Ada gejala yang semakin sulit diabaikan, NU sedang bergerak menuju organisasi yang menyerupai “holding company”. Ukuran kemajuan mulai bergeser. Yang dibicarakan adalah aset, badan usaha, jejaring internasional, geopolitik, koneksi kekuasaan, dan kedekatan dengan para pemilik modal.
Semua itu boleh. Bahkan sebagian memang diperlukan. Tetapi kalau itulah yang kemudian menjadi ukuran kebesaran NU, kita patut bertanya, NU sedang membesarkan jamaah atau sedang membesarkan organisasinya sendiri?
Jangan sampai NU menjadi besar di atas kertas, tetapi semakin jauh dari orang-orang yang selama hampir satu abad membuatnya hidup.
Dulu, menjadi NU tidak rumit. Orang cukup ikut tahlilan, ngaji kitab, menghormati kiai, gotong royong membangun langgar, membantu tetangga, dan merasa bersaudara ketika bertemu sesama warga NU di tempat yang jauh.
Sekarang, warga NU disuguhi bahasa yang semakin elitis, geopolitik, global partnership, strategic alliance, diplomasi internasional, economic ecosystem, dan berbagai istilah manajemen korporasi.
Pertanyaannya sederhana, apakah semua itu dipahami oleh guru ngaji di desa, petani, nelayan, buruh, pedagang pasar dan keluarga santri miskin?
Kalau tidak, jangan-jangan NU sedang membangun organisasi yang hebat menurut ukuran elite, tetapi asing bagi jamaahnya sendiri.
Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,72 persen, jauh lebih tinggi daripada perkotaan yang 6,60 persen. Sekitar 12,18 juta penduduk miskin berada di wilayah perdesaan.
Di tengah situasi seperti itu, agenda utama NU seharusnya jelas, mengurus rakyatnya. Bukan sibuk mengejar seremoni internasional.
Bukan berlomba menunjukkan siapa paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Bukan menjadikan hubungan dengan tokoh dunia sebagai prestasi utama.
Dan bukan pula menganggap semakin banyak badan usaha berarti semakin maju.
Apa gunanya NU memiliki jejaring global jika guru madrasah tetap hidup pas-pasan? Apa gunanya seminar internasional jika anak petani tidak mampu kuliah? Apa gunanya koneksi dengan penguasa jika nelayan tetap kesulitan modal dan pedagang kecil terus digerus rentenir?
NU harus kembali kepada rakyat.
Urus guru. Urus petani. Urus nelayan. Urus buruh. Urus pedagang kecil. Urus pesantren kecil. Urus anak muda desa.
Berikan pendidikan murah. Bangun layanan kesehatan yang terjangkau. Buka lapangan kerja. Sediakan pembiayaan bagi usaha kecil. Bantu petani memperoleh pasar. Perkuat koperasi. Naikkan kualitas pesantren dan madrasah. Itulah kerja besar NU.
Dan jangan salah memahami kritik ini sebagai ajakan agar NU menjadi organisasi yang anti-modern atau anti-globalisasi. Justru sebaliknya. NU harus modern, tetapi modernisasinya harus menghasilkan manfaat yang dirasakan jamaah.
Hubungan internasional harus menghasilkan beasiswa, teknologi, investasi yang berpihak kepada rakyat dan penguatan pendidikan.
Jejaring dengan pengusaha harus menghasilkan lapangan pekerjaan dan pembiayaan murah.
Kedekatan dengan pemerintah harus menghasilkan kebijakan yang adil.
Badan usaha harus menghasilkan sumber daya untuk membiayai pelayanan sosial.
Kalau semuanya berhenti pada jaringan elite, foto bersama, konferensi dan MoU, maka NU hanya sedang memperbesar lingkaran kekuasaan di sekitar dirinya.
NU memang membutuhkan kekuasaan. Tetapi NU tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan.
NU harus bisa masuk ke istana tanpa kehilangan keberanian untuk mengatakan bahwa kebijakan pemerintah salah.
NU harus bisa duduk bersama pengusaha tanpa lupa bahwa jutaan warga kecil hidup dengan pendapatan yang pas-pasan.
NU harus bisa berbicara dengan dunia internasional tanpa merasa perlu mendapatkan legitimasi dari dunia luar untuk membuktikan bahwa dirinya besar.
Sebab kebesaran NU tidak pernah lahir dari gedung megah, seminar internasional atau hubungan elite.
Kebesaran NU lahir dari rakyat.
Dari kiai kampung. Dari pesantren. Dari madrasah. Dari masjid. Dari tahlilan. Dari gotong royong. Dari petani dan pedagang kecil. Dari jutaan keluarga yang selama puluhan tahun menjadikan NU sebagai rumah sosial dan keagamaan mereka.
Karena itu, jika istilah “holding company” hendak digunakan, jadikan NU sebagai “holding kemaslahatan”, bukan holding kepentingan.
Konsolidasikan pendidikan. Konsolidasikan kesehatan. Konsolidasikan ekonomi umat. Konsolidasikan lapangan pekerjaan. Konsolidasikan kekuatan pesantren. Konsolidasikan pelayanan kepada jamaah.
Bukan konsolidasi elite.
Muktamar ke-35 seharusnya tidak hanya memilih siapa yang paling pandai berbicara tentang masa depan NU. Muktamar harus memilih pemimpin yang paling memahami bahwa masa depan NU ditentukan oleh satu hal sederhana:
apakah jamaahnya masih merasa NU adalah rumah mereka.
Kalau NU semakin dekat dengan elite tetapi semakin jauh dari jamaah, itu bukan kemajuan.
Kalau NU semakin kaya tetapi semakin miskin dalam pelayanan sosial, itu bukan kemajuan.
Kalau NU semakin global tetapi kehilangan akar di desa, itu bukan kemajuan.
Dan kalau NU semakin kuat secara kelembagaan tetapi kehilangan keberanian mengoreksi kekuasaan, itu bukan kebesaran. Itu justru kemunduran.
NU boleh menjadi organisasi modern.
Tetapi jangan sampai NU menjadi perusahaan yang kebetulan memakai nama ulama.
Abad kedua NU membutuhkan organisasi yang kuat secara ekonomi, profesional dalam manajemen, luas dalam jaringan, tetapi tetap berakar di pesantren, berpihak kepada rakyat dan tunduk kepada prinsip Aswaja.
Sebab pada akhirnya, NU tidak dibutuhkan dunia karena ia bisa menghadiri konferensi di luar negeri.
NU dibutuhkan Indonesia karena ia mampu menjaga umat, merawat persaudaraan, membela yang lemah, dan tetap berani mengatakan kebenaran kepada siapa pun yang sedang berkuasa.[]
