Filsafat Politik untuk Sosialisme  Islam

Ali Syari’ati wafat di Southampton pada Juni 1977, dalam usia 43 tahun. Sebuah usia yang relatif masih muda. Namun pemikirannya meraksasa. Hampir setengah abad sesudahnya, namanya kembali disebut di ruang-ruang diskusi di Indonesia.  Persis ungkapan kitab tipis namun legendaris, ta’lim, ulama atau cendekiawan akan tetap hidup, meskipun sudah dikubur  ratusan tahun.

Syari’ati bertahan karena dia melibatkan diri dalam tema-tema sosial hampir semua raksasa pemikiran modern. Dia membaca Marx dan menolaknya, mengagumi Sartre dan meragukannya, menimbang liberalisme dan mengejeknya. Dalam satu ceramah dia menyebut empat arus besar yang sama-sama mengaku membela manusia, yaitu liberalisme Barat, Marxisme, eksistensialisme, dan agama (Shari’ati 1980, 9). Membaca Syari’ati karena itu seperti membaca ikhtisar perdebatan ideologi dunia, ditulis oleh seorang yang menolak berdiri di pinggir.

Namun sepertinya ada yang belum selesai pada Syari’ati, dan barangkali juga pada mereka yang kini mengutipnya. Sosialisme Islam merupakan filsafat ekonomi. Pasangan politiknya belum dirumuskan. Tulisan ini mengajukan tauhid sebagai landasan dan demokrasi substantif sebagai bentuknya, dengan meminjam kerangka tiga lapis ideologi yang ada pada Syari’ati sendiri.

Tiga makna ideologi

Kata ideologi berakar pada dua kata Yunani, idea dan logos. Idea adalah gagasan, logos adalah ilmu. Kata itu sendiri baru dibentuk Antoine Destutt de Tracy, pemikir Prancis,  pada akhir abad kedelapan belas, untuk menyebut ilmu tentang gagasan. Pada makna pertama ini ideologi adalah ilmu atas segala ilmu, science of sciences, ikhtiar menjelaskan dari mana pikiran manusia datang dan bagaimana pikiran itu tersusun, dan bagaimana sebuah pemikiran mengubah dunia. Pendek kata, dalam lapis ini, pada level filsafat, ideologi adalah disiplin yang mengkaji pemikiran yang menggerakkan realitas.

Sosiologi menyeretnya dan memberi makna kedua yang lebih luas. Lyman Sargent menyebut ideologi sebagai set of beliefs, sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai kebenaran oleh sebuah kelompok (Sargent 2009). Isinya bisa apa saja. Orang yang percaya pada pertanyaan malaikat di alam kubur, dalam pengertian ini, juga bagian dari  nilai, dan karena itu orang yang percaya bisa disebut memiliki ideologi. Ideologi adalah apa yang dipegang, bukan apa yang dibuktikan. Percaya pada tidak ada yang ghoib di balik yang fisik juga bagian dari ideologi. Percaya pada sosialisme atau kapitalisme, juga bagian dari nilai.

Makna ketiga lahir dari tradisi pemikiran politik modern, dan di sini pengertiannya menyempit. Ideologi menjadi rumusan tentang bagaimana kekuasaan diatur dan bagaimana kekayaan dibagi. Dari sisi politik kita mengenal demokrasi, sosdem, libertarianisme, fasisme, komunisme, khilafahisme, dan lainnya. Dari sisi ekonomi kita mengenal kapitalisme, sosialisme, sosdem, ekosisialisme, merkantilisme, dan lainnya. Dengan standar ini, nasionalisme pun tidak berdiri sebagai ideologi penuh, sebab dia tak membawa rancangan ekonomi dan politik yang khas. Freeden (1998) menyebut nasionalisme ideologi yang tipis, yang selalu menumpang pada ideologi lain untuk mengisi dirinya.  

Di luar dua lapis di atas, ada pemikiran yang menambah lapis yang lebih jauh. Ideologi yang hendak mengubah dunia tak cukup menyatakan apa yang benar dan apa yang adil. Ideologi itu juga harus menjawab dari mana memulai dan langkah apa yang ditempuh lebih dulu. Lenin menulis What is to Be Done pada 1902. Pada lapis ini ideologi memuat strategi dan tahapan.

Tiga lapis pada Syari’ati

Ketiga makna ideologi itu bertemu pada Syari’ati sebagai bangunan, bukan sebagai daftar. Lapis pertamanya adalah pandangan dunia tauhid, keyakinan dasar tentang Tuhan, manusia, dan alam. Manusia adalah tanah yang ditiupi ruh, makhluk di antara debu dan Tuhan, yang bergerak menurut pilihannya sendiri (1980, 53). Lapis keduanya adalah kesadaran sosial, yang berisi filsafat ekonomi dan politik. Di sini dia menolak kapitalisme dan komunisme dengan alasan yang sama, karena keduanya memandang manusia sebagai binatang ekonomi (1980, 19). Lapis ketiganya adalah praksis. Dia menunjuk kaum tercerahkan, rausyanfikr, sebagai pemula perubahan, dan menyusun tahapan langkahnya (2007, 3 dan 16).

Pada lapis kedua itulah sosialisme Islam biasanya diletakkan. Keadilan ekonomi, kata Syari’ati, adalah prasyarat agar manusia lepas dari kemiskinan dan diskriminasi serta  tumbuh menjadi dirinya (1980, 46). Lapis kedua itu memiliki dua kaki, ekonomi dan politik. Kaki ekonominya (Sosialisme Islam) sudah massif dikaji kemarin. Kaki politiknya jarang disentuh.

Mengapa Sosialisme Islam butuh filsafat politik

Ideologi ekonomi tanpa ideologi politik ibarat denah rumah tanpa pintu. Kita tahu ruangannya, namun tak tahu siapa yang boleh masuk dan siapa yang memegang kunci. Abad kedua puluh memperlihatkan dua kegagalan yang saling bercermin. Demokrasi politik tanpa keadilan ekonomi membiarkan suara rakyat dibeli oleh oligarki. Keadilan ekonomi tanpa demokrasi politik melahirkan historical block yang berkuasa atas nama rakyat.

Syari’ati melihat keduanya. Tentang demokrasi liberal, dia mengejek bahwa rakyat diundang memilih orang-orang yang sudah lebih dulu memilihkan nasib mereka. Tentang komunisme, dia menyebutnya gereja abad pertengahan tanpa Tuhan, dengan para paus yang berkuasa atas nama proletar. Dia juga memperingatkan bahwa ketika seluruh kekayaan berada di tangan negara, birokrasi tumbuh menjadi golongan penguasa baru.

Di Indonesia, salah satu pemikir sosialis, Hatta, pernah merumuskan hal serupa jauh sebelumnya. Demokrasi politik saja, tulisnya, tak akan membawa kerakyatan bila tak disertai demokrasi ekonomi. Rumusan itu dapat dibalik dan tetap benar. Demokrasi ekonomi tanpa demokrasi politik akan menjadi koperasi yang diperintah dari atas, atau negara yang membagi rezeki sambil menutup mulut warganya. Dus, sosialisme Islam membutuhkan pasangan politik yang setara, yaitu demokrasi substantif yang berpijak pada tauhid. Bagaimana struktur pemikiran politik Syariati?

Pertama tauhid sebagai kritik atas daulat

Kalimat la-ilaha illallah sering dibaca sebagai pernyataan teologis. Syari’ati membacanya sebagai pandangan dunia yang menolak segala penyekutuan, termasuk di dalam masyarakat. Bila tak ada yang patut disembah selain Allah, tak ada kekuasaan di bumi yang boleh mutlak. Negara bukan Tuhan. Partai bukan Tuhan. Pemimpin, pasar, dan modal pun bukan. Setiap kuasa yang menuntut ketaatan tanpa batas sedang mengambil tempat yang bukan haknya. Itulah syirik dalam politik.

Dari tauhid lahir pula kesetaraan. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa.   Khalifah di bumi bukan satu orang di istana. Khalifah adalah manusia itu sendiri, setiap manusia. Kepadanya dititipkan amanah yang ditolak langit, bumi, dan gunung. Bila setiap manusia adalah khalifah, kedaulatan rakyat bukan pinjaman dari Barat. Kedaulatan rakyat adalah  implikasi logis dan niscaya tauhid.

Kedua, dari prosedur ke substansi

Kata demokrasi hari ini dipakai untuk dua hal yang berbeda. Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai metode, yaitu tata cara para elite bersaing merebut suara rakyat untuk memperoleh kuasa memutuskan. Definisi itu jujur namun sungguh dingin. Rakyat memilih, cuci tangan agar tinta hilang, kemudian pulang. Selebihnya menjadi urusan mereka yang terpilih.

Demokrasi prosedural memiliki jasa besar. Pergantian kuasa tanpa darah, kebebasan memilih, membawa militer ke barak, membiarkan siapapun berserikat, dan pemilu berkala adalah capaian yang mahal. Indonesia telah membayarnya pada 1998. Namun prosedur bisa berjalan rapi di atas struktur yang timpang. Pemilu bisa bersih, dan yang menang tetap mereka yang sanggup membiayainya. Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalankan pemilihan langsung, dan ketimpangan tetap melebar. Kekuasaan tetap memusat ke segelintir elite.

Demokrasi substantif bertanya lebih jauh. Robert Dahl (1998) menyebut lima syarat yang membuat sebuah proses layak disebut demokratis, yaitu partisipasi yang efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kendali warga atas agenda, dan keterlibatan seluruh warga dewasa. Pemilu hanya menjamin syarat kedua. Warga yang tak punya akses pada informasi tak bisa memilih dengan tercerahkan. Warga yang tak ikut menyusun agenda hanya diminta memilih di antara pilihan yang dibuat orang lain.

Orang yang lapar, sakit, dan tak bersekolah memegang hak politik di atas kertas, sayangnya, tak sanggup memakainya. Amartya Sen (1999) memperlihatkan arah sebaliknya. Kelaparan besar tak pernah terjadi di negeri yang memiliki pemilu yang berfungsi dan pers yang bebas, sebab penguasa di sana tak bisa membiarkan rakyatnya mati tanpa membayar harga politik. Demokrasi dan keadilan sosial saling menghidupi.

Demokrasi substantif diukur dari dua hal sekaligus, yaitu kesetaraan kuasa dalam proses dan keadilan dalam hasil. Di sinilah demokrasi substantif bertemu sosialisme Islam. Yang satu menjaga agar setiap warga sungguh ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang lain memastikan agar keputusan itu tak menjadikan sebagian warga kelaparan atau tak terjangkau pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.

Ketiga, dari kesadaran ke organisasi

Ideologi yang berhenti pada lapis kedua mampu menjadi narasi yang membius. Syari’ati tahu itu. Kemiskinan dan kesenjangan, katanya, bisa bertahan ribuan tahun tanpa mengubah apa pun. Masyarakat baru bergerak ketika ketimpangan sosial menjadi basis trasnformasi kesadaran rakyat. Dari sini tahapan demokrasi substantif dapat dirumuskan dalam empat langkah.

Langkah pertama adalah kesadaran. Kaum tercerahkan membangun jembatan antara pulau kaum terpelajar dan massa (2007, 2). Mereka menunjukkan bahwa petani yang kehilangan tanah, buruh yang tak bisa berunding, dan pedagang yang komisinya dipotong sepihak sedang mengalami satu soal yang sama, yaitu kehilangan kuasa. Mereka juga menjaga agar tidak salah alamat, sebab kalimat yang benar bisa sia-sia bila diucapkan pada waktu dan tempat yang keliru (Shariati 2007, 9).

Langkah kedua adalah pembaruan pemahaman agama. Syari’ati menyebutnya “protestantisme” Islam, ikhtiar merebut kembali iman dari tangan yang membekukannya (Shariati 2007, 16). Dalam politik, artinya membongkar tafsir yang menyuruh rakyat pasrah kepada penguasa dan menjadikan takdir alasan untuk diam. Agama, kata Syari’ati, mudah dipakai membangun ikatan palsu antara yang menghisap dan yang dihisap atas nama persaudaraan (Shariati 2007, 10).

Langkah ketiga adalah membangun organisasi. Kesadaran yang tak menjadi organisasi akan menguap. Serikat, koperasi, majelis warga, dan jaringan pesantren adalah sekolah demokrasi yang paling dekat. Di sana orang belajar bermusyawarah, memilih pengurus, dan menagih laporan, jauh sebelum mereka menagih menteri.

Langkah keempat adalah pelembagaan. Hasil musyawarah rakyat harus masuk ke undang-undang, anggaran, dan putusan pengadilan. Di sinilah partai politik diuji. Partai yang mengusung sosialisme Islam semestinya lebih dulu menjalankan demokrasi substantif di rumahnya sendiri, dengan pemilihan pengurus yang terbuka, keuangan yang diaudit, dan kader yang boleh berbeda pendapat dengan ketuanya. Ketika kepentingan petani, buruh, dan nelayan bertabrakan dengan kepentingan pemodal yang dekat dengan kekuasaan, ke pihak mana suara partai itu diberikan? Di situ kata-kata diuji.

Tauhid sebagai basis demokrasi substantif

Di Barat, demokrasi substantif bersandar pada gagasan martabat manusia yang sekuler. Bagi kaum muslim, jangkarnya bisa lebih dalam. Tauhid memberi tiga hal yang tak diberikan prosedur.

Pertama, alasan bagi kesetaraan. Kesetaraan bukan kesepakatan sosial yang bisa dicabut oleh mayoritas. Kesetaraan adalah akibat dari kenyataan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Karena itu suara buruh tani dan suara pemilik konsesi tak boleh berbeda pengaruhnya, di bilik pemungutan maupun di ruang tempat kebijakan dibuat.

Kedua, batas bagi mayoritas. Suara terbanyak tak bisa menghalalkan kezaliman, sebab kebenaran tidak ditentukan oleh hitungan. Demokrasi prosedural bisa memilih menindas minoritas bila mayoritas menghendakinya. Demokrasi procedural juga bisa mengantarkan minoritas memindas mayoritas rakyat secara ekopol. Demokrasi yang berbasis tauhid menolak itu, sebab martabat minoritas, mayoritas, dan kaum lemah bukan pemberian.

Ketiga, ukuran bagi hasil. Fikih mengenal kaidah bahwa kebijakan pemimpin atas rakyat terikat pada kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu dirinci dalam lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan itu dapat diletakkan sebagai neraca demokrasi substantif. Apakah warga terlindungi dalam beragama dan berkeyakinan? Apakah jiwa dan kesehatannya terlindungi? Apakah akalnya dididik dan bebas berpikir? Apakah keluarganya aman? Apakah dia mempunyai penghidupan dan hak atas hartanya? Pemilu yang bersih namun gagal menjawab kelima pertanyaan itu adalah prosedur tanpa substansi.

Dengan jangkar ini, demokrasi substantif tidak jatuh menjadi liberalisme yang hanya menghitung kebebasan individu. Demokrasi substantif juga tidak jatuh menjadi khilafahisme. Khilafahisme memusatkan amanah pada satu jabatan. Demokrasi yang berjangkar tauhid menyebarkan amanah itu kepada setiap warga.

Enam pilar

Dari kerangka di atas, demokrasi substantif dapat dirinci dalam enam pilar. Setiap pilar mempunyai landasan, isi, dan ukuran yang bisa ditagih. Pertama, kedaulatan sebagai amanah. Amanah harus disampaikan kepada yang berhak. Kekuasaan adalah titipan rakyat, bukan hak milik pejabat atau oligarks. Isinya masa jabatan yang dibatasi, laporan pertanggungjawaban yang transparan, dan mandat yang bisa dengan mudah ditarik bila disalahgunakan.

Kedua, kesetaraan politik yang nyata. Kesetaraan di hadapan Tuhan menuntut kesetaraan di hadapan proses politik. Selama kursi dibeli dengan uang, pemiliknya akan berutang kepada penyandang dana dan bukan kepada pemilih. Ini mengharuskan sebagian pembiayaan partai dari negara yang diaudit terbuka, batas sumbangan, larangan politik uang yang ditegakkan, dan akses yang adil pada media.

Ketiga, musyawarah-deliberatif. Urusan bersama diputuskan dengan musyawarah dan Nabi sendiri diperintah bermusyawarah dalam urusan public. Musyawarah lebih dari menghitung tangan. Musyawarah adalah adu argument di depan umum. Sebuah keputusan dianggap sah bila lahir dari diskursus yang terbuka bagi semua yang terdampak. Formulasinya bisa berupa musyawarah desa yang punya kuasa atas anggaran, konsultasi publik sebelum undang-undang disahkan, dan forum warga sebelum izin tambang terbit.

Keempat, keberpihakan kepada mustadh’afin. Dalam kitab suci disebutkan bahwa  kehendak Allah menjadikan mereka yang dilemahkan sebagai pemimpin dan pewaris. Mustadh’afin bukan penerima santunan. Mereka calon pemegang kuasa. Materialisasinya adalah keterwakilan masayarakat miskin, buruh, petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat dalam lembaga yang memutuskan nasib mereka.

Kelima, demokrasi ekonomi. Harta tak boleh hanya beredar di antara orang kaya. Di sinilah demokrasi substantif menyatu dengan sosialisme Islam. Salah satu bentuknya adalah koperasi yang dikendalikan anggota, hak pekerja berunding, dan bagian warga atas sumber daya alam.

Keenam, pembatasan kuasa dan hak untuk berbeda. Tauhid menolak berhala, dan amar makruf nahi munkar menjadikan kritik sebagai kewajiban bersama. Pers, serikat, mahasiswa, dan ulama yang mengkritik penguasa bukan musuh tauhid. Mereka justru penjaganya. Bentuknya adalah peradilan yang mandiri, pers yang bebas, oposisi yang sah, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak hak sipil dan ekonomi siapa pun.

Syari’ati dan godaan jalan pintas

Di sini kita harus jujur tentang Syari’ati sendiri. Dalam ceramah Ummat dan Imamat, dia menimbang gagasan demokrasi yang terikat komitmen. Pada masa peralihan, menurutnya, masyarakat yang belum sadar mungkin lebih baik dipandu kepemimpinan yang setia pada cita-cita ketimbang diserahkan pada hitungan suara (Rahnema 1998). Gagasan itu lahir dari kecemasan yang masuk akal, sebab suara orang miskin mudah dibeli.

Namun gagasan itu membuka pintu yang berbahaya. Siapa yang menetapkan bahwa rakyat belum sadar? Siapa yang mengawasi para pemandu? Syari’ati sendiri mengutip kecemasan Proudhon bahwa sebuah mazhab bisa menjelma agama negara (1980, 68). Kecemasan itu berlaku juga bagi pikirannya. Demokrasi substantif mengambil semangat Syari’ati dan menolak jalan pintasnya. Jawaban atas suara yang dibeli bukan menunda suara rakyat. Jawabannya adalah membuat suara itu tak bisa dibeli, dengan pendidikan, organisasi, dan keadilan ekonomi. Bila tauhid menolak berhala, berhala yang paling licin adalah penguasa dan oligarki yang marah ketika diawasi rakyat.

Melawan oligarki

Musuh demokrasi substantif di Indonesia sangat jelas. Jeffrey Winters (2011) menyebut oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh mereka yang menguasai konsentrasi sumber daya material yang sangat besar. Robison dan Hadiz (2004) menunjukkan bahwa oligarki mengalami reorganisasi, sehingga tidak tidak runtuh. Oligarki menata ulang dirinya di dalam demokrasi dan pasar. Pemilu menjadi pasar baru, partai menjadi kendaraan, dan undang-undang menjadi barang yang bisa dipesan.

Oligarki tidak takut pada pemilu. Oligarki hanya takut pada tiga hal, yaitu rakyat yang terorganisasi, informasi yang terbuka, dan kekayaan yang tersebar. Ketiganya adalah isi demokrasi substantif dan sosialisme Islam. Sosialisme Islam menyebarkan kekayaan. Demokrasi substantif menyebarkan dan meredistribusi kuasa. Tanpa yang pertama, kuasa akan dibeli kembali. Tanpa yang kedua, kekayaan akan dikumpulkan kembali.

Berhala terakhir

Syari’ati pernah merangkum seluruh tesisnya dalam satu kalimat pendek. Massa membutuhkan kesadaran diri, kaum terpelajar membutuhkan iman (2007, 17). Kalimat itu dapat diteruskan ke dalam politik. Rakyat membutuhkan kuasa, dan para pemegang kuasa membutuhkan batas.

Sosialisme Islam menjawab soal bagaimana roti dibagi. Demokrasi substantif menjawab soal siapa yang memegang pisau. Tauhid menjawab soal mengapa keduanya tak boleh dimiliki segelintir orang. Tanpa demokrasi, sosialisme Islam akan menjadi kemurahan hati penguasa. Tanpa sosialisme, demokrasi akan menjadi upacara lima tahunan di negeri yang tanahnya dimiliki segelintir orang. Tanpa tauhid, keduanya kehilangan alasan untuk tidak menyembah dirinya sendiri.

Tauhid mengajarkan bahwa setiap berhala harus dirobohkan. Berhala yang paling akhir, dan paling sukar dikenali, barangkali adalah kekuasaan totalitarian dan oligarki yang dibangun atas nama keadilan palsu. Demokrasi substantif ada untuk memastikan agar keadilan mewujud dalam lapisan-lapisan kenyataan.

Muhammad Mustafid
Muhammad Mustafid
Pimred kanal www.aswajanusantara.com dan Dewan Pengasuh Pesantren Pelajar-Mahasiswa (PPM) Aswaja Nusantara Mlangi

Related Articles

Artikel baru