandangan. Konflik diselesaikan dengan cara menundukkan atau menyingkirkan faksi lawan.
Kepemimpinan Santun-Kultural (Gus Kikin): Menggunakan pendekatan kekeluargaan dan pengayoman yang bersifat rahmatan. Konflik dirangkul dan diselesaikan melalui silaturahmi mendalam, menjaga keutuhan struktur dan nilai ukhuwah nahdliyyah tanpa harus mempermalukan atau membuang potensi kader.
Merawat Harapan Menuju Muktamar ke-35
Filsafat kebudayaan mengajarkan kita sebuah kebenaran abadi: peradaban dan organisasi besar tidak pernah bertahan lama karena kebisingan atau tindakan represif para penguasanya, melainkan karena kedalaman akar etik dan keteladanan para pemimpimnya.
PBNU selama lima tahun ke depan dan dalam momentum Muktamar ke-35 berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat krusial. Apakah organisasi ini akan terus tergerus ke dalam arus politik pragmatis yang riuh dan memecah belah, ataukah ia akan kembali menemukan ketenangan dan kejernihan ruhinya?
Mencari Ketum PBNU yang santun bukan sekadar urusan memilih figur personal, melainkan sebuah gerakan pemulihan kebudayaan (cultural recovery). PBNU membutuhkan nakhoda yang selesai dengan dirinya sendiri—seorang pemimpin yang tidak lagi silau oleh kilatan panggung politik, tidak haus akan pujian kekuasaan, serta tidak gampang menghunus pedang pemecatan terhadap saudaranya sendiri. Sosok seperti Gus Kikin, dengan kedalaman tradisi Tebuireng dan kesantunan perilakunya, menawarkan pencerahan kultural yang amat dibutuhkan: sebuah janji tentang PBNU yang kembali sejuk, mandiri, bermartabat, dan benar-benar menjadi pengayom bagi seluruh warga Nahdliyin serta bangsa Indonesia.
