Jumat, 26 Juni 2026. Di acara Pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia.
Bersama 2.600 pimpinan dan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Pembukaan Sarasehan.
Presiden Prabowo Subianto berada di depan. Membedah visi bernegara.
Sejak awal, mesin pemikiran kami sudah dipanaskan oleh laporan Menteri Diktisaintek, Prof. Brian Yuliarto. Beliau menegaskan satu hal. Pendidikan tinggi, riset sains, dan inovasi harus menjadi landasan utama pembuatan kebijakan publik.
Riset kampus tidak boleh lagi mandek menjadi tumpukan jurnal. Hasilnya harus membumi. Harus dirasakan secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat di sekitar kampus. Kolaborasi multipihak bukan lagi sekadar jargon. Mulai berjalan. Dari mulai genomik bibit unggul, semikonduktor, hingga penanganan sampah.
Menteri Brian memaparkan tujuh bidang prioritas yang harus “dikeroyok” bersama. Ekonomi, pertanian, energi, hilirisasi industri, kelautan, ketahanan pangan, hingga pendidikan. Semuanya terintegrasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Justru ini letak kedalaman pemahaman. Kesuksesan di satu sektor bergantung pada momentum di sektor lain. Tidak ada pulau-pulau ekonomi yang berdiri mandiri.
Lalu, Presiden bicara soal statecraft. Ilmu bernegara. Kemampuan mengelola urusan negara dengan penuh keahlian dan visi jangka panjang yang jelas.
Ujung dari bernegara itu apa? Keamanan. Keselamatan. Dan kesejahteraan rakyat. Ketiga pilar itu tidak terpisah. Keamanan tanpa kesejahteraan menciptakan negara koersif. Kesejahteraan tanpa keamanan hanya mimpi semu yang mudah tergoyahkan.
Syaratnya? Jangan ada deep state. Jangan ada state capture. Birokrasi tidak boleh berjalan sendiri mengabaikan kepentingan nasional. Negara tidak boleh dikendalikan segelintir oligarki. Hal-hal semacam itu hanya akan menciptakan entropi. Energi yang terbuang sia-sia menjadi panas tak berguna, lalu mengorbankan keadilan, kesejahteraan, transparansi dan demokrasi. Ketika institusi negara dimainkan untuk kepentingan pribadi, maka yang terjadi adalah borosnya energi kolektif pada hal-hal yang tidak produktif.
Presiden lantas membawa kami melihat dunia dari kacamata aliran realisme.
“Jangan mengira ada bangsa lain yang kasihan pada bangsa Indonesia,” tegasnya.
Beliau mengutip filsuf Yunani, Thucydides: “The strong do what they can and the weak suffer what they must.” Yang kuat akan melakukan apa yang mereka mau, yang lemah harus menderita menanggung akibatnya. Ini bukanlah pesimisme, melainkan realisasi. Setiap bangsa harus memahami realitas geopolitik ini dan bersiap dengan strategi survival yang matang.
Negara ini harus kuat. Harus menguasai seni survival dalam persaingan global yang semakin ketat.
Caranya bagaimana? Ekonomi neoliberalisme sudah harus ditinggalkan. Trickle down effect itu ilusi yang telah terbukti gagal. Buktinya ada pada paradoks ekonomi kita. Pertumbuhan makro tampak progresif dengan angka GDP yang mengesankan, namun di saat yang sama jumlah orang miskin bertambah dan kelas menengah menyusut. Ini bukan kebetulan, ini adalah akibat sistemik. Ada net outflow of national wealth selama beberapa dekade melalui praktik under invoicing. Kekayaan kita disedot keluar melalui lubang-lubang yang telah diselenggarakan dengan rapi.
Solusinya hanya satu. Kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Pertumbuhan ekonomi harus ditenagai oleh bahan bakar nasionalisme. Swasembada adalah kunci survival. Komoditas pangan utama pantang diimpor. Kita harus mampu memberi makan diri sendiri.
Di sektor energi? Kita menatap swasembada melalui B50 tahun ini. Substitusi biodiesel sebagai solusi energi terbarukan yang berkelanjutan.
Sektor maritim menghadirkan tantangan serius. Untuk perdagangan ekspor-impor, Indonesia masih mengandalkan kapal asing hampir 90 persen. Ini berarti kita tidak mengontrol logistik perdagangan global kita sendiri. Saat ini, angkutan antarpulau dilindungi asas cabotage. Namun struktur kepemilikan perusahaan masih banyak dengan modal asing. Swasembada maritim berarti kita harus mampu mengangkut sendiri semua barang perdagangan kita, dari ekspor hingga distribusi domestik.”
Presiden mencanangkan program puluhan ribu kapal logistik dan kapal penangkap ikan. Siapa yang harus mendesain dan membangunnya? Tentu saja kita. Lulusan STEM kita. Perguruan tinggi kita. Kita tidak perlu terus-terusan membeli lisensi asing untuk merancang bangun kapal. Saat ini, peranti lunak manajemen dan desain maritim yang dikembangkan sepenuhnya dari nol di dalam laboratorium kampus kita sendiri sudah terbukti andal.
Namun, ada satu pra-anggapan penting dari Presiden. Putra putri Indonesia yang mencintai tanah airnya pasti akan mencari titik kebersamaan.
Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang para elitenya bisa bekerja sama. Kekurangan kita selama ini adalah para elite terlalu asyik berpikir dalam silo. Berpikir sektoral. Ibarat gaya di ilmu fisika. Jika tiap-tiap vektor ditarik ke arah yang berbeda-beda, maka resultan gayanya nol. Lelah, sibuk sendiri, tapi tidak ke mana-mana. Kemandirian ekonomi tidak bisa dibangun dengan ego sektoral.
Itulah mengapa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 ini mematok tiga target keluaran yang konkret. Pemetaan isu berbasis data, rekomendasi kebijakan yang realistis, dan agenda kolaborasi yang jelas antara kampus, industri, dan pemerintah. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar berwacana teoretis.
Ilmu kepemimpinan mensyaratkan seorang nakhoda harus memiliki awak yang andal. Di hadapan ribuan pimpinan kampus malam itu, Presiden secara terbuka meminta bantuan para ilmuwan untuk mencari solusi dari kesulitan bangsa.
Sarasehan ini bukan sekadar kumpul-kumpul kaum intelektual. Ini adalah panggilan tugas. Sang nakhoda sudah menitah.
Dan kita, perguruan tinggi, adalah awak kapal itu.
AMH
Agus Muhamad Hatta
