Pendahuluan
Sudah tertuang jelas dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia, secara hukum dasar, adalah musuh abadi segala bentuk penjajahan. Akan tetapi, pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, wajah diplomasi kita tampak mengalami pembelahan kepribadian (split personality), atau terlihat menggunakan politik dua muka.
Di satu sisi, pemerintah tetap nyaring memberikan retorika dukungan terhadap Palestina. Namun di sisi lain, secara diam-diam dan tak begitu terekspos publik, aroma kerja sama pragmatis dengan entitas Zionis-Israel justru semakin tercium jelas lewat jalur-jalur non-diplomatik.
Bayang-Bayang Mossad dan Realpolitik Keamanan
Akhir-akhir ini, saya sering menonton serial Tehran yang menampilkan dengan gamblang bagaimana dinginnya operasi Mossad—sebuah potret yang sepertinya menjadi cermin bagi arah intelijen di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, saya tak bisa menahan pertanyaan ini: apakah pendekatan survival at all costs (bertahan dengan segala cara) yang dilekatkan pada Mossad pernah ikut memengaruhi cara aparat militer kita memahami stabilitas di masa lalu?
Rekam jejak operasi unit elit militer Indonesia yang mengutamakan stabilitas nasional di atas hak asasi manusia menunjukkan adanya kemiripan pola dengan cara kerja intelijen agresif seperti Mossad. Kasus penghilangan paksa yang dialami oleh para aktivis anti-pemerintah Orde Baru menyerupai pola-pola kerja Mossad yang memang memiliki keunggulan utama dalam teknik penculikan dan eliminasi target tanpa jejak hukum.
Salah satu bukti historis paling nyata adalah Operasi Alpha yang diinisiasi oleh Mayor Jenderal LB Moerdani pada akhir 1970-an. Sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia, misi rahasia ini melibatkan pembelian jet tempur A-4 Skyhawk bekas Israel dan pengiriman 10 penerbang TNI AU untuk dilatih langsung di wilayah Israel secara sembunyi-sembunyi. Dari data ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pola pelatihan militer Israel bukanlah hal yang baru bagi militer Indonesia. Rekam jejak operasi unit elit di masa lalu, termasuk pola penghilangan paksa aktivis anti-pemerintah Orde Baru, boleh dikata menyerupai pola-pola kerja Mossad yang memiliki keunggulan dalam teknik penculikan dan eliminasi target politik demi stabilitas nasional tanpa melalui koridor hukum.
Pola Mossad ini bisa kita temui juga dalam sejarah Kolombia, kehadiran veteran Mossad, Rafi Eitan, terbukti menjadi arsitek di balik genosida politik terhadap ribuan aktivis dalam operasi yang dijuluki El Baile Rojo (Tarian Merah). Kesamaan metode antara penghilangan paksa di Kolombia dengan apa yang terjadi pada aktivis Indonesia di masa lalu menunjukkan bahwa Israel memang mengekspor strategi “keamanan” yang mengabaikan hak asasi manusia sebagai komoditas utama mereka kepada rezim-rezim yang mengutamakan stabilitas kekuasaan, yang salah satunya adalah Rezim Orde Baru di Indonesia.
Jejak Digital: Fakta di Balik Pintu Tertutup
Kecurigaan bahwa Prabowo memiliki kedekatan strategis dengan Israel bukan tanpa bukti dan alasan. Sebagaimana disinyalir oleh berbagai media internasional terkait langkah-langkah “pintu belakang” yang dilakukan oleh pemerintah, atau Prabowo secara spesifik, di antaranya adalah:
- Pertemuan Tingkat Tinggi: Laporan The Jerusalem Post (2021) mengungkap pertemuan Prabowo dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, dan Itay Tagner di Bahrain. Prabowo disebut melihat Israel sebagai kunci untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat.
- Investasi “Mahar” Normalisasi: CEO DFC Adam Boehler secara terang-terangan menawarkan tambahan dana investasi hingga $2 miliar (sekitar Rp28 triliun) bagi Indonesia jika mau membuka hubungan dengan Israel—sebuah tawaran yang muncul di saat Indonesia tengah memiliki kebutuhan besar akan modal pembangunan.
- Infiltrasi Lewat Sektor Pangan: Proyek Food Estate yang dipimpin Prabowo diduga menjadi pintu masuk secara “halus” bagi teknologi Israel. Sosok Shmuel Friedman, mantan penasihat Menteri Pertanian Israel, diketahui bekerja aktif dalam pengembangan inisiatif pertanian di Indonesia di bawah koordinasi strategis yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan.
Hilangnya “Rem” Ideologis di Kabinet
Peralihan kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri sesungguhnya merupakan penanda berakhirnya era diplomasi anti-penjajahan yang murni. Berbeda dengan Retno Marsudi yang menjadi benteng pertahanan konstitusi Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ), Menlu Sugiono dalam pandangan saya lebih tunduk pada komando langsung dari Presiden.
Hal ini menciptakan kekosongan integritas; tidak ada lagi sosok kuat di kabinet yang berani berseberangan dengan Presiden jika harus mengorbankan prinsip anti-penjajahan demi teknologi militer. Retno Marsudi terkenal dengan suaranya yang lantang menolak genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Sementara Sugiono, dalam pandangan saya, cenderung memberikan pembenaran retoris atas langkah pemerintah untuk bergabung dengan inisiatif global yang didominasi AS dan Israel (seperti faksi di dalam Board of Peace), tanpa keberadaan nyata Otoritas Palestina yang berdaulat.
Pragmatisme Politik dan Oposisi yang Melunak
Melemahnya suara kritis dari partai politik yang selama ini dikenal pro-Palestina, serta merapatnya figur-figur yang kerap menyuarakan pembelaan terhadap Israel, ke lingkaran kekuasaan seperti Permadi Arya alias Abu Janda, semakin memperkuat sinyal bahwa idealisme telah terkikis oleh pragmatisme ekonomi. Dukungan terhadap Palestina kini berisiko hanya menjadi lip service atau “komoditas lisan” belaka untuk menjaga stabilitas domestik, sementara kebijakan riil di bawah meja justru semakin mesra dengan teknologi dan kepentingan Zionis.
Kesimpulan
Indonesia tidak boleh menjadi “Macan Asia” yang taringnya dibeli dengan harga mahal dari bangsa penjajah. Jika diplomasi kita hanya dikendalikan oleh nafsu melanggengkan kekuasaan di atas kecanggihan teknologi militer, maka kemerdekaan Palestina hanya menjadi sekadar bahan jualan politik, bukan lagi amanat konstitusi UUD 1945.
Rakyat Indonesia harus tetap kritis dan senantiasa mempertanyakan: apakah dukungan ke Palestina saat ini hanyalah ‘lipstik’ pemoles untuk menutupi transaksi-transaksi besar di bawah meja dengan negara-negara imperialis? Karena kebenaran, secanggih apa pun ditutupi, akan terbuka lebar pada waktunya.
Daftar Pustaka
Al Jazeera . (2020). US dangles billions for Indonesia normalising ties with Israel. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/indonesia-could-get-billions-in-us-funding-to-join-israel-push
CNN Indonesia. (2025). Operasi Alpha, Kisah Misi Rahasia Indonesia dan Israel. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250715112426-120-1250841/operasi-alpha-kisah-misi-rahasia-indonesia-dan-israel
Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES). (2021). Peran Israel dalam Genosida Politik di Kolombia. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://ic-mes.org/military/peran-israel-dalam-genosida-politik-di-kolombia/
Kumparan. (2022). Media Israel Sebut Prabowo Kunci Normalisasi Hubungan dengan RI. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://kumparan.com/kumparannews/media-israel-sebut-prabowo-kunci-normalisasi-hubungan-dengan-ri-kemhan-bantah-1xIysMBjEJB
Tempo.co. (2020). Amerika Tawarkan Bantuan Rp 28,5 Triliun Jika Indonesia Berdamai Dengan Israel. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://www.tempo.co/internasional/amerika-tawarkan-bantuan-rp-28-5-triliun-jika-indonesia-berdamai-dengan-israel-553959
The Jerusalem Post. (2022). How agriculture led Indonesia’s defense minister to talk normalization with Israel. Diakses pada 22 Februari 2026, dari https://www.jpost.com/international/article-692184
