Pengantar Redaksi
Salah satu komisi yang ramai dan dialektik dalam Muktamar Lesbumi di Tambakberas Adalah komisi yang mendiskusikan soal tambang. Redaksi hadir di Lokasi, dan menerima 2 dokumen naskah notulensi dari panitia. Redaksi menurunkan tulisan yang didasarkan dan ditafsirkan berdasarkan dokumen tersebut. Tanggung jawab tulisan ada di redaksi. Semoga tulisan ini ikut memberi kontribusi di konbes, munas, dan muktamar NU mendatang. Amin.
Persimpangan berkelok organisasi
Diskusi Komisi Ekologi dalam Kebudayaan Lesbumi PBNU 2026 menempatkan tambang sebagai perkara yang jauh lebih dalam dari hitungan izin, aset, dan pendapatan. Tambang membuka pertanyaan tentang wajah NU di hadapan rakyat kecil, petani, nelayan, santri, masyarakat adat, buruh, dan generasi yang kelak menerima warisan bumi. Izin usaha pertambangan khusus bagi organisasi keagamaan membawa janji ekonomi. Pada saat yang sama, janji tersebut datang bersama risiko rusaknya sumber air, hilangnya ruang hidup, melemahnya kedaulatan warga, dan retaknya legitimasi moral organisasi.
Di titik inilah NU berdiri pada simpang sejarah. Organisasi dapat melihat sumber daya alam sebagai peluang pembiayaan, atau melihatnya sebagai amanah yang harus diuji dengan ukuran lebih tinggi dari laba. Keadilan ekologis menuntut agar alam tidak diperlakukan sebagai gudang komoditas. Keadilan sosial ekonomi menuntut agar manfaat tidak berhenti di meja pengurus, konsultan, pemodal, atau elite lokal. Rakyat sekitar tambang berada di barisan pertama yang harus didengar, dilindungi, dan diberi kuasa menentukan nasib ruang hidupnya.
Muktamar Lesbumi memberi isyarat kuat bahwa posisi paling hati-hati bukan sikap tergesa menerima atau menolak. Posisi matang adalah menunda kesimpulan sebelum ilmu memberi rekomendasi, data dibuka dan dibaca bersama, warga terdampak didengar, dan risiko antargenerasi dihitung. Fiqh tidak cukup hadir sebagai pembenaran setelah keputusan dibuat. Fiqh harus masuk sejak awal sebagai basis akhlak, nalar, penimbang maslahat, penjaga hak, serta penolak madhorrot yang sering disembunyikan dalam bahasa kebutuhan operasional organisasi, logika modernisme, atau pembangunanisme.
Jejak lapangan
Sapariah Saturi, Pemimpin Redaksi Mongabay Indonesia, membawa Muktamar ke bumi yang tertimpa berlapis kerusakan. Paparan Sapariah mengingatkan bahwa hingga November 2024, wilayah konsesi pertambangan mencapai lebih dari sembilan juta hektare. Sekitar satu juta hektare berada pada tahap eksplorasi, sementara enam juta hektare sudah masuk operasi produksi. Sebagian besar kawasan tersebut bersentuhan dengan hutan dan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga hidup. Angka tersebut adalah hutan, sungai, ladang, kampung, makam leluhur, sumber penghidupan, serta ingatan budaya masyarakat.
Sapariah juga menyoroti konsesi yang diterima PBNU melalui perusahaan BUMNU. Sebagian area berada di sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi dan beririsan dengan lanskap Taman Nasional Kutai. Pertanyaan legalitas, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan tidak dapat dikesampingkan. Ketika akses jalan dibuka dan eksplorasi mulai disiapkan, warga dapat kehilangan lahan bahkan sebelum produksi berjalan penuh. Air sungai yang dahulu menjadi denyut kehidupan dapat berubah keruh. Lahan pertanian terganggu. Debu masuk ke paru. Banjir datang lebih sering. Kehidupan berubah pelan, lalu warga diminta menyebutnya kemajuan.
Bagian paling mengguncang hati dari paparan Sapariah adalah catatan tentang anak-anak yang meninggal di lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini melangkahi khifdhud-nafs, salah satu prinsip yang dipegang erat NU. Lubang itu bukan hanya kegagalan teknis, namun wajah paling pahit dari model ekonomi yang mengambil Batubara dan meminta masyarakat menanggung akibat. Dalam perspektif keadilan ekologis, kematian anak di lubang tambang adalah tanda hilangnya pertanggungjawaban. Dalam perspektif sosial ekonomi, musibah tersebut menunjukkan biaya yang tidak pernah masuk secara jujur ke dalam neraca keuntungan.
Sapariah mengajukan pertanyaan yang menusuk jantung organisasi. Bila kelak warga berkonflik dengan perusahaan tambang milik NU, kepada siapa warga akan mengadu. Pertanyaan ini membuat seluruh perdebatan menjadi lebih jernih. NU yang selama ini menjadi tempat warga meminta perlindungan, tempat mengadu, curhat, keluh kesah, seharusnya tidak boleh berubah menjadi pihak yang ditakuti warga. Ketika pelindung menjadi pemegang izin dan pengelola bisnis, ngishmatul-ummah menjadi garis paling absurd.
Kapitalisme ekstraktif dan Fiqh bumi
Prof. Purwo Santoso menggeser diskusi dari fakta kerusakan menuju akar struktur. Bagi Prof. Purwo, problem utama bukan tambang sebagai benda, namun logika kapitalisme yang menuntut akumulasi tanpa henti. Alam diperas agar keuntungan bergerak. Kerusakan kemudian dibungkus dengan bahasa teknokratis yang seolah tampak netral. Laporan, prosedur, izin, dan standar sering memberi kesan seolah semua terkendali, padahal masyarakat di sekitar lokasi hidup bersama risiko yang terus bertambah.
Kritik Prof. Purwo penting bagi Fiqh lingkungan. Fiqh yang hanya menghitung halal-haram secara sempit, tanpa perspektif historis-structural, akan tertinggal di belakang laju ekonomi ekstraktif. Fiqh harus menelisik rezim kebenaran yang membuat kerusakan terlihat wajar. Selama alam hanya dipahami sebagai objek yang dapat dibelah, digali, dijual, dan ditinggalkan, maka regulasi paling ekselen pun mudah menjadi formalitas kenormalan. Di sinilah Islam Aswaja harus membumikan ke bumi. Tasawuf memberi fungsi tangaluq ilahy sekaligus tangaluq minan-nas dan minal-ngalam (keterhubungan manusia dengan alam). Akhlak-adab memberi rasa malu kepada nafsu akumulasi. Fiqh memberi batas hala-harom, maslahat-madhorrtot manfaat-tidak, agar kuasa ekonomi dan politik tidak berubah menjadi kesewenangan.
Gagasan Prof. Purwo tentang Good Mining Practice versi NU dapat difahami sebagai ajakan ijtihad jama’i membangun rambu-rambu lebih tegas dan hati-hati. Tambang tidak boleh diperlakukan sebagai urusan insinyur, investor, dan pejabat semata. Jika NU memasuki ruang ini, standar yang dibawa harus lebih tajam dari standar minimum negara. Standar itu memuat perlindungan air, tanah, pekerja, masyarakat adat, kampung sekitar, generasi mendatang, serta hak warga untuk menolak. Tanpa ukuran ini, nama baik organisasi dapat dipakai untuk memberi parfum wangi pada praktik yang menyakiti bumi.
Dalam kerangka maqashid, ukuran kebijakan tidak berhenti pada sahnya akad dan terbitnya izin. Hifzhun nafs menuntut perlindungan jiwa dari dampak seperti lubang tambang, kecelakaan kerja, debu, air tercemar, dan banjir. Hifzhul mal menuntut agar sumber penghidupan kolektif kultural warga tidak dirusak atas nama pendapatan. Hifzhun nasl menuntut agar generasi mendatang tidak menerima tanah rusak dan Sungai tercemar. Hifzhul bi’ah sebagai perluasan nalar Fiqh ekologis menempatkan bumi sebagai amanah yang menjaga kelangsungan nyawa dan ibadah seluruh makhluk.
KH Mahbub Maafi, Ketua LBM PBNU, mengingatkan agar perdebatan tidak berhenti pada sisi negatif. Pandangan ini berguna untuk menjaga nalar tetap adil. Tambang memang telah menjadi bagian dari peradaban material manusia. Rumah, jalan, perangkat digital, alat kesehatan, dan banyak kebutuhan modern berdiri di atas mineral. Namun kesadaran itu tidak boleh menjadi cek kosong. Jika tambang masih dianggap dibutuhkan, tata kelola harus diuji dengan audit maslahat dan audit kerusakan yang tegas. Pertanyaan dasarnya sederhana. Siapa menerima manfaat. Siapa memikul risiko. Berapa lama dampak kerusakan ekologis berlangsung. Berapa besar warisan buruk yang ditinggalkan kepada anak cucu.
Spektrum suara warga NU
Muktamar memperlihatkan living-nahdhiyyin. Tidak ada satu suara tunggal yang memaksa seluruh pikiran tunduk. KH Mahbub Maafi meminta keseimbangan pandangan. KH Aguk Irawan menyodorkan ingatan ideologis tentang NU sebagai gerakan yang lahir dari penolakan terhadap kolonialisme dan pembelaan kedaulatan bangsa. Bagi KH Aguk, kyai berambut gondrong, penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar dapat menjadi kolonialisme baru. Bukan lagi kapal dagang asing dengan gendero-londo, namun jaringan modal, izin, konsesi, dan teknologi yang mengambil kekayaan rakyat dari tanahnya sendiri.
Haryono dari PCNU Jember masuk melalui pertanyaan pelaksanaan. Suara Haryono mengingatkan bahwa narasi besar mudah terdengar hebat, sementara tata kelola sering menjadi setan bersemanyam (detail is evil). Siapa sumber daya manusia yang mengawasi. Bagaimana arus dana yang rumit dicatat. Bagaimana konflik kepentingan dimitigasi secara adil. Bagaimana laporan terbuka kepada warga. Bagaimana reklamasi dipastikan. Pertanyaan seperti ini bukan teknis, karena di dalamnya tersimpan moralitas organisasi. Kejujuran sering diuji bukan di panggung gagasan. Kejujuran juga akan diuji di kuitansi, kontrak, rekening, laporan produksi, dan mekanisme pengaduan.
Habib dari Magelang menanyakan kajian komprehensif atas realitas industri ekstraktif. Pertanyaan itu menyentuh jarak antara keputusan pusat PBNU dan kegelisahan akar rumput. Jangan sampai PBNU mengambil jalan yang membuat kader lingkungan NU di daerah berhadapan dengan organisasi sendiri. Di banyak wilayah, aktivis muda NU mendampingi warga yang tanahnya tertekan, airnya tercemar, serta kebudayaannya terganggu oleh industri ekstraktif. Bila garis organisasi kabur, warga bingung, kader gamang, dan kepercayaan jamaah retak.
Ning Inayah Wahid menempatkan tambang dalam krisis ekologis global. Ning Inayah mengingatkan akar persoalan berada pada budaya konsumsi berlebihan. Selama gaya hidup terus menuntut lebih banyak energi, lebih banyak barang, dan lebih banyak kenyamanan, bumi akan terus dipaksa membayar. Kritik Ning Inayah terhadap asumsi bahwa keuntungan tambang otomatis mengalir kepada warga NU harus dijadikan peringatan dini. Pengalaman industri ekstraktif berkali-kali menunjukkan keuntungan berkumpul pada lingkaran terbatas, sama sekali tak ke bawah, malah warga luas menanggung banjir, penyakit, konflik agraria, serta hilangnya penghidupan.
Dalam perspektif sosial ekonomi, pertanyaan Ning Inayah menyentuh distribusi. Tambang menjanjikan dana besar, namun distribusi manfaat jarang merata dan adil. Yang dekat dengan keputusan memperoleh akses lebih awal dan gede. Yang jauh dari pusat keputusan menerima dampak lebih panjang. Ketika konflik agraria lahir dari perebutan sumber daya, warga NU dapat menjadi korban di dua sisi. Sebagai jamaah, warga berharap dilindungi. Sebagai penduduk sekitar konsesi, warga dapat terdampak langsung. Konflik semacam ini bukan semata sengketa lahan. Konflik itu dapat menjalar menjadi retakan sosial, keagamaan, dan kebudayaan.
Alam sebagai sahabat kebudayaan
Diwan Masnawi dari PW Lesbumi Jawa Barat memberi pintu kebudayaan yang penting. Menurut Diwan, krisis ekologis berakar pada cara pandang yang menempatkan alam sebagai objek. Jika alam dilihat sebagai benda, seluruh etika akan mudah turun derajat menjadi perhitungan biaya. Pohon menjadi meter kubik kayu. Sungai menjadi saluran limbah. Gunung menjadi timbunan mineral. Pantai menjadi kawasan investasi. Cara pandang seperti ini membuat manusia merasa sebagai pemilik tunggal bumi, padahal manusia hanya penghuni sementara yang membawa amanah.
Diwan mengajak melihat alam sebagai subjek, saudara, sahabat, dan bagian dari kehidupan. Dalam tradisi pesantren, pandangan ini dekat sekali dengan tasawwuf . Modus tasawwufi interaksi kita kepada air berarti tidak mencemarinya, kepada tanah berarti tidak merusak daya hidupnya, kepada hutan berarti menjaga makhluk lain yang bernaung di dalamnya. Keadilan ekologis membutuhkan bahasa seperti ini, sebab hukum dan data sering gagal menyentuh hati. Kebudayaan dapat membuat sungai kembali dikenali sebagai bagian dari keluarga batin masyarakat.
Ra Mamak dari Sumenep menambahkan sudut kemanusiaan. Persoalan utama bukan menerima atau menolak tambang secara mutlak, namun melihat aktivitas ekonomi dari sisi kebudayaan dan martabat manusia. Industrialisasi yang mengabaikan budaya sering membuat masyarakat asing dari ruang hidup sendiri. Nama kampung tetap ada, namun cara hidupnya hilang. Sawah menjadi lubang. Nelayan kehilangan laut yang bersih. Anak muda bekerja, namun warisan ekologisnya menipis. Kemajuan semacam ini harus ditanya ulang.
Kearifan masyarakat adat yang disebut dalam rekomendasi Muktamar memberi pelajaran berharga. Banyak komunitas adat menjaga hutan, sumber air, pesisir, dan tanah pertanian dengan disiplin sosial yang panjang. Pesantren dan masyarakat adat dapat saling belajar. Pesantren membawa khazanah khalifah fil ardh, amanah, maslahat, dan larangan fasad. Masyarakat adat membawa praktik nyata tentang batas, musim, larangan, ritus, serta pengetahuan lokal. Pertemuan ini dapat memperkaya Fiqh lingkungan agar tidak terkurung di ruang sidang dan putaran ibarot kitab semata.
Dari rekomendasi menuju syajangah bersikap
Dokumen rekomendasi Muktamar memberi tarekat yang lebih operasional. Pertama, PBNU harus menyusun Fiqh dan kajian pertambangan dan ekologi berbasis data. Kajian ini menggabungkan dalil syariah, ilmu lingkungan, ekonomi, sosiologi, hak masyarakat adat, dan suara warga terdampak. Tim independen lintas disiplin harus bekerja dengan mandat terbuka. Keputusan organisasi tidak boleh lahir dari kesan pragmatis. Legitimasi moral dibangun melalui ilmu, keterbukaan, dan kesediaan menerima kritik.
Kedua, audit maslahat dan audit kerusakan harus menjadi alat utama. Maslahat tidak cukup disebut dalam sambutan-sambutan atau rapat-rapat teknis organisasional. Maslahat harus dirumuskan berbasis data, fakta, dan referensi pengalaman lapangan dengan jujur. Manfaat ekonomi yang masuk ke warga harus dibandingkan dengan kerugian ekologis, hilangnya penghidupan, biaya kesehatan, konflik sosial, dan beban generasi mendatang. Bila kerusakan lebih besar dari manfaat, keberanian moral menuntut evaluasi. Dalam Fiqh, maslahat yang mengabaikan korban mudah berubah menjadi nama halus bagi kepentingan.
Ketiga, kedaulatan masyarakat harus ditempatkan di depan. Persetujuan warga, hak menolak, mekanisme pengaduan, dan perlindungan terhadap pembela lingkungan harus dipastikan. NU tidak boleh berdiri di seberang masyarakat yang menjadi rahim sosialnya. Bila warga terdampak tidak memiliki suara, maka prinsip mabadi khoiru-ummah akan kehilangan ruh. Tawasuth-twazun-Syura-tawangun yang transformative niscaya menyertakan ulama, ahli, pengurus, aktivis, dan warga yang menerima dampak langsung, dalam membuat formulasi kebijakan.
Keempat, transparansi harus menjadi harga mati. Kajian akademik, pertimbangan Fiqh, analisis dampak sosial lingkungan, dan mekanisme evaluasi harus dibuka kepada jamaah. Organisasi besar tumbuh karena kepercayaan sosail. Kepercayaan tidak dijaga dengan pengumuman pendek, namun dengan data, Muktamar dengar pendapat, laporan berkala, dan ruang koreksi. Di era digital, informasi yang ditutup akan dicari melalui jalur lain. Transparansi membuat organisasi lebih tenang dan warga lebih dihormati.
Muktamar juga mengajukan syura luas sebagai jalan organisasi. Istikharah yang disebut peserta Lesbumi Rembang dapat dibaca sebagai bahasa batin dari kebutuhan musyawarah yang jujur. Istikharah bukan pelarian dari data. Istikharah adalah upaya merundukkan keputusan di hadapan Allah setelah ilmu dikumpulkan, ahli didengar, warga diberi ruang, dan risiko dibuka. Keputusan strategis seperti tambang tidak patut menjadi keputusan teknokratis kecil yang lahir dari ruang tertutup.
Alternatif ekonomi juga harus dibuka. Jika NU ingin memperkuat kemandirian, jalan tidak harus selalu berangkat dari ekstraksi. Pesantren dapat mengembangkan pertanian organik, koperasi pangan, energi terbarukan skala komunitas, pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, perikanan rakyat, industri kreatif santri, dan wakaf produktif yang menjaga tanah. Kemandirian sejati tumbuh ketika ekonomi tidak memutus hubungan warga dengan sumber hidupnya.
Kelima, gagasan NU Green Mining hanya bermakna bila standarnya proper-kredibel dan konsekuensinya jelas. Tidak merusak sumber air. Tidak memicu konflik sosial. Menjamin pemulihan pascatambang. Menjaga hak pekerja. Melibatkan masyarakat lokal. Membuka arus keuntungan. Bila ukuran ini gagal dipenuhi, kegiatan tersebut tidak layak disebut maslahat. Nilai ke-NU-an harus menjadi ukuran pokok, bukan jalan lempang bagi ekstraksi tanpa nurani.
Gerakan ekologis jamaah
Rekomendasi Muktamar tidak hanya soal tambang. NU juga diminta mengembangkan gerakan nasional penanganan sampah dan reboisasi berbasis jamaah. Agenda ini penting karena krisis ekologis harian adalah problem pokok kehidupan warga. Sampah menumpuk di sungai. Plastik memenuhi selokan. Banjir masuk rumah. Tanah kehilangan kesuburan. Ruang hijau menyempit. Desa dan kota sama-sama merasakan beban tersebut. Dengan jaringan pesantrten, langar, dayah, masjid, , majelis taklim, madrasah, sekolah, kampus, sampai organ ranting, NU memiliki kemampuan sosial yang jarang dimiliki lembaga lain.
Agenda sampah dan reboisasi juga memberi peluang kaderisasi ekologis. Anak muda NU dapat belajar membaca sungai, mengukur kualitas air, memetakan titik banjir, mendata pohon, merancang kompos, mengelola bank sampah, dan menghubungkan kerja lingkungan dengan pendapatan warga. Di situ keilmuan, khidmah, dan ekonomi rakyat bertemu. Gerakan ekologis tidak berada di luar agenda kaderisasi. Gerakan itu dapat menjadi sekolah adab bagi generasi baru Nahdliyin.
Gerakan ini dapat bergerak melalui bank sampah berbasis pesantren dll, pemilahan dari rumah tangga, penanaman pohon produktif, pemulihan daerah aliran sungai, pengurangan plastik sekali pakai dalam kegiatan organisasi, serta ekonomi sirkular bagi warga. Di sini keadilan sosial ekonomi bertemu dengan ekologi. Sampah bukan hanya memproduksi limbah, namun dapat menjadi peluang kerja, pendapatan, pendidikan, dan perubahan perilaku. Reboisasi bukan tambahan seremonial acara dengan menanam bibit, namun ikhtiar memulihkan air, tanah, udara, dan masa depan pangan.
Lesbumi NU memiliki peran yang khas. Rekomendasi mendorong produksi pengetahuan dan kebudayaan ekologi melalui film dokumenter, sastra, teater, fotografi, arsip digital, festival, serta media kreatif. Watchdoc dan film Pesta Babi disebut sebagai contoh pendekatan dokumenter yang menghadirkan isu ekologis secara manusiawi. Ini penting. Data dapat membuka mata, namun cerita dapat menggerakkan hati. Kebudayaan membuat kerusakan lingkungan tidak berhenti sebagai angka, namun tampil sebagai kisah manusia, tanah, air, tubuh, dan masa depan bersama.
Dalam kerja kebudayaan itu, Lesbumi dapat mendokumentasikan perjuangan petani, nelayan, masyarakat adat, pesantren, dan anak muda NU yang menjaga ruang hidup. Dokumentasi bukan hanya arsip. Dokumentasi adalah cara mengangkat suara yang sering kalah oleh brosur investasi. Film, puisi, teater, foto, dan musik dapat menjadi jalan agar jamaah merasakan bumi sebagai amanah Allah, bukan sebagai komoditas yang habis setelah digali.
NU sebagai penjaga bumi dan martabat warga
Benang merah dua dokumen notulensi tersebut bisa disarikan berikut ini. Tambang adalah ujian peradaban bagi NU. Ujian ini menyentuh Fiqh, ekonomi, tata kelola, kebudayaan, dan keberpihakan. Moratorium evaluatif terhadap seluruh keterlibatan organisasi di sektor pertambangan menjadi langkah yang masuk akal sampai kajian komprehensif selesai. Moratorium bukan menunda Keputusan karena ketakutan. Moratorium Adalah jalan organisasi besar terhadap risiko besar. Keputusan yang menyangkut bumi, warga, dan generasi mendatang tidak boleh dibuat dengan napas pendek.
NU harus tampil sebagai penjaga ekologi, bukan aktor ekonomi semata. Organisasi ini dibesarkan oleh petani, nelayan, santri, kiai kampung, pedagang kecil, buruh, dan masyarakat desa. Mereka hidup dari tanah, air, hutan, pesisir, serta jaringan sosial yang rapuh ketika industri ekstraktif datang tanpa kendali. Jika NU ingin memperoleh sumber ekonomi, sumber itu harus ditimbang dengan martabat jamaah. Kekayaan organisasi tidak boleh dibayar dengan kemiskinan ekologis warga.
Keadilan ekologis menuntut pembalikan cara pandang. Alam bukan benda mati yang diam menunggu izin. Alam adalah titipan Alloh swt yang menjadi tempat makhluk bertasbih dengan caranya sendiri. Keadilan sosial ekonomi menuntut pembalikan distribusi. Warga sekitar sumber daya tidak boleh menjadi penonton, korban, atau tenaga murah. Mereka harus menjadi pemilik suara, penerima manfaat yang adil, dan pihak yang dilindungi saat dampak datang.
Dari Muktamar Lesbumi ini, NU dapat membangun jalan baru. Fiqh pertambangan berbasis data. Audit maslahat dan audit kerusakan. Syura luas dengan warga terdampak. NU Green Mining dengan standar yang dapat diuji. Gerakan sampah dan reboisasi berbasis jamaah. Pembelajaran dari masyarakat adat. Produksi kebudayaan ekologi oleh Lesbumi. Semua itu membentuk satu arah. NU tidak hanya menjaga tradisi agama, namun juga menjaga bumi sebagai panggung ibadah, ruang hidup, dan warisan rahmat bagi generasi mendatang.
Karena itu, narasi Muktamar harus dilihat sebagai panggilan hati untuk menyusun tata ulang hubungan NU dengan ekonomi sumber daya alam. Kedaulatan warga, pemulihan ekologis, akuntabilitas dana, dan keberanian menolak madhorrot harus menjadi satu paket utuh. Bila salah satu hilang, maslahat menjadi politik bahasa. Bila semua disatukan, NU dapat memberi contoh bahwa organisasi keagamaan sanggup membaca zaman tanpa kehilangan nurani.
Keputusan terbaik bukan keputusan yang paling cepat, paling menguntungkan, atau paling mudah dijelaskan kepada publik. Keputusan terbaik adalah keputusan yang transformative, yang membuat rakyat kecil tetap punya tanah, air tetap jernih, anak-anak tetap aman, pekerja tetap bermartabat, dan organisasi tetap berdiri sebagai pelindung. Di hadapan krisis iklim dan ekonomi ekstraktif, NU dipanggil untuk menghadirkan keberanian bersikap. Tegas dalam memegang prinsip. Santun dalam metodologi. Valid dalam data. Adil dalam distribusi. Welas asih kepada bumi dan manusia yang dititipkan Alloh kepada sejarah bangsa ini.
Rujukan naskah
1. Komisi Ekologi dan Dilema Kebijakan, Kebudayaan Lesbumi PBNU 2026
2. Rekomendasi Diskusi Ekologi dan Dilema Kebijakan
Disusun oleh: Tim Redaksi
