YOGYAKARTA – Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menghasilkan seruan kuat bagi konsolidasi masyarakat sipil di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola negara. Forum yang mempertemukan ratusan organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, aktivis, dan tokoh publik tersebut melahirkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik guna memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil dalam satu gerakan bersama.
Dalam sidang pleno, peserta memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan proses konsolidasi melalui rapat kerja lanjutan yang akan segera digelar.
Sudirman Said menilai mandat tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara. Menurutnya, masyarakat sipil tidak cukup hanya berada di luar lingkaran pengambilan keputusan, melainkan perlu membangun relasi yang lebih konstruktif dengan berbagai elemen negara.
“Sudah saatnya masyarakat sipil masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejatinya adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, sehingga keputusan negara dapat didasarkan pada data dan bukti,” ujarnya dalam forum yang berlangsung Sabtu (30/5/2026).
Sementara itu, Yanuar Nugroho menegaskan bahwa Konferensi Republik bukanlah gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ia menyebut forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan yang lahir dari keresahan bersama terhadap situasi kebangsaan saat ini.
“Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini adalah kegelisahan kolektif masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” katanya.
Yanuar juga menjelaskan bahwa konferensi yang menghadirkan tujuh panel diskusi dan puluhan narasumber itu diselenggarakan secara swadaya tanpa dukungan sponsor. Seluruh proses, kata dia, berjalan melalui semangat gotong royong dan solidaritas antarkomunitas masyarakat sipil.
Pandangan serupa disampaikan Panji Dafa Amrtajaya, Sekretaris Panitia Pelaksana. Ia menyebut penyelenggaraan konferensi mencerminkan model pengorganisasian baru yang banyak digerakkan generasi muda.
“Semua berawal dari keresahan atas situasi saat ini, lalu mengkristal menjadi gagasan. Gagasan membentuk fungsi, dan fungsi membentuk struktur. Semuanya tumbuh dari bawah,” ujarnya.
Kekhawatiran atas Kondisi Demokrasi
Sejumlah pembicara dalam konferensi menyoroti gejala kemunduran demokrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 menyebut Indonesia sedang menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekadar persoalan politik biasa. Menurutnya, terjadi erosi secara bersamaan terhadap lima pilar republik, mulai dari melemahnya masyarakat sipil, dominasi oligarki dalam partai politik, berkurangnya independensi hukum, melemahnya kontrol publik terhadap aparatur negara, hingga terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok.
“Jika negara berhenti mendengar, warga tidak boleh berhenti berbicara,” tegasnya.
Pandangan tersebut diperkuat Andi Widjajanto yang mengingatkan tentang fenomena autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal untuk melemahkan demokrasi dari dalam. Ia mencontohkan sejumlah perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir yang menurutnya menunjukkan kecenderungan tersebut.
Andi menilai hubungan yang belum terbangun secara baik antara masyarakat sipil dan partai politik menjadi salah satu penyebab lemahnya perlawanan terhadap gejala kemunduran demokrasi.
“Kedua kelompok saling mencurigai, padahal sesungguhnya saling membutuhkan,” katanya.
Menurut Andi, jika kondisi itu terus berlanjut, Indonesia berpotensi memasuki fase normalisasi regresi demokrasi dalam beberapa tahun mendatang.
Krisis Ekonomi dan Kesenjangan Sosial
Selain isu demokrasi, konferensi juga menyoroti persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengingatkan bahwa masyarakat lapisan bawah lebih banyak berhadapan dengan persoalan konkret seperti lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian ekonomi.
“Tantangan bagi kampus dan gerakan sosial adalah menerjemahkan bahasa krisis ekonomi di akar rumput agar terhubung dengan semangat gerakan politik moral di tingkat atas,” ujarnya.
Ekonom Bhima Yudhistira menambahkan bahwa gerakan masyarakat sipil tidak boleh berhenti pada diskusi dan kritik semata. Ia mengusulkan penyusunan sebuah Buku Putih yang memuat gagasan ekonomi pro-rakyat dan pro-lingkungan sebagai arah kebijakan alternatif bagi Indonesia.
Menurut Bhima, gerakan tersebut juga harus memperluas jangkauan hingga ke kawasan Indonesia Timur.
“Gerakan ini belum selesai jika belum benar-benar sampai ke Maluku dan Papua,” tegasnya.
Sementara itu, ekonom Wijayanto Samirin memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari menurunnya kelas menengah hingga melemahnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.
Tantangan Kualitas Demokrasi dan Pendidikan
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang ia istilahkan sebagai “elektoral otokrasi”, yaitu situasi ketika pemilu tetap berlangsung namun kualitas kebebasan dan keadilannya dipertanyakan.
Senada dengan itu, Saiful Mujani menilai legitimasi pemilu merupakan fondasi utama sebuah republik. Karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan demokrasi.
Di sisi lain, Gita Wirjawan mengajak peserta melihat tantangan Indonesia dalam konteks global. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan menjadi faktor penting agar Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Ia menyoroti rendahnya proporsi mahasiswa Indonesia yang menempuh bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dibanding sejumlah negara tetangga.
“Indonesia akan benar-benar layak berbangga ketika mampu menghadirkan layanan dan barang publik yang berkualitas tinggi bagi seluruh rakyatnya,” katanya.
Gerakan Berlanjut
Menutup konferensi, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa proses yang dimulai di Yogyakarta tidak akan berhenti sebagai forum diskusi semata. Hasil-hasil konferensi akan ditindaklanjuti dan disebarluaskan ke berbagai daerah, komunitas, hingga ruang-ruang politik formal.
“Diagnosis tanpa solusi adalah pengkhianatan terhadap diagnosis itu sendiri,” ujarnya.
Konferensi Republik menjadi salah satu upaya terbaru berbagai elemen masyarakat sipil untuk membangun ruang konsolidasi bersama di tengah berbagai tantangan demokrasi, ekonomi, dan tata kelola negara yang dinilai semakin kompleks.
