Sejumlah tokoh dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Musyawarah Warga NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Dalam forum yang digelar di Masjid KH Imam Aziz, Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta, Minggu (31/5/2026), mereka menyimpulkan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini dinilai gagal menjaga kemandirian, marwah, dan posisi moral organisasi.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk dorongan agar NU membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan baru yang dinilai lebih amanah, independen, dan bebas dari konflik kepentingan politik maupun ekonomi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir musyawarah, peserta menilai arah kebijakan PBNU dalam lima tahun terakhir telah menjauhkan organisasi dari fungsi utamanya sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang membela kepentingan masyarakat.
“Kepemimpinan PBNU periode 2021-2026 tidak berhasil mengemban amanat jamaah, gagal menjaga marwah dan kemandirian NU sehingga tidak layak lagi memimpin NU ke depan,” demikian salah satu poin utama hasil musyawarah.
Salah satu kritik utama yang mengemuka adalah semakin dekatnya hubungan PBNU dengan pemerintah. Menurut peserta musyawarah, kedekatan tersebut telah mengubah posisi NU dari kekuatan penyeimbang menjadi mitra yang terlalu akomodatif terhadap kekuasaan.
Peserta menilai selama ini NU dikenal sebagai organisasi yang mampu menjaga jarak kritis terhadap negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fungsi kontrol sosial tersebut dinilai melemah.
“PBNU makin jauh dari jamaah, terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu ramah kepada modal, dan terlalu lamban menjadi kekuatan moral ketika demokrasi membutuhkan penyangga sipil yang kuat,” demikian isi pernyataan yang disampaikan forum. Menurut mereka, organisasi sebesar NU semestinya tetap mempertahankan independensi dan keberanian moral dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Kebijakan PBNU menerima konsesi tambang menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dalam forum tersebut. Peserta musyawarah menilai langkah tersebut tidak sekadar berkaitan dengan upaya mencari sumber pendanaan organisasi, tetapi juga menyangkut orientasi dan identitas moral NU sebagai organisasi keagamaan.
Mereka menilai sektor pertambangan tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga relasi kuasa yang tidak seimbang antara korporasi dan masyarakat.
“Tambang bukan ruang netral. Ia lekat dengan kerusakan ekologis, konflik agraria, kekerasan terhadap warga, patronase politik, dan relasi kuasa yang timpang,” ujar salah satu peserta dalam forum tersebut. Karena itu, mereka mempertanyakan kelayakan organisasi ulama menjadikan sektor ekstraktif sebagai basis pembiayaan jangka panjang.
Kritik terhadap Diplomasi Global PBNU
Selain isu domestik, forum juga menyoroti sejumlah langkah PBNU dalam isu internasional, terutama yang berkaitan dengan Palestina.
Peserta musyawarah menyinggung keterlibatan sejumlah tokoh yang berafiliasi dengan lingkungan NU dalam berbagai forum internasional yang dianggap membuka ruang terhadap narasi pro-Zionis.
Mereka menilai sikap tersebut berpotensi mengaburkan posisi historis NU yang selama ini dikenal mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Dalam pernyataannya, forum menegaskan bahwa Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, melainkan isu kemanusiaan dan anti-kolonialisme yang memiliki dimensi moral bagi umat Islam Indonesia.
Kritik lain diarahkan pada pola kepemimpinan internal PBNU yang dinilai semakin sentralistik.
Peserta mengakui pentingnya penataan organisasi melalui kaderisasi, akreditasi, administrasi, dan disiplin kelembagaan. Namun mereka menilai kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan keteladanan dan konsistensi di tingkat elite organisasi.
Forum bahkan menyinggung sejumlah konflik internal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan dinilai memperlihatkan lemahnya kearifan kepemimpinan di tingkat pusat. Menurut mereka, struktur organisasi semakin dituntut patuh terhadap berbagai aturan administratif, sementara konflik yang melibatkan elite justru berkepanjangan dan menjadi konsumsi publik.
Kondisi tersebut disebut mencerminkan terjadinya krisis kepemimpinan yang lebih mendalam dibanding sekadar persoalan tata kelola organisasi.
Sebagai rekomendasi akhir, Musyawarah Warga NU DIY menyerukan perlunya mengembalikan NU kepada fungsi dasarnya sebagai gerakan nilai yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Forum meminta NU kembali berpijak pada kekuatan jamaah, memperkuat kemandirian organisasi, menjaga nalar kritis terhadap negara, serta membedakan secara tegas antara kerja sama program dengan subordinasi politik.
Peserta juga meminta NU tidak terlibat dalam dukungan terhadap program-program pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, korupsi, atau merugikan masyarakat. Menurut mereka, NU harus kembali menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral yang berdiri di atas semua kepentingan politik dan ekonomi.
Musyawarah ditutup dengan seruan agar Muktamar NU mendatang menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah organisasi sekaligus membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan baru yang dinilai lebih mampu menjaga independensi, keutuhan, dan marwah jam’iyah Nahdlatul Ulama.[]
