Mitos Netralitas Modernisasi Pertanian
Pertanian adalah salah satu jejak tertua kebudayaan manusia. Sejak manusia pertama kali belajar mengolah tanah, memilih benih, dan menampung air, teknologi lahir sebagai kepanjangan tangan dari kehendak manusia untuk merawat kehidupan. Namun, hari ini kita menyaksikan pergeseran yang cukup radikal. Hadirnya sensor digital, drone, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan analisis big data tidak lagi sekadar menggantikan cangkul atau kerbau. Teknologi modern membawa serta cara pandang, logika, dan tuntutan baru dalam pola bertani.
Kita acap kali terjebak dalam prasangka fungsionalistik bahwa teknologi adalah alat yang netral. Kita berpikir mesin hanya membantu pekerjaan fisik, aplikasi hanya menyajikan data, dan algoritma sekadar mempercepat perhitungan. Padahal, sebagaimana diutarakan para pemikir kritis, teknologi tidak pernah hadir di ruang hampa yang steril; ia membawa ideologi tersendiri—ideologi efisiensi, positivisme, dan teknokrasi. Ketika masalah pertanian direduksi sebatas persoalan rendahnya efisiensi atau kurangnya data kuantitatif, solusi yang ditawarkan pun melahirkan dehumanisasi secara halus.
Persoalannya bukan rejectionism—bukan ajakan utopis untuk menolak modernisasi dan kembali ke zaman purba. Persoalannya adalah siapa yang menjadi pusat dari perubahan itu. Jika seluruh ritme kehidupan tani harus ditekuk dan disesuaikan demi memenuhi spesifikasi alat, maka tanpa sadar kita telah mengubah status petani: dari subyek yang berdaulat atas tanahnya menjadi martir yang harus beradaptasi demi kelangsungan hidup industri teknologi. Bukankah ini sebuah ironi kebudayaan yang tragis? ketika keberhasilan modernisasi diukur dari seberapa patuh petani menjalankan algoritma, apakah kita sedang membebaskan manusia dari perbudakan fisik, atau justru menyerahkannya pada perbudakan epistemologis yang baru?
Teknokrasi dan Kesenjangan Sosial
Dalam narasi pembangunan pertanian kontemporer, efisiensi kerap disembah sebagai dewa baru. Lahan dipindai dengan sensor, pupuk dihitung hingga gram terkecil, dan waktu tanam didikte oleh perkiraan digital. Efisiensi memang mempercepat proses dan menekan biaya logistik. Namun, efisiensi untuk siapa, dan dengan harga kemanusiaan seperti apa?
Teknologi canggih berbiaya tinggi tidak pernah menyapa masyarakat dalam ruang sosial yang setara. Petani dengan modal besar dan akses kapital yang kuat dapat dengan mudah mengadopsi sensor cerdas, sementara petani gurem—yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar—semakin terdesak ke pinggiran. Kajian Food and Agriculture Organization (FAO) secara gamblang menyoroti bahwa keterbatasan modal, infrastruktur digital, dan dukungan kelembagaan membuat digitalisasi pertanian berisiko tinggi memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi. Alih-alih menjadi alat pembebasan, teknologi yang mahal justru menegaskan kembali struktur ketimpangan yang lama.
Lebih jauh lagi, ada kebudayaan mendalam yang ikut terkikis ketika data menggantikan pengalaman. Selama berabad-abad, petani adalah “pembaca alam” yang ulung. Mereka membaca bahasa angin, aroma tanah basah, dan gerak-gerik serangga lewat kepekaan rasa dan memori kolektif yang diwariskan lintas generasi. Ketika otoritas kebenaran pengetahuan tani dicabut dari tangan mereka dan dipindahkan ke dalam server aplikasi milik korporasi, keberadaan petani terdegradasi menjadi sekadar operator pasif. Pengetahuan lokal dianggap tidak ilmiah hanya karena ia tidak terwujud dalam bentuk angka-angka kuantitatif. Jika rasa cinta tanah, kearifan ekologis, dan kepekaan intuisi petani digantikan seluruhnya oleh rekomendasi otomatis dari kecerdasan buatan, apa yang tersisa dari martabat dan marwah seorang petani sebagai penjaga kehidupan?
Hegemoni Data dan Kedaulatan Tani
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan ekosistem digital dalam pertanian membawa persoalan mendasar lain: soal kekuasaan dan pengendalian. Di balik aplikasi cuaca dan prediksi harga pasar yang tampak membantu, ada pertukaran data secara masif. Data kondisi tanah, kebiasaan tanam, hingga estimasi hasil panen dikumpulkan setiap hari oleh platform digital. Namun, siapakah pemilik sejati dari data tersebut?
Petani sering kali dijadikan “pemasok data gratis” bagi perusahaan teknologi atau pemodal besar. Data tersebut kemudian diolah menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi untuk memetakan pasar, menentukan harga sarana produksi, atau memprediksi risiko investasi. Di sini terjadi keterasingan (alienasi) bentuk baru: petani terasing dari data dan pengetahuan yang diproduksi dari tanah mereka sendiri. Mereka menjadi sangat tergantung pada sistem serba-digital yang tidak mereka pahami dan tidak dapat mereka kontrol.
Mengembalikan humanisme dalam pertanian berarti membalik arah pembangunan teknologi. Desain dan inovasi teknologi tidak boleh lagi diturunkan secara top-down dari laboratorium universitas atau meja kerja korporasi yang terasing dari realitas lapangan. Inovasi harus berakar dari kebutuhan riil petani kecil: teknologi yang terjangkau (appropriate technology), mudah dirawat secara mandiri, serta menghargai pengetahuan lokal yang ada. Petani harus dilibatkan sebagai subyek penilai yang berhak menerima, menolak, atau memodifikasi teknologi sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Mampukah kita merancang tata kelola teknologi yang tidak menjadikan petani sebagai eksploitasi data, melainkan sebagai pemilik sah atas kedaulatan pengetahuan dan kehidupannya sendiri?
Penutup
Pertanian pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan industri manufaktur untuk memproduksi karbohidrat. Pertanian adalah sebuah ikatan kebudayaan—sebuah jalinan relasi yang teramat halus dan mendalam antara manusia, tanah, air, pencipta, serta masa depan peradaban.
Apabila kemajuan teknologi justru melahirkan keterasingan, memperbesar jurang ketimpangan, serta mengikis rasa kemanusiaan petani, maka kita pantas bertanya secara radikal: kemajuan model apakah yang sedang kita rayakan?
Teknologi yang sejati tidak boleh mematikan nalar kritis dan otonomi manusia. Ia hadir bukan untuk memperhamba petani di bawah diktat algoritma, melainkan untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang sia-sia dan memperluas kemampuannya dalam menentukan masa depannya sendiri. Kita memang membutuhkan pertanian yang produktif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Namun, modernitas yang tidak diimbangi dengan kepedulian pada rasa keadilan dan kemanusiaan hanya akan melahirkan teknokrasi yang dingin dan hampa jiwa.
Pada akhirnya, pertanyaan “Teknologi untuk Petani atau Petani untuk Teknologi?” memanggil kita untuk kembali menyadari hakikat paling mendasar dari pembangunan: bahwa mesin dan algoritma diciptakan untuk mengabdi pada kelangsungan hidup manusia, bukan sebaliknya. Sebuah bangsa tidak akan pernah sungguh-sungguh berdaya jika para penjaga pangannya justru kehilangan pengetahuan, kebebasan memilih, dan kendali atas tanah tempat mereka berpijak.
*)Penulis adalah alumni Filsafat UGM, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra
