Salah satu kearifan ekologis yang sangat mendalam dari masyarakat adat Papua adalah pandangan bahwa tanah ini milik Tuhan, dianugerahkan kepada manusia, dan karena itu manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari serta terus memberi penghidupan. Pernyataan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung makna ekologis yang sangat maju. Ia bukan hanya ungkapan adat, melainkan suatu kesadaran kosmologis bahwa alam bukan benda mati, bukan sekadar komoditas ekonomi, dan bukan objek eksploitasi yang dapat diperlakukan sesuka hati. Tanah, hutan, sungai, dan seluruh ekosistem dipahami sebagai amanah ilahi yang harus dijaga sebelum dimanfaatkan.
Dalam perspektif ekologi transenden, pandangan ini sangat penting karena meletakkan hubungan manusia dan alam pada akar ketuhanan. Manusia tidak ditempatkan sebagai pemilik absolut atas bumi, melainkan sebagai penjaga, pemelihara, dan penerima amanah. Dengan demikian, hutan bukan hanya sumber kayu, lahan, pangan, obat, atau kekayaan ekonomi. Hutan adalah ruang kehidupan yang memiliki dimensi spiritual, ekologis, sosial, dan moral sekaligus. Ketika masyarakat adat Papua mengatakan bahwa tanah adalah milik Tuhan, mereka sesungguhnya sedang membangun batas etis terhadap keserakahan manusia. Alam boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dirusak. Alam boleh memberi kehidupan, tetapi tidak boleh diperas hingga kehilangan daya hidupnya.
Di sinilah letak kemodernan pandangan ekologis masyarakat Papua. Mereka tidak memulai relasi dengan hutan dari konsep penguasaan, tetapi dari konsep penjagaan. Hubungan manusia dengan hutan bukan hubungan majikan dan objek, melainkan hubungan penjaga dengan amanah. Hutan dijaga agar tetap lestari, lalu dari kelestarian itulah manusia memperoleh manfaat. Dengan kata lain, pemanfaatan hutan tidak boleh mendahului penjagaan hutan. Prinsip ini sangat berbeda dengan logika pembangunan eksploitatif modern yang sering memandang hutan sebagai cadangan ekonomi yang harus segera dikonversi menjadi uang, lahan produksi, tambang, perkebunan, atau infrastruktur.
Masyarakat Papua justru mengajarkan bahwa manfaat ekologis hanya sah apabila lahir dari ekosistem yang tetap hidup. Hutan yang rusak mungkin dapat menghasilkan keuntungan sesaat, tetapi ia kehilangan kemampuan memberi kehidupan jangka panjang. Sebaliknya, hutan yang dijaga akan terus memberi air, udara, pangan, obat-obatan, habitat biota, kestabilan iklim lokal, kesuburan tanah, dan identitas budaya bagi komunitas yang hidup di sekitarnya. Maka, bagi masyarakat adat Papua, menjaga hutan bukan tindakan romantis, melainkan strategi hidup yang sangat rasional, ekologis, dan spiritual.
Pandangan ini sangat sejalan dengan paradigma pengelolaan ekosistem yang melampaui antroposentrisme. Dalam paradigma antroposentris, alam sering dipahami terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilainya ditentukan oleh seberapa besar ia dapat dimanfaatkan. Tetapi kearifan Papua menunjukkan paradigma yang lebih luas. Alam memiliki nilai karena ia berasal dari Tuhan, karena ia menopang seluruh kehidupan, dan karena manusia sendiri hanyalah bagian dari jaringan kehidupan itu. Dengan demikian, pandangan ini dekat dengan biosentrisme yang menghargai kehidupan, ekosentrisme yang menghormati keutuhan ekosistem, ekologi transpersonal yang melihat keterhubungan batin manusia dengan alam, dan terutama ekologi transenden yang menempatkan Tuhan sebagai sumber makna ekologis.
Dalam ekologi transenden, alam tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga secara teologis. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, tanah, mikroorganisme, satwa, air, dan energi matahari. Hutan adalah ayat atau tanda, amanah, dan medan tanggung jawab spiritual manusia. Merusak hutan berarti bukan hanya merusak sumber daya, tetapi juga mengkhianati amanah Tuhan. Mencemari sungai bukan hanya mengganggu kualitas air, tetapi juga melukai tatanan kehidupan yang dianugerahkan kepada seluruh makhluk. Menghancurkan ekosistem bukan hanya kesalahan teknis, tetapi kegagalan moral dan spiritual.
Karena itu, dunia modern perlu belajar dari masyarakat Papua. Mereka mungkin tidak selalu menyebut istilah-istilah akademik seperti ekologi transenden, ekosentrisme, biosentrisme, atau keberlanjutan ekologis. Namun dalam praktik hidup, mereka telah lama menghayati inti dari semua konsep itu. Mereka memahami bahwa manusia tidak bisa hidup dengan menghancurkan sumber kehidupannya sendiri. Mereka tahu bahwa hutan yang dijaga akan menjaga manusia kembali. Mereka sadar bahwa tanah bukan milik ego manusia, tetapi milik Tuhan yang dititipkan kepada komunitas agar dipelihara dengan adil.
Pelajaran ini tidak hanya berlaku untuk hutan, tetapi juga untuk perairan, pesisir, dan laut. Sungai, danau, mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan wilayah tangkap ikan juga harus dipahami sebagai amanah ekologis. Prinsipnya sama: ekosistem harus dijaga terlebih dahulu agar dapat memberi kehidupan secara berkelanjutan. Pemanfaatan tanpa penjagaan adalah bentuk perampasan. Produksi tanpa pemulihan adalah jalan menuju kehancuran. Pembangunan tanpa kesadaran transenden hanya akan melahirkan krisis ekologis yang semakin dalam.
Dengan demikian, kearifan masyarakat Papua memperlihatkan bahwa masa depan pengelolaan ekosistem tidak hanya membutuhkan teknologi, regulasi, dan investasi, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma. Kita harus kembali memahami bahwa bumi bukan milik manusia secara mutlak. Bumi adalah amanah Tuhan. Manusia bukan penguasa tunggal, melainkan penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dari Papua, kita belajar bahwa menjaga alam bukan pilihan tambahan dalam pembangunan, melainkan syarat dasar agar kehidupan tetap berlangsung dengan bermartabat.
Belajar Ekologi Transenden dari Orang Papua
