Restorasi Marwah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama dalam Tinjauan Filsafat Kebudayaan Natas, Nitis, Netes dan Epistemologi Qonun Asasi
Ratapan Tanah Kelahiran dan Panggilan Suci Tradisi
Di bawah bentangan langit Jombang yang temaram, malam senantiasa menyimpan bisik-bisik doa yang tidak pernah selesai diucapkan. Di atas tanah ini tempat nisan-nisan kayu dan batu prasasti yang membisu dalam keheningan Tebuireng, Tambakberas, dan Denanyar pernah bergetar keikhlasan yang menggoncang takdir sebuah bangsa. Air mata tirakat Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, kelincahan jemari diplomasi KH. A. Wahab Chasbullah, serta keteguhan dahi KH. Bisri Syansuri dalam sujud-sujud panjangnya, adalah adonan pertama yang membentuk tanah liat bernama Nahdlatul Ulama. Dari heningnya malam dan kepulan asap buhur-buhur wangi ketakwaan para wali, pergerakan ini ditenun bukan dari benang sutra kekuasaan, melainkan dari kain kafan kesederhanaan, keberanian moral, dan cinta yang meluap kepada kaum miskin Nusantara.
Namun, tatkala kita memandang wajah kepemimpinan jam’iyyah hari ini, sebuah ngilu merambat cepat ke sumsum kebudayaan kita. Gelombang pragmatisme telah merobek tirai-tirai kesucian yang dahulu ditenun dengan puasa dan air mata. Di ruang-ruang rapat berpendingin udara dan di lorong-lorong hotel berbintang, rintihan wong cilik yang terpinggirkan kerap kali kalah nyaring oleh denting cangkir transaksi, riuh kesepakatan politik, dan bisik-bisik mahar jabatan. Kepemimpinan yang dahulu dihayati sebagai beban spiritual yang menakutkan, kini direduksi menjadi panggung pamer busana sosial dan jalan pintas memburu fasilitas modal. Ruh keulamaan terancam menjadi cangkang kosmetik, sementara bait-bait pengabdian mendadak bisu di hadapan silau konsesi kekuasaan.
Di tengah kebangkrutan etis dan keterasingan dari nilai dasar inilah, jeritan “Nderek Dhawuh Muassis” harus kembali dipetik bukan sebagai jampi-jampi sentimental yang dangkal, melainkan sebagai gema panggilan suci untuk melakukan koreksi radikal. Dalam bentang filsafat kebudayaan Natas, Nitis, Netes, kita dituntut untuk membaca kembali takdir perjuangan ini. Haruskah perahu tua yang dirakit dengan derita para wali ini dibiarkan karam terseret arus keserakahan, ataukah kita berani menariknya pulang ke muara purba tempat Qonun Asasi dituliskan sebagai manifesto keabadian?
Epistemologi Qonun Asasi: Kompas Ideologis dan Otoritas Moral
Di dalam peradaban Nahdlatul Ulama, Qonun Asasi yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari pada tahun 1926 bukanlah sekadar naskah administrasi atau pasal-pasal teknis Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Secara epistemologis dan filsafat kebudayaan, Qonun Asasi adalah naskah kebudayaan dan kerohanian yang mengikat jam’iyyah dalam kesatuan jiwa (ittihad an-nufus). Ia adalah derivasi dari wahyu ilahi, tradisi keilmuan salafus shalih, serta pembacaan sosiologis atas nasib rakyat yang tertindas.
Dalam Qonun Asasi, Hadratussyaikh menyitir ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis pilihan yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan ketakwaan. Beliau menegaskan bahwa organisasi ini didirikan untuk saling mengasihi, memperkuat persaudaraan, serta menjaga kelestarian tradisi keagamaan yang bersambung (ittishal as-sanad) hingga Rasulullah SAW.
Ideologi Qonun Asasi meletakkan tiga pilar utama bagi kepemimpinan NU:
1. Supremasi Syuriyah atas Tanfidziyah: Kepemimpinan NU berada di bawah kendali moral dan keilmuan para ulama (Syuriyah). Kepemimpinan struktural-eksekutif (Tanfidziyah) hanyalah pelaksana teknis yang wajib tunduk pada arahan etik ulama.
2. Kemandirian Moral dan Politik (Istiqlaliyyah): Kepemimpinan organisasi tidak boleh digadaikan kepada kekuatan politik atau pemodal mana pun. Ulama harus berdiri di atas semua faksi demi menjaga fungsi kontrol sosial (amar ma’ruf nahi munkar).
3. Pengabdian pada Kemaslahatan Publik (Fikih Maslahah): Seluruh keputusan organisasi harus berpijak pada kaidah tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah (kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya wajib diabdikan demi terwujudnya kemaslahatan umum).
Ketika Qonun Asasi diletakkan sebagai ideologi pergerakan, maka kalimat “Nderek Dhawuh Muassis” bukanlah bentuk doktrin feodalisme yang buta, melainkan sebuah komitmen epistemis dan spiritual untuk memastikan bahwa langkah kepemimpinan NU hari ini tidak melenceng dari takdir pendiriannya.
Anatomi Pergeseran: Dari Khidmah Spiritual Menuju Pragmatisme Kekuasaan
Untuk merestorasi marwah kepemimpinan NU, kita harus berani melakukan pembedahan kritis terhadap realitas kepemimpinan masa kini. Telah terjadi pergeseran paradigmatik dalam memaknai kepemimpinan di tubuh organisasi.
Dahulu, menjadi pengurus NU dipandang sebagai bentuk khidmah (pengabdian) yang menuntut pengorbanan harta, waktu, dan pikiran. Posisi kepemimpinan dihindari karena kekhawatiran akan beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Namun, dalam lanskap sosiologis hari ini, kepemimpinan NU kerap kali dipandang sebagai fasilitas modal sosial dan politik (social and political capital) yang sangat menggiurkan.
Pergeseran ini dapat diamati melalui beberapa gejalanya:
1. De-sakralisasi Otoritas Keulamaan: Syuriyah yang semestinya menjadi benteng moral organisasi kerap kali didorong ke pinggir atau dijadikan sekadar stempel legitimasi bagi keputusan-keputusan politis Tanfidziyah.
2. Transaksionalisme Politik dan Ekonomi: Terjadinya komodifikasi organisasi, di mana jaringan NU yang luas di akar rumput dimanfaatkan sebagai alat tawar (bargaining chip) dalam kontestasi politik praktis maupun pembagian konsesi ekonomi.
3. Alienasi Warga Akar Rumput (Jama’ah): Ketika para elit kepemimpinan sibuk berartikulasi di ruang-ruang kekuasaan nasional, persoalan riil warga nahdliyin seperti perampasan lahan, kerusakan lingkungan, kemiskinan petani dan nelayan, serta akses pendidikan—sering kali kurang mendapat pembelaan yang sistematis dan tegas dari organisasi.
Pergeseran ini menandakan runtuhnya proses Nitis dalam kebudayaan NU. Nilai-nilai zuhud, wara’, dan keberanian moral yang dipraktikkan oleh para muassis mengalami pemudaran, digantikan oleh budaya teknokratis yang instrumental dan pragmatis.
Dialektika Natas, Nitis, Netes dalam Kepemimpinan NU Masa Depan
Falsafah Natas, Nitis, Netes menyajikan peta jalan (roadmap) filosofis untuk melakukan rekonstruksi kepemimpinan NU masa depan agar kembali berada di bawah naungan Dhawuh Muassis. Dialektika ini merupakan sebuah bangunan kesatuan takdir yang saling menjalin dan tak terpisahkan.
Perjalanan ini bermula dari Natas, yang merepresentasikan penggalian kembali fondasi suci pendirian. Natas adalah momen kesadaran akar murni, tempat di mana para muassis meletakkan batu pertama pergerakan di atas landasan keikhlasan mutlak dan kemurnian ideologi Qonun Asasi. Pemimpin masa depan wajib memulainya dengan purifikasi niat, menyadari bahwa kepemimpinan adalah takdir pengabdian, bukan ajang berburu materi.
Tahap berikutnya adalah Nitis, sebuah proses penyaluran dan pemeliharaan nilai. Nitis bertugas menjaga serta merawat marwah muassis agar tetap mengalir dalam darah dan napas generasi kepemimpinan masa kini. Nilai-nilai seperti keberanian moral, tradisi keilmuan pesantren, independensi etis, serta pola hidup zuhud dititiskan agar organisasi tidak kehilangan kompas batiniah di tengah godaan zaman.
Muara dari perjalanan filosofis ini adalah Netes, yakni menetesnya keberkahan berupa buah kemanfaatan nyata. Kepemimpinan yang berakar kuat pada keikhlasan Natas dan berhasil memelihara ruh Nitis secara alamiah akan Netes meneteskan air sejuk kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan peradaban dunia. Manfaat ini mewujud secara nyata dalam pembelaan terhadap kaum tertindas, kedaulatan ekonomi warga, serta kepemimpinan moral yang membawa kedamaian bagi dunia internasional.
1. Natas: Menggali Kembali Fondasi Suci Pendirian
Natas adalah kesadaran akan asal-usul. Kepemimpinan masa depan harus diawali dengan purifikasi niat (tashfiyat an-niyyah). Pemimpin NU harus menyadari bahwa organisasi ini lahir dari keheningan doa para wali dan penderitaan rakyat miskin di era kolonial. Natas menuntut kepemimpinan masa depan untuk membuang jauh-jauh ambisi pribadi dan menjadikan Qonun Asasi sebagai konstitusi moral yang tidak boleh ditawar.
2. Nitis: Transmisi Ruh dan Integritas Kepemimpinan
Nitis adalah proses penitisan nilai. Warisan terbesar para muassis bukanlah aset material atau kedekatan dengan pusat kekuasaan, melainkan karakter dan integritas moral. Kepemimpinan NU masa depan wajib mewariskan dan merawat:
- Tradisi Keilmuan Pesantren: Kepemimpinan harus bertumpu pada kedalaman kitab kuning dan rasionalitas Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja).
- Independensi Etis: Kemerdekaan untuk menegur kekuasaan ketika terjadi ketidakadilan (qaul al-haq ‘inda sultanin ja’ir).
- Kesederhanaan dan Keteladanan: Menghindarkan gaya hidup hedonis dan pamer kekuasaan yang merusak kepercayaan warga nahdliyin.
3. Netes: Melahirkan Manfaat Nyata bagi Umat dan Peradaban
Netes adalah keberhasilan transformasi. Kepemimpinan yang berhasil Nitis (merawat ruh muassis) secara otomatis akan Netes (meneteskan keberkahan). Manfaat nyata ini harus diwujudkan dalam bentuk:
- Advokasi Keadilan Sosial: Membela kaum tertindas (al-mustadh’afin) melalui perlindungan hak atas tanah, air, dan lingkungan hidup.
- Kemandirian Ekonomi Kerakyatan: Membangun ekosistem ekonomi berbasis warga dan pesantren agar NU tidak bergantung pada dana hibah atau pengasihan pihak luar.
- Kepemimpinan Peradaban Global: Menyuarakan pesan perdamaian, keadaban lokal, dan keadilan sosial di tingkat internasional sebagai bentuk Rahmatan lil ‘Alamin.
Strategi Restorasi: Langkah Konkret Menuju Kepemimpinan Berbasis Qonun Asasi
Untuk mengaktualisasikan frasa “Nderek Dhawuh Muassis” dari sekadar jargon sentimental menjadi kenyataan struktural, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam tata kelola kepemimpinan NU:
1. Peningkatan Peran dan Hak Veto Syuriyah:
Struktur Syuriyah harus dikembalikan fungsinya sebagai otoritas tertinggi. Syuriyah wajib memiliki hak veto atas segala keputusan Tanfidziyah yang dinilai melanggar etika Qonun Asasi, melenceng dari Khittah 1926, atau merugikan kemaslahatan warga nahdliyin.
2. Pembersihan Sistem Pemilihan Kepemimpinan atau Moratorium Transaksionalisme:
Mekanisme pemilihan kepemimpinan di semua tingkatan harus dibersihkan dari praktik money politics dan pengondisian pragmatis. Sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) harus dimurnikan dengan hanya melibatkan ulama-ulama khashah yang terbukti wara’, zuhud, dan tidak memiliki kepentingan politik praktis.
3. Institusionalisasi Advokasi Akar Rumput:
Pengurus NU di semua tingkatan harus mewajibkan lahirnya lembaga penanganan krisis warga (agraria, lingkungan, buruh, dan pendidikan). Kepemimpinan NU dinilai berhasil bukan dari seberapa sering diundang ke istana, melainkan dari seberapa hadir organisasi ini saat warga mengalami krisis.
4. Kemandirian Finansial Jam’iyyah:
Menolak segala bentuk kemitraan atau konsesi ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan rakyat. Kemandirian organisasi harus disokong oleh tata kelola ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) yang modern, transparan, dan profesional berbasis kekuatan iuran warga.
Menjaga Api, Bukan Memuja Abu
Mengikuti ajaran pendiri atau “Nderek Dhawuh Muassis” bukanlah sikap konservatif yang menolak perubahan zaman. Sebagaimana ungkapan bijak mengatakan: “Kebudayaan dan tradisi yang sejati adalah merawat api perjuangan, bukan menyembah abunya.”
Ruh dari Dhawuh Muassis adalah api keikhlasan, keberanian moral, kedalaman ilmu, dan cinta tanpa batas kepada rakyat. Kepemimpinan NU masa kini dan masa depan memikul pertanggungjawaban sejarah untuk memastikan bahwa api tersebut tidak padam disiram oleh air pragmatisme dan keserakahan politik.
Melalui penghayatan atas falsafah Natas, Nitis, Netes dan penegakan ideologi Qonun Asasi, kepemimpinan Nahdlatul Ulama akan mampu menjaga marwah keulangannya. Hanya dengan kepemimpinan yang berintegritas, mandiri, dan berakar kuat pada tradisi keikhlasan para muassis, Nahdlatul Ulama akan terus berdiri kukuh sebagai jangkar moral bangsa, peneduh umat, dan obor penerang bagi peradaban dunia.
Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwamith Thariq.
