SEBELUM dan pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia diasuh tokoh-tokoh yang tidak hanya memiliki keberanian politik, tetapi juga kedalaman intelektual. Nama-nama seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Tan Malaka dikenal sebagai pemimpin yang gemar membaca, menulis, berdiskusi, serta membangun gagasan besar tentang masa depan bangsa.
Mereka bukan sekadar politisi, melainkan intelektual yang menjadikan ilmu pengetahuan dan pemikiran sebagai landasan perjuangan. Diskursus politik pada masa itu diwarnai perdebatan yang kaya gagasan mengenai keadilan sosial, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga identitas nasional. Tradisi intelektual tersebut melahirkan pemimpin-pemimpin visioner yang mampu memberikan arah dan fondasi kuat bagi Indonesia yang baru merdeka.
Namun, seiring perjalanan waktu, tradisi kepemimpinan intelektual mengalami kemunduran. Politik semakin didominasi pencitraan, popularitas, dan kepentingan jangka pendek. Para politisi lebih sibuk menjaga elektabilitas dibanding membangun kualitas pemikiran. Diskusi publik pun kerap dangkal dan penuh sensasi, sementara budaya membaca, menulis, dan berdialog di kalangan elite politik maupun masyarakat terus melemah.
Akibatnya, banyak kebijakan publik lahir tanpa fondasi ilmiah yang memadai. Rumusan kebijakan dan program pembangunan lebih sering ditentukan intuisi politik dan pragmatisme jangka pendek daripada pendekatan berbasis ilmu pengetahuan serta perencanaan strategis. Dalam satu dekade terakhir, kecenderungan menjauh dari pendekatan ilmiah semakin terlihat dan terus berlanjut hingga hari ini.
Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai persoalan mendasar yang tidak kunjung selesai, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya literasi, hingga lemahnya daya saing nasional. Dalam beberapa bidang, Indonesia bahkan tertinggal dari sejumlah negara yang sebelumnya berada di belakang kita, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.
Fenomena tersebut masih tercermin dari sejumlah kebijakan yang lahir belakangan ini. Meski memiliki tujuan yang baik, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan kecenderungan pengambilan kebijakan yang lebih bertumpu pada insting pemegang otoritas dan pertimbangan politik populis daripada pendekatan ilmiah yang terukur. Padahal, kebijakan sosial berskala besar membutuhkan perencanaan matang, kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang memadai, ruang fiskal yang sehat, serta kajian berbasis bukti (evidence-based).
Tanpa landasan tersebut, niat baik di balik sebuah kebijakan berisiko melahirkan program yang mahal, tetapi berdampak terbatas, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam jangka panjang.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Di tengah kompleksitas persoalan domestik dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, negara membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kapasitas berpikir strategis, menghargai ilmu pengetahuan, dan mampu merumuskan visi pembangunan jangka panjang secara terukur.
Dalam lanskap ekonomi-politik global yang tidak menentu, daya saing negara tidak lagi bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan lebih pada kualitas (sumber daya) manusia dan efektivitas institusi dalam mengelola perubahan. Karena itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan yang mampu menavigasi pengelolaan sumber daya negara secara strategis agar tetap mampu bersaing di tengah dinamika global yang terus berubah.
Mengembalikan kepemimpinan intelektual berarti menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dalam politik dan kehidupan publik. Pemimpin tidak cukup hanya piawai membangun citra atau memainkan retorika populis, tetapi juga harus memiliki kemampuan memahami persoalan bangsa secara mendalam. Seorang pemimpin seyogianya memiliki tradisi membaca yang kuat, terbiasa berdialog dengan kalangan intelektual, mendengar aspirasi rakyat, serta memahami dinamika perubahan global.
Kepemimpinan intelektual juga menuntut keberanian mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kepentingan jangka panjang, meskipun tidak selalu sejalan dengan kalkulasi politik elektoral.
Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran sentral dalam melahirkan kembali pemimpin intelektual. Perguruan tinggi tidak semestinya direduksi menjadi institusi pencetak tenaga kerja bagi kebutuhan pasar semata, melainkan harus menjadi ruang pembentukan nalar kritis dan kesadaran etis. Mahasiswa perlu didorong untuk aktif berdiskusi, menulis, melakukan penelitian, dan terlibat dalam persoalan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas pemikiran, integritas, dan rekam jejak, bukan semata popularitas atau dorongan sentimen sosiologis. Media massa pun seharusnya berfungsi sebagai sarana pendidikan publik sekaligus ruang pertukaran gagasan mengenai kondisi bangsa. Dengan demikian, budaya politik yang rasional dapat tumbuh dan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Bacaan:
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business.
- Henry Kissinger (2022). Leadership: Six Studies in World Strategy. New York: Penguin Press.
