Arsitektur Sabda, Dramaturgi Kekuasaan, dan Runtuhnya Daulat Bahasa
Di panggung politik modern yang disarati oleh kilatan blitz kamera, algoritma pencitraan, dan teleprompter yang dingin, pidato seorang kepala negara bukan lagi sekadar rangkaian kalimat yang dibacakan untuk memenuhi protokol ketatanegaraan. Ia adalah sebuah epifani kekuasaan. Setiap diksi yang dipilih, setiap jeda napas yang diambil, dan setiap artikulasi yang dilepaskan ke udara adalah manifestasi dari arah kemudi sebuah bangsa. Namun, ketika ruang publik kita hari ini semakin bising oleh retorika yang kosong, janji-janji yang diamputasi oleh realitas, dan eufemisme politik yang manipulatif, kita sedang menyaksikan sebuah krisis eksistensial yang akut: matinya kesakralan kata.
Bagi kebudayaan Jawa yang melandasi filosofi kepemimpinan Nusantara, kata adalah substansi batiniah yang transendental. Jauh sebelum teori-teori Speech Acts (Tindak Tutur) barat yang dirumuskan oleh J.L. Austin atau kritik wacana pasca-strukturalisme menjamur, sebuah mutiara kearifan lokal telah memahat kredo yang sangat radikal dan melampaui zaman: Ajining diri gumantung ing lathi. Secara harfiah, falsafah ini menegaskan bahwa harga diri, kehormatan, dan derajat eksistensial seorang manusia sepenuhnya bergantung pada lidah (ucapan)-nya.
Ketika falsafah ini ditarik ke dalam ruang politik dan diletakkan pada posisi seorang Presiden—seorang penguasa yang memegang mandat suci rakyat—ia bermutasi menjadi sebuah hukum besi etika politik. Pidato Presiden bukan lagi sekadar produk dari tim penyusun naskah (speechwriters) atau kosmetik politik untuk menaikkan elektabilitas. Pidato Presiden adalah sabda. Di dalam sabda, ada penyatuan mutlak antara ontologi diri atau “siapa sang pemimpin” dengan arah nasib kolektif rakyat yang dipimpinnya.
Dengan menggunakan pisau analisis filsafat bahasa, etika politik kepemimpinan, dan dekonstruksi sosiologis, esai ini akan membongkar secara tajam bagaimana falsafah “ajining diri gumantung ing lathi” seharusnya dimaknai dalam setiap pidato presiden, serta bagaimana kepunahan makna kata di panggung kekuasaan adalah bentuk dosa struktural terbesar yang meruntuhkan daulat batin sebuah bangsa.
Ontologi Sabda: Manunggalnya Eksistensi dan Transendensi Kata
Secara filosofis, falsafah “ajining diri gumantung ing lathi” berakar dari pandangan metafisika yang mendalam tentang bahasa. Bahasa dalam khazanah spiritual Nusantara bukanlah sekadar alat komunikasi mekanis atau sekadar simbol arbiter untuk menyampaikan informasi pragmatis. Ucapan adalah refleksi paling jujur dari kedalaman jiwa (kebatinan). Di dalam tradisi Jawa, terdapat keyakinan bahwa basa iku busananing bangsa—bahwa bahasa adalah busana dari jiwa, watak, dan peradaban seseorang. Ketika seorang Presiden berpidato, lidahnya (lathi) sedang menyingkapkan isi batin dan kualitas moral dari kediriannya (ajining diri).
Dalam filsafat Barat, konsep ini beresonansi kuat dengan pemikiran Martin Heidegger yang menyatakan bahwa bahasa adalah rumah bagi sang Ada (die Sprache ist das Haus des Seins). Manusia tidak menguasai bahasa; bahasalah yang menyingkapkan siapa manusia itu sesungguhnya.
Ketika seorang Presiden meluncurkan pidato kenegaraan, terjadi sebuah proses ontologis yang sakral: kata-kata tersebut berubah menjadi kebijakan, hukum, dan realitas sosial yang mengikat jutaan nyawa. Di sinilah letak transendensi kata. Sabda seorang pemimpin memiliki daya penciptaan (creative power). Ia menyerupai konsep teologis Kun Fayakun atau Fiat Lux dalam skala profan; apa yang diucapkan dari mimbar kepresidenan memiliki konsekuensi logis mutlak yang mampu mengubah jalannya sejarah.
Oleh karena itu, jika seorang pemimpin mengucapkan sebuah janji atau menetapkan sebuah visi dalam pidatonya, ucapan itu adalah hutang eksistensial yang mengikat jiwanya ke hadapan alam semesta dan Tuhan. Lathi atau lidah seorang Presiden adalah muara dari seluruh integritas moralnya. Ketika kata yang keluar dari lathi tidak lagi mencerminkan kebenaran batiniah, melainkan sekadar taktik untuk mengecoh massa atau eufemisme untuk menutupi kebobrokan sistem, maka pada detik itu juga, terjadi bunuh diri ontologis. Sang penguasa telah kehilangan ajining diri—ia kehilangan kehormatan esensialnya sebagai manusia, turun kasta menjadi sekadar aktor politik yang menjajakan bualan di atas panggung sandiwara.
Dramaturgi Kekuasaan dan Erosi “Gung Binathara” di Mimbar Modern
Secara sosiologis dan sosiopolitik, pidato presiden di era kontemporer kerap kali terjebak ke dalam apa yang disebut Erving Goffman sebagai dramaturgi. Mimbar kepresidenan diubah menjadi front stage (panggung depan) yang hiper-realistis. Diksi-diksi yang megah seperti “keadilan sosial”, “kedaulatan pangan”, atau “transparansi global” diproduksi secara massal oleh industri pencitraan untuk membius kesadaran publik. Pidato tidak lagi lahir dari kontemplasi sunyi sang pemimpin di malam hari sembari merenungkan penderitaan rakyatnya, melainkan diracik di ruang-ruang rapat konsultan politik berbasis survei elektoral.
Di sinilah terjadi dekonstruksi yang merusak terhadap konsep kepemimpinan luhur Nusantara yang bercorak Gung Binathara—sebuah kepemimpinan yang agung, berwibawa, namun teduh dan membumi bagai samudra yang menampung keluh kesah seluruh sungai penderitaan rakyat. Kewibawaan (wahyu keprabon) seorang pemimpin tradisional tidak diukur dari seberapa sering ia tampil di media, melainkan dari kesaktian ucapannya: Idu geni (ludahnya adalah api)—apa yang diucapkan menjadi kenyataan karena didasari oleh ketulusan batin yang magis.
Ketika pidato kepresidenan direduksi menjadi sekadar kosmetik politik, terjadilah apa yang disebut sebagai the devaluation of speech (devaluasi kata). Rakyat dipaksa menyaksikan kontradiksi sosiologis yang brutal secara terus-menerus:
Presiden berpidato tentang swasembada di mimbar megah, sementara di panggung belakang (back stage), keran impor dibuka lebar-lebar meremukkan punggung para petani.
Presiden mengumandangkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan intonasi yang tegas, sementara undang-undang dilemahkan dan nepotisme dinormalisasi secara legal di balik layar kekuasaan.
Kontradiksi ini adalah perwujudan nyata dari terpisahnya lathi dari diri. Lidah bergerak ke utara, sementara tindakan berjalan ke selatan. Secara sosiologis, kepalsuan wacana ini memicu erosi kepercayaan publik secara masif (social distrust). Masyarakat tidak lagi mendengarkan pidato kepresidenan sebagai tuntunan moral atau kompas masa depan, melainkan sebagai sebuah hiburan politik tahunan yang hambar. Kata-kata sang pemimpin kehilangan daya magisnya; ia menjadi bising yang menguap begitu saja di udara, menyisakan sinisme yang akut di hati rakyat.
Dosa Bahasa dan Keruntuhan Daulat Batin Bangsa
Pada titik analisis politik-etis yang paling tajam, pengabaian terhadap falsafah “ajining diri gumantung ing lathi” dalam pidato seorang pemimpin adalah sebuah dosa struktural yang berkonsekuensi panjang. Dosa ini bukan sekadar urusan kebohongan politik biasa, melainkan sebuah kejahatan terhadap bahasa itu sendiri—sebuah tindakan yang oleh sosiolog Jürgen Habermas disebut sebagai distorted communication (komunikasi yang terdistorsi secara sistematis).
Ketika penguasa menggunakan bahasa tidak untuk menyingkap kebenaran, melainkan untuk mengaburkan realitas dan menjinakkan daya kritis rakyat, ia sedang meracuni sumur kesadaran bangsa. Istilah-istilah manipulatif diciptakan untuk memperhalus penindasan: penggusuran tanah rakyat disebut “penataan ruang”, kenaikan harga barang pokok disebut “penyesuaian tarif”, dan kemiskinan struktural dibungkus dengan narasi “kurangnya etos kerja inovatif”. Ini adalah sebuah bentuk kekerasan epistemik di mana daulat bahasa dihancurkan.
Dampak jangka panjang bagi sebuah bangsa sangat mengerikan. Ketika puncak menara kekuasaan mencontohkan bahwa kata-kata tidak lagi memiliki konsekuensi moral, maka pembusukan karakter akan menjalar ke seluruh struktur sosial masyarakat bawah. Terjadi involusi moral massal: masyarakat meniru pemimpinnya untuk menganggap remeh janji, menormalisasi kebohongan sebagai strategi bertahan hidup, dan memandang kelancaran lidah dalam menipu sebagai sebuah kecerdasan (survival of the slickest).
Negara lupa bahwa peradaban yang kokoh tidak pernah berdiri di atas fondasi beton infrastruktur yang megah atau tumpukan utang luar negeri, melainkan di atas fondasi kepercayaan dan kesucian janji. Ketika seorang Presiden berulang kali melanggar apa yang disabdakannya sendiri di atas mimbar resmi, ia sedang meruntuhkan sendi-sendi legitimasi moral negaranya. Ia sedang mengajari generasi muda bahwa kejujuran adalah kenaifan dan bahwa politik adalah seni mengkhianati kata-kata sendiri.
Memulihkan Kesaktian Lidah Pemimpin
Falsafah “ajining diri gumantung ing lathi” bukanlah sebuah wejangan moralitas kuno yang usang dan pantas dipajang di museum kebudayaan. Ia adalah manifesto politik yang sangat mendesak untuk menyelamatkan masa depan Republik dari kebangkrutan batin. Mimbar pidato kepresidenan harus direbut kembali kesuciannya; ia harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat bertemunya pikiran jernih sang pemimpin dengan denyut nadi penderitaan rakyat.
Seorang Presiden yang sejati harus memiliki keberanian spiritual untuk menyelaraskan antara apa yang bergolak di dalam kalbunya, apa yang keluar dari “lathi”nya, dan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya (manunggal ing cipta, rasa, karsa, lan karya). Pidatonya tidak perlu dipenuhi oleh jargon-jargon teknokratis asing yang kering atau diksi-diksi bombastis yang disusun oleh konsultan citra. Pidato seorang pemimpin harus puitis dalam kejujurannya, tajam dalam kebenarannya, dan kokoh dalam realisasinya.
Sudah saatnya kita, sebagai warga bangsa, menagih kredo adiluhung ini kepada siapa pun yang berdiri di pucuk kekuasaan. Kita harus menolak menjadi penonton yang pasrah di hadapan teater kebohongan. Kita harus mengingatkan penguasa bahwa setiap kata yang mereka ucapkan di bawah sumpah kitab suci akan dicatat oleh sejarah dan diadili oleh sang waktu. Hanya dengan mengembalikan kesaktian lidah pemimpin yang luhur—di mana kata menepati perbuatan—kita dapat membangkitkan kembali harga diri (ajining diri) bangsa ini dari keterpurukan moral dan melangkah menuju fajar peradaban yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
Begitulah …
