PROLOG:
MUKTAMAR, DEBU SEJARAH, DAN ALGORITMA ZAMAN
Dini hari di sebuah kota penyelenggara Muktamar, ketika asap rokok kretek membumbung tipis menembus keheningan halqah lesehan, aroma kopi hitam yang pekat mengepul di antara kepungan kain sarung. Di balik gema selawat yang ditinggikan dan bisik-bisik politik kamar gelap, Nahdlatul Ulama (NU) bergerak seperti samudra raksasa yang tak pernah tenang. Lebih dari 100 juta jiwa—berdasarkan pelbagai survei demografi keagamaan—terikat dalam jaring-jaring struktural dan kultural organisasi ini. Lembaga ini menaungi lebih dari 30.000 pesantren, belasan ribu madrasah, jutaan hektar basis agraris, serta struktur kepengurusan yang merentang dari pelataran desa hingga cabang-cabang istimewa di mancanegara. PBNU bukan sekadar markas besar organisasi kemasyarakatan; ia adalah episentrum dari sebuah peradaban vernakular yang hidup.
Namun, di era ketika peradaban manusia diguncang oleh technological singularity, di mana kepatuhan sosial mulai didikte oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism), posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) menjelma menjadi teka-teki ontologis. Sebagaimana diperingatkan oleh futurolog Yuval Noah Harari dalam “Homo Deus”:
“Ketika algoritma mengambil alih otoritas pemikiran dan keputusan manusia, tantangan terbesar agama tradisional bukan lagi sekadar mempertahankan dogma, melainkan mempertahankan kesadaran eksistensial tentang apa artinya menjadi manusia yang berjiwa.”
Di tengah arus zaman yang mekanistik dan dingin, Ketum PBNU berdiri di titik silang antara sakralitas tradisi dan profanitas kekuasaan modern. Siapakah sosok yang menduduki kursi pimpinan tertinggi jam’iyyah ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat ditemukan sekadar dalam lembaran anggaran dasar, hasil pemungutan suara Muktamar, atau kalkulasi pragmatis politik praktis. Ia harus dibedah melalui tiga poros metafisika Islam Nusantara yang saling berjalin panji: Nasab, Nasib, dan Nisab.
NASAB: GEOLOGI SANAD, GENETIKA ROHANI, DAN PARADOKS ABU NAWAS
Dalam struktur kesadaran kultural Nahdliyin, Nasab sering kali disalahpahami secara dangkal sebagai semata-mata ikatan biologis—silsilah darah (nasab thini) yang menghubungkan seseorang dengan para Muassis (pendiri NU) seperti Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, atau KH Bisri Syansuri, hingga tersambung ke poros Ahlul Bait dan Wali Songo. Namun, dalam ruang analisis filsafat kebudayaan, nasab Ketum PBNU adalah sebuah geologi sanad: sebuah transmisi genetika rohani (nasab ruhi) dan kontinuitas epistemologi Islam pesantrenan.
Sosiolog Manuel Castells dalam “The Power of Identity” menegaskan bahwa di era jejaring global yang serba cair (liquid modernity), identitas legitimasi (legitimizing identity) yang diturunkan dari institusi historis menjadi benteng terakhir melawan kebingungan ontologis. Nasab bagi seorang Ketum PBNU adalah Aura—sebagaimana dirumuskan oleh filsuf Walter Benjamin—sebuah keunikan jalinan ruang dan waktu yang memancar dari mata rantai keilmuan yang tak terputus (sanad ilmiyah). Tanpa nasab rohani ini, pimpinan PBNU akan mengalami krisis keabsahan kultural; ia akan dianggap sebagai sosok asing yang “menumpang” di atas bahtera tradisi tanpa memahami kode-kode rahasia keulamaan.
Namun, mengagungkan nasab biologis secara membuetkan tanpa dibarengi oleh kedalaman ma’rifah adalah sebuah jebakan feodalisme kultural. Keterjebakan ini pernah disindir secara bernas melalui anekdot sufi klasik Abu Nawas.
Dikisahkan, seorang pangeran muda yang sombong memamerkan silsilah keagungan nenek moyangnya di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid dan khalayak majelis. Abu Nawas yang berdiri di sudut ruangan tiba-tiba membawa seekor keledai tua dan berbisik di telinganya. Ketika ditanya oleh Khalifah apa yang sedang dilakukannya, Abu Nawas menjawab polos: “Hamba sedang bertanya kepada keledai ini tentang silsilah buyutnya, Ya Amirul Mukminin. Keledai ini menjawab bahwa ayahnya adalah seekor kuda pacu kerajaan yang gagah perkasa. Namun celakanya, meskipun nenek moyangnya kuda terhebat di istana, ia sendiri tetaplah seekor keledai yang hanya bisa meringkik.”
Pesan filosofis Abu Nawas menggema dengan tajam: nasab bukanlah takhta warisan yang bisa ditumpangi secara pasif. Ketum PBNU menurut nasab adalah sosok yang menyerap cahaya sanad para leluhur, lalu mentransformasikannya menjadi kesadaran kritis zamannya. Ia tidak sekadar mewarisi abu dari api sejarah, melainkan mewarisi api yang membakar semangat pembaharuan kebangsaan.
NASIB: DIALEKTIKA TAKDIR, POLITIK KEBUDAYAAN, DAN KELEDAI NASARUDDIN HOJA
Jika nasab adalah ketetapan takdir asal (given), maka Nasib adalah medan dialektika yang panas, riuh, dan penuh kejutan. Nasib dalam ontologi kepemimpinan NU adalah manifestasi dari Iradatullah yang berinteraksi dengan ikhtiar manusiawi, turbulensi politik, dan pergeseran zaman. Muktamar demi Muktamar—mulai dari peristiwa bersejarah Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menegaskan kembali Khittah 1926, era kepemimpinan partisipatif dan inklusif KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Muktamar-Muktamar era kontemporer—selalu menyajikan drama nasib yang dramatis.
Futurolog Alvin Toffler dalam “Future Shock” mengamati bahwa masyarakat yang dihantam oleh percepatan perubahan akan mengalami disorientasi kolektif apabila tidak memiliki pemimpin yang mampu menavigasi arus chaos. Ketum PBNU menurut nasib adalah ia yang dipanggil oleh “momentum sejarah” (Kairos). Ia sering kali lahir dari kerumitan kalkulasi geopolitik, negosiasi antar-pesantren, benturan gagasan tradisionalisme versus modernisme, serta doa-doa khusyuk para kiai jadzab di sepertiga malam terakhir.
Nasib seorang Ketum PBNU adalah jalan ketegangan antara menjadi oase spiritual dan menjadi aktor politik kebudayaan. Di sinilah letak kearifan puitis yang tercermin dalam anekdot humoris Nasaruddin Hoja.
Suatu hari, Nasaruddin Hoja berjalan menuntun keledainya sementara anaknya menunggangi keledai tersebut. Orang-orang di jalan berbisik: “Lihat anak tak tahu diri itu, biarkan ayahnya yang tua berjalan kaki!” Nasaruddin kemudian menyuruh anaknya turun dan ia yang naik. Tak lama, warga lain mencibir: “Lihat ayah yang tega, biarkan anaknya yang kecil kelelahan berjalan!” Nasaruddin akhirnya memutuskan menaiki keledai itu bersama anaknya. Orang-orang kembali berseru: “Betapa dzalimnya mereka, menyiksa keledai kecil!” Akhirnya, Nasaruddin dan anaknya memutuskan untuk memikul keledai itu di atas bahu mereka. Ketika menyeberangi jembatan, orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan mereka, hingga keledai itu terlepas dan jatuh ke sungai.
Anekdot Nasaruddin Hoja adalah cermin realistis dari nasib seorang Ketum PBNU. Dalam arena kebudayaan Indonesia yang sangat heterogen, setiap langkah keputusannya—baik ketika berpihak pada pemerintah, menjadi penyeimbang kekuasaan, melakukan diplomasi internasional, maupun merespons isu-isu sekuler—pasti akan menuai kritik dan pujian yang bersilangan. Ketum PBNU menurut nasib adalah pemimpin yang telah berdamai dengan paradoks tersebut. Ia tidak goyah oleh cemoohan publik dan tidak mabuk oleh sanjungan massa, sebab ia paham betul bahwa “memikul keledai” di hadapan penilaian manusia hanya akan melahirkan tragedi. Ia bertindak berdasarkan kompas nurani dan keterpanggilan takdir keumatan.
NISAB: LIMINALITAS KAPITAL MORAL, FIKIH PERADABAN, DAN TIMBANGAN KEADILAN SOSIAL
Dimensi ketiga yang paling krusial dan mendalam adalah Nisab. Dalam ranah fikih muamalah, nisab adalah batas kuantitatif minimal kepemilikan harta (seperti 85 gram emas) yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Namun, ketika ditarik ke dalam diskursus filsafat kebudayaan dan etika kepemimpinan, nisab bertransformasi menjadi ukuran kualitatif batas minimal kewibawaan spiritual, integritas moral, dan kecukupan intelektual.
Futurolog dan pakar ekonomi-politik Shoshana Zuboff dalam karyanya “The Age of Surveillance Capitalism” memperingatkan bahwa ancaman terbesar abad ke-21 adalah erosi integritas manusia yang terdegradasi menjadi sekadar unit data dan komoditas transaksi. Dalam konteks ini, seorang Ketum PBNU yang belum “mencapai nisab” adalah bencana bagi jam’iyyah. Kepemimpinan tanpa kecukupan nisab moral akan dengan mudah tergelincir menjadi transaksional, menjual pengaruh kultural demi konsesi politik sesaat atau kemewahan oligarkis.
Nisab Ketum PBNU mencakup tiga lapis kecukupan:
1. Nisab Akhlaqiyyah atau Batas Minimal Integritas: Kemampuan untuk berdiri mengatasi kepentingan kelompok (khassah) demi kemaslahatan umum (ammah). Ia adalah pribadi yang zuhud dari ketakutan akan kehilangan jabatan, dan qana’ah atas amanah yang diemban.
2. Nisab ‘Ilmiyyah atau Batas Minimal Intelektualitas: Penguasaan mendalam atas khazanah kitab kuning (turats) yang dipadukan secara kritis dengan sains modern. Hal ini sangat relevan dengan gagasan-gagasan kontemporer seperti Fiqh Peradaban (Jurisprudence of Civilization) yang mengadaptasi hukum Islam untuk merespons piagam PBB, hak asasi manusia, dan krisis ekologi global.
3. Nisab Ijtima’iyyah atau Batas Minimal Empati Sosial: Kepekaan untuk mendengar jerit tangis petani yang tergusur, nelayan yang kehilangan ruang hidup, dan kaum buruh yang terimpit roda roda industri.
Sebagaimana kaidah fikih yang amat masyhur:
Tasharruful imam ’alar ra’iyyah manutun bil maslahah
(Tindakan dan kebijakan seorang pimpinan atas rakyatnya wajib didasarkan pada kemaslahatan).
Ketum PBNU yang telah mencapai nisabnya adalah sosok yang “wajib mendonasikan” seluruh energi hidupnya untuk kemaslahatan umat, sebagaimana harta yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya untuk menyucikan jiwa dan memelihara keadilan sosial.
EPILOG:
SANG PEMIMPIN TANPA WAJAH DI UJUNG ZAMAN
Pada akhirnya, siapakah Ketum PBNU menurut nasab, nasib, dan nisab?
Ia bukan sekadar seorang figur yang memegang tongkat kepemimpinan di gedung Kramat Raya Jakarta. Ia adalah sebuah simbol ontologis peradaban Nusantara.
Melalui Nasab, ia menggenggam akar sejarah yang menghubungkannya dengan sanad keilmuan Nabi, para Wali, dan kiai-kiai pendiri pendahulu—memberikannya pijakan yang kokoh agar tidak runtuh diterjang badai sekularisme dan modernitas yang dangkal.
Melalui Nasib, ia menyelami takdir zamannya dengan ketangguhan eksistensial, berlayar di tengah gelombang politik kebudayaan, serta berani mengambil keputusan sulit di tengah persimpangan sejarah tanpa kehilangan identitas keulamaannya.
Melalui Nisab, ia menjaga kesucian moral dan kedaulatan berpikirnya, memastikan bahwa kepemimpinannya adalah sebuah “zakat sosial” yang membebaskan kaum tertindas dan memberikan kepastian rasa aman bagi peradaban manusia.
Ketika dunia melangkah menuju masa depan yang dipenuhi oleh robotika, rekayasa genetika, dan kecerdasan artifisial, manusia membutuhkan titik temu antara bumi dan langit. Ketum PBNU—dalam manifestasi ideal trias nasab, nasib, dan nisab—adalah jembatan kultural itu: sosok yang kakinya merancak bumi tradisi, tangannya menggenggam zaman, dan hatinya senantiasa tertuju pada Yang Maha Ahad.
