Dalam sambutan Harlah ke-66 PMII, Ketua Umum PB IKA PMII, Sahabat Fathan Subhi, mengajak semua kader, terutama, alumni, untuk melakukan aksi nyata berdampak. Dampak yang dimaksud, dengan mengutip sebuah potongan hadits, yang anfanguhum lin-nas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Mungkin karena forum terbatas, tidak terjelaskan maksud konkret anfanguhum lin-nas. Tulisan ini mencoba membuat syarah strategis terhadap “nyata berdampak.” Agar konkret, material, terukur, dan terarah.
Betul, kader (alumni) PMII memang tidak cukup bernostalgia. Tidak cukup berkumpul pada momen seremonial. Seperti banyak orang ber-Kartini tgl 21 April kemarin. Tidak cukup bangga pada foto lama, jaket lama, cerita lama. Zaman telah begerak begitu jauh dan cepat. Pergerakan zaman terlalu keras untuk dijawab hanya dengan kenangan. Dunia berubah cepat. Kuasa modal mengalami berbagai transformasi. Oligarki makin lihai. Teknologi makin dalam masuk ke dapur hidup manusia. Perang hadir di layer HP. Krisis iklim masuk sampai pelosok perdesaan. Pada titik itu, alumni PMII dituntut memilih. Menjadi penonton. Atau menjadi subjek sejarah. Menjadi creative minority. Dalam bahasa Gus Im, berenang atau tenggelam.
Tulisan ini merupakan refleksi spontan. Syarah atas nyata berdampak dalam tiga ranah. Itu dulu, yang lain nanti. Ketiganya saya ringkus dalam dua peran. Peran internal dan eksternal. Peran internal terkait keislaman dan NU. Peran eksternal terkait agenda strategis nasional dan global.
Konteks Internal
Dalam konteks Islam, agenda strategis alumni PMII berangkat dari satu soal pokok. Agama harus hadir sebagai daya ubah dan transfromasi. Bukan hanya pelipur lara. Bukan berhenti pada tafsir transendental atas realitas sosial. Bukan sekadar materi identitas. Islam transformatif menuntut keberpihakan pada mustadl’afin. Pada yang disingkirkan pasar. Pada yang dikecilkan negara. Pada yang dibungkam oleh propaganda. Menjadi irsyad pada kelompok menengah. Menjadi tanwir bagi professional, birokrat, negarawan. Menjadi irsyad kelompok aghniya atau muzakki.
Keaswajaan, dalam horizon tersebut, bukan cuma urusan langit. Keaswajaan adalah pembebasan manusia dari penghambaan pada uang, kuasa, ras, senjata, dan berhala-berhala modern, sehingga menjadi zeorang zahid. Menggenggam arus dan Gerak structural ekonomi dan politik, namun di tangan. Hatinya, tetap ta’allauq kepada Alloh, Musabbibul Asbab. Dengan demikian, Alumni PMII perlu membawa Islam keluar dari tembok pesantren, masuk ke wilayah kerja sosial, kerja pemberdayaan, kerja pengetahuan, kerja advokasi, dan kerja kelembagaan. Menjadi living values dalam public policy-making process.
Dalam konteks NU, tugas itu punya akar yang lebih jelas. Aswaja bukan klangenan. Bukan lemari arsip. Bukan pula sekedar artefak. Bukan tradisi yang hanya dibacakan dalam rutinitas. Aswaja adalah cara memandang hidup dengan nalar, nilai, dan keberanian moral. Tawassuth bukan sikap abu-abu. Tawazun bukan kompromi tanpa batas. I’tidal bukan diam di depan ketimpangan. Aswaja tidak saatnya lagi dibenturkan internal umat Islam. Ditabrakkan dengan beragam mazahibut-tafasir. Hal itu bukan tidak penting. Namun, Aswaja harus sadar agenda setting dari zionisme, hasbara, sekularisme, dan neolib global.
Aswaja adalah manhajul fikir (methods of thinking), manhajul harokah, dan manhajut-tahgoyyur. Dari sini, alumni PMII wajib meletakkan NU sebagai kekuatan structural (as-siyasah al-ngaliyah, high politics, bukan politik bunyi-bunyian, praktis, instrumentalis-pragmatis) dan kultural. Bergerak atas dan bawah. Menjadi etika politik dan sosial. NU yang berpijak pada turats, setelah itu, berani membaca pasar, negara, media, teknologi, dan geopolitik-geoekonomi. NU menjaga silsilah dzahabiyyah, sanad musttasil, dan karenanya, mestinya sanggup menjawab setiap persoalan zamannya. Menggabungkan perangkat istidlal yang koheren dengan perangkat ijtihad sosial.
Konteks Eksternal
Dalam konteks nasional, agenda pertama adalah memperjuangkan demokrasi substantif. Demokrasi kini menyempit menjadi politik procedural. Menjadi sebatas hitungan kursi, koalisi, dan jadwal pemilu. Illiberal democracy, kata teori. Bahkan, kata Prof. Hikam, telah menjelma menjadi demokrasi-otoritarian. Kembalinya militer ke ranah sipil. Tugas kepolisian yang di luar tupoksi normal. Indikatornya berjibun. Anak SMP pun sanggup menyebut puluhan. Saking banyaknya.
Padahal, demokrasi harus diukur dari nasib rakyat kecil. Nasib mayoritas yang miskin secara ekonomi politik. Diukur dari mutu sekolah. Dari harga obat. Dari luasnya lapangan kerja layak. Dari tegaknya hukum bagi yang lemah dan yang kuat. Dari ekspresi budaya. Dari ruang kritik yang aman. Dari pers yang merdeka. Dari kampus yang tidak tunduk pada sponsor kuasa. Di banyak tempat, ukuran-ukuran dasar itu justru sedang menyusut.
Karena itu, sebagai agenda kedua, alumni PMII tidak boleh puas dengan demokrasi prosedural. Apalagi, sebagian telah menegara. Menjadi birokrat dan professional. Menjadi bagian dari political society. Demokrasi, dengan social capital alumni PMII, harus didorong sampai ke akar. Sampai ke desa. Sampai ke kampus. Sampai ke serikat pekerja. Sampai ke organisasi profesi. Sampai ke pesantren. Dalam bahasa radikal demokrasi, yang perlu diperluas bukan cuma kotak suara. Yang perlu diperluas adalah ruang partisipasi. Rakyat harus punya jalan masuk ke proses kebijakan. Perempuan harus punya panggung yang aman dan setara. Kaum buruh, tani, nelayan, difabel, dan warga pinggiran kota harus hadir sebagai subjek, bukan objek pidato.
IKA PMII, terutama yang berada di jalur non-struktural/kultural, dapat masuk ke sini lewat kerja kaderisasi warga, sekolah demokrasi lokal, klinik advokasi, forum anggaran publik, sampai laboratorium kebijakan berbasis komunitas.
Masalah kita bukan semata krisis etika personal. Ada struktur yang lebih dalam. Ada konsentrasi modal. Ada oligarki partai. Ada rente sumber daya. Ada privatisasi pengetahuan. Ada pasar digital yang mengubah warga menjadi data, lalu mengubah data menjadi laba. IKA PMII harus berani menyebut akar masalah dengan kategori yang jelas. Kemiskinan bukan semata buah kemalasan. Pengangguran bukan sekadar akibat kurang gigih. Ketimpangan lahir dampak structural kebijakan. Dari sistem akumulasi yang menumpuk keuntungan pada sedikit tangan, lalu mewariskan beban pada banyak punggung. IKA PMII tidak boleh justru memoles atau menjustifikasi sistem yang injustice. Tugasnya jelas, membangun koreksi yang nyata, yang konstruktif.
Koreksi itu bisa berbentuk banyak jalan. Mendorong pajak yang adil. Menguatkan koperasi. Membela BUMDes yang sehat. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi kelas pekerja. Mengembangkan riset yang berpihak pada kebutuhan publik, bukan hanya pasar. Membela hak buruh platform. Mengawal regulasi kecerdasan artifisial agar tidak berubah menjadi mesin pemecatan massal atau pengawasan total. Dunia kerja digital kini menjadi arena penting. ILO menegaskan ekonomi platform telah mengubah cara kerja di seluruh dunia dan menimbulkan tantangan besar bagi kerja layak, sampai lembaga itu membawa rancangan konvensi dan rekomendasi soal decent work in the platform economy ke sidang 2026. UNDP juga mengingatkan bahwa masa depan pembangunan di era AI ditentukan oleh pilihan manusia dalam membentuk ulang ekonomi dan masyarakat.
Agenda ketiga adalah membangun solidaritas internasional yang kritis dan berani. Dunia hari ini memperlihatkan satu ironi besar. Pembunuhan pimpinan Iran dilakukan di depan hidung internasional. Serangan militer yang invasive terjadi begitu vulgar. Hukum internasional bicara hak asasi. Pasar senjata bicara laba. Forum diplomatik bicara damai. Warga sipil tetap mati. Genosida tetap on going process. Gaza menjadi cermin yang pahit. OCHA melaporkan per 17 April 2026 bahwa sebagian besar keluarga di Gaza terusir, bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan hidup dalam kondisi yang gawat, sementara serangan udara, penembakan, dan kerusakan fasilitas sipil terus berlangsung. Pada saat yang sama, Bank Dunia mencatat satu dari sepuluh orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan sejak 2022 mayoritas penduduk miskin dunia tinggal di negara yang rapuh atau terdampak konflik.
IKA PMII harus mendorong tujuan nasional keempat. Ikut serta dalam ketertiban dunia. Melampaui nasionalisme sempit. Bangsa tetap penting. Negara tetap perlu dijaga. Kedaulatan tetap wajib dibela. Namun, ada hal yang lebih luas. Kemanusiaan. Solidaritas Selatan-Selatan. Pembelaan pada Palestina. Terhadap Iran. Penolakan terhadap kolonialisme model baru. Kritik terhadap standar ganda demokrasi global. Keberanian untuk berdiri di pihak korban, walau arus media berkata lain. NU punya bekal etis untuk itu. Fiqh yang berpijak pada maqoshid. Tradisi yang akrab dengan perdamaian. Sikap keagamaan yang sanggup memadukan iman, akal, dan tanggung jawab sosial.
Agenda kelima adalah keadilan ekologis. Krisis iklim bukan isu pinggiran. Bukan urusan seminar hotel. Bukan tema musiman untuk proposal. Krisis iklim adalah soal nasi di meja rakyat. Soal nelayan yang pulang tanpa hasil. Soal petani yang membaca musim dengan cemas. Soal banjir, kekeringan, migrasi, dan penyakit. UNEP menegaskan bahwa emisi tahunan pada 2035 perlu turun 35 persen untuk jalur 2°C dan 55 persen untuk jalur 1,5°C dibanding tingkat 2019. Laporan yang sama juga menyebut pelampauan 1,5°C sangat mungkin terjadi dalam dekade mendatang. Ya, IKA PMII harus mendorong agenda ekologi menjadi agenda organisasi. Energi bersih. Ekonomi desa yang tahan krisis. Pesantren hijau. Fiqh lingkungan. Advokasi terhadap tambang dan proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup warga.
Khotimah
Agenda keenam adalah membangun ulang infrastruktur kader. Bukan sekadar pelatihan dasar. Bukan forum seremoni intelektual. Yang dibutuhkan adalah ekosistem. Think tank. Pusat data. Media alternatif. Sekolah kebijakan. Klinik hukum. Inkubator koperasi. Jaringan beasiswa. Pusat riset pesantren-kampus. Alumni PMII terlalu lama tersebar sebagai individu-individu yang berhasil sendiri-sendiri. Sudah saatnya keberhasilan personal disusun menjadi kekuatan kolektif. Dari sinilah kaderisasi masuk babak baru. Dari reproduksi aktivis menjadi reproduksi institusi. NU telah lama kekurangan barisan meritokrasi-teknokrasi. Ruang-ruang yang terbentuk karena proses menegara di atas, menjadi muspro. Tidak terisi. Yang paling wajib memproduksi lapisan tiada lain adalah PMII.
Akhirnya, agenda strategis IKA PMII ketujuh adalah agenda memperkuat harapan dengan kerja yang terorganisasi dan programatik (terarah, terukur, terkendali). Bukan kerja yang sesaat. Spontanitas. Bukan moralitas panggung. Bukan romantika gerakan. Yang diperlukan adalah kesanggupan berdiri di tiga medan sekaligus. Medan Islam transformatif. Medan NU. Medan kebangsaan yang berkeadilan sosial. Lalu diperluas ke medan global yang penuh konfliktual, penuh tipu daya, penuh perebutan sumber daya. IKA Alumni PMII tidak sedang diminta menjadi penghias republik. Berseragam setiap seremoni. Alumni PMII sedang dipanggil menjadi abna-az zaman.
