(Tulisan ini dibuat untuk merespon catatan perjalanan Sudirman Said)
Solidaritas Lawan Absensi
Ada pertanyaan sederhana yang terus menggema dalam jurnal Sudirman Said: “Rakyat, siapa yang menolongnya?” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah teriakan hati seorang yang menyaksikan langsung bagaimana negara menghilang justru saat rakyatnya paling membutuhkan.
Selama 36 jam terjebak banjir di Bireuen, Sudirman Said tidak menemukan satu pun petugas BNPB, SAR, PLN, atau Telkom. Kantor Koramil dan Polsek kosong atau tidak berfungsi. Puskesmas gelap tanpa genset. Sistem komunikasi lumpuh total. Pertanyaannya: ke mana mereka semua?
Yang menarik, di tengah kelumpuhan negara, justru muncul pahlawan-pahlawan kecil. Pak Muhammad yang berbagi genset dan makanan. Sopir truk yang memberi tumpangan gratis. Ansari Muhammad yang memimpin evakuasi dengan hati. Warga yang bergotong-royong menyingkirkan pohon tumbang. Mereka adalah negara yang sebenarnya—negara yang hadir ketika negara formal menghilang.
Ironi yang Menyakitkan
Bukankah aneh, sebuah negara yang anggaran pertahanannya naik ratusan triliun, tapi prajurit di lapangan tidak punya handytalkie? Bukankah menyedihkan, listrik padam berhari-hari padahal dulu saat tsunami 2004 komunikasi hanya putus sehari? Kemana evolusi sistem kita?
Yang lebih ironis adalah respons pemerintah. Kepala BNPB sempat menyebut bencana ini “hanya ramai di media sosial”. Seolah penderitaan rakyat adalah ilusi digital. Seolah Sudirman Said yang terjebak 36 jam, ratusan orang yang terdampar, nenek renta yang terhuyung-huyung, adalah aktor dalam drama medsos.
Ketika akhirnya Jakarta bergerak, yang muncul adalah rombongan pejabat dengan rompi baru dan kamera dokumentasi. Banjir Aceh, banjir Sumut, banjir Sumbar—tiba-tiba menjadi panggung. Panggung untuk foto, untuk narasi, untuk pencitraan elektoral menjelang pemilu. Apakah ini yang dimaksud dengan “hadir untuk rakyat”?
Pelajaran dari Lapangan
Ada pelajaran berharga dari jurnal ini. Pertama, sistem kedaruratan kita rapuh. Tidak ada backup komunikasi, tidak ada genset di kantor-kantor vital, tidak ada protokol yang jelas. Kita seperti rumah megah tanpa alarm kebakaran.
Kedua, manajemen BUMN kita bermasalah. Sudirman Said membandingkan era Dahlan Iskan dan Cacuk Sudarjanto dengan sekarang. Dulu, pemimpin BUMN adalah problem solver. Sekarang? Mereka lebih suka upacara dan flexing. Ketika krisis datang, mereka menghilang.
Ketiga, dan ini yang paling penting: rakyat kita luar biasa tangguh. Mereka tidak menunggu negara. Mereka saling menolong, berbagi, bergotong-royong. Ini bukan romantisme, tapi fakta yang menyedihkan—bahwa rakyat harus menyelamatkan diri sendiri karena negara tidak hadir.
Refleksi
Banjir akan surut. Air akan kembali ke sungai. Tapi pertanyaan Sudirman Said akan tetap mengalir: siapa yang menolong rakyat kita?
Jawabannya jelas: rakyat menolong rakyat. Pak Muhammad dengan gensetnya, sopir truk dengan kebaikannya, Ansari Muhammad dengan kepemimpinannya. Mereka adalah negara yang sesungguhnya.
Sementara negara formal sibuk dengan pencitraan politik, rakyat sibuk menyelamatkan nyawa. Sementara politisi sibuk berfoto dengan rompi SAR yang bersih, warga sibuk mendorong mobil mogok di tengah banjir. Sementara Jakarta sibuk membuat pernyataan pers, Aceh sibuk bertahan hidup dalam gelap.
Kita tidak butuh janji. Kita butuh genset di setiap Puskesmas. Kita tidak butuh foto-foto dramatis. Kita butuh sistem komunikasi darurat yang berfungsi. Kita tidak butuh politisi yang datang saat kamera menyala. Kita butuh negara yang hadir bahkan dalam kegelapan.
Penutup
Sampai kapan rakyat harus menolong dirinya sendiri? Bukankah untuk itulah kita membayar pajak, membangun negara, dan memilih pemimpin? Atau jangan-jangan, kita salah paham: negara bukan untuk melindungi rakyat, tapi rakyat untuk membesarkan negara?
Pertanyaan Sudirman Said adalah pertanyaan kita semua. Dan kita berhak mendapat jawaban—bukan janji.
*)Penulis adalah Rakyat
