Seorang ibu berpenghasilan Rp1,4 juta per bulan terkejut ketika memeriksa status sosial-ekonominya. Ia tercatat dalam desil 9. Dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan, itu berarti rumah tangganya berada di kelompok 20 persen teratas.
Ironisnya, hidupnya jauh dari gambaran tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan. Biaya kuliah anak menjadi beban. Rumah belum tentu milik sendiri.
Cerita semacam ini bermunculan setelah masyarakat ramai-ramai mengecek status desil mereka. Ada pekerja serabutan yang tercatat sebagai kelompok sejahtera. Ada keluarga yang mengaku tidak memiliki rumah sendiri, tetapi masuk desil tinggi.
Di sinilah negara perlu berhati-hati.
Desil bukan ukuran gaji dan bukan pula sertifikat orang kaya. Ia merupakan peringkat relatif kondisi sosial-ekonomi rumah tangga berdasarkan sejumlah indikator, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, listrik dan kepemilikan aset. Karena itu, seseorang berpenghasilan rendah secara nominal masih mungkin berada pada desil tinggi.
Tetapi persoalannya tidak selesai dengan penjelasan metodologis tersebut.
Sebab kemiskinan adalah pengalaman hidup, bukan sekadar posisi dalam tabel statistik.
Pendapatan Rp1,4 juta mungkin terlihat relatif tinggi dibandingkan rumah tangga tertentu jika sistem memperhitungkan aset atau indikator lain. Namun ketika pendapatan itu harus menopang empat atau lima anggota keluarga, membayar kontrakan, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan pangan, angka tersebut dapat berarti kehidupan yang sangat rentan.
Inilah kelemahan yang selalu menghantui sistem penargetan bantuan sosial, inclusion error dan exclusion error. Mereka yang sebenarnya tidak layak bisa masuk kelompok penerima, sementara mereka yang membutuhkan justru tersingkir.
Pemerintah sebenarnya menyadari persoalan ini. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dibangun untuk mengintegrasikan berbagai sumber data agar bantuan lebih tepat sasaran. Namun pemerintah juga melakukan ground checking karena data administratif tidak selalu identik dengan kondisi nyata masyarakat.
Masalahnya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan bahwa “data sedang diperbaiki”.
Jika seorang ibu berpenghasilan Rp1,4 juta masuk desil 9, negara seharusnya bisa menjelaskan mengapa.
Apa indikator yang membuatnya berada di sana? Apakah asetnya? Kondisi rumah? Jumlah anggota keluarga? Status pekerjaan? Atau data lama yang belum diperbarui?
Transparansi semacam ini penting. Sebab tanpa penjelasan, angka desil mudah berubah menjadi semacam vonis sosial, orang miskin dianggap tidak miskin karena komputer mengatakan demikian.
Padahal kehidupan berubah jauh lebih cepat daripada database.
Seseorang bisa kehilangan pekerjaan. Usaha bisa bangkrut. Anak masuk perguruan tinggi. Orang tua sakit. Pendapatan turun. Utang bertambah. Semua itu bisa terjadi dalam hitungan bulan, sementara data administrasi belum tentu bergerak secepat kenyataan.
Karena itu, DTSEN harus diperlakukan sebagai instrumen kebijakan yang terus diuji, bukan kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan.
Negara membutuhkan data. Tetapi negara juga membutuhkan mekanisme koreksi ketika data bertabrakan dengan kenyataan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah angka desil itu benar atau salah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Ketika data mengatakan seseorang sejahtera, tetapi ia kesulitan membayar kuliah anaknya, siapa yang harus dipercaya—angka atau kenyataan?
Jawabannya seharusnya bukan memilih salah satu.
Negara harus memperbaiki datanya sampai angka mampu menggambarkan kenyataan.
Sebab statistik sosial dibuat untuk melayani manusia, bukan untuk membuat manusia tunduk kepada statistik.[]
