Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, yang ditambal dengan utang baru, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan belanja pertahanan. Alutsista mutakhir dibeli dari berbagai negara untuk memodernisasi militer kita. Tapi tak bisa menjadi deterrence bagi kelangsungan kedaulatan kita.
Hal ini tak bisa dilepaskan dari eskalasi persaingan AS-Cina di berbagai bidang. Di antaranya, ekonomi, inovasi teknologi, ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS), memburuknya hubungan Jepang-Cina, dan isu Taiwan. Juga masalah domestik yang ruwet, yang melahirkan skeptisisme kita.
Di luar keamanan kawasan, perang Rusia-Ukraina dan gejolak di Timur Tengah yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar, membawa Prabowo pada kesimpulan bahwa Perang Dunia III berpotensi pecah.
Kendati sinyalemen Prabowo kecil kemungkinannnya karena Cina memiliki senjata nuklir, eskalasi di LCS, Selat Taiwan, dan Laut Cina Timur, terus meningkat. Di tengah perundingan tarif resiprokal Cina-AS, pada 18 Desember AS menyetujui bantuan militer AS kepada Taiwan senilai 11 miliar dollar AS.
Di hari yang sama, KTT G-7 – terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Kanada, dan Jepang – di Kanada mengeluarkan kecaman terhadap Cina yang menghukum Jimmy Lai, miliarder asal Hongkong yang kritis terhadap Beijing. Bagaimanapun, sikap AS dan G-7 di atas bertujuan menghambat kemajuan Cina.
Cina bereaksi keras atas dua peristiwa di atas dengan mengatakan AS dan G-7 mencampuri urusan dalam negerinya. Kendati Washington dan G-7 mengakui Taiwan dan Hongkong sebagai wilayah Cina, keduanya punya posisi berbeda dengan wilayah-wilayah di daratan Cina.
Pengembalian Hongkong kepada Cina oleh Inggris hampir tiga dekade lalu berpijak pada kesepakatan bahwa salah satu pusat keuangan dunia itu akan diperlakukan secara khusus. Di antaranya, sistem demokrasi Hongkong dijaga. Ini menjadi alasan sikap G-7 di atas.
Sementara Taiwan adalah pulau independen bersistem demokrasi yang didirikan partai nasionalis Cina, Kuomintang pimpinan Chiang Kaisek pada 1949. Demi menjaga hubungan baik dengan Beijing, Washington dan G-7 mengadopsi kebijakan One Chaine Policy.
Tetapi karena posisi Taiwan sangat strategis bagi perdagangan maritim dunia – tak kurang dari US$ 5 triliun kargo dari Barat ke Korea dan Jepang melewati Selat Taiwan dan sebaliknya – independensi Taipe harus dipertahankan.
Bulan lalu, eskalasi Cina-Jepang terjadi dengan cepat menyusul pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi bahwa militer Jepang harus terlibat membantu Taiwan bila Cina merebutnya dengan paksa. Takaichi melihatnya aksi Cina sebagai ancaman eksistensial Jepang.
Belakangan ini memang Beijing makin asertif dengan mengerahkan asset militernya secara besar-besaran di sekeliling Taiwan untuk mencegahnya memproklamirkan kemerdekaan. Strategisnya Taiwan dalam menjaga selatnya sebagai perairan internasional, membuat Presiden AS terikat pada UU yang mengharuskannya menjaga eksistensi Taiwan.
Cina juga bermasalah dengan beberapa negara ASEAN – Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina — akibat klaim Beijing atas 90 persen LCS sesuai sembilan garis putus-putus yang dibuatnya. Klaim yang ditolak Mahkamah Arbitrase Internasional ini menggerogoti teritori anggota ASEAN tersebut.
Bahkan, sembilan garis putus-putus tersebut mencakup Laut Natuna Utara yang diklaim Beijing sebagai wilayah penangkapan ikan tradisionil nelayan Cina. RI menolak klaim Cina ini. Namun, sering kapal penjaga pantai Cina beroperasi di perairan ini tanpa menghiraukan militer RI di sana.
Di pihak lain, tidak mudah bagi Jakarta untuk memainkan peran besar dalam menjaga sentralitas ASEAN, independensi Taiwan, meredakan ketegangan Jepang-Cina, serta kompetisi Cina-AS meskipun RI memiliki geostrategis dan pasar besar – karena posisi tawarnya lemah di hadapanan AS, Cina, G-7, dan Jepang.
Program modernisasi dan hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ambisius dan diteruskan oleh Prabowo mendorong Indonesia masuk ke dalam perangkap utang Cina. Salah satunya, proyek kereta cepat Cina “Whoosh”.
Bukan hanya tak membawa keuntungan apa-apa bagi Indonesia, hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara telah merusak lingkungan di sana sebagai konsekuensi dari diabaikannya persyaratan amdal bagi investor. Terlebih, Cina menggunakan teknologi kuno dalam industri ekstraktif ini.
Tak cuma itu. Demi mempermudah izin, pemerintah pusat mengebiri otonomi daerah dengan mengambil alih wewenang daerah dengan mengeluarkan UU Minerba. Menko Maritim dan Investasi – kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional – Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bahkan memberi fasilitas bandara khusus kepada PT IMIP, perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang didominasi modal Cina.
Kehadiran bandara “rahasia” ini, tempat Cina menyelundupkan ribuan buruhnya ke PT IMIP, dikatakan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai negara di dalam negara. Dengan kata lain, kedaulatan Indonesia telah tergadaikan. Tapi Prabowo yang berjulukan macan Asia membisu.
Tak sampai di situ, barang-barang impor dari Cina, baik legal maupun illegal, membanjiri pasar Indonesia sehingga banyak industri manufaktur kita gulung tikar. Tapi semuanya didiamkan. Ini menunjukkan ketergantungan kita pada modal Cina sangat besar, yang mengikis modal politik Jakarta vis a vis Beijing.
Tersanderanya Indonesia dalam cengkraman Cina turut melemahkan lawan-lawan Cina di Indo-Pasifik. Hal ini meresahkan AS, Inggris, Jepang, Australia, dan India. Tak heran, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi militer (AUKUS). Masih tak cukup, Jepang, AS, Australia, dan India membangun aliansi serupa bernama Quad untuk membendung perluasan pengaruh Cina di kawasan.
Kekhawatiran AS pada hubungan tak seimbang Jakarta-Beijing sangat mungkin menjadi bagian dari kemarahan Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintahan Prabowo terkait tarif resiprokal berkaitan dengan hegemoni Beijing atas Jakarta.
Sebagaimana diketahui, pada Juli lalu AS-RI mencapai kesepakatan tarif bahwa AS akan menurunkan tarif barang ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan imbalan Jakarta menghapus 99 persen tarif impor barang dari AS. Perjanjian itu juga mengsyaratkan RI tidak boleh menjadi negara yang memproduksi barang Cina untuk diekspor ke AS.
Ini bagian dari strategi Washington dalam melemahkan ekonomi Cina. Juga untuk menjauhkan RI dari hegemoni Cina. Tapi terlambat. Hubungan patron-client Jakarta-Beijing sudah terlalu dalam sehingga menyulitkan Jakarta melepaskan diri dari lilitan naga.
Di luar dugaan Trump, Prabowo minta negosiasi ulang atas kesepakatan yang sudah disepakati itu. Selain muncul kritik dari dalam negeri bahwa kesepkatan itu terlalu menguntungkan AS dan bahwa kedaulatan Indonesia tergadaikan, bukan tidak mungkin mundurnya Indonesia disebabkan tekanan Cina.
Renegosiasi RI-AS sedang berlangsung. Tapi dunia bisnis domestik tidak yakin renegosiasi akan mencapai hasil yang harapkan Indonesia. Pasalnya, RI tak akan memberi konsesi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan Cina. Sementara, Trump tak akan mentolerir dominasi Cina atas Indonesia.
Sikap Trump ini sejalan dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, dan India. Maka, tindakan yang akan diambil Trump untuk menekan RI bisa juga mempengaruhi sekutu-sekutunya di kawasan. Hal ini akan memukul ekonomi Indonesia lebih jauh.
AS adalah negara tujuan ekspor Indonesia yang utama. Cina berada di peringkat kedua. Konsekuensi ikutan adalah makin lemahnya Indonesia di hadapan Cina. Apalagi bila Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, India, dan Inggris ikut menekan Indonesia.
Nampaknya, Prabowo menawarkan konsesi kepada Trump berupa pengiriman 20.000 anggota TNI ke Gaza untuk mendukung Resolusi DK PBB 2803 yang berpihak pada Israel.
Anggota TNI akan tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Trump yang punya otoritas menggunakan kekuatan r untuk menghadapi Hamas yang menentang demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjatanya.
Tapi kalau kebijakan kontroversial ini direalisasi, Prabowo akan menghadapi resistensi massif dari rakyat RI. Pasalnya, konstitusi kita mengharamkan kerja sama dengan penjajah. Di luar itu, pasukan kita akan berperang melawan Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina lainnya di Gaza.
Tekanan tidak hanya datang dari Cina dan AS. Kondisi sosial-ekonomi-politik dalam negeri pun menyulitkan Prabowo mengambil jalan radikal untuk membebaskan RI dari belenggu Jokowi, oligarki, Cina, dan AS.
Memang hasil survei terakhir Indikator Politik mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Tapi kepuasan publik terhadap pemerintah sangat rendah. Data ini hanya menegaskan kultur feodalisme di mana pemimpin dikultuskan masih kuat berakar.
Ketidakbecusan penanganan bencana banjir Sumatera, performa ekonomi yang ngesot, utang negara yang terus membengkak, nilai riil pendapat rakyat yang terus merosot, pembengkakan pengangguran akibat deindustrialisasi dini, cengkraman oligarki yang demikian kuat, deep state yang dihasilkan Jokowi, ketidaksukaan Prabowo pada kritik, dan gejala kembali ke Orde Baru, membuat kita kehilangan harapan bahwa ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik.
Dengan kata lain, Indonesia berada pada posisi genting. Kita mesti jujur bahwa pemerintah kehilangan kapasitas untuk menangani masalah bangsa yang rumit ini. Pasalnya, legacy buruk pendahulunya tetap dipuja. Dus, bisa jadi nubuah Prabowo bahwa pada 2030 RI tak ada lagi, paling tidak bangkrut, jadi kenyataan.
Tangsel, 19 Desember 2025
*Penulis adalah Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
