Jangan Sampai Pembangunan Membunuh Kehidupan

Manusia memang makhluk yang aneh. Ia membutuhkan alam untuk hidup, tetapi sekaligus gemar merusaknya. Ia membutuhkan air bersih, tetapi membuang sampah ke sungai. Ia membutuhkan udara segar, tetapi menebang pohon dan membakar hutan. Ia membutuhkan tanah yang subur, tetapi mengolahnya tanpa memikirkan kesuburannya di masa depan. Anehnya lagi, semua itu sering disebut pembangunan.

Kita hidup dalam zaman ketika kerusakan alam semakin mudah ditemukan. Banjir datang berulang kali, tanah longsor terjadi di berbagai tempat, sungai semakin kotor, hutan semakin menyusut, dan udara semakin tidak sehat. Namun, manusia seperti tidak pernah kehabisan alasan untuk terus mengambil dari alam. Ada alasan ekonomi, investasi, lapangan kerja, pertumbuhan, bahkan kesejahteraan rakyat. Seolah-olah semua kerusakan dapat dimaafkan selama ada kata pembangunan di belakangnya.

Pertanyaannya sederhana: untuk siapa sebenarnya pembangunan dilakukan jika kehidupan justru semakin terancam?

Kita sering berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Istilahnya bagus, terdengar cerdas, dan sangat layak dimasukkan ke dalam teks pidato pejabat. Tetapi, apakah cara kita membangun sudah benar-benar berkelanjutan? Ataukah kita hanya pandai menggunakan istilah, sementara tindakan kita justru bertentangan dengan maknanya?

Persoalan lingkungan sesungguhnya bukan hanya persoalan pohon yang ditebang, sungai yang tercemar, atau sampah yang menumpuk. Ada persoalan yang lebih dalam, yaitu cara manusia memahami dirinya dan alam. Selama manusia merasa dirinya sebagai penguasa alam, kerusakan akan terus berlangsung.

Alam Bukan ATM Manusia

Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menganggap alam sebagai ATM yang isinya boleh diambil kapan saja. Hutan dilihat sebagai persediaan kayu, tanah sebagai barang dagangan, sungai sebagai saluran pembuangan, laut sebagai tempat mengambil ikan, dan gunung sebagai tempat mengeruk kekayaan. Alam dinilai berdasarkan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan darinya.

Cara berpikir seperti ini membuat manusia lupa bahwa alam bukan sekadar benda mati. Alam adalah ruang kehidupan. Di dalamnya terdapat hubungan antara tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya saling membutuhkan. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri.

Manusia bisa membuat gedung bertingkat, jalan tol, pabrik, dan pusat perbelanjaan. Tetapi, manusia tidak bisa membuat bumi pengganti ketika bumi yang sekarang rusak. Ia bisa membeli air dalam botol, tetapi tidak bisa membeli sungai yang sehat apabila seluruh sungai telah tercemar. Ia bisa membangun rumah mewah, tetapi tidak dapat hidup nyaman apabila udara di sekitarnya penuh polusi.

Bukankah ini sebuah ironi? Manusia merasa semakin maju karena berhasil menguasai alam, tetapi semakin lama justru kehilangan kemampuan untuk hidup dengan aman bersama alam.

Karena itu, kita perlu mengubah cara pandang. Alam bukan musuh yang harus ditaklukkan, bukan pula ATM yang boleh dikuras. Alam adalah bagian dari kehidupan manusia. Merawat alam berarti merawat kehidupan sendiri.

Pancasila Jangan Hanya di Mulut

Indonesia sebenarnya mempunyai dasar nilai yang kuat untuk membangun hubungan yang baik dengan alam. Dasar itu adalah Pancasila. Namun sayangnya, Pancasila lebih sering kita bicarakan sebagai urusan upacara, pendidikan, pidato, lomba dan hafalan. Kita rajin mengucapkan lima sila, tetapi belum tentu rajin menjalankan maknanya.

Padahal, jika dibaca secara sungguh-sungguh, setiap sila Pancasila mengandung pesan penting tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingatkan bahwa alam bukan ciptaan manusia. Manusia bukan pemilik tunggal bumi. Ia hanya bagian dari kehidupan yang lebih besar. Jika alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan, merusaknya secara serampangan tentu bukan tindakan yang dapat dibenarkan. Manusia seharusnya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, bukan merasa mempunyai hak untuk menghabiskan.

Namun, apa artinya rajin beribadah jika sungai di belakang rumah dibiarkan menjadi tempat sampah? Apa artinya berbicara tentang rasa syukur kepada Tuhan jika tanah, air, dan hutan yang menjadi sumber kehidupan justru dirusak?

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak untuk hidup dengan baik. Kerusakan lingkungan jelas berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Mereka yang paling sering menjadi korban justru masyarakat kecil: petani, nelayan, warga desa, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Mereka kehilangan tanah, air bersih, sumber penghidupan, bahkan tempat tinggal.

Sementara itu, keuntungan dari kegiatan yang merusak lingkungan sering kali dinikmati oleh kelompok yang berbeda. Bukankah ini ketidakadilan yang nyata? Yang mengambil keuntungan bukan yang menanggung akibat. Yang merusak bukan yang paling menderita.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa alam tidak mengenal batas wilayah administrasi. Air sungai mengalir tanpa membaca peta kabupaten. Udara tidak mengenal batas provinsi. Kerusakan hutan di hulu dapat menyebabkan banjir di hilir. Karena itu, menjaga lingkungan tidak boleh hanya menjadi urusan satu daerah. Kita hidup dalam satu kesatuan ruang kehidupan.

Sungguh aneh jika kita bangga berbicara tentang persatuan Indonesia, tetapi membiarkan kepentingan ekonomi satu wilayah merusak kehidupan masyarakat di wilayah lain.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Kebijakan yang menyangkut alam dan lingkungan seharusnya melibatkan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Petani, nelayan, masyarakat adat, dan warga setempat bukan sekadar penonton pembangunan. Mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya.

Jangan sampai musyawarah hanya menjadi acara formal. Masyarakat diundang, diberi kesempatan berbicara, kemudian keputusannya tetap berjalan sesuai kehendak pihak yang sudah mempunyai kepentingan. Kalau begitu, untuk apa musyawarah dilakukan?

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa hasil pembangunan harus dirasakan bersama. Kekayaan alam tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang, sementara kerusakannya menjadi beban masyarakat luas. Keadilan juga harus berlaku bagi generasi mendatang. Anak cucu kita mempunyai hak untuk menikmati air bersih, udara sehat, tanah subur, dan lingkungan yang layak huni.

Jangan sampai kita mewariskan kekayaan kepada segelintir orang hari ini, tetapi mewariskan kerusakan kepada seluruh generasi esok.

Pembangunan Nir Akal Sehat

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Keanekaragaman tumbuhan, hewan, hutan, laut, sungai, dan berbagai ekosistem merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Data Bappenas (2025), menunjukkan kekayaan sekitar 31.031 spesies flora, 744.279 spesies fauna, 14.580 mikroorganisme, dan 22 tipe ekosistem dalam 7 ekoregion. Ini bukan angka kecil. Ini adalah kekayaan kehidupan yang seharusnya dijaga.

Tetapi, kekayaan alam juga sering menjadi alasan untuk terus mengeksploitasinya. Kita bangga mempunyai hutan luas, tetapi hutan terus berkurang. Kita bangga mempunyai laut yang kaya, tetapi pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir masih terjadi. Kita bangga mempunyai tanah yang subur, tetapi kesuburan tanah sering dikorbankan demi keuntungan jangka pendek.

Di sinilah pembangunan perlu dikritik. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, banyaknya gedung yang berdiri, atau panjangnya jalan yang dibangun. Semua itu memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kemajuan.

Apa gunanya jalan semakin lebar jika kampung-kampung di sekitarnya semakin sering kebanjiran? Apa gunanya investasi semakin besar jika masyarakat kehilangan sumber air? Apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika tanah semakin rusak dan udara semakin sulit dihirup?

Jangan-jangan kita sedang membangun sesuatu dengan cara menghancurkan sesuatu yang justru membuat kita bisa hidup.

Ekonomi seharusnya berkembang dengan memperhatikan kemampuan alam. Bukan alam yang harus terus-menerus dikorbankan agar ekonomi dapat tumbuh tanpa batas. Kita perlu memahami bahwa alam mempunyai batas, sedangkan keinginan manusia sering kali tidak mempunyai batas.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan harus diubah. Kita perlu menghitung bukan hanya berapa banyak kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang berhasil diselamatkan. Bukan hanya berapa banyak hutan yang menghasilkan uang, tetapi berapa banyak hutan yang tetap berdiri. Bukan hanya berapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berapa besar kerusakan yang berhasil dicegah.

Penutup

Pada akhirnya, persoalan ekologi membawa kita kepada pertanyaan yang sangat mendasar: manusia sebenarnya ingin menjadi apa di bumi ini? Menjadi penguasa yang merasa berhak mengambil segala sesuatu, atau menjadi bagian dari kehidupan yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan?

Pancasila memberikan dasar untuk membangun kesadaran tersebut. Ketuhanan mengajarkan tanggung jawab terhadap ciptaan. Kemanusiaan mengajarkan kepedulian terhadap kehidupan. Persatuan mengajarkan kesadaran bahwa alam merupakan ruang hidup bersama. Kerakyatan mengajarkan pentingnya mendengar suara rakyat. Keadilan sosial mengajarkan bahwa kekayaan dan tanggung jawab lingkungan harus dibagikan secara adil, termasuk kepada generasi yang belum lahir.

Tetapi, semua itu tidak akan berarti jika Pancasila hanya menjadi hiasan dalam pidato pembangunan. Kita tidak kekurangan slogan tentang cinta tanah air, tetapi sering kekurangan kesungguhan untuk merawat tanah air. Kita tidak kekurangan peraturan tentang lingkungan, tetapi masih sering kekurangan keberanian untuk menghentikan kegiatan yang merusaknya.

Bumi tidak membutuhkan manusia untuk tetap menjadi bumi. Sebaliknya, manusialah yang membutuhkan bumi untuk tetap menjadi manusia.

Maka, jangan terlalu cepat menyebut diri kita bangsa yang maju jika sungai kita semakin kotor, hutan semakin habis, tanah semakin rusak, dan masyarakat semakin kehilangan ruang hidupnya. Jangan pula terlalu bangga mengucapkan Pancasila jika nilai-nilainya tidak tampak dalam cara kita memperlakukan alam.

Sebab, bangsa yang benar-benar beradab bukan bangsa yang paling banyak mengambil dari alam, melainkan bangsa yang tahu kapan harus mengambil, kapan harus berhenti, dan bagaimana mengembalikan kehidupan yang telah digunakannya.

Kemajuan bukanlah kemampuan menghabiskan bumi dengan lebih cepat. Kemajuan adalah kemampuan membuat kehidupan tetap berlangsung, bahkan setelah kita tidak lagi berada di dalamnya.

Untoro Hariadi
Untoro Hariadi
Alumni Filsafat UGM, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra, saat ini menjalani aktivisme sosial dan pendidikan.

Related Articles

Artikel baru