Perspektif Kepemimpinan Berbasis Literasi Spiritual dan Keteladanan Historis Jam’iyyah
Kepemimpinan Jam’iyyah dan Epistemologi Literasi Spiritual
Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar entitas organisasi kemasyarakatan (jam’iyyah) dalam lingkup hukum positif-sosiologis semata. Sejak disemaikan oleh para muassis pada tahun 1926, NU berdiri sebagai al-Jam’iyyah ad-Diniyyah al-Ijtima’iyyah—sebuah gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang ditopang oleh pilar-pilar metafisika dan spiritualitas Islam tradisional. Dalam membedah watak kepemimpinan NU, tidak cukup apabila hanya mengandalkan rasionalitas Barat, pendekatan transaksional, atau kalkulasi elektoral yang profan. Menakhodai kapal besar bernama NU menuntut apa yang dinamakan sebagai Literasi Spiritual (Al-Ma’rifah as-Ruhaniyyah).
Literasi spiritual dalam narasi kepemimpinan NU adalah kemampuan membaca, menghayati, dan menavigasi organisasi melalui kacamata tauhid, adab sufistik, dan kedalaman fiqih kebangsaan. Ia menempatkan struktur kepemimpinan bukan sebagai arena perebutan artikulasi kekuasaan (thulab ad-dunya), melainkan sebagai ruang taklif, amanah, dan tempat pemurnian niat (tazkiyatun nafs).
Menjelang gelaran Muktamar NU ke-35 di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, panggilan untuk mengembalikan kepemimpinan berbasis literasi spiritual ini berhembus kian kencang. Tambakberas bukan sekadar nama geografis; secara historis dan spiritual, Tambakberas adalah salah satu rahim terpenting kelahiran NU tempat KH. Abdul Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri menempa visi keumatan. Memilih pemimpin di tempat sakral ini menuntut muktamirin untuk melepaskan jubah ego faksional dan membuka kembali “kitab” literasi spiritual yang telah diajarkan oleh para ulama terdahulu.
Ibarat muara yang menampung aliran sungai-sungai suci, puncak kepemimpinan PBNU yang berpasrah pasrah dalam Lillahita’ala membentangkan dua kepak sayap yang saling menguatkan. Pada kepak sayap pertama, bersemayam Literasi Spiritual—sebuah keheningan batin yang menyadari keagungan Lauhil Mahfudz, menundukkan jiwa dalam khusyuknya munajat dan istikharah, serta memegang teguh sanjungan luhur laa thalaba walaa imtina’a, yakni tak pernah memburu takhta namun tak pantang melangkah saat dipanggil tugas. Oncor spiritual ini berpadu mesra dengan kepak sayap kedua, yaitu Khidmah Akar Rumput—sebuah pelukan hangat yang menjangkau bilik-bilik kiai kampung, merawat pesantren-pesantren pelosok, serta menopang martabat, ekonomi, dan kesejahteraan kaum Nahdliyin yang berpeluh di ladang-ladang pengabdian.
Lauhil Mahfudz, Istikharah, dan Dialektika Takdir Kepemimpinan
Dalam tradisi pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Asy’ariyah-Maturidiyah), takdir kepemimpinan memiliki dimensi ketetapan primordial yang telah tertulis rapi dalam Lauhil Mahfudz. Secara epistemologis, literasi spiritual mengajarkan bahwa manusia bertugas menyempurnakan ikhtiar musyawarah, namun keputusan akhir atas siapa yang layak memegang kemudi PBNU sejatinya diturunkan dari langit melalui simpul-simpul kesalehan para kekasih Allah (Auliya’).
Proses penentuan Pemimpin NU sejatinya tidak ditentukan oleh kelihaian diplomasi di hotel-hotel berbintang atau intrik politik elektoral, melainkan dipindai melalui ketukan sunyi munajat, istikharah, dan doa-doa para Kiai Khos. Dalam konteks ini, istikharah bukanlah formalitas ritual, melainkan instrumen epistemologis untuk menyelaraskan kehendak manusia (iradah al-basyariyyah) dengan ketentuan Ilahi (iradah al-ilahiyyah).
Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari dalam kitab monumental beliau, Muqaddimah Qanun Asasi, secara eksplisit menegaskan hakekat persatuan dan kepemimpinan Islam:
“Sesungguhnya persatuan, saling membantu, dan persaudaraan adalah asas keselamatan dan sarana utama bagi terciptanya kedamaian… Dan tidak akan tegak suatu jam’iyyah tanpa adanya kepemimpinan yang dilandasi oleh keikhlasan dan ketundukan kepada syariat Allah.”
Secara historis, tradisi meminta petunjuk keilspace-an spiritual ini terlihat gamblang saat pendirian NU. KH. As’ad Syamsul Arifin diutus oleh Syaikhona Kholil Bangkalan untuk menyerahkan tongkat dan tasbih kepada KH. Hasyim Asy’ari—sebuah simbolisasi bahwa restu kepemimpinan dan berdirinya jam’iyyah NU tidak didasarkan pada ambisi sosiologis belaka, melainkan atas wahyu spiritual dan pencerahan batin (kasyf) para ulama besar.
Sejarawan Dr. Martin van Bruinessen dalam karyanya NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru menyatakan bahwa kepemimpinan tradisional di tubuh NU memiliki daya tahan (resilience) luar biasa justru karena ditopang oleh legitimasi kharismatik-spiritual yang tak terjangkau oleh kalkulasi politik rasional-modern. Menurut van Bruinessen, kepemimpinan kiai di tubuh NU bersandar pada pengakuan atas kesalehan, penguasaan kitab kuning, dan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah SAW, di mana posisi pimpinan tertinggi (Rais Aam) merupakan representasi otoritas moral tertinggi yang melampaui kekuasaan administratif.
Doktrin Lillahita’ala: Khidmah Tanpa Ambisi sebagai Anatomi Literasi Spiritual
Modal utama dan paling fundamental dalam menakhodai NU adalah Lillahita’ala (semata-mata karena Allah SWT). Konsep ini dalam anatomi literasi spiritual mewujud menjadi sikap dasar seorang kader atau kiai: laa thalaba walaa imtina’a (tidak meminta atau mencalonkan diri, namun tidak boleh menolak ketika ditugaskan oleh para ulama).
Dalam kitab “Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim”, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya membersihkan niat dari segala penyakit mental kepemimpinan:
“Wajib bagi seorang alim (pemimpin/pengajar) untuk meniatkan pencarian ilmu dan kepemimpinannya semata-mata demi mengharap keridhaan Allah, mengamalkan syariat, dan menghidupkan agama, serta tidak menjadikannya sebagai sarana untuk meraih tujuan duniawi, kedudukan, harta, atau kebanggaan di hadapan sesama.”
Betapa kontrasnya jurang perbedaan antara kepemimpinan politik yang profan dan kepemimpinan yang bersemayam dalam dekap literasi spiritual NU. Kepemimpinan politik profan kerap kali lahir dari dahaga ambisi pribadi dan dahaga akan Thulab al-Jah, memburu takhta dengan rasa haus yang tak pernah tuntas; ia memeluk jabatan sebagai piala yang diperjuangkan lewat pencalonan, berlandaskan legitimasi popularitas, gelontoran finansial, dan kelicikan diplomasi; orientasinya semata-mata memanjakan konstituen elektoral dan lingkar elite, serta mengukur noktah keberhasilannya dari seberapa lama ia sanggup mengenggam kekuasaan.
Seberbeda langit dan bumi, kepemimpinan berbasis literasi spiritual NU berhembus bagai angin sepoi ketulusan Lillahita’ala. Di sini, jabatan adalah taklif yang diterima dengan tunduk hati tanpa pernah diminta, bertumpu pada bimbingan istikharah, titah ulama khos, dan kesucian sanad keilmuan. Seluruh napas pengabdiannya dicurahkan untuk membela Ashab al-Hawa’ij—kaum lemah di akar rumput, para santri, dan keutuhan umat—dengan tolok ukur keberhasilan yang tak terhitung oleh angka, melainkan oleh megahnya kemaslahatan bersama (Maslahat al-Ammah) dan tumpahnya keberkahan langit.
Ketika seorang pemimpin NU memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU, maka nilai keberkahan (barakah) dari kepemimpinan tersebut secara spiritual runtuh. Sebaliknya, ketika ia ditugaskan tanpa ambisi, ia memegang prinsip Khidmah—pengabdian tanpa batas. Khidmah inilah yang menjadi roh penggerak utama jam’iyyah. Tanpa khidmah, NU hanya akan menjadi “organisasi cangkang” yang megah secara birokrasi tetapi kering secara spiritual.
Krisis Elitokrasi dan Urgensi Reorientasi ke Akar Rumput (Kaum Nahdliyin)
Ujian terbesar dari kepemimpinan NU di era modern adalah ancaman elitokrasi—kondisi di mana pengurus PBNU terlalu asyik berorientasi pada pusaran kekuasaan tingkat nasional (high politics), sementara konstituen utamanya di tingkat bawah terlupakan.
Data sosiologis menunjukkan bahwa mayoritas warga Nahdliyin berada di kawasan perdesaan (rural area), bekerja sebagai petani, nelayan, buruh harian, serta pedagang kecil. Prof. Dr. Zamakhsyari Dhofier dalam penelitian klasiknya Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai menguraikan bahwa kekuatan riil Nahdlatul Ulama secara historis tidak terletak pada Gedung Kramat Raya (PBNU Pusat), melainkan pada jejaring kepemimpinan Kiai Kampung, pesantren-pesantren kecil di pelosok, dan simpul-simpul majelis taklim akar rumput.
Struktur kepemimpinan dan sosiologis NU sejatinya merupakan sebuah pohon kehidupan yang merengkuh bumi. Di pucuk tertingginya, bertengger entitas PBNU sebagai pucuk kepemimpinan nasional yang rawan diintai celah keretakan jika terasing dari tanah pijakannya. Di tengah, terbentang dahan-dahan kokoh PCNU, MWCNU, hingga PRNU yang menyambungkan derap langkah organisasi. Namun, nyawa dan fondasi teragung dari seluruh bangunan ini berakar jauh di dalam sanubari bumi: kaum Nahdliyin dan para Kiai Kampung. Merekalah para petani yang mengolah tanah, nelayan yang menembus samudra, buruh yang memeras keringat, serta para guru ngaji dan pengasuh pesantren salaf yang dalam keheningan menjaga nyala pelita majelis taklim. Tanpa aliran nutrisi kesetiaan dari akar rumput ini, pohon jam’iyyah hanya akan menjadi kayu lapuk di tengah gemuruh zaman.
Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, saluran aspirasi dan perhatian organisasi sering kali mengalami sumbatan. Kepemimpinan PBNU yang kehilangan literasi spiritual cenderung mengejar agregasi kekuasaan pragmatis ketimbang membangun pemberdayaan ekonomi dan kebudayaan warga akar rumput.
KH. Achmad Siddiq (Rais Aam PBNU 1984–1991), konseptor utama Kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984, pernah memberikan tamsil yang sangat bernas mengenai hakekat organisasi NU:
“NU itu ibarat kereta api, bukan taksi yang bisa dibawa sopirnya ke mana saja sesuai bayaran. Rel NU sudah tetap, jalurnya sudah jelas, dan gerbong utamanya adalah keselamatan umat.”
Tamsil KH. Achmad Siddiq ini menegaskan bahwa Nakhoda PBNU tidak boleh membelokkan “rel” NU hanya untuk kepentingan pragmatis elite. Nakhoda yang membawa modal Lillahita’ala harus mampu menghela gerbong organisasi untuk kembali menyapa kaum Nahdliyin di akar rumput yang selama ini nyaris terabaikan—baik dari sisi perlindungan hukum atas tanah-tanah warga, kesejahteraan ekonomi petani, hingga penguatan fasilitas pendidikan pesantren-pesantren pelosok.
Keteladanan Historis KH. Idham Cholid: Model Kepemimpinan Berbasis Kesederhaan
Untuk memahami bagaimana doktrin Lillahita’ala dan literasi spiritual diterapkan dalam sejarah riil kepemimpinan NU, kita harus menengok sosok KH. Dr. Idham Cholid. Beliau adalah Ketua Umum PBNU terlama dalam sejarah (1956–1984), yang memimpin NU melintasi berbagai iklim politik yang sangat ekstrem: dari era Demokrasi Terpimpin Soekarno hingga konsolidasi awal Orde Baru Soeharto.
Jejak keteladanan KH. Idham Cholid adalah simfoni keindahan jiwa yang terukir emas dalam lembar sejarah jam’iyyah. Ia menenggelamkan gemerlap kemewahan takhta demi merawat kesederhanaan hidup yang teduh, hadir sebagai kiai yang santun di hadapan segenap umat. Melalui lentera fiqh siyasah sufistik, ia meniti jembatan diplomasi politik yang amat fleksibel dan anggun, melangkah tanpa sedikit pun mengorbankan keselamatan warga Nahdliyin. Setiap helai pengabdiannya adalah bentuk khidmah murni tanpa setitik pun ambisi pribadi—sebuah ketundukan suci menerima amanah PBNU sebagai titah sakral para kiai sepuh. Dalam setiap embusan napas kepemimpinannya, ia berdiri bagai benteng kokoh yang menjaga akar rumput dari ancaman pertumpahan darah dan badai zaman.
Sejarawan Dr. Greg Fealy dalam bukunya “Ijtihad Politik: Ulama NU dalam Politik Indonesia 1945-1967” menggambarkan KH. Idham Cholid sebagai sosok politisi-kiai yang memiliki kombinasi unik antara kecerdasan manajerial, keluwesan diplomasi, dan kesederhanaan pribadi yang amat dalam.
Kesederhanaan Pribadi di Tengah Puncak Kekuasaan:
Meskipun pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, KH. Idham Cholid tidak pernah menumpuk kekayaan pribadi. Rumah beliau di Cipete, Jakarta Selatan, senantiasa terbuka 24 jam bagi para santri, kiai kampung, dan warga NU yang membutuhkan bantuan. Beliau hidup bersahaja, memadukan peran pejabat negara dengan jiwa kiai pesantren yang tawadhu.
Fleksibilitas Politik Berbasis Fiqih Siyasah atau Sufistic Pragmatism:
Di tengah pergolakan politik nasional yang panas pada era Orde Lama dan transisi Orde Baru, KH. Idham Cholid memilih strategi kepemimpinan yang luwes dan nyaris paripurna. Pendekatan politik beliau kerap dikritik oleh kelompok luar sebagai sikap kompromistis. Namun, sebagaimana dianalisis oleh H. Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, langkah KH. Idham Cholid didasarkan pada Kaidah Fiqih: bahwa menolak kerusakan dan mengayomi jiwa umat harus senantiasa didahulukan daripada sekadar mengejar manfaat-manfaat instan yang kasat mata. Bagi KH. Idham Cholid, keberadaan NU di dalam pemerintahan—walau dalam posisi sulit—adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak keagamaan umat Islam dan keselamatan warga NU di akar rumput tetap terlindungi dari represi kekuasaan.
Kepemimpinan Tanpa Ambisi Personal:
KH. Idham Cholid tidak pernah mengampanyekan dirinya untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Beliau dipilih dan ditugaskan oleh para kiai sepuh seperti KH. Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri. Beliau menjalankan amanah tersebut sebagai bentuk sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami taat) terhadap perintah ulama.
Kesederhanaan KH. Idham Cholid adalah bukti empiris bahwa kepemimpinan berbekal Lillahita’ala bukanlah angan-angan teoretis. Ia adalah cetak biru (blueprint) nyata bagaimana seorang Nakhoda NU mampu mengemudikan kapal besar organisasi di tengah badai politik tanpa pernah kehilangan kompas keikhlasan dan spiritualitasnya.
Muktamar Tambakberas: Pemurnian Niat dan Fajar Baru
Kepemimpinan NU
Muktamar NU ke-35 di Tambakberas harus dijadikan titik balik (pivotal point) untuk melakukan pemurnian niat kolektif (tashhih an-niyyah). Bumi Tambakberas yang menjadi saksi sejarah perjuangan para muassis NU memanggil seluruh muktamirin untuk menyadari bahwa kepemimpinan PBNU periode mendatang tidak boleh jatuh ke tangan para pemburu jabatan yang menjadikan NU sebagai batu loncatan politik praktis maupun akumulasi kapital personal.
Menakhodai NU dengan modal Lillahita’ala menuntut calon pimpinan mendatang untuk memiliki tiga kualifikasi utama berbasis Literasi Spiritual:
1. Sikap Tawadhu’ dan Zuhud Politik: Tidak bernafsu untuk mencalonkan diri, namun siap berkorban jiwa raga apabila dipanggil oleh keputusan musyawarah para kiai dan Istikharah jam’iyyah.
2. Komitmen Khidmah Total pada Akar Rumput: Memiliki agenda konkret untuk mengangkat harkat hidup warga Nahdliyin di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sumber daya alam warga perdesaan.
3. Kekuatan Integritas Moral dan Sanad Keilmuan: Menjadi teladan (uswah hasanah) bagi warga jam’iyyah, teguh memegang nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, dan melandasi setiap keputusan organisasi dengan kaidah-kaidah syariat serta fiqih siyasah yang matang.
Penutup:
Memanggil Kembali Ruh Para Muassis
Sebagai penutup, perjalanan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas adalah ujian keimanan dan kebudayaan bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama. Nakhoda PBNU yang terpilih kelak sejatinya telah digariskan dalam takdir Lauhil Mahfudz. Tugas manusia di area muktamar adalah menjaga kebersihan batin agar takdir baik Allah itu dapat terwujud tanpa ternoda oleh kebatilan intrik politis.
Bila Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Nakhoda yang modal utamanya semata-mata Lillahita’ala—sebagaimana keteladanan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Achmad Siddiq, dan KH. Idham Cholid—niscaya kapal besar NU tidak akan pernah karam diterjang gelombang zaman. NU akan tetap berdiri kokoh sebagai benteng keagamaan, pengawal Pancasila dan NKRI, serta pelindung paling setia bagi kaum Nahdliyin di akar rumput hingga akhir zaman.
