Menggali Radikalitas Philosofische Grondslag, Membongkar Penjinakan Birokrasi, dan Menyalakan Kembali Api 1 Juni
Ketika Guntur 1 Juni Dibalsem Menjadi Mumi
“Di bawah langit yang dikunyah syahwat modal, kalimat-kalimat petir Bung Karno hari ini sedang meronta di dalam kubur teks upacara; mereka telah menculik ruh api dari rahim 1 Juni, membalsemnya menjadi mumi ideologis yang bisu, lalu menjual abunya di pasar murah pencitraan demi menidurkan amuk sunyi rakyat yang lapar.”
Hari ini, Pancasila telah mengalami nasib yang amat tragis di tangan kekuasaan: ia dijinakkan. Oleh tangan-tangan dingin teknokrat dan para makelar politik, falsafah dasar negara ini diringkas menjadi sekadar hafalan seremonial ritual tahunan, sebuah jimat penenang ketegangan sosial, atau lebih buruk lagi—kosmetik ideologis untuk melegitimasi kebijakan pembangunan yang tuna-karakter. Pancasila diletakkan di dalam etalase kaca yang steril, harum oleh dupa pencitraan, namun kehilangan taringnya sebagai pisau analisis sosial.
Kita telah melupakan satu hal mendasar yang membakar batin Sukarno pada 1 Juni 1945: bahwa Pancasila tidak dirancang sebagai sandaran kenyamanan bagi para pemapan status quo.
Bagi bagi Bung Karno, Pancasila adalah sebuah Philosofische Grondslag (dasar filsafat) sekaligus Weltanschauung (pandangan dunia) yang inheren dengan karakter Radikal-Revolusioner. Ia adalah sebuah pemikiran yang lahir bukan dari ketenangan menara gading intelektual Barat, melainkan dari pergulatan batin seorang pemikir yang kakinya tertanam erat di lumpur sawah Marhaen dan jiwanya terbakar oleh amuk sunyi rakyat yang tertindas berabad-abad.
Esai ini hadir untuk membaca kembali isi kepala Bung Karno dari sudut pandang yang subversif. Kita akan menguliti bagaimana Pancasila, dalam struktur epistemologinya yang paling murni, sejatinya berfungsi sebagai leitmotiif—sebuah pencetus sekaligus pemandu kompas bagi revolusi multidimensi yang belum selesai melawan gurita materialisme, kapitalisme, dan imperialisme modern.
Epistemologi Weltanschauung: Pancasila Sebagai Dinamit Ideologis
Ketika Sukarno berdiri di hadapan sidang BPUPKI dan mengajukan pertanyaan retoris yang mengguncang— “Di atas dasar apakah kita mendirikan negara Indonesia Merdeka?” —ia sedang tidak menawarkan sebuah kompromi politik yang pragmatis. Sukarno sedang meletakkan sebuah Dinamit Ideologis.
Bagi Bung Karno, sebuah negara merdeka tidak boleh didirikan di atas pasir hisap legalitas formal belaka. Ia harus berdiri di atas sebuah fondasi berpikir yang mampu menjungkirbalikkan seluruh logika kolonialisme. Kolonialisme bekerja dengan cara memutilasi martabat pribumi, mereduksi manusia Nusantara menjadi sebatas sapi perahan ekonomi lewat rumus kapitalisme:
Manusia Nusantara = Komoditas Labor × Akses Modal Kolonial − 1
Sukarno membalas mutilasi ontologis itu dengan memeras saripati peradaban Nusantara menjadi Pancasila. Kelima sila tersebut tidak boleh dibaca sebagai poin-poin normatif yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan organik-dialektis.
Ketuhanan dan Kemanusiaan adalah jangkar eksistensial yang menegaskan bahwa wong cilik memiliki derajat spritual yang setara dengan bangsa mana pun di dunia.
Nasionalisme (Kebangsaan) dan Demokrasi (Mufakat) adalah alat politik untuk merebut kedaulatan ruang hidup.
Keadilan Sosial adalah tujuan akhir yang mematikan watak eksploitatif individualisme kapitalistik.
Membaca pikiran Bung Karno berarti menyadari bahwa Pancasila adalah manifesto pembebasan kognitif. Ia adalah sintesis radikal yang menuntut pembongkaran total atas sistem lama yang memenjarakan intuisi kemanusiaan bangsa kita.
Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi: Sintesis Perlawanan
Dua istilah kunci yang sering diselewengkan dalam narasi sejarah modern kita adalah Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Dalam struktur pemikiran filsafat Sukarno, kedua konsep ini adalah jantung dari radikalitas Pancasila.
Bung Karno sangat membenci nasionalisme borjuis—sebuah nasionalisme sempit yang hanya bangga pada bendera dan lagu kebangsaan, namun membiarkan perut rakyatnya kelaparan dan tanah ulayatnya dijarah oleh modal asing.
“Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan,” pekik Sukarno. Itulah Sosio-Nasionalisme: sebuah nasionalisme yang meletakkan pembelaan terhadap kaum miskin (Marhaen) sebagai hukum tertinggi.
Begitu pula dengan demokrasi. Sukarno menolak mentah-mentah demokrasi parlementer Barat yang dianggapnya sebagai tipu daya borjuasi—di mana rakyat diberi hak suara lima tahun sekali di bilik suara, namun keesokan harinya kembali ditindas oleh para pemilik modal di pasar kerja. Sukarno menghendaki Sosio-Demokrasi: sebuah tatanan di mana demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi.
Demokrasi Sejati = Demokrasi Politik + Demokrasi Ekonomi
Jika sebuah sistem politik membiarkan jurang ketimpangan menganga lebar, di mana triliunan aset negara dikuasai oleh segelintir oligarki sementara rakyat ditenangkan dengan bansos karitatif, maka bagi Sukarno, itu adalah pengkhianatan total terhadap Pancasila. Pancasila dirumuskan justru untuk menyulut api perlawanan terhadap ketidakadilan struktural semacam itu!
Eka Sila dan Gotong Royong sebagai Metode Sabotase Kelas
Puncak dari kejeniusan filosofis Sukarno terjadi ketika ia memeras Pancasila menjadi Trisila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan), lalu memerasnya lagi menjadi Eka Sila: Gotong Royong.
Hari ini, kata “Gotong Royong” telah mengalami involusi makna, didegradasi menjadi sekadar kerja bakti membersihkan selokan di hari Minggu. Dalam pikiran radikal Bung Karno, Gotong Royong adalah sebuah prinsip perjuangan kelas yang aktif dan subversif.
Gotong Royong adalah “ho-lop-bis-kontul-baris”—sebuah mobilisasi kesadaran massa secara kolektif untuk membongkar tatanan kekuasaan yang tiran. Ia adalah metode sabotase terhadap keangkuhan materialisme individualistik. Ketika kaum buruh, petani, nelayan, dan kaum intelektual organik menyatukan saf perjuangan mereka untuk merebut kembali kedaulatan ekologis dan hak atas ruang hidup mereka, di situlah Gotong Royong filosofis sedang bekerja.
Dari meja wedangan rakyat yang pekat oleh asap kopi, kita melihat bahwa Gotong Royong dalam kepala Bung Karno adalah antitesis dari sistem ekonomi neoliberal yang hari ini memenjarakan kita. Ia adalah sebuah maklumat kebudayaan bahwa keselamatan kolektif hanya bisa dicapai jika kita berani meruntuhkan ego-sentrisme kapital modal dan mengembalikan kuasa ekonomi ke tangan kawula merdeka.
Membakar Kembali Altar 1 Juni
Membaca pikiran Bung Karno tentang Pancasila sebagai pencetus revolusi adalah sebuah laku etis untuk memecahkan cermin kepalsuan pencitraan zaman modern. Kita dipaksa untuk keluar dari kenyamanan teoretis dan menghadapi kenyataan bahwa Pancasila yang kita rayakan hari ini telah kehilangan ruh apinya; ia telah dibalsem menjadi mumi ideologis oleh birokrasi yang korup nalar dan intuisinya.
Pancasila bukanlah barang antik yang statis. Ia adalah manifesto perlawanan yang dinamis, sebuah kapak pembebasan yang harus kita ayunkan berkali-kali untuk menghancurkan setiap berhala tirani kekuasaan, kebohongan kuantitatif para akuntan modal, dan kemunafikan para penasihat teologis pelataran singgasana.
Mari kita pulangkan Pancasila ke rahim asalnya: ke dalam dada kaum tertindas, ke dalam tajamnya bahasa perlawanan kita, dan ke dalam sunyi batin kontemplasi yang menolak didomestikasi oleh kenyamanan materialisme. Mari kita nyalakan kembali api 1 Juni bukan dengan obor seremonial, melainkan dengan kobaran semangat revolusioner untuk satu tujuan yang mutlak: Kedaulatan utuh bagi manusia Indonesia yang merdeka!
“Pancasila bukanlah mantra penjinak amuk massa agar tiran bisa tidur nyenyak di atas kasur modalnya; ia adalah sebuah kalimat petir yang ditulis Bung Karno untuk menyulut badai revolusi setiap kali martabat kemanusiaan dijarah oleh keserakahan manusia atas manusia.”
