“Semua mata tertuju ke Iran!”. Sebuah tagar mendunia merujuk pada aksi protes sebagian warga Republik Islam Iran sejak akhir tahun lalu hingga awal Januari 2026, dampak masalah ekonomi. Para pedagang dan pelaku pasar (bazzariyun), menghentikan sementara kegiatan ekonomi, berunjuk rasa menuntut penanganan masalah ekonomi. Fabrikasi visual dan laporan aksi protes yang disertai kericuhan, dan narasi ribuan orang meninggal akibat tindakan represif aparat keamanan menyebar cepat di berbagai kanal media. Tak luput, media nasional mengutip berita-berita itu.
Pemerintah revolusi Islam Iran menuduh agen Israel, Mossad, dan operasi intelijen Amerika yang mengorkestrasi aksi-aksi tersebut melalui proksi yang ada di dalam negeri Iran, sengaja memicu kericuhan, melakukan aksi teror, tendensius mengiring opini perubahan rezim, bernuansa Islamofobik, dan menuntut pemerintahan yang lebih demokratis.
Otoritas Agama dan Teokrasi
Kekuasaan puncak negara di Republik Islam Iran dipegang oleh otoritas agama, sosok yang dipilih oleh majlis ahli berdasarkan pada kepakaran hukum dan Ilmu Islam (faqih), kesalehan, akhlak dan keteladanan mendekati kesucian (infallability). Karakter ini merujuk pada teologi mahdawi, sebuah kepercayaan eskatologis terhadap sosok imam mahdi yang akan kembali dari masa okultasi untuk menegakkan keadilan.
Teologi mahdawi merupakan salah satu ajaran utama dalam Syiah, madzhab yang dipeluk oleh mayoritas warga republik Islam Iran. Konstruksi teologi ini mensyaratkan kepemimpinan berasaskan genealogi mulai dari Ali bin Abi Thalib hingga ke imam mahdi (Muhammad bin Hasan al Asykari), imam ke dua belas. Kepercayaan ini berdasar pada wasiat nabi Muhamad SAW pada peristiwa ghadir qum, yang menyebut bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus kepemimpinan nabi, bukan hanya dalam hal agama tetapi juga dalam keummatan (negara).
Ayatullah Rohulllah Imam Khomenei, pemimpin revolusi Islam 1979 meneguhkan bahwa Islam dengan negara (politik) bersifat integral, tidak terpisahkan. Atas dasar ini, Imam Khomeini mengajarkan doktrin pemerintahan Islam (hukumate islami) dengan kekuasaan dipimpin oleh seorang ahli fiqh (velayate faqih) yang merepresentasikan sosok dan karakter imam Mahdi. Hasilnya, kekuasaan dan hukum negara menjadi sakral karena merepresentasikan keimaman (imamiyah) suci sebagai puncak cotoritas negara. Otoritas agama ini berperan kuat dalam setiap level lembaga negara, parlemen, administrasi pemerintahan, militer korps Garda Revolusi (IRGC), kepolisian dan kekuatan keamanan lainnya.
Kekuatan otoritas agama juga didukung oleh gagasan spiritualitas yang berakar pada syahadah (martyrdom) ahlul bait yang terbunuh, terutama cucu nabi, Hussein (a.s), pada peristiwa perang karbala melawan kedzaliman rezim Yazid bin Muawiyah waktu itu. Spiritulitas dengan semangat pelawanan terhadap penindasan ini dinarasikan dalam berbagai upacara pemerintah dan keagamaan, menghiasi ruang dan opini publik. Atas gagasan dan praktek inilah pemerintah Republik Islam Iran kerap disebut menerapkan teokrasi.
Michel Foucault dalam kunjungannya ke Iran beberapa waktu pasca revolusi Islam 1979, menyebut revolusi Islam Iran berbeda dari peristiwa serupa di negara-negara lain yang berlatar belakang material (Marxis-komunis), menumbangkan kaum borjuasi, dan menciptakan negara proletariat. Foucault menyebut revolusi Islam Iran sebagai revolusi yang digerakkan oleh aspek kekuatan spiritual oleh para pemuka agama menumbangkan rezim otoritarian (Shah) yang didukung Barat.
Semangat perlawanan (muqowamah) juga tercermin dalam politik luar negeri Iran, menantang dominasi kekuatan Barat (Amerika) dan Israel di kawasan Timur Tengah melalui jejaring proksi (axis of resistence) yang ada di Irak, Lebanon, dan Syiria. Dari aspek psikologi politik, faktor kemananan internal Iran terancam karena kehadiran basis militer Amerika di Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi. Sehingga proksi perlawanan itu juga sekaligus sebagai benteng pertahanan.
Desakralisasi
Pemerintahan revolusi Islam Iran tidak sepenuhnya teokratis karena mengadopsi republikanisme, membangun konstitusi modern, dan mempraktekkan demokrasi dalam pemilihan anggota parlemen dan presiden. Ini merupakan hasil kontestasi ideologi sejak dinasti Islam terakhir berkuasa (Qajar) di awal abad ke-20, era nasionalisme, serta perlawanan terhadap monarkhi (Shah).
Selama lima dekade pasca revolusi Islam 1979, pemerintahan Republik Islam Iran sampai saat ini tampak kokoh (resilient) menghadapi dinamika politik internal. Menurut Bajoghli (2019) pada setiap pemilihan parlemen dan presiden sebagai kepala eksekutif, selalu terjadi kontestasi antara kelompok yang disebut reformis yang kritis dengan kelompok relijius atau konservatif, pendukung velayat-e faqih dan rahbar.
Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1993), Presiden Khatami (1997-2001) dan presiden Hassan Rouhani (2013-2017) dianggap sebagai representasi kekuatan moderat dan reformis, sementara presiden Mahmoud Ahmadinejad (2005-2009 dan 2009-2013) dianggap sebagai profil konservatif. Presiden Masoud Pezeskhian yang terpilih pada pemilihan tahun 2024, disebut mewakili faksi reformis, mengalahkan pesaingnya Saeed Jalili dari faksi konservatif. Dalam kampanye, Pezeskhian menjanjikan berbagai perubahan baik dalam urusan dalam maupun luar negeri. Namun dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan akan selalu mengikuti arahan dari pemimpin tertinggi (rahbar).
Kritik terhadap kekuatan otoritas agama dalam negara juga disuarakan oleh para intelektual dan aktivis, khususnya mereka yang berada di luar Iran (diaspora). Abbas Milani dari Pusat Kajian Iran di Universitas Stanford, menyebut pada tahun 2020, terdapat sekitar 10 persen dari warga Iran memilih keluar sejak masa revolusi 1979, menjadi diaspora di berbagai negara. Mereka berasal dari beragam profesi antara lain akademisi, jurnalist, saintis, politisi beraliran kiri (leftist), eksil, keluarga Shah dan para pendukungnya.
Dari luar Iran, mereka kerap menyerang sistem pemerintah revolusi Islam Iran, mengkritik administrasi, menyampaikan tuduhan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, represif, otoriter, dan anti demokrasi. Selain itu, kelompok kulturalis yang membangun narasi romantik, berimajinasi tentang masa keemasan Persia termasuk kelompok yang menarasikan kontra pemerintahan Islam.
Masih Kokoh
Resistensi terhadap otoritas agama di Iran tidak mudah untuk dilihat secara kasat mata, sebagaimana kelompok anti pemerintah revolusi Islam (Sedde enqelab) yang beroperasi diam-diam. Aksi-aksi kelompok anti pemeritah, selalu diikuti oleh aksi massa pro pemerintah yang jumahnya jauh lebih besar. Namun, pada pemilihan presiden 2024 yang dimenangkan oleh Masoud Pezeskhian, tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 50 persen, mencerminkan kurang kepercayaan pada proses dan hasil demokrasi ini.
Dalam budaya sehari-hari, denyut perubahan gaya hidup, terutama di kota-kota besar bisa dirasakan, muncul kelompok anak-anak muda yang kritis dan terbuka, suka berdiskusi di warung-warung kopi yang marak. Namun, kontrol otoritas agama serta pengawasan pihak keamanan terhadap pihak-pihak yang berpotensi dianggap sebagai mata-mata asing cukup kuat . Dari fakta-fakta ini, tampaknya upaya pergantian rezim di Iran, yang diinginkan oleh media dan pihak Barat sulit terwujud.
