Pegiat dan pemerhati demokrasi dibuat gelisah oleh laporan Economist Intelligent Unit terkait kemerosotan Indeks Demokrasi 2024. Skor Demokrasi Indonesia tercatat 6.44, turun dibanding 2023 yang mencapai 6.53. Peringkat Demokrasi Indonesia pun melorot dari ranking 56 pada 2023 menjadi 59 pada 2024.
Yang tak kalah meresahkan, resesi demokrasi itu telah menjadi tren global. 167 negara dalam Indeks Demokrasi 2024 membukukan rerata skor global 5.17, lebih rendah dari 2023 yang mencapai 5.23. Skor 2024 ini mencatat rekor terendah sejak Indeks Demokrasi diluncurkan pada 2006, yang waktu itu mencatat skor 5.52.
Stagnasi dan penyusutan skor demokrasi dialami seluruh kawasan, kecuali Eropa Barat. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah negara otoriter juga bertambah dari 52 menjadi 60 negara. Fenomena ini memantik pertanyaan, benarkah demokrasi tengah sekarat seperti disinyalir Levitsky dan Ziblatt?
Realitas Demokrasi
Masih mengutip laporan Indeks Demokrasi, ketidakpuasan publik ditopang tiga faktor yang berkelindan, yaitu: turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah; kegagalan politisi mewakili konstituen; dan makin banyaknya warga yang enggan terlibat proses politik. Di negara-negara barat, skeptisisme ini dimanfaatkan kelompok konservatif untuk membelot dari isu demokrasi mainstrem.
Wacana anti-imigran hingga proteksi ekonomi dijadikan retorika kampanye perbaikan hidup warga. Sikap politik ini bertentangan dengan tradisi demokrasi barat yang erat wacana multilateralisme, keterbukaan pasar hingga multikulturalisme. Uniknya, wacana konservatif itu justru direspon positif, hingga mengantar kemenangan kembali Donald Trump di Amerika Serikat (AS) serta perolehan signifikan partai populis kanan AfD di Jerman belakangan ini.
Dua situasi ditengarai mendorong penguatan gelombang konservatif tersebut. Pertama, situasi domestik negara-negara barat, khususnya AS yang mengalami pelambatan ekonomi tapi harus menyandang dana besar multilateral. Masyarakat kelas bawah yang menanggung himpitan ekonomi, tanpa sengaja mengalami dekonstruksi kesadaran dan menilai bahwa proyek demokrasi, multilateralisme tak mempengaruhi hidup mereka.
Kedua, proyek multilateral barat juga menuai irama sumbang dari komunitas internasional. Pada 2003 misalnya, AS menginvasi Irak setelah menuduh Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal. Faktanya tuduhan itu tak terbukti, tapi Irak terlanjur hancur oleh invasi. Intervensi AS juga dilakukan di Libya, Venezuela dan negara lain yang memantik persepsi bahwa AS dan sekutu kerap meminjam demokrasi untuk melanggar kedaulatan negara lain.
Sentimen negatif itulah yang mendorong penguatan konservatisme. Para pemerhati dan pegiat demokrasi pun kian gelisah lantaran Eropa dan AS yang menjadi role model demokrasi justru bergeser dari nilai-nilai demokrasi.
Khayalan Demokrasi Modern
Kabar baiknya, ternyata publik masih menaruh harapan besar pada demokrasi. World Values Survey mencatat prinsip demokrasi masih memiliki magnet kuat dalam komunitas global. Survei Pew Research 2017 juga menemukan 78% warga di 38 negara menganggap demokrasi perwakilan sebagai cara tepat menjalankan pemerintahan.
Fakta itu menyiratkan bahwa demokrasi tengah berayun di antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, demokrasi menawarkan idealitas pemerintahan yang inklusif, setara, berkeadilan. Di sisi lain praktik demokrasi membentur banalitas politik, membangunkan publik dari mimpi indah demokrasi. Laclau & Mouffe menggunakan istilah Democratic Imaginary untuk menjelaskan khayalan-khayalan demokrasi modern yang terus berkembang.
Khayalan-khayalan itu beranak pinak sejak Revolusi Prancis mengimpikan kesetaraan kaum jelata dengan minoritas bangsawan. Di negeri jajahan, khayalan itu menyalakan revolusi melawan kolonialisme. Dalam deklarasi kemerdekaan AS, demokrasi menginspirasi kesamaan hak untuk merdeka dari Britania Raya. Uniknya, kemerdekaan itu tak berlaku bagi para budak, sehingga menyulut gerakan pembebasan tak sampai seabad kemudian.
Tren demokrasi global juga terus bertransformasi. Di era perang dingin, negara sosialis menegaskan diri sebagai demokrasi rakyat, beda dengan demokrasi liberal ala borjuis. Pasca keruntuhan blok komunis, demokrasi elektoral menjadi satu-satunya model hegemonik. Khayalan demokrasi pun mengalami radikalisasi, memperluas isu kesetaraan di berbagai spektrum sosial, etnis, hingga jender.
Laclau dan Mouffe menjelaskan demokrasi kontemporer sebagai ruang hegemoni terbuka, persemaian bagi setiap gagasan emansipasi. Meski begitu, tak semua khayalan demokrasi mencapai posisi hegemonik. Contohnya, ideologi anarkhisme yang populer di era awal modern dan masih eksis hingga kini, tapi tak pernah menghegemoni praktik demokrasi.
Merawat Mimpi Abadi
Sekilas genealogi demokrasi modern di atas menegaskan bahwa demokrasi bukanlah konsep tunggal yang statis, tapi tumbuh dan berkembang seiring imajinasi hidup setara. Dalam kerangka ini, resesi demokrasi kontemporer dapat kita lihat dengan dua sudut pandang. Pertama, bisa dimaknai sebagai kemunduran demokrasi menuju otoritarianisme. Kedua, sebagai fase koreksi untuk menemukan model hegemonik baru.
Dengan sudut pandang pertama, kita melihat demokrasi tengah sekarat seiring Pemilu yang menghasilkan para penentang demokrasi, seperti Pemilu Federal Jerman memenangkan Nazi. Dengan sudut pandang kedua, kita melihat demokrasi modern terus merevisi, menyempurnakan diri tanpa kata paripurna.
Tanpa mengesampingkan pentingnya Pemilu, sulit untuk menutup mata terhadap berbagai kelemahannya. Permainan uang, politik kooptasi, budaya patronase bercampur aduk dalam pesta demokrasi. Meminjam kaca mata Thomas Kuhn, mungkin demokrasi tengah mengalami krisis paradigmatik untuk melahirkan model baru.
Tentu saja, dengan sudut pandang manapun, disertai pesimisme ataupun optimisme, demokrasi akan terus berdialektika bersama gerakan-gerakan yang merawat mimpi kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Khayalan-khayalan itulah yang menandai suatu negara masih demokratis.
Tentang Penulis: Penulis adalah Pegiat dan Pemerhati Sosial, Alumni Sosiologi UGM angkatan 99 dan Jiangxi Normal University, Tiongkok.
