Kapitalisme sering dianggap sebagai sistem ekonomi yang tidak memiliki alternatif. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, kapitalisme bahkan tampil sebagai pemenang sejarah. Namun, kemenangan itu tidak berarti kapitalisme akan berlangsung selamanya. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada sistem ekonomi-politik yang abadi.
Pertanyaannya bukan semata-mata apakah kapitalisme akan berakhir, melainkan “jika kapitalisme berubah atau runtuh, sistem apa yang akan menggantikannya?”
Peter Frase, dalam “Four Futures: Life After Capitalism”, menawarkan sebuah eksperimen intelektual menarik. Ia menggunakan dua pertanyaan sebagai sumbu analisis: apakah masa depan manusia ditandai kelimpahan atau kelangkaan, dan apakah distribusi sumber daya berlangsung egaliter atau hierarkis. Dari persilangan dua variabel tersebut lahirlah empat kemungkinan masa depan: komunisme, rentisme, sosialisme, dan exterminisme.
Kerangka Frase menjadi semakin relevan ketika teknologi kecerdasan buatan, robotika, otomatisasi, energi terbarukan, dan bioteknologi mulai mengubah hubungan antara manusia, pekerjaan, dan modal.
Empat kemungkinan masa depan
Dalam skenario komunisme, teknologi menghasilkan kelimpahan, sementara hasilnya dinikmati secara relatif setara. Otomatisasi tidak menjadi alat untuk menghilangkan manusia dari ekonomi, tetapi justru membebaskan manusia dari pekerjaan yang repetitif. Produksi meningkat, kebutuhan dasar tersedia, dan waktu manusia dapat digunakan untuk pendidikan, keluarga, kreativitas, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial.
Masalahnya, kelimpahan teknologi tidak otomatis melahirkan keadilan.
Kemungkinan kedua adalah rentisme, dunia menjadi semakin kaya, tetapi akses terhadap kekayaan dikendalikan oleh mereka yang memiliki aset strategis. Dalam ekonomi digital, aset itu bukan hanya tanah, mesin, dan modal finansial, tetapi juga algoritma, data, platform, hak cipta, paten, jaringan komputasi, dan kepemilikan intelektual.
Di sinilah kapitalisme dapat mengalami transformasi tanpa benar-benar mati. Pemilik modal tidak lagi terutama memperoleh keuntungan dari produksi tenaga kerja manusia, tetapi dari kepemilikan atas infrastruktur kehidupan.
Skenario ketiga adalah sosialisme, yakni dunia yang menghadapi kelangkaan tetapi membagi kelangkaan tersebut secara lebih egaliter. Negara dan masyarakat mengatur distribusi kebutuhan dasar, sementara beban krisis dibagi secara relatif adil.
Skenario paling gelap adalah exterminisme, kelangkaan bertemu hierarki. Ketika sumber daya semakin terbatas tetapi teknologi memungkinkan kelompok elite mempertahankan kehidupannya, masyarakat dapat terbelah menjadi kelompok yang dilindungi dan kelompok yang dianggap tidak lagi diperlukan.
Ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Sejarah menunjukkan bahwa ketika sumber daya terbatas, kekuasaan cenderung menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang tersingkir.
Indonesia: menuju mana?
Indonesia berada dalam posisi yang menarik. Negara ini memiliki sumber daya alam besar, bonus demografi, pasar domestik luas, sekaligus ketimpangan kepemilikan dan akses ekonomi.
Transformasi AI akan memperbesar paradoks tersebut.
Di satu sisi, AI dapat meningkatkan produktivitas petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, industri manufaktur, hingga birokrasi. Teknologi dapat membuat pendidikan dan layanan publik jauh lebih murah.
Di sisi lain, apabila teknologi hanya dimiliki segelintir korporasi dan negara, AI justru dapat memperlebar ketimpangan. Pekerjaan kelas menengah dapat terotomatisasi, sementara keuntungan produktivitas mengalir kepada pemilik modal dan infrastruktur digital.
Karena itu, persoalan Indonesia bukan sekadar seberapa cepat mengadopsi AI, tetapi siapa yang memiliki AI dan siapa yang memperoleh manfaatnya.
Indonesia membutuhkan model pembangunan yang memastikan teknologi menjadi barang publik strategis, bukan sekadar mesin akumulasi keuntungan.
Dalam konteks ini, Pancasila sebenarnya memiliki relevansi yang menarik. Sila kelima—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—dapat dibaca sebagai prinsip bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga distribusi manfaat.
Dengan kata lain, Indonesia tidak harus memilih secara sederhana antara kapitalisme dan sosialisme. Yang lebih penting adalah membangun ekonomi produktif yang kompetitif sekaligus berkeadilan.
Geopolitik perang masa depan adalah perang atas kelimpahan
Pada tingkat global, persoalannya menjadi lebih kompleks.
Amerika Serikat, China, Uni Eropa, India, dan kekuatan regional lainnya sedang berlomba menguasai teknologi strategis, semikonduktor, AI, energi, robotika, mineral kritis, jaringan komunikasi, dan teknologi pertahanan.
Perang ekonomi masa depan kemungkinan tidak lagi hanya mengenai minyak.
Ia akan mengenai data, chip, energi, talenta, dan infrastruktur komputasi.
China memiliki kekuatan manufaktur dan rantai pasok; Amerika Serikat unggul dalam banyak teknologi digital dan perusahaan platform; Eropa berusaha mempertahankan regulasi dan kedaulatan teknologinya; sementara negara-negara Global South berhadapan dengan risiko baru: menjadi pasar sekaligus penyedia bahan mentah bagi revolusi teknologi.
Indonesia harus berhati-hati agar tidak mengulangi sejarah sebagai eksportir komoditas dengan bentuk baru.
Dulu kita mengekspor minyak, batu bara, kayu, dan mineral. Di masa depan, jangan sampai kita hanya mengekspor nikel dan mineral kritis sementara teknologi, paten, AI, dan produk bernilai tambah tetap dimiliki negara lain.
Kapitalisme mungkin tidak mati, tetapi berubah bentuk
Di sinilah gagasan Frase menjadi penting. Masa depan tidak harus berbentuk “kapitalisme versus sosialisme”. Kapitalisme sendiri dapat berevolusi menjadi sistem baru.
Mungkin yang berakhir bukan kapitalisme, melainkan kapitalisme sebagaimana kita mengenalnya.
Produksi dapat semakin otomatis. Tenaga kerja manusia semakin sedikit dibutuhkan. Nilai ekonomi semakin bergeser dari barang menuju data, algoritma, energi, pengetahuan, dan kepemilikan jaringan.
Pertanyaan politik paling fundamental kemudian berubah.
Bukan lagi sekadar siapa yang memiliki modal?
Melainkan siapa yang memiliki infrastruktur yang membuat kehidupan modern berjalan?
Jika jawabannya hanya segelintir perusahaan dan kelompok elite, kita bergerak menuju rentisme atau bahkan exterminisme. Jika teknologi dan sumber daya strategis dikelola untuk kepentingan publik, kita memiliki peluang menuju bentuk baru sosialisme atau bahkan komunisme sebagaimana dibayangkan Frase.
Karena itu, masa depan kapitalisme pada akhirnya bukan terutama ditentukan oleh teknologi. Ia ditentukan oleh politik distribusi.
Teknologi hanya memperbesar kemungkinan. Manusia yang menentukan siapa yang menikmati kelimpahan dan siapa yang menanggung kelangkaan.
Maka pertanyaan terpenting bagi Indonesia bukan apakah kapitalisme akan berakhir.
Pertanyaan yang lebih mendesak adalah ketika dunia memasuki era pasca-kapitalisme, apakah Indonesia akan menjadi pemilik masa depan, atau sekadar konsumen dari masa depan yang dibuat orang lain?[]
