Catatan VOC yang Belum Terverifikasi tentang 6.000 Ulama yang Dibunuh Amangkurat I
Abstrak
Pada 1647 atau 1648, menurut catatan VOC, terjadi salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah Jawa: sekitar 5.000–6.000 ulama dan keluarga mereka dibantai di alun-alun Plered atas perintah Sultan Amangkurat I dari Mataram. Peristiwa ini tercatat dalam laporan Rijcklof van Goens, utusan VOC yang mengklaim menyaksikan langsung kejadian tersebut. Namun terdapat persoalan mendasar: tidak satu pun sumber lokal Jawa, baik babad, prasasti, maupun tradisi lisan, mencatat peristiwa ini. Seluruh narasi tentang Pembantaian Plered bersumber dari catatan Belanda, terutama karya H.J. de Graaf (1961) yang mengolah arsip VOC. Hingga kini, tidak ada penelitian arkeologi, tidak ada penggalian kuburan massal, dan tidak ada verifikasi independen atas klaim pembantaian 6.000 orang tersebut. Artikel ini memaparkan narasi berdasarkan sumber yang tersedia sekaligus mengajukan pertanyaan kritis: apakah peristiwa ini benar-benar terjadi? Jika benar, mengapa sumber Jawa membisu total? Jika tidak, mengapa VOC membangun narasi sedemikian ekstrem? Lebih jauh, mengapa sejarawan Indonesia hampir tidak pernah meninjau ulang klaim yang sangat serius ini?
Kata kunci: Amangkurat I, Plered, pembantaian ulama, VOC, Rijcklof van Goens, sumber Belanda, ketiadaan sumber lokal
I. Pendahuluan: Peristiwa yang Hanya Ada dalam Catatan Belanda
Narasi Rijcklof van Goens (1648)
Pada tahun 1648, seorang utusan VOC bernama Rijcklof van Goens tiba di kraton Plered, ibu kota Kesultanan Mataram yang baru, untuk bernegosiasi kontrak dagang dengan Sultan Amangkurat I. Apa yang ia saksikan atau klaim ia saksikan, digambarkan begitu mengerikan sehingga mendorongnya menulis laporan panjang kepada pemerintah VOC di Batavia.
Menurut van Goens, dua hari setelah kematian Raden Mas Alit, yang diduga diracun oleh saudaranya sendiri, Amangkurat I, sultan memerintahkan pengumpulan seluruh ulama dan keluarga mereka di alun-alun Plered dengan dalih mengadakan upacara doa bersama bagi sang pangeran (de Graaf, 1961).
Ketika ribuan ulama, kiai, santri, serta anggota keluarga mereka berkumpul, jumlahnya menurut van Goens mencapai 5.000–6.000 orang. Pasukan sultan kemudian mengepung alun-alun dan, dalam waktu kurang dari tiga puluh menit, melakukan pembantaian massal menggunakan keris, tombak, dan pedang. Tidak ada yang dilaporkan selamat. Mayat-mayat ditumpuk dan dibakar, sementara darah disebut mengalir di alun-alun selama berhari-hari (de Graaf, 1961; Ricklefs, 2001).
Van Goens menggambarkan peristiwa ini dengan detail yang sangat grafis: para ulama yang mencoba melarikan diri, tangisan anak-anak, serta sikap Sultan Amangkurat I yang dikatakan menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tanpa ekspresi. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai salah satu tindakan paling kejam yang pernah ia saksikan sepanjang hidupnya (van Goens dalam de Graaf, 1961).
Mengapa Amangkurat I Melakukannya?
Menurut interpretasi H.J. de Graaf, pembantaian tersebut didorong oleh paranoia politik dan upaya konsolidasi kekuasaan absolut.
Pertama, para ulama dipandang sebagai ancaman politik. Mereka memiliki pengaruh sosial yang luas dan berpotensi memobilisasi perlawanan terhadap kekuasaan raja. Amangkurat I, yang dikenal bersikap sinkretis dan lebih dekat pada tradisi Hindu-Jawa dibandingkan Islam ortodoks, diduga merasa terancam oleh otoritas religius ulama (de Graaf, 1961).
Kedua, kematian Raden Mas Alit, saudara Amangkurat I memperparah ketegangan internal istana. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan kalangan ulama dan simpati di kalangan rakyat, sehingga wafatnya yang mencurigakan oleh sebagian sumber dipandang berpotensi memicu perlawanan terhadap kekuasaan raja.
Ketiga, tindakan tersebut dipahami sebagai strategi konsolidasi kekuasaan absolut. Dengan menyingkirkan ulama sebagai kekuatan sosial independen, Amangkurat I diduga berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi lembaga atau kelompok yang dapat menantang otoritasnya. Setelah peristiwa itu, menurut interpretasi ini, seluruh struktur sosial Mataram berada di bawah kendali penuh sultan (Moertono, 1968).
Masalah Mendasar: Ketergantungan pada Satu Sumber
Persoalan paling serius dalam narasi Pembantaian Plered adalah ketergantungannya pada satu jenis sumber. Seluruh informasi tentang peristiwa ini bersumber dari catatan VOC, khususnya laporan Rijcklof van Goens yang kemudian diolah oleh de Graaf pada 1961.
Tidak ditemukan:
prasasti Jawa sezaman yang menyebut pembantaian,
babad atau kronik Jawa yang merekam peristiwa tersebut,
tradisi lisan di Plered atau wilayah sekitarnya tentang kuburan massal ribuan ulama,
bukti arkeologis berupa penggalian atau temuan kuburan massal,
maupun sumber-sumber Muslim kontemporer dari dunia Arab, Persia, atau Melayu yang mengonfirmasi peristiwa ini.
Semua sumber lokal Jawa tentang masa pemerintahan Amangkurat I, termasuk Babad Tanah Jawi yang relatif rinci dalam mencatat konflik dan kekerasan politik, membisu total mengenai pembantaian ini (Ricklefs, 2001).
Pertanyaan-Pertanyaan Kritis
Sebelum narasi Pembantaian Plered diterima sebagai fakta sejarah, sejumlah pertanyaan mendasar perlu diajukan:
- Apakah Rijcklof van Goens benar-benar menyaksikan langsung peristiwa tersebut, ataukah ia hanya merekam informasi dari pihak lain?
- Apakah VOC memiliki kepentingan politik atau ekonomi untuk membangun citra negatif tentang Amangkurat I?
- Bagaimana mungkin pembantaian terhadap 6.000 orang tidak meninggalkan jejak dalam memori kolektif masyarakat Jawa?
- Mengapa Babad Tanah Jawi, yang mencatat berbagai skandal dan kekerasan raja-raja Mataram, sama sekali tidak menyebut peristiwa ini?
- Di manakah kuburan massal para korban, dan mengapa hingga kini tidak pernah ditemukan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar untuk menelusuri kembali peristiwa Pembantaian Plered secara lebih kritis dan metodologis.
II. Konteks Politik: Amangkurat I dan Krisis Legitimasi
Amangkurat I sebagai Penguasa Kontroversial
Amangkurat I (berkuasa 1646–1677) merupakan salah satu sultan paling kontroversial dalam sejarah Kesultanan Mataram. Ia naik takhta pada 1646, menggantikan ayahnya, Sultan Agung, raja terbesar Mataram yang berhasil menguasai hampir seluruh Jawa dan hampir mengusir VOC dari Batavia.
Namun, Amangkurat I mewarisi sebuah imperium yang luas tetapi rapuh. Berbeda dengan Sultan Agung yang karismatik dan memiliki legitimasi kuat di mata elite dan rakyat, Amangkurat I digambarkan dalam sumber-sumber VOC sebagai penguasa yang problematik. Ia disebut memiliki kecenderungan paranoia dan kekerasan ekstrem, termasuk membunuh siapa pun yang dicurigai mengancam kekuasaannya, bahkan anggota keluarganya sendiri (de Graaf, 1961).
Dalam bidang religius, Amangkurat I juga dipotret sebagai sosok yang sinkretis. Ia tidak menampilkan diri sebagai penguasa Islam ortodoks, melainkan lebih condong pada tradisi mistik Jawa (kejawen) yang memadukan unsur Islam, Hindu, dan kepercayaan lokal (Moertono, 1968). Sikap ini memperlemah legitimasi religiusnya di mata kelompok ulama.
Secara politik-ekonomi, Amangkurat I mengambil arah yang sangat berbeda dari ayahnya. Jika Sultan Agung dikenal sebagai musuh utama VOC, Amangkurat I justru menjalin aliansi dengan VOC untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketergantungan ini semakin merusak citranya di mata bangsawan, ulama, dan rakyat yang memandang VOC sebagai kekuatan asing yang eksploitatif (Ricklefs, 2001).
Ulama sebagai Kekuatan Sosial dan Politik
Pada pertengahan abad ke-17, ulama merupakan salah satu kekuatan sosial paling berpengaruh di Jawa. Peran mereka tidak terbatas pada aktivitas keagamaan, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan politik yang signifikan. Ulama memimpin pesantren dan masjid, memiliki jaringan luas di pedesaan yang sering kali berada di luar jangkauan birokrasi kraton, serta mampu memobilisasi massa dalam skala besar.
Dalam berbagai konteks di Jawa dan Asia Tenggara, ulama terbukti dapat menjadi aktor penting dalam pemberontakan dan pergantian kekuasaan. Mereka juga berperan sebagai sumber legitimasi religius yang relatif independen dari otoritas sultan. Bagi seorang penguasa yang legitimasi religiusnya lemah, keberadaan ulama dapat berubah menjadi ancaman langsung.
Dalam pandangan seorang sultan yang sinkretis dan cenderung paranoid seperti Amangkurat I, ulama berpotensi mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa yang “tidak islami” dan menggalang perlawanan rakyat. Preseden semacam ini dikenal dalam sejarah kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Tenggara, seperti di Aceh, Banten, dan Demak, di mana ulama pernah berperan dalam menjatuhkan penguasa yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam (Ricklefs, 2001).
Kematian Raden Mas Alit sebagai Pemicu Krisis
Menurut catatan VOC, Raden Mas Alit, putra mahkota Amangkurat I, digambarkan sebagai sosok yang populer dan memiliki kedekatan dengan kalangan ulama. Ia disebut lebih religius dan lebih disukai rakyat dibandingkan ayahnya yang otoriter.
Pada tahun 1647, Raden Mas Alit meninggal secara mendadak dalam usia muda. Berbagai rumor yang dicatat dalam sumber Belanda menyebutkan bahwa ia diracun atas perintah ayahnya sendiri. Motif yang dikemukakan adalah ketakutan Amangkurat I bahwa putranya akan merebut takhta dengan dukungan ulama (de Graaf, 1961).
Kematian ini disebut memicu kemarahan dan ketegangan di kalangan ulama dan masyarakat. Dalam laporan van Goens, situasi politik setelah kematian Raden Mas Alit digambarkan sangat genting, dengan indikasi bahwa pemberontakan dapat meletus sewaktu-waktu. Dalam konteks inilah, menurut sumber VOC, Amangkurat I mengambil langkah yang disebut sebagai preemptive strike: melakukan pembantaian massal terhadap ulama sebelum mereka sempat mengorganisasi perlawanan terbuka.
III. Peristiwa Pembantaian: Versi VOC
Pengumpulan Ulama Melalui Tipu Muslihat
Menurut laporan Rijcklof van Goens, beberapa hari setelah kematian Raden Mas Alit, Sultan Amangkurat I mengeluarkan perintah ke seluruh wilayah Mataram agar semua ulama, kiai, dan santri datang ke Plered untuk menghadiri upacara doa bersama (tahlilan) bagi almarhum putra mahkota (de Graaf, 1961).
Perintah ini bersifat imperatif dan tidak menyediakan ruang penolakan. Ketidakhadiran dapat ditafsirkan sebagai tindakan tidak hormat terhadap keluarga kerajaan, bahkan sebagai bentuk pembangkangan politik. Dalam konteks kekuasaan absolut Mataram, perintah semacam ini pada dasarnya wajib dipatuhi.
Van Goens mencatat bahwa ulama datang dari berbagai wilayah pesisir dan pedalaman Jawa, termasuk Demak, Gresik, Kudus, Cirebon, dan Banten. Mereka tidak datang sendiri, melainkan bersama keluarga, istri, anak, dan santri. Jumlah total yang hadir, menurut klaim van Goens, mencapai sekitar 5.000–6.000 orang yang kemudian berkumpul di alun-alun Plered (de Graaf, 1961).
Eksekusi Massal di Alun-Alun Plered
Pada hari yang telah ditentukan, para ulama dan keluarga mereka duduk berjajar di alun-alun Plered untuk mengikuti doa bersama. Menurut laporan van Goens, situasi awal tampak seperti ritual keagamaan biasa, tanpa tanda-tanda kekerasan.
Namun, secara tiba-tiba, pasukan sultan yang berjumlah besar muncul dan mengepung alun-alun dari segala arah. Para prajurit tersebut bersenjata keris, tombak, dan pedang. Van Goens menuliskan bahwa setelah sebuah isyarat diberikan, pasukan segera menyerang kerumunan tanpa peringatan.
Dalam deskripsinya yang sangat grafis, van Goens menyatakan bahwa para ulama, santri, dan anggota keluarga mereka dibantai tanpa pandang bulu. Mereka yang berusaha melarikan diri ditombak dari belakang, sementara anak-anak dan perempuan dibunuh bersama orang dewasa. Darah, menurutnya, mengalir di alun-alun, dan seluruh peristiwa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari setengah jam, tanpa seorang pun yang selamat (van Goens dalam de Graaf, 1961).
Van Goens juga mengklaim bahwa ia menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan, dari area tempat tinggalnya di kompleks kraton. Ia menulis bahwa Sultan Amangkurat I mengamati pembantaian dari balkon istana tanpa menunjukkan ekspresi emosional, sebuah gambaran yang ia ibaratkan seperti seseorang menonton pertunjukan wayang (de Graaf, 1961).
Pembakaran Mayat dan Upaya Penghapusan Jejak
Setelah eksekusi massal selesai, van Goens melaporkan bahwa mayat-mayat korban ditumpuk di tepi alun-alun dan kemudian dibakar. Abu serta sisa-sisa tulang disebutkan dibuang ke Sungai Opak yang mengalir tidak jauh dari Plered. Alun-alun dibersihkan secara menyeluruh, dan dalam waktu singkat tidak tampak lagi tanda-tanda terjadinya kekerasan besar.
Lebih jauh, van Goens menyatakan bahwa Sultan Amangkurat I memerintahkan kebisuan total. Siapa pun yang membicarakan peristiwa tersebut atau mencoba menyebarkan cerita tentang pembantaian akan dihukum mati. Larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada catatan atau ingatan publik yang bertahan mengenai kejadian tersebut.
H.J. de Graaf menggunakan laporan ini untuk menjelaskan mengapa sumber-sumber lokal Jawa tidak mencatat peristiwa tersebut. Menurutnya, pembantaian Plered disertai dengan penghapusan memori secara sistematis melalui teror negara, sehingga peristiwa sebesar apa pun dapat lenyap dari catatan tertulis maupun tradisi lisan (de Graaf, 1961).
IV. Masalah Metodologis: Alasan untuk Bersikap Skeptis
Sumber Tunggal dan Risiko Epistemologis
Dalam metodologi sejarah, terdapat prinsip dasar yang tidak bisa ditawar: verifikasi silang (cross-verification). Sebuah peristiwa dianggap dapat diterima secara akademik apabila didukung oleh minimal dua sumber independen yang saling mengonfirmasi.
Pembantaian Plered tidak memenuhi kriteria ini. Seluruh narasi mengenai peristiwa tersebut bersumber dari catatan VOC, khususnya laporan Rijcklof van Goens, yang kemudian disistematisasi oleh H.J. de Graaf. Tidak terdapat konfirmasi dari:
Sumber Jawa (babad, prasasti, kronik kraton)
Sumber Muslim kontemporer (Arab, Persia, atau Melayu)
Sumber Eropa non-VOC (Portugis atau Inggris yang juga hadir di Asia Tenggara)
Bukti arkeologis (kuburan massal, lapisan abu, atau sisa pembakaran)
Sejarawan M.C. Ricklefs secara eksplisit menyoroti persoalan ini. Ia menulis bahwa ketiadaan sumber Jawa merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, meskipun mungkin Amangkurat I berhasil menekan ingatan kolektif, kemungkinan lain yang sama validnya adalah bahwa laporan VOC telah dilebih-lebihkan atau bahkan direkayasa (Ricklefs, 2001).
Dengan demikian, secara metodologis, klaim pembantaian massal ini belum dapat dianggap sebagai fakta historis yang mapan.
Motivasi VOC: Netral atau Beragenda?
VOC bukanlah pengamat netral. Pada dekade 1640-an, perusahaan dagang ini memiliki kepentingan strategis yang jelas terhadap Kesultanan Mataram. Tujuan-tujuan utama VOC pada periode ini meliputi:
- Mengamankan monopoli perdagangan, terutama beras dan komoditas strategis Jawa
- Melemahkan Mataram agar tidak kembali menjadi kekuatan militer seperti pada masa Sultan Agung
- Menciptakan ketergantungan politik dan ekonomi sultan terhadap VOC
Dalam konteks ini, pelaporan mengenai kekejaman Amangkurat I, termasuk pembantaian massal ulama, sangat menguntungkan VOC. Narasi tersebut dapat:
Mendiskreditkan Amangkurat I di mata dunia Islam, dengan menampilkan dirinya sebagai penguasa yang membunuh ulama
Menyediakan justifikasi moral bagi intervensi VOC di kemudian hari
Digunakan sebagai alat tekanan dalam negosiasi politik dan dagang
Hal ini tidak otomatis berarti bahwa van Goens berbohong. Namun, penting ditekankan bahwa ia adalah agen VOC dengan kepentingan institusional, bukan saksi independen. Oleh karena itu, laporannya harus dibaca secara kritis, bukan diterima apa adanya.
Angka 6.000 Korban: Realitas atau Hiperbola?
Klaim bahwa 5.000–6.000 ulama dan keluarga mereka dibunuh dalam satu peristiwa menimbulkan persoalan demografis serius. Pada abad ke-17, total populasi ulama dan santri di Jawa kemungkinan hanya berjumlah puluhan ribu. Pembunuhan 6.000 orang dalam satu hari akan berarti pemusnahan hampir seluruh elite keagamaan Islam Jawa.
Jika peristiwa sebesar itu benar-benar terjadi, konsekuensinya seharusnya sangat jelas, antara lain:
Kolaps sistem pendidikan Islam akibat hilangnya guru dan ulama
Pemberontakan massal dari komunitas santri dan keluarga korban
Reaksi keras dari kerajaan-kerajaan Muslim lain seperti Banten atau Aceh
Namun, tidak ada catatan mengenai dampak-dampak tersebut. Mataram terus berfungsi secara relatif normal setelah 1647. Tidak tercatat pemberontakan besar yang secara eksplisit dikaitkan dengan pembantaian ulama, maupun intervensi dari kekuatan Muslim eksternal.
Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa angka 6.000 adalah hiperbola naratif. Mungkin terjadi pembunuhan terhadap sejumlah ulama, puluhan atau ratusan, yang kemudian dibesar-besarkan dalam laporan VOC.
Keheningan Babad Jawa
Ketiadaan catatan dalam Babad Tanah Jawi merupakan teka-teki terbesar. Babad ini dikenal mencatat secara rinci berbagai kekejaman dan skandal para raja Mataram, termasuk pembunuhan internal keluarga kerajaan dan kekerasan militer berskala besar.
Namun, tidak ada satu pun penyebutan mengenai pembantaian ribuan ulama di Plered (Ricklefs, 2001).
Terdapat tiga kemungkinan penjelasan:
- Penghapusan memori total melalui teror negara
- Peristiwa tidak terjadi seperti yang diklaim, atau tidak berskala besar
- Sensor elite kraton, yang menolak merekam tindakan genosidal sultan
Tanpa penelitian lanjutan, ketiga kemungkinan ini tetap terbuka.
V. Ketiadaan Penelitian Modern: Sebuah Kekosongan Serius
Ketiadaan Bukti Arkeologis
Hingga saat ini, tidak pernah dilakukan penggalian arkeologis sistematis di Plered untuk mencari bukti fisik pembantaian. Jika ribuan orang benar-benar dibunuh dan dibakar, seharusnya terdapat:
Sisa-sisa tulang dalam jumlah besar
Lapisan abu tebal dalam stratigrafi tanah
Artefak pribadi korban
Jejak senjata atau alat pembantaian
Tidak satu pun dari bukti tersebut pernah dicari secara serius. Tanpa data arkeologis, klaim VOC tidak dapat diverifikasi maupun dibantah secara empiris.
Minimnya Kajian Sejarah Indonesia Kontemporer
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan penelitian sejarah modern oleh sejarawan Indonesia mengenai peristiwa ini. Hingga kini, hampir semua rujukan masih bergantung pada karya H.J. de Graaf (1961), tanpa telaah ulang kritis.
Tidak ada:
Penelitian ulang arsip VOC dengan metodologi baru
Upaya penelusuran sumber non-Belanda
Analisis mendalam terhadap babad dan tradisi lisan
Studi etnografi di wilayah Plered
Kajian komparatif dengan pembantaian massal lain
Situasi ini menciptakan kekosongan akademik yang serius.
Mengapa Keheningan Ini Terjadi?
Beberapa faktor mungkin berperan:
Sensitivitas politik dan religius
Ketergantungan pada otoritas historiografi kolonial
Keterbatasan akses arsip
Kecenderungan memilih topik penelitian yang “aman”
Apa pun alasannya, keheningan ini merugikan pemahaman sejarah. Tanpa penelitian independen, kita terus terjebak antara menerima narasi kolonial atau menolaknya tanpa dasar empiris yang kuat.
VI. Kemungkinan-Kemungkinan: Apa yang Benar-Benar Terjadi?
Tanpa dukungan penelitian modern yang memadai, kebenaran peristiwa pembantaian ulama pada masa Amangkurat I tidak dapat dipastikan secara definitif. Namun demikian, berdasarkan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang ada, khususnya laporan VOC, beberapa skenario berikut dapat diajukan sebagai kemungkinan historis.
Skenario 1: Pembantaian Terjadi Seperti yang Diklaim Sumber VOC
Tingkat kemungkinan: ±30%
Argumen pendukung Van Goens mengklaim sebagai saksi mata dan menyajikan laporan dengan detail yang sangat spesifik, termasuk kronologi, lokasi, serta cara eksekusi. Selain itu, sejumlah sumber lain menggambarkan Amangkurat I sebagai penguasa yang keras, paranoid, dan tidak segan menggunakan kekerasan ekstrem terhadap pihak yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaannya. Dalam konteks ini, penghapusan memori melalui teror sistematis dapat menjelaskan ketiadaan sumber lokal Jawa yang mencatat peristiwa tersebut.
Argumen penyanggah Namun demikian, hingga kini tidak ditemukan bukti fisik berupa kuburan massal, lapisan abu, atau artefak yang dapat dikaitkan dengan pembantaian berskala ribuan korban. Selain itu, sebuah genosida dalam skala 5.000–6.000 orang seharusnya menimbulkan dampak sosial, demografis, dan politik yang lebih jelas dalam sumber-sumber sezaman. Ketergantungan pada satu sumber utama menjadikan klaim ini sangat problematis secara metodologis.
Skenario 2: Terjadi Pembunuhan, Tetapi Tidak dalam Skala yang Diklaim VOC
Tingkat kemungkinan: ±50%
Dalam skenario ini, sangat mungkin terjadi pembunuhan terhadap sejumlah ulama atau tokoh agama yang dianggap membahayakan posisi sultan, tetapi jumlah korban jauh lebih kecil daripada yang dilaporkan oleh VOC. Angka korban kemungkinan dibesar-besarkan untuk kepentingan propaganda kolonial, terutama guna membangun citra Amangkurat I sebagai penguasa kejam dan tidak stabil.
Skenario ini relatif mampu menjelaskan mengapa peristiwa tersebut muncul dalam arsip VOC, tetapi tidak meninggalkan konsekuensi sosial yang sangat masif dalam tradisi lokal maupun sumber Jawa. Ia juga selaras dengan pola umum laporan kolonial yang kerap melakukan dramatisasi untuk kepentingan politik dan diplomatik.
Skenario 3: Pembantaian Tidak Pernah Terjadi dan Merupakan Propaganda VOC
Tingkat kemungkinan: ±20%
VOC memiliki kepentingan strategis untuk mendiskreditkan Amangkurat I, terutama dalam upaya memperkuat posisi tawar mereka di Jawa. Ketiadaan total sumber lokal, baik babad, hikayat, maupun tradisi lisan yang eksplisit, menjadi salah satu argumen utama bagi skenario ini. Selain itu, angka korban sekitar 6.000 jiwa tampak kurang realistis jika dikaitkan dengan kondisi demografi dan logistik Jawa abad ke-17.
Namun, skenario ini juga menghadapi keberatan serius. Sulit membayangkan seorang pejabat tinggi VOC seperti van Goens sepenuhnya memalsukan peristiwa sebesar ini tanpa risiko besar terhadap kredibilitas dan kariernya. Detail-detail naratif tertentu dalam laporannya juga tampak terlalu spesifik untuk dianggap sepenuhnya fiktif.
Apa yang Diperlukan untuk Mengetahui Kebenaran
Untuk mendekati kepastian historis, beberapa langkah penelitian berikut menjadi sangat krusial:
- Penggalian arkeologis di Plered, khususnya untuk mencari indikasi kuburan massal, lapisan pembakaran, atau sisa material lain.
- Penelitian arsip lanjutan, mencakup sumber VOC lain serta dokumen Portugis, Inggris, atau sumber Muslim sezaman.
- Analisis kritis terhadap babad Jawa, termasuk kemungkinan penggunaan bahasa simbolik atau referensi tersandi.
- Pendekatan etnografis, melalui penelusuran memori kolektif dan tradisi lisan masyarakat Plered dan sekitarnya.
- Studi komparatif, dengan membandingkan klaim ini dengan kasus kekerasan massal lain dalam konteks sejarah Asia Tenggara.
Sampai seluruh pendekatan tersebut dilakukan secara sistematis, sikap akademik yang paling jujur adalah mengakui keterbatasan pengetahuan kita saat ini: kita belum mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi.
VII. Warisan dan Implikasi
Amangkurat I: Monster Sejarah atau Korban Narasi?
Amangkurat I menempati posisi unik dalam historiografi Jawa sebagai salah satu penguasa yang paling sering digambarkan secara negatif. Citra tersebut terutama dibentuk oleh laporan-laporan VOC yang menekankan kekejaman, paranoia, dan tindakan represifnya, termasuk tuduhan Pembantaian Plered.
Namun demikian, pembacaan sejarah semacam ini perlu ditempatkan dalam kerangka “sejarah para pemenang” (victor’s history). VOC muncul sebagai kekuatan yang akhirnya mendominasi Jawa, sementara Mataram runtuh dan tidak lagi memiliki posisi untuk menegosiasikan atau membela narasinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, gambaran tentang Amangkurat I sangat mungkin dibentuk secara sepihak oleh pihak yang memiliki kendali atas produksi arsip dan penulisan sejarah.
Pertanyaan kuncinya tetap terbuka: apakah Amangkurat I benar-benar seorang penguasa yang membantai ribuan ulama, ataukah ia merupakan figur yang direduksi menjadi simbol kebiadaban oleh musuh-musuh politiknya? Sampai saat ini, jawaban yang pasti belum dapat diberikan, dan justru di situlah letak persoalan metodologisnya.
Implikasi terhadap Memori Kolektif Islam Jawa
Apabila Pembantaian Plered benar-benar terjadi sebagaimana diklaim sumber VOC, maka peristiwa tersebut seharusnya menjadi salah satu trauma terdalam dalam sejarah Islam Jawa. Dalam skala simbolik, ia berpotensi melampaui trauma invasi asing atau kolonialisme, karena melibatkan kekerasan massal terhadap otoritas keagamaan dari dalam struktur kekuasaan sendiri.
Namun, yang justru mencolok adalah ketiadaan peristiwa ini dalam memori kolektif masyarakat Jawa Muslim. Tidak ditemukan tradisi peringatan, monumen, ritual ziarah, maupun narasi lisan yang secara jelas merujuk pada tragedi tersebut. Ketiadaan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi, tetapi menunjukkan adanya ketidakpastian historis yang sangat mendalam.
Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “limbo sejarah”: sebuah kondisi di mana masyarakat tidak dapat mengenang, meratapi, atau memaknai suatu tragedi karena dasar faktualnya sendiri tidak pernah benar-benar kokoh.
Pelajaran Metodologis: Bahaya Ketergantungan pada Sumber Tunggal
Kasus Pembantaian Plered merupakan contoh paradigmatik tentang bahaya ketergantungan pada satu sumber dalam historiografi. Ketika sebuah peristiwa besar hanya diketahui melalui satu versi—terlebih lagi berasal dari pihak yang memiliki kepentingan politik, batas antara fakta sejarah dan konstruksi propaganda menjadi sangat kabur.
Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran metodologis penting bagi penulisan sejarah Indonesia ke depan. Sejarawan perlu secara konsisten melakukan verifikasi lintas-sumber, bersikap kritis terhadap arsip kolonial, serta memiliki keberanian akademik untuk meneliti dan, bila perlu, menggugat narasi yang telah mapan. Tanpa sikap semacam ini, historiografi berisiko terus mereproduksi “fakta” yang sesungguhnya masih berada dalam wilayah spekulasi.
Dengan demikian, Pembantaian Plered bukan hanya persoalan tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana sejarah ditulis, diwariskan, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
VIII. Kesimpulan: Misteri yang Menunggu Penelitian
Pembantaian Plered tahun 1647, apabila benar terjadi sebagaimana diklaim sumber VOC, akan merupakan salah satu episode kekerasan paling ekstrem dalam sejarah Jawa dan Islam Indonesia. Sebaliknya, apabila peristiwa tersebut tidak pernah terjadi dalam skala yang dikisahkan, maka kita berhadapan dengan salah satu konstruksi narasi paling berhasil dalam sejarah kolonial, sebuah tuduhan yang selama berabad-abad membentuk citra negatif seorang sultan tanpa pernah diverifikasi secara memadai.
Masalah utamanya sederhana namun mendasar: kita tidak mengetahui kebenarannya karena belum pernah ada penelitian komprehensif yang dilakukan.
Fakta-fakta yang tersedia saat ini menunjukkan pola yang sangat problematis. Seluruh narasi tentang Pembantaian Plered bertumpu pada satu tradisi sumber, yakni arsip VOC, terutama laporan Rijcklof van Goens yang kemudian dirangkum dan dipopulerkan kembali oleh H.J. de Graaf. Di sisi lain, sumber-sumber lokal Jawa, termasuk Babad Tanah Jawi, tidak memberikan konfirmasi apa pun. Bukti arkeologis tidak pernah dicari secara sistematis, dan penelitian sejarah modern yang independen nyaris tidak ada.
Kondisi ini menunjukkan kegagalan kolektif dalam praktik historiografi. Klaim tentang pembantaian ribuan ulama telah berulang kali direproduksi dalam buku teks, tulisan populer, dan wacana publik, tanpa melalui proses verifikasi lintas-disiplin yang seharusnya menjadi standar ilmiah.
Untuk keluar dari kebuntuan ini, beberapa langkah penelitian mendesak perlu dilakukan. Pertama, penggalian arkeologis di kawasan Plered harus dilakukan untuk mencari kemungkinan bukti fisik berupa kuburan massal, lapisan abu, atau artefak yang berkaitan dengan kekerasan massal. Kedua, riset arsip yang lebih luas perlu diarahkan tidak hanya pada sumber VOC, tetapi juga pada arsip Portugis, Inggris, dan sumber Muslim kontemporer yang mungkin terlewatkan. Ketiga, analisis kritis terhadap sumber-sumber kolonial harus dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan konteks politik dan kepentingan penulisnya. Keempat, seluruh temuan tersebut perlu dipublikasikan dalam forum akademik yang teruji melalui mekanisme peer review.
Sampai langkah-langkah tersebut dijalankan, sikap akademik yang paling jujur adalah menahan diri untuk menyebut Pembantaian Plered sebagai fakta sejarah yang mapan. Pernyataan yang paling bertanggung jawab secara ilmiah saat ini adalah sebagai berikut:
“Menurut catatan VOC yang belum terverifikasi, pada tahun 1647 terjadi pembantaian massal ulama di Plered. Klaim ini belum dikonfirmasi oleh sumber independen maupun bukti arkeologis, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.”
Kebenaran sejarah terlalu penting untuk disandarkan pada satu sumber, terlebih jika sumber tersebut berasal dari pihak yang memiliki kepentingan politik yang jelas. Plered, pada akhirnya, bukan hanya menunggu klarifikasi masa lalu, tetapi juga menunggu keberanian intelektual para peneliti masa kini.
Plered menunggu arkeolog yang berani. Sejarah menunggu peneliti yang jujur.
Yogyakarta 28012026
Daftar Pustaka
- de Graaf, H. J. (1961). De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646–1677. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Moertono, S. (1968). State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program.
- Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (3rd ed.). Stanford: Stanford University Press.
- van Goens, R. (1956). De vijf gezantschapsreizen van Rijcklof van Goens naar het hof van Mataram, 1648–1654. Edited by H. J. de Graaf. The Hague: Martinus Nijhoff.
Catatan Penulis:
Artikel ini tidak dimaksudkan untuk membela ataupun menolak satu versi sejarah secara ideologis. Tujuan utamanya adalah menyoroti ketiadaan penelitian modern yang serious terhadap salah satu klaim paling kontroversial dalam sejarah Jawa. Sebagai peneliti, tanggung jawab utama kita adalah mencari kebenaran melalui metodologi yang ketat, bukan mengulang narasi mapan tanpa kritik. Terjadi atau tidaknya Pembantaian Plered harus ditentukan melalui riset ilmiah, bukan melalui kepercayaan atau penolakan apriori. Kebenaran sejarah adalah hak generasi mendatang, dan kewajiban generasi sekarang untuk mengupayakannya.
Sumber Artikel: Facebook Mohammad Basyir
