Johannesburg/New York — Para pemimpin negara-negara G20 akan menerima sebuah laporan komprehensif mengenai ketimpangan global pada akhir bulan ini, yang disusun oleh panel independen yang dipimpin oleh ekonom terkenal dan peraih Nobel, Joseph Stiglitz. Laporan ini—yang dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya—memberikan deskripsi suram tentang perkembangan ketimpangan ekonomi dan dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan lingkungan.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC Radio National, Stiglitz menyatakan bahwa ketimpangan yang ekstrem bukanlah sebuah kondisi alami, melainkan akibat dari kebijakan yang diambil selama 30 terakhir. Berdasarkan laporan tersebut, 1% orang terkaya di dunia menguasai 41% dari kekayaan baru global dalam 25 tahun terakhir—yang dianggap Stiglitz sebagai “ancaman serius” bagi ekonomi dan sistem demokrasi.
“Kesenjangan adalah pilihan, bukan takdir”
Stiglitz menekankan bahwa banyak negara dengan sengaja menerapkan kebijakan yang menguntungkan pasar, melemahkan regulasi, mengurangi progresivitas pajak, serta membatasi perlindungan bagi pekerja. Kombinasi dari berbagai faktor ini, ujarnya, “membentuk situasi yang membuat ketidaksetaraan saat ini jauh lebih parah daripada 25 tahun yang lalu. ”
Ia juga menambah bahwa ketimpangan yang ekstrem menciptakan lingkaran setan: ketimpangan ekonomi memperkuat pengaruh politik kalangan kaya, yang kemudian menghasilkan kebijakan yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan.
Trickle-down: Gagal setelah 45 tahun
Stiglitz menyebut ideologi ekonomi pasar bebas ekstrem—yang sering disebut sebagai trickle-down economics—sebagai “mitos yang menguntungkan golongan kaya. ” Setelah 45 tahun percobaan di seluruh dunia, katanya, bukti menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah “trickle-down”, melainkan “trickle-up”: kekayaan justru semakin terpusat pada elit.
“Perhatikan saja,” kata Stiglitz, merujuk pada gaji besar CEO seperti Elon Musk. “Bayangkan berapa banyak persoalan dunia yang bisa teratasi hanya dengan sebagian kecil dari jumlah itu. ”
Usulan baru: Panel Internasional soal Kesenjangan
Salah satu rekomendasi utama dari laporan tersebut adalah pembentukan sebuah Panel Internasional untuk Keadilan dan Kesenjangan, serupa dengan IPCC (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim). Panel ini akan mengumpulkan data ilmiah dan memberikan landasan bagi negara untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, menurut Stiglitz, telah menyatakan dukungan kuat terhadap gagasan tersebut.
Pendanaan Publik: Komponen Penting Menopang Ekonomi
Dalam penjelasannya, Stiglitz menggarisbawahi bahwa negara membutuhkan pendanaan publik yang kuat untuk mempertahankan ekonomi yang stabil dan inklusif. Pendanaan publik bukan sekadar “subsidi” kepada warga, melainkan seluruh belanja negara yang berfungsi sebagai investasi jangka panjang, jelas Stiglitz menegaskan.
Pendanaan publik meliputi:
1.pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi massal, dan jaringan logistik,
2.pendanaan pendidikan dari sekolah hingga universitas,
3.sistem kesehatan publik, rumah sakit, imunisasi, dan penelitian medis,
4.investasi dalam teknologi, inovasi, dan energi baru,
5.perlindungan sosial dan jaminan minimum agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
Menurut Stiglitz, negara yang meminimalisir pendanaan publik justru menjadi jauh lebih rapuh: “Pertumbuhan memerlukan investasi: pendidikan, infrastruktur, kesehatan, inovasi. Tanpa pendanaan publik yang kuat, ekonomi justru lebih rentan.”
Ia juga menegaskan bahwa data sejarah memperlihatkan hal sebaliknya dari klaim umum bahwa pajak tinggi menghambat pertumbuhan. Pada era pasca Perang Dunia II, ketika tarif pajak tertinggi mencapai lebih dari 70%, banyak negara justru mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, Hal ini dikarenakan negara berinvestasi besar-besaran di pendidikan, teknologi, dan infrastruktur.
Kontras pengelolaan sumber daya: Norwegia vs Inggris
Stiglitz mengulas perbandingan antara dua negara yang kaya akan sumber daya, yaitu Norwegia dan Inggris, pada bagian lain. Perbandingan kedua negara tersebut, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan dari minyak dan gas di Laut Utara. Norwegia mengadopsi pendekatan pengelolaan yang berorientasi pada jangka panjang dan berhasil membentuk dana kekayaan negara terbesar di dunia. Sementara itu, Inggris lebih memilih untuk menghabiskan pendapatan minyak untuk keperluan jangka pendek dan kini jauh tertinggal dalam hal indikator kesejahteraan.
Menuju G20 Johannesburg
Laporan berjudul “G20: Extraordinary Commission for Understanding Global Inequality” diproyeksikan menjadi salah satu bahan utama yang dibahas pada KTT G20 di Johannesburg akhir bulan ini. Stiglitz berharap temuan ilmiah terkait kesenjangan bisa mendorong reformasi kebijakan besar di berbagai negara, sebagaimana IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim), pernah mengubah cara dunia memahami persoalan perubahan iklim.
Referensi
https://www.abc.net.au/listen/programs/latenightlive/joseph-stiglitz-inequality/106005010
