Yogyakarta adalah kota yang istimewa. Semua orang tahu itu. Tapi apakah semua orang yang mengaku cinta Yogyakarta benar-benar memahami keistimewaan itu? Atau sekadar hapal mantra: gudeg, Malioboro, Keraton, angkringan, dan sunsetnya yang Instagrammable di Pantai Parangtritis?
Saya bertindak seperti arkeolog detektif, sebagaimana Indiana Jones dalam film fiksi, atau Sherlock Holmes dalam novel Conan Doyle. Saya membaca kota bukan dari brosur wisata atau papan informasi yang setengah benar itu. Saya membaca kota dari benda-benda yang dianggap mati, dari bangunan yang bisu, dari prasasti yang sengaja dihilangkan, dari nama jalan yang berganti, dan dari silang-sengkarut sejarah yang tersembunyi di balik cat tembok yang sudah berulang kali diperbarui.
Mari kita mulai. Ini bukan tur wisata. Ini pembacaan.
Benda mati bisa bercerita jika yang membacanya tahu cara mendengar.
OBJEK PERTAMA: JAM YANG BERDIRI TANPA NAMA
Di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, tepat di depan Gereja GPIB Margomulyo di persimpangan jalan yang dulu bernama Jalan Margomulyo, berdiri sebuah tugu jam. Orang Yogya menyebutnya Ngejaman. Setiap hari puluhan ribu orang melewatinya, memfotonya, duduk di sekitarnya sambil makan kue pukis atau cilok. Tidak ada yang benar-benar bertanya: siapa yang mendirikan jam ini, dan untuk apa?
Jika anda cermat, anda akan menemukan bahwa di bagian alas tugu jam itu ada bekas cekungan yang sekarang sudah mulus. Di sanalah dulu sebuah prasasti kecil bertengger. Prasasti itu kini sudah hilang, dihilangkan. Bukan oleh gempa, bukan oleh usia, tapi oleh tangan manusia yang rupanya merasa lebih nyaman kalau orang tidak membaca apa yang tertulis di sana.
FAKTA TERVERIFIKASI
Tugu Ngejaman didirikan tahun 1916 sebagai persembahan masyarakat Belanda di Yogyakarta kepada pemerintah kolonialnya, untuk memperingati satu abad kembalinya Pemerintahan Kolonial Belanda dari Pemerintahan Inggris yang sempat berkuasa di Jawa pada awal abad ke-19. (Sumber: Gudeg.net; Jurnal Retorik Vol. 10/1, 2022)
Inggris berkuasa di Jawa antara 1811 hingga 1816 di bawah Raffles. Ketika Belanda kembali berkuasa, mereka tidak langsung merayakannya dengan jam raksasa. Mereka menunggu seratus tahun, lalu pada 1916 mendirikan tugu ini: sebuah monumen kemenangan yang dibalut dalam fungsi praktis, penunjuk waktu. Sangat Belanda. Sangat kolonial. Efisien sekaligus simbolis.
Dan kini prasasti penjelasnya sudah raib. Yang tersisa hanya jam yang terus berdetak, tanpa ada yang tahu ia sedang menghitung ulang tahun kemenangan siapa.
Bukan hanya satu Ngejaman di Yogyakarta. Ada Ngejaman di Kota Baru berkaitan dengan pengembangan permukiman kolonial Belanda di kawasan itu pada 1920-an. Ada Ngejaman di Kotagede hadiah dari Sunan Pakubuwono X dari Surakarta, diresmikan pada 30 Oktober 1934. Dan ada Ngejaman Keben di Jalan Rotowijayan, dipersembahkan oleh paguyuban pegawai pemerintah dan masyarakat Tionghoa saat memperingati dua windu penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, 17 Agustus 1936.
Empat jam kota, empat lapis sejarah, empat drama kekuasaan yang berbeda. Tidak ada satu pun yang disertai narasi memadai untuk publik yang melewatinya setiap hari.
Kita merawat fisik benda, tapi membunuh konteks sejarahnya. Itulah konservasi setengah hati yang paling lazim di negeri ini.
OBJEK KEDUA: GEDUNG YANG MENANGGALKAN NAMANYA SENDIRI
Pergilah ke Jalan Panembahan Senopati. Tidak jauh dari Benteng Vredeburg dan Gedung Agung, berdiri sebuah gedung dua lantai dengan satu basement, arsitektur khas Eropa bergaya indisch empire yang elegan, pilaster, jendela tinggi, fasad yang berwibawa. Hari ini semua orang mengenalnya sebagai Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
Tidak banyak yang tahu bahwa gedung itu dulunya bernama De Javasche Bank. Dan kisah di baliknya jauh lebih dramatis dari sekadar perubahan nama.
FAKTA TERVERIFIKASI
Kantor Bank Indonesia Yogyakarta dibuka pada 1 April 1879 sebagai kantor cabang ke-8 De Javasche Bank, dibangun di atas tanah eigendom (hak milik sendiri). Didirikan atas usulan Firma Dorrepaal & Co., Semarang, untuk mengakomodasi pertumbuhan perdagangan pascaperang Diponegoro. Arsitek: Hulswitt dan Cuypers. Ditetapkan sebagai cagar budaya pada 27 Januari 2012. (Sumber: BPCB DIY; Jogjacagar.jogjaprov.go.id)
Perhatikan konteksnya. Gedung ini berdiri pada 1879. Perang Diponegoro baru saja selesai pada 1830, setengah abad sebelumnya. Perang itu memporak-porandakan Yogyakarta, menguras kas keraton, dan meninggalkan Jawa Tengah dalam kondisi ekonomi yang remuk. Perang itu juga menjadi dalih VOC untuk mengintervensi lebih dalam urusan tanah dan perkebunan. Dan benar: ekonomi liberal mengalir deras setelahnya, pabrik-pabrik gula tumbuh di sekitar Yogyakarta, perputaran uang meningkat pesat, dan Firma Dorrepaal & Co. dengan jeli melihat peluang: Yogyakarta butuh bank sirkulasi.
Maka berdirilah De Javasche Bank di jantung kota, persis di antara Keraton dan pusat kekuasaan kolonial. Sebuah bangunan kecil, hanya 300 meter persegi, tapi posisinya sangat strategis dan sangat politis.
Pada 9 Maret 1942, tentara Jepang masuk. De Javasche Bank berhenti beroperasi. Digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi uang Jepang di Jawa. Begitu mudahnya nama berganti, begitu mudahnya institusi keuangan kolonial diambil alih oleh kekuatan militer baru tanpa pertempuran, tanpa negosiasi panjang. Sekedar perintah.
Lalu Indonesia merdeka. Pada 22 Maret 1950, kantor ini kembali beroperasi, kali ini di bawah bendera merah putih. Pada 1 Juli 1953 dengan diberlakukannya UU No. 11/1953, De Javasche Bank resmi menjadi Bank Indonesia. Sejak 1 Agustus 1996, disebut Bank Indonesia Yogyakarta.
Gedungnya masih sama. Arsitekturnya masih sama. Tapi namanya sudah berganti tiga kali dalam satu abad: De Javasche Bank, Nanpo Kaihatsu Ginko, Bank Indonesia. Tiga nama, tiga rezim, tiga kali perubahan kuasa atas uang dan sirkulasi ekonomi. Semuanya terbaca dari satu gedung yang kini ramai dikunjungi orang untuk foto prewedding.
OBJEK KETIGA: BENTENG YANG MENIPU
Ada satu kebohongan yang sudah terlanjur kita percaya tentang Benteng Vredeburg. Kebohongan itu tertanam di banyak buku pelajaran, brosur wisata, bahkan papan informasi resmi di museum itu sendiri.
Kebohongan itu berbunyi: benteng ini dibangun Belanda untuk menjaga keamanan Yogyakarta.
Menjaga keamanan siapa? Dari siapa?
FAKTA TERVERIFIKASI
Benteng Vredeburg semula bernama Rustenburgh, dibangun mulai 1760 atas permintaan Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono I, dengan alasan menjaga keamanan. Selesai dan diresmikan 1787 dengan nama Vredeburg (dalam bahasa Belanda: benteng perdamaian). Benteng ini terletak tepat di hadapan Keraton, di poros Keraton-Tugu. (Sumber: kebudayaan.jogjakota.go.id; BPCB DIY)
Perhatikan posisi geografisnya. Benteng ini tidak dibangun di perbatasan kota, bukan di titik yang rawan serangan dari luar. Ia dibangun tepat di depan halaman luar Keraton. Di poros filosofi kota, sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, hingga Parangtritis.
Artinya, Belanda dengan sangat cerdas dan sangat agresif, menempatkan kekuatan militernya tepat di ulu hati spiritual Yogyakarta. Ini bukan benteng penjagaan. Ini adalah benteng pengawasan. Dan Sultan Hamengku Buwono I terpaksa menyetujuinya, karena pada saat itu posisi tawar Kasultanan Yogyakarta yang baru lahir tidak cukup kuat untuk menolak.
Namanya pun sengaja dibuat menenangkan. Vredeburg. Benteng Perdamaian. Siapa yang takut pada sesuatu yang bernama ‘damai’? Itulah propaganda arsitekturalnya: seolah-olah ini bangunan persahabatan, padahal ini adalah senjata yang ditujukan ke arah dalam bukan ke luar.
Vredeburg bukan benteng pertahanan dari musuh luar. Ia adalah benteng pengawasan terhadap tuan rumah. Nama ‘damai’ itu adalah propaganda paling elegan yang pernah dibangun dari batu bata.
Di dalam benteng ini ada penjara, gudang mesiu, ruang penyimpanan amunisi. Di halaman tengahnya ada 14 bangunan dari masa yang berbeda-beda. Masing-masing menyimpan lapisan sejarah: dari masa Belanda, Jepang, hingga awal kemerdekaan.
Dan kini Vredeburg adalah museum. Orang datang, beli tiket, masuk, melihat diorama, lalu foto-foto di halaman dengan latar belakang tembok kolonial yang bersih dan terawat. Tidak ada yang merasa aneh berfoto ria di bekas penjara, di bekas gudang mesiu, di bekas pos pengawas yang meruntuhkan kedaulatan keraton.
OBJEK KEEMPAT: KOTA DI SEBERANG SUNGAI
Ada sebuah kota kecil di dalam Kota Yogyakarta yang tidak banyak orang sadari kehadirannya sebagai entitas tersendiri. Hari ini kita menyebutnya Kotabaru, nama yang terasa netral dan administratif. Tapi dulu nama aslinya adalah Nieuwe Wijk: Kampung Baru. Dan ia dibangun bukan untuk semua orang.
FAKTA TERVERIFIKASI
Kotabaru atau Nieuwe Wijk mulai dibangun pada 1917–1920. Pada tahun 1917, Residen Yogyakarta meminta izin kepada Sultan Hamengku Buwono VII untuk menggunakan lahan di sebelah timur Sungai Code sebagai permukiman baru bagi orang-orang Eropa. Dirancang oleh arsitek Thomas Karsten dengan konsep garden city, mengacu pada model kota taman di London. Izin tertuang dalam Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta No. 12, 1917. (Sumber: BPCB DIY; kelurahan Kotabaru; GenPI Jogja)
Bayangkan konteks ini: Kali Code membelah kota. Di sisi barat: kampung-kampung Jawa, pasar, rumah-rumah warga biasa. Di sisi timur, tiba-tiba muncul sebuah lingkungan dengan konsep yang sama sekali berbeda, boulevard dengan pohon-pohon peneduh berbunga harum di tengahnya, rumah-rumah besar bergaya Eropa, gereja, sekolah Belanda, rumah sakit (Petronella, kini Bethesda), lapangan olahraga. Tidak ada kampung-kampungan di sana. Ini adalah kota taman, miniatur Eropa di jantung Yogyakarta.
Dan ia eksklusif. Hanya untuk orang-orang Eropa, terutama para profesional dan pegawai administrasi perkebunan gula. Ini apartheid dalam tata ruang: bukan dilarang secara tertulis, tapi tercipta secara sistematis melalui harga tanah, jenis bangunan, dan fasilitas yang hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.
Lalu Jepang datang. Nieuwe Wijk berganti fungsi seketika. Gereja Katolik yang megah itu dijadikan gudang mesiu. Gereja Kristen yang berdiri dengan tenang itu dijadikan penjara untuk perempuan Belanda. Dua bangunan keagamaan yang dibangun untuk tuhan yang berbeda, dalam hitungan hari diubah menjadi sarana perang.
Setelah kemerdekaan, ketika Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia mulai 6 Januari 1946, kawasan Kotabaru dengan gedung-gedungnya yang besar dan infrastrukturnya yang memadai, langsung diambil alih untuk perkantoran pemerintah republik. Rumah-rumah bekas pejabat Belanda dan perwira Jepang itu menjadi kantor departemen, tempat tinggal menteri, kantor komandan militer.
Sebuah ironi yang nyaris komedi: kota taman yang dibangun untuk memisahkan orang Eropa dari penduduk pribumi, akhirnya menjadi markas dari pemerintahan pribumi yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Eropa itu sendiri.
OBJEK KELIMA: GEDUNG YANG LAHIRKAN BANGSA
Di ujung selatan Jalan Malioboro, berhadapan langsung dengan Benteng Vredeburg, berdiri Gedung Agung yang resminya disebut Istana Kepresidenan Yogyakarta. Luasnya 43.585 meter persegi. Menghadap ke timur. Dan ia menyimpan kisah yang melampaui apa yang diceritakan oleh kebanyakan buku sejarah populer.
Gedung ini semula adalah kediaman resmi Residen Belanda. Dibangun pada masa Residen A.H. Smissaert (1823–1825), dirancang oleh arsitek A. Payen dalam gaya arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis. Pada 1867, gempa bumi besar meluluhlantakkan sebagian gedung. Dibangun ulang pada 1869.
FAKTA TERVERIFIKASI
Pada 4 Januari 1946, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta naik kereta api secara diam-diam dari Jakarta ke Yogyakarta, tanpa boleh membawa harta benda. Pada 6 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Gedung Agung menjadi Istana Kepresidenan, rumah kediaman dan kantor Sukarno. Di gedung inilah Megawati Sukarnoputri lahir. Di sini pula Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TNI pada 3 Juni 1947. Lima kabinet Republik Indonesia dilantik di sini. (Sumber: Sekretariat Negara RI; BPCB DIY; ANTARA)
Coba bayangkan momen 4 Januari 1946 itu. Presiden dan Wakil Presiden sebuah republik baru yang baru seumur jagung, yang masih mempertahankan diri dari gempuran Belanda yang ingin kembali berkuasa, harus naik kereta secara diam-diam, layaknya pelarian, bukan kepala negara. Tidak ada upacara, tidak ada protokol. Mereka pergi meninggalkan Jakarta karena Jakarta sudah tidak aman.
Dan di mana mereka tiba? Di sebuah gedung bekas kediaman Residen Belanda. Di sebuah kota yang juga diawasi oleh benteng Belanda persis di seberang jalan. Sejarah memiliki selera humor yang gelap.
Sementara Sukarno tinggal di Gedung Agung, Hatta tinggal di gedung yang berseberangan, di Jalan Reksobayan yang kini menjadi Markas Korem 072/Pamungkas. Para menteri dititipkan di rumah-rumah penduduk Yogyakarta. Hanya Perdana Menteri Sjahrir yang untuk sementara tetap di Jakarta.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Yogyakarta diserang dari udara di bawah komando Jenderal Simon Spoor. Sukarno, Hatta, dan para pemimpin republik ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Yogyakarta jatuh. Gedung Agung, yang hanya beberapa tahun sebelumnya menjadi simbol kedaulatan republik, kembali jatuh ke tangan Belanda.
Tapi bukan untuk selamanya. Pada 6 Juli 1949 mereka kembali. Dan pada 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia diakui secara internasional melalui Konferensi Meja Bundar. Sejak 28 Desember 1949, Sukarno berpindah ke Jakarta. Yogyakarta bukan lagi ibu kota. Tapi perannya dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini tidak bisa dihapus oleh waktu.
Gedung Agung bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat di mana sebuah bangsa mempertaruhkan dirinya sendiri.
PENUTUP: KOTA INI SEDANG BICARA, TAPI APAKAH KITA MENDENGAR?
Saya baru menyentuh lima objek. Lima benda atau bangunan dari sekian ratus yang bertebaran di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Setiap gang di Kotagede menyimpan nisan-nisan kuno. Setiap nama kampung di seputar Keraton adalah kapsul waktu: Nagan, Prawirodirjan, Suronatan, Ketanggungan, masing-masing menyimpan jejak jabatan, suku, dan peristiwa yang sudah terlupakan.
Tapi alih-alih membaca, kita sibuk merayakan. Kita memasang lampu hias di sepanjang Malioboro, mewarnai tembok kampung dengan mural yang instagrammable, dan menggelar festival tanpa henti. Kita mengubah kota bersejarah ini menjadi taman hiburan yang ramah wisatawan, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa warganya sendiri paham apa yang sedang mereka hiburkkan.
Jam Ngejaman di Titik Nol terus berdetak tanpa prasasti. Gedung Bank Indonesia terus beroperasi tanpa narasi publik tentang tiga nama yang pernah menyandang bangunan itu. Vredeburg dipadati pengunjung tanpa satu pun di antara mereka yang membaca bangunan ini sebagai instrumen kekuasaan kolonial yang sistematis. Kotabaru dijual sebagai kawasan heritage yang estetik tanpa menjelaskan bahwa ia pernah menjadi apartheid tata ruang yang dirancang dengan sangat teliti.
Dan Gedung Agung yang pernah menjadi jantung sebuah republik yang baru lahir dan sedang berjuang kini lebih sering muncul dalam foto-foto kunjungan pejabat daripada dalam ingatan kolektif warga kota.
Kota ini sedang bicara. Ia bicara melalui batu-batanya, melalui bekas cekungan tempat prasasti pernah menempel, melalui nama-nama jalan yang berganti, melalui arsitektur yang menyimpan agenda politik, melalui gereja yang pernah menjadi penjara dan gudang mesiu.
Pertanyaannya bukan apakah Yogyakarta memiliki sejarah yang kaya. Pertanyaannya adalah: apakah kita sudah belajar cara mendengar?
(Bersambung seri II)
EMBAS (M. Basyir Zubair)
Yogyakarta 28052026
Daftar Pustaka
- Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY (BPCB DIY). Data Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Yogyakarta: BPCB DIY.
- Jogja Cagar. “Gedung Bank Indonesia Yogyakarta”, “Kawasan Kotabaru”, dan data bangunan cagar budaya lainnya.
- Kebudayaan Kota Yogyakarta. “Benteng Vredeburg” dan arsip sejarah kota.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Istana Kepresidenan Yogyakarta/Gedung Agung”.
- Museum Benteng Vredeburg. Data sejarah Benteng Vredeburg.
- Bank Indonesia. Sejarah De Javasche Bank dan Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
- Gudeg.net. Artikel sejarah “Tugu Jam/Ngejaman Yogyakarta”.
- Retorik: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022. Artikel mengenai memori kolonial dan penanda kota Yogyakarta.
- Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford: Stanford University Press.
- Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java. Leiden: KITLV Press.
- Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia.
- Handinoto. Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nas, Peter J.M. The Indonesian Town Revisited. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Karsten, Thomas. Arsip dan konsep “Garden City” pada perencanaan kawasan Kotabaru Yogyakarta.
- ANTARA News. Arsip sejarah pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta dan Gedung Agung.
Sumber Artikel: Facebook Mohammad Basyir
