Di lembah yang konon pernah disusun para dewa dari sisa pahatan surga, udaranya menyimpan paradoks yang tak lagi bisa disembunyikan di balik kabut pagi. Bandung Raya—cekungan yang katanya dikutuk untuk selalu dirindukan—kini tengah belajar menghafal aroma lain: tengik, asam, dan manis yang bukan berasal dari bunga. Di desa-desa yang namanya diakhiri kata “wangi”, pejalan pagi justru disambut oleh bau yang tak pandai berdiplomasi. Wangi telah menjadi doa yang tertunda, sebuah janji semantik yang dikhianati oleh realitas persampahan.
Sampah adalah puisi yang tak pernah selesai ditulis oleh peradaban kita. Ia adalah koma yang membandel, menolak menjadi titik. Ia adalah bait-bait yang terus bertambah, sementara penyairnya—kita semua—pura-pura kehabisan kata. Bedanya, puisi biasanya indah; sampah adalah puisi yang membusuk.
Di puncak kuasa provinsi, sang Gubernur berdiri dengan psikologi politik yang ganjil: keinginan untuk selalu tampak paripurna tanpa celah, seperti permukaan danau yang menolak riak. Padahal kepemimpinan sejati bukanlah tentang memamerkan permukaan tanpa retak, melainkan tentang keberanian menyelami lubang-lubang gelap, mengakuinya ada dan meneranginya. Problem sampah jarang ia sebut, seolah kenyataan yang tak disebut akan lenyap dengan sendirinya, seperti buih yang dihapus ombak. Ia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa buih sampah tidak mengenal ombak; ia hanya menunggu untuk meluap.
Dan ketika TPA Sarimukti berulang kali sekarat, over capacity seperti dada yang sudah terlalu sesak menahan napas, pemimpin tertinggi itu justru memilih terbang ke Jawa Timur. Jumpa Yai Mim, figur viral yang menggetarkan linimasa, seakan mencari berkah yang bisa menutupi lupa. Ada ironi yang menganga: seorang pemimpin mencari validasi spiritual di kejauhan, sementara di tanah yang dipimpinnya, bumi sedang merintih karena luka yang ia sendiri enggan menyentuh. Ia seperti aktor yang lebih memilih berlatih ekspresi di cermin ketimbang naik ke panggung yang sesungguhnya.
Maka sampah pun mencari jalannya sendiri. Ia menjadi buronan tanpa kaki yang menjelma ke mana-mana: di tikungan jalan menuju ladang sayur di utara, di bahu-bahu jalan yang sempit, di tepi sungai yang dulu pernah bening memantulkan doa anak-anak. Di sisi lain, jalan-jalan di sentrum Jawa Barat, dalam radius sepuluh kilometer dari Gedung Sate, menjadi arena slalom darurat. Lubang-lubang menganga seperti dapur umum dadakan yang menguji keterampilan para pengendara. Seolah ada benang merah sunyi yang menghubungkan sampah dan infrastruktur: sama-sama dianggap penting, namun sama-sama dibiarkan menua tanpa dijamah dengan segenap upaya.
Di tengah kebuntuan ini, ada lelaki tetangga saya. Alumni Teknik Kimia ITB yang pernah mengecap kemapanan karier, pensiunan yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi hatinya tertambat pada sampah, pada mimpi membangun instalasi pengolahan mandiri. Baginya, sampah bukan sekadar residu—ia adalah awal dari siklus baru, metamorfosis yang menunggu ditahbiskan. Ekonomi sirkuler bukan jargon seminar baginya, melainkan napas yang ingin ia embuskan ke kampungnya sendiri. Namun, pemerintah desa menolak. “Takut kena damprat dari atas,” begitu alasannya. Apa yang ada di “atas” itu? Jajaran hierarki yang mungkin juga takut kepada “atas” yang lebih tinggi, membentuk rantai ketakutan yang ujungnya entah di mana. Sementara itu, bisnis pengangkutan sampah dan tipping fee-nya terus bergerak dalam orbit yang tak terjangkau etika, terkunci dalam kekerabatan antara elite politik dan birokrasi segala level. Sang tetangga kini hanya tersenyum getir, memandangi cetak biru mimpinya yang mulai menguning dimakan usia.
Di mimbar-mimbar akademik dan sesi penyuluhan, potensi ekonomi sirkuler kita kerap disebut-sebut: besar, menjanjikan, bak permata tersembunyi di balik timbunan. Namun kebijakan persampahan masih tertatih, seperti anak kecil yang kakinya diikat sebelum belajar berjalan. Panggung kepemimpinan ekologi politik kosong. Kursinya ada, lampu sorot menyala, tapi tak ada yang naik. Aktivis sampah di tingkat bawah bergerak di lingkup kecil masing-masing, mengolah dan memilah, seperti kunang-kunang yang setia menerangi sudut-sudut gelap. Lumayan tersebar, ya, tapi belum cukup untuk membentuk konstelasi yang bisa mengubah malam.
Mari sejenak kita meminjam lensa filosofis dari pemikir lama. Bachelard dalam The Poetics of Space pernah berbicara tentang “rumah” sebagai ruang intim yang melindungi mimpi dan ingatan. Tapi apa jadinya jika rumah kita—baik rumah pribadi maupun rumah besar bernama Bandung ini—dikepung oleh sesuatu yang tak lagi bisa kita sebut “intim”? Sampah adalah materi yang kehilangan rumah, yang terusir dari siklus makna, dan karena tak ada yang menampungnya, ia kembali menghantui rumah-rumah kita. Ia menjadi the uncanny, yang seharusnya lenyap tapi malah muncul lagi, di depan pagar, di bawah jendela.
Sementara itu, sang pemimpin yang enggan menyebut masalah adalah cermin dari apa yang disebut psikologi Jungian sebagai shadow—bayang-bayang gelap yang ditolak untuk diakui. Kepemimpinan yang menolak berhadapan dengan shadow-nya sendiri adalah kepemimpinan yang gagal menjadi utuh. Ia hanya akan terus menciptakan topeng, dan di balik topeng itu, sampah terus menumpuk, lubang jalan terus menganga.
Di perbatasan-perbatasan, netizen sibuk membandingkan Jawa Barat dengan tetangganya. Infrastruktur kita lebih mulus, lebih gagah, kata mereka. Tapi jarang yang menyorot bagaimana denyut nadi provinsi ini sendiri, jantungnya yang berdetak di sekitar Gedung Sate, mulai tersendat oleh sumbatan-sumbatan kecil yang diremehkan. Sampah di desa “wangi” itu hanyalah mikrokosmos dari luka yang lebih besar: luka sebuah tanah yang terlalu sibuk memoles citra di cermin media sosial, tapi lupa merawat tubuhnya sendiri.
Mungkin kita semua sedang menunggu. Menunggu seorang pemimpin yang berani menjadikan masalah sebagai panggung ujian, bukan sebagai noda yang harus dinafikan dengan alasan “tanggung jawab pemimpin lain di bawah”. Kita menunggu kebijakan yang tidak hanya jadi papan selancar di atas kata-kata, tapi juga berani membenamkan tangan ke dalam sampah, mengolahnya menjadi humus bagi kehidupan yang baru. Sebab, bukankah hakikat kepemimpinan adalah mengubah yang hina menjadi mulia, yang busuk menjadi pupuk bagi taman masa depan?
Atau mungkin—seperti yang sering terjadi—kita akan terus terbiasa. Terbiasa dengan bau yang semestinya asing tapi perlahan menjadi sahabat. Terbiasa melihat gunung-gunung kecil sampah yang menjelma menjadi bukit-bukit baru, mengubah topografi kota dan pedesaan. Sampah adalah kisah cinta yang gagal: peradaban yang mencintai produksi tapi tak sanggup mencintai akibatnya. Bandung Raya—dan semua kita di dalamnya—adalah pujangga yang harus segera menyelesaikan puisi yang membusuk itu, sebelum bait terakhirnya benar-benar ditulis oleh lalat-lalat hijau yang berkerumun. Sebelum kata “wangi” benar-benar tinggal nama, tanpa doa, tanpa makna.
Bandung, dibuka 2025 & ditutup 2026
