Kerajaan yang selama berabad-abad memainkan peran dominan dalam jaringan perdagangan Selat Malaka sering kali masih diposisikan sebagai ‘penerima peradaban’. Pandangan ini layak dikaji ulang berdasarkan bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang tersedia.
Ada sesuatu yang salah dalam cara kita selama ini membaca sejarah Sriwijaya. Buku-buku pelajaran, narasi nasional, bahkan sebagian akademisi, menempatkan Nusantara sebagai tanah yang ‘menerima’ peradaban dari India dan China, seolah leluhur kita adalah penonton pasif di panggung dunia kuno. Sriwijaya, katanya adalah hasil Indianisasi. Buddhisme datang dari India, aksara dari Pallawa India, konsep raja-dewa dari India.
Benarkah demikian? Atau ini adalah warisan cara berpikir kolonial yang belum kita buang sampai hari ini?
Satu fakta saja sudah cukup mengguncang narasi itu: selama hampir enam abad (abad ke-7 hingga ke-13 M), Sriwijaya mengendalikan Selat Malaka, jalur perdagangan paling strategis di dunia kuno, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan.
Posisi Sriwijaya di Selat Malaka memungkinkan kerajaan ini mengawasi dan memperoleh keuntungan dari sebagian besar lalu lintas perdagangan yang melewati kawasan tersebut. Kemungkinan besar Sriwijaya memperoleh pemasukan dari pengawasan pelabuhan, perdagangan transit, dan berbagai bentuk pungutan atas aktivitas niaga maritim. Ini bukan kerajaan yang ‘menerima’. Ini adalah imperium yang menentukan aturan main.
I. APA ITU THALASSOCRACY DAN MENGAPA INI PENTING
Kekuasaan bukan dari tanah, tapi dari laut
Istilah thalassocracy dari bahasa Yunani thalassa (laut) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada model kekuasaan yang tidak bertumpu pada penguasaan wilayah daratan pertanian, melainkan pada kendali atas jalur laut, pelabuhan, dan jaringan perdagangan. Ini adalah konsep yang lahir dari Mediterania kuno, namun Sriwijaya mempraktikkannya di Asia Tenggara jauh sebelum sarjana Eropa merumuskan teorinya.
Bedakan Sriwijaya dengan Majapahit atau Mataram: kerajaan-kerajaan agraris itu kuat karena sawah, pajak tanah, dan tentara darat. Sriwijaya kuat karena kapal, selat, dan jaringan diplomatik lintas samudra. Kekuasaannya tidak diukur dari luas wilayah yang bisa ditanami padi tapi dari seberapa banyak jalur dagang yang bisa dikendalikannya.
FAKTA TERVERIFIKASI
• Prasasti Kedukan Bukit (682 M) tertua dari Sriwijaya, menyebut ekspedisi maritime (siddhayatra) yang dipimpin Dapunta Hyang, bukan pembangunan istana atau candi.
• Prasasti Kota Kapur (686 M) dari Pulau Bangka membuktikan kontrol Sriwijaya atas kawasan penghasil timah strategis.
• Prasasti Ligor (abad ke-8 M) ditemukan di Thailand Selatan membuktikan jangkauan pengaruh politik Sriwijaya ke Semenanjung Malaya.
• Kronik Dinasti Song (Tiongkok) mencatat Sriwijaya mengirim utusan diplomatik dengan komoditas gading, cula badak, dan kayu aromatik.
Sumber: de Casparis (1956), Coedès (1968), Hall (2011)
II. BUKTI-BUKTI YANG TIDAK BISA DIBANTAH
Prasasti, Yijing, dan Catatan Tiga Peradaban Besar
A. Prasasti: Suara Langsung dari Sriwijaya
Tidak banyak kerajaan di Asia Tenggara abad ke-7 yang meninggalkan arsip tertulis dalam bahasanya sendiri. Sriwijaya melakukannya. Empat prasasti utama berbahasa Melayu Kuno ditulis dengan aksara Pallawa bukan sekadar batu bertulis, melainkan dokumen negara yang sangat canggih:
Prasasti Kedukan Bukit (682 M) bukan sekadar menceritakan perjalanan raja. Ia menyebut siddhayatra perjalanan sakral sekaligus ekspedisi militer. Ini adalah deklarasi penaklukan yang dikemas dalam bahasa keagamaan. Kekuasaan didirikan lewat armada laut, bukan kuda perang.
Prasasti Talang Tuo (684 M) mencatat pendirian taman Śrīksetra ‘demi kesejahteraan semua makhluk’. Seorang penguasa yang mampu membangun taman publik sebagai proyek negara menunjukkan surplus ekonomi yang luar biasa. Dari mana uangnya? Dari pajak dan bea cukai perdagangan Selat Malaka.
Prasasti Kota Kapur (686 M) dari Bangka adalah dokumen ekspansi. Ia memuat kutukan keras bagi yang memberontak, ini adalah bahasa hukum sebuah negara, bukan sekadar rajah magis. Bangka, penghasil timah, dikontrol Sriwijaya karena timah adalah komoditas dagang kelas satu di dunia kuno.
Prasasti Ligor (abad ke-8 M) ditemukan di Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan kini. Ini adalah bukti geopolitik paling keras: pengaruh Sriwijaya melampaui batas Nusantara, mencapai Semenanjung Malaya. Sebuah kerajaan ‘penerima peradaban’ tidak bisa menempatkan prasastinya di negara orang lain.
B. Yijing: Kesaksian Mata dari Abad ke-7
Pada tahun 671–695 M, biksu peziarah Buddha asal Tiongkok bernama Yijing (I-Tsing) singgah di Sriwijaya dalam perjalanannya ke India. Ini bukan kunjungan diplomatik biasa, ini adalah penghargaan akademik tertinggi. Yijing secara eksplisit menyarankan para biksu Tiongkok untuk belajar di Sriwijaya dulu sebelum melanjutkan ke Nalanda, universitas Buddha paling bergengsi di India.
Renungkan artinya: seorang sarjana Tiongkok menyarankan berguru di Nusantara sebelum berguru di India. Siapa yang menjadi murid dan siapa yang menjadi guru dalam cerita ini?
Sriwijaya saat itu adalah pusat pembelajaran Buddhisme Mahayana di Asia Tenggara, bukan cabang Nalanda, bukan kloningan India, melainkan pusat ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan komunitas monastik besar. (Yijing, 1996, terj. Takakusu)
“Singgahlah dulu di Sriwijaya, pelajari bahasa Sansekerta, sebelum melanjutkan ke Nalanda.” — Yijing, biksu peziarah Tiongkok, abad ke-7 M
C. Dunia Arab Memanggil Mereka Zabag
Geograf dan sejarawan Arab-Persia abad ke-9 hingga ke-10 M mengenal Sriwijaya dengan nama Zabag atau Zābaj. Al-Mas’udi menggambarkannya sebagai kerajaan maritim dengan armada laut yang sangat kuat dan kekayaan yang luar biasa. Sumber Arab tidak punya kepentingan memuji kerajaan yang tidak mereka kagumi. Sriwijaya masuk radar geopolitik dunia Islam karena mereka adalah pemain nyata dalam perdagangan Samudra Hindia, bukan figuran, melainkan penentu harga.
III. SRIWIJAYA SEBAGAI SISTEM, BUKAN SEKADAR KERAJAAN
Model Kekuasaan yang Jauh Melampaui Zamannya
Di sinilah letak kejeniusan Sriwijaya yang selama ini luput dari narasi populer: mereka tidak membangun imperium dengan cara klasik, menaklukkan, menduduki, memungut upeti dari tanah yang dikuasai. Sriwijaya membangun sistem.
Sistem itu bertumpu pada tiga pilar:
TITIK BALIK: Model Kekuasaan Maritim Sriwijaya
① PENGUASAAN SELAT
Selat Malaka adalah “leher botol” perdagangan global. Siapa menguasainya, menguasai arus barang dari Timur Tengah, India, China, dan seluruh Nusantara. Sriwijaya menempatkan armadanya di titik ini selama berabad-abad.
② JARINGAN PELABUHAN
Kekuasaan Sriwijaya bukan satu titik di peta, melainkan jaringan simpul dagang: Palembang sebagai pusat, dengan noda-noda di Bangka, Semenanjung Malaya, bahkan pantai timur Sumatra hingga sebagian Jawa.
③ DIPLOMASI LINTAS SAMUDRA
Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Dinasti Tang dan Song di China, dengan dunia Arab, dan dengan kerajaan-kerajaan India. Ini bukan hubungan “murid-guru”, melainkan hubungan antarnegara setara.
Sumber: Wolters (1970), Hall (2011), Manguin (2002)
Model kekuasaan ini sangat modern dalam pengertian geopolitik kontemporer. Sriwijaya pada dasarnya adalah negara dengan kekuatan laut (sea power), sebuah konsep yang baru dirumuskan oleh Alfred Thayer Mahan pada akhir abad ke-19 dalam teori kekuatan maritim. Nenek moyang kita mempraktikkannya lebih dari seribu tahun sebelumnya.
Bandingkan: Venice yang sering disebut sebagai thalassocracy besar Mediterania mencapai puncaknya pada abad ke-13 hingga ke-15. Sriwijaya sudah menjalankan model serupa sejak abad ke-7. Mana yang lebih tua? Mana yang lebih awal?
IV. MELAWAN NARASI ‘INDIANISASI’
Kritik terhadap Historiografi Kolonial
Konsep “Indianisasi” dipopulerkan oleh George Coedès, sarjana Prancis pada awal abad ke-20. Idenya sederhana: peradaban Asia Tenggara adalah hasil penyebaran budaya India ke wilayah “barbar”. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Angkor, Majapahit adalah produk “Indianisasi” yang menerima agama, aksara, dan konsep kerajaan dari India.
Coedès berjasa besar dalam mengidentifikasi Sriwijaya lewat kajian prasasti, itu tidak boleh diabaikan. Tapi narasi Indianisasinya adalah produk cara pandang kolonial yang menempatkan “pusat” (India, Eropa) sebagai sumber peradaban dan “pinggiran” (Asia Tenggara, Nusantara) sebagai penerima pasif.
DEBAT ILMIAH
Kritik terhadap teori Indianisasi telah berkembang sejak dekade 1970-an:
• O.W. Wolters (1982) mengajukan konsep localisation, bahwa masyarakat Asia Tenggara tidak sekadar menyerap budaya India, melainkan aktif memilih, mengadaptasi, dan mentransformasi elemen-elemen asing sesuai kebutuhan dan konteks lokal mereka.
• Kenneth Hall (2011) menekankan bahwa jaringan perdagangan Asia Tenggara memiliki dinamika internal sendiri yang tidak semata-mata digerakkan oleh stimulus India atau China.
• Pierre-Yves Manguin (2002) melalui pendekatan arkeologi maritim menunjukkan bahwa tradisi perkapalan Asia Tenggara termasuk kemungkinan armada Sriwijaya, memiliki karakteristik teknologi lokal yang khas.
Kesimpulan: Sriwijaya MENGGUNAKAN aksara India dan konsep Buddha, tapi BUKAN produk India. Bedakan antara mengadopsi alat dan menjadi tiruan.
Analogi yang lebih jujur: ketika Jepang mengadopsi aksara China, apakah Jepang menjadi “penerima peradaban China”? Ketika dunia Islam menggunakan angka Arab-Hindu dan filsafat Yunani, apakah peradaban Islam kehilangan orisinalitasnya? Tentu tidak. Adopsi adalah tanda kecerdasan bukan bukti inferioritas.
Sriwijaya menggunakan aksara Pallawa dan Melayu Kuno sebagai alat komunikasi, agama Buddha sebagai legitimasi kekuasaan sekaligus jaringan diplomasi pan-Asia, dan konsep mandala sebagai model geopolitik. Semua ini diadaptasi, dilokalkan, dan dioperasikan dalam konteks maritim Nusantara yang khas. Yang lahir bukan “India kecil di Sumatra”, melainkan sesuatu yang sama sekali baru: thalassocracy Asia Tenggara.
V. MISTERI YANG HARUS DIJAWAB JUJUR
Mengapa Tidak Ada Candi Batu? Dan Mengapa Itu Bukan Masalah
Di sinilah para kritikus biasanya menyerang: “Kalau Sriwijaya begitu besar, di mana candi-candinya? Di mana istananya? Mengapa tidak ada Borobudur versi Palembang?”
Pertanyaan ini sah. Tapi jawabannya justru mengungkap sesuatu yang lebih menarik tentang identitas Sriwijaya.
BATAS KLAIM : Yang Belum Terbukti Bukan Berarti Tidak Ada
FAKTA: Hingga kini, tidak ditemukan struktur arsitektur monumental batu di Palembang yang dapat diatribusikan ke Sriwijaya.
PENJELASAN ILMIAH (bukan pembelaan):
① Arsitektur Sriwijaya kemungkinan besar dari kayu, sesuai tradisi Melayu dan kondisi ekologis rawa Palembang. Kayu tidak bertahan ribuan tahun di iklim tropis basah.
② Sungai Musi mengandung ribuan artefak, arca Buddha, keramik Tang-Song, perhiasan, yang ditemukan secara tidak sengaja oleh nelayan dan masyarakat. Ini mengindikasikan intensitas aktivitas, tapi belum diekskavasi secara sistematis.
③ Kota Palembang modern menimpa lapisan arkeologi kuno, penelitian arkeologi urban sangat terbatas.
④ Penelitian arkeologi bawah air di Sungai Musi hampir tidak ada. Ini bukan karena tidak ada yang dicari, tapi karena tidak ada yang mencari dengan serius.
KESIMPULAN: Absennya monumen batu bukan bukti Sriwijaya kecil, ini adalah refleksi pilihan ekologis dan arsitektur yang berbeda dari kerajaan agraris Jawa atau Kamboja. Sumber: Manguin (2002), Munoz (2006)
Justru inilah yang membuat Sriwijaya unik: kekuasaannya tidak perlu diumumkan lewat batu raksasa. Kekuasaan thalassocracy diumumkan lewat armada di laut, agen diplomatik di istana asing, dan sistem bea cukai yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang ingin berdagang antara dua samudra.
Angkor membangun Angkor Wat untuk mengumumkan kekuasaannya kepada langit. Sriwijaya mengumumkan kekuasaannya kepada setiap kapal dagang yang melintas di Selat Malaka. Keduanya adalah legitimasi, dengan medium yang berbeda.
VI. IMPLIKASI: MENGAPA INI PENTING HARI INI
Warisan yang Dicuri oleh Narasi yang Salah
Ini bukan debat akademik yang hanya relevan bagi sejarawan. Ini soal siapa kita dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri.
Jika kita menerima narasi bahwa Nusantara adalah “penerima peradaban”, maka secara tidak sadar kita menerima bahwa kapasitas kita adalah meniru dan mengadopsi, bukan menciptakan dan memimpin. Narasi itu meresap ke cara kita memandang potensi bangsa ini di masa kini: selalu mencari model dari luar, selalu merasa perlu berguru kepada yang “lebih maju”, selalu meragukan kapasitas lokal.
Padahal sejarah Sriwijaya mengajarkan hal sebaliknya: leluhur kita pernah membangun sistem geopolitik dan perdagangan yang membuat kerajaan-kerajaan besar dunia, Tang China, kerajaan-kerajaan India, khalifah Arab, duduk di meja perundingan dengan posisi setara. Mereka tidak mengemis pengakuan. Mereka yang menentukan aturan main.
Sriwijaya tidak belajar dari dunia. Dunia belajar melewati Sriwijaya, secara harfiah, lewat selat yang mereka kendalikan.
Ada satu masalah besar yang juga harus kita hadapi secara jujur: warisan arkeologis Sriwijaya sedang dalam bahaya. Artefak-artefak dari Sungai Musi, arca Buddha perunggu, keramik kuno, perhiasan, banyak yang hilang ke pasar gelap, ke kolektor domestik maupun internasional, tanpa dokumentasi ilmiah. Setiap artefak yang keluar tanpa konteks stratigrafi adalah halaman sejarah yang robek dan tidak bisa dikembalikan. Dan kontroversi pemindahan koleksi museum Palembang ke lembaga di Jawa menambah luka lain: warisan Sriwijaya terancam didefinisikan oleh pihak-pihak yang bukan pewaris kulturalnya.
PENUTUP: BANGKIT DARI AMNESIA HISTORIOGRAFIS
Sriwijaya bukan mitos. Ia nyata, terverifikasi oleh prasasti-prasastinya sendiri, oleh catatan peziarah Buddha dari Tiongkok, oleh geograf Arab, oleh kronik dinasti Song. Ia adalah thalassocracy pertama dan terbesar Asia Tenggara, sebuah model kekuasaan maritim yang jauh mendahului teori modern tentang sea power.
Yang harus kita lakukan adalah berhenti membacanya dengan kacamata yang dipinjam dari historiografi kolonial Eropa, dan mulai membacanya dari dalam, dari tradisi Melayu, dari ekologi rawa Palembang, dari logika perdagangan Selat Malaka, dari kepentingan geopolitik kerajaan maritim yang menavigasi antara tiga peradaban besar dunia kuno.
Sriwijaya bukan murid India. Sriwijaya bukan cabang China. Sriwijaya bukan proyek Arab. Sriwijaya adalah Sriwijaya, dan sudah waktunya kita mengakui itu tanpa minta izin kepada siapapun.
Embas
Kotagede, Yogyakarta, 01062026
DAFTAR PUSTAKA
- Coedès, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press.
- de Casparis, J.G. (1956). Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D. Bandung: Masa Baru.
- Hall, K.R. (2011). A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100–1500. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Manguin, P.-Y. (2002). The Archaeology of Early Maritime Polities of Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies, 33(2), 282–313.
- Munoz, P.M. (2006). Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet.
- Wolters, O.W. (1970). The Fall of Śrīvijaya in Malay History. Ithaca: Cornell University Press.
- Wolters, O.W. (1982). History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. Singapore: ISEAS.
- Yijing. (1996). A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (terj. J. Takakusu). New Delhi: Munshiram Manoharlal.
Sumber Artikel: Facebook Mohammad Basyir
