Dekonstruksi Kekuasaan, Kematian Simbolik, dan Paradoks Tahta Mataram
“Dalam teologi kekuasaan Jawa, seorang Raja tidak pernah ‘mundur’; ia ‘lengser’ atau ‘muksa’. Namun, ketika diksi ‘mundur’ digunakan dalam ruang publik modern, kita tidak sedang menyaksikan sebuah suksesi administratif, melainkan sebuah dekonstruksi radikal terhadap selubung mistis takhta. Narasi ‘Sultan Siap Mundur’ adalah sebuah ‘Kematian Simbolik’ yang sengaja dirancang untuk melahirkan kembali kekuasaan dalam bentuk yang sama sekali baru: monarki yang berpijak pada hukum positif, namun tetap mengenakan jubah kebesaran masa lalu.”
Dekonstruksi “Mundur”: Dari Wahyu Cakraningrat Menuju Kontrak Sosial-Digital
Dalam teologi politik Jawa yang paling purba, kekuasaan adalah sebuah axis mundi yang tak tergoyahkan. Seorang raja tidak pernah “mundur” dalam terminologi administratif; ia hanya mengenal Lengser Kencana, Lengser Keprabon atau Muksa. Namun, ketika Sri Sultan Hamengkubuwana X menggunakan diksi “mundur” dalam dialektika publik modern, kita sedang menyaksikan keruntuhan epistemologis yang dahsyat. Ini adalah proses “sekularisasi tahta” yang dilakukan secara mandiri oleh sang pemegang mandat.
Analisis ini menunjukkan bahwa Sultan tengah melakukan dekonstruksi terhadap konsep Wahyu Cakraningrat. Jika dulu kekuasaan dianggap sebagai “cahaya yang jatuh dari langit” ke dalam tubuh raja atau manunggaling kawula gusti, kini Sultan sedang menggeser pusat gravitasi itu menuju Hukum Positif. Mundur berarti mengakui bahwa tahta bukan lagi entitas metafisika yang absolut, melainkan sebuah fungsi manajerial dalam bingkai NKRI. Ini selaras dengan peringatan dalam Serat Wedhatama: “Mangkono ngelmu kang nyata, sanyatane mung weh kasenenganing ati”
Demikianlah ilmu yang sejati, sejatinya hanya memberi ketenangan hati.
Sultan sedang mencari ketenangan bagi masa depan dinasti dengan melepaskan jubah mistisnya dan mengenakan jubah yuridis.
Kematian Simbolik: Strategi “The King is Dead, Long Live the Queen”
Filsuf Jacques Lacan menyebut “kematian simbolik” sebagai syarat mutlak bagi kelahiran tatanan baru. Narasi “siap mundur” adalah sebuah Upacara Pengorbanan Ego demi kelangsungan garis keturunan langsung. Dengan mengumumkan kesiapan untuk meletakkan jabatan, Sultan secara simbolik “membunuh” identitas Sultan sebagai penguasa laki-laki tunggal penjaga paugeran kaku, dan melahirkan kembali identitas Sultan sebagai “Bapak Regenerasi”.
Langkah ini adalah manuver tingkat tinggi untuk memutus resistensi internal para pangeran (adik-adik Sultan). Di bawah cahaya futuristik, Sultan sedang melakukan update firmware pada sistem operasi Mataram. Jika sistem lama yang bersifat Patrilineal dianggap sudah corrupt atau tidak kompatibel dengan tuntutan hukum modern melalui Putusan MK, maka Sultan melakukan hard reset. Kutipan dari Manuskrip Niti Praja mengingatkan: “Negara iku dudu duweke Sang Prabu dhewe, nanging titipane para leluhur lan panggonane para anak putu”
Negara itu bukan milik Raja sendiri, tapi titipan leluhur dan tempat bagi anak cucu.
Sultan menafsirkan “anak putu” secara harfiah sebagai darah dagingnya sendiri, meskipun itu berarti harus menabrak tembok tradisi berabad-abad.
Paradoks Tanah dan Rakyat: Hegemoni di Balik Altruisme Agraria
Di balik narasi kemunduran yang tampak rendah hati, tersimpan sebuah jangkar materialistik yang sangat masif: Sultan Ground (SG). Secara filosofis, ini adalah paradoks yang paling mengguncang. Bagaimana mungkin seorang raja menyatakan siap mundur secara politis, sementara ia secara hukum tetap menjadi “Badan Hukum” tunggal yang menguasai tanah-tanah strategis di Yogyakarta?
Inilah yang disebut sebagai Monarki Geospasial. Sultan menggunakan bahasa republik untuk mengamankan aset feodal. Dengan menjadi bagian dari hukum positif melalui UU Keistimewaan, status tanah SG terlindungi dari gugatan reforma agraria yang radikal. Rakyat Yogyakarta berada dalam posisi “Sandera Estetika”—mereka mencintai Sultan sebagai pelindung budaya, namun secara hukum mereka berada dalam ketidakpastian permanen atas tanah yang mereka tempati. Sebagaimana ditulis dalam Serat Centhini tentang penguasaan bumi: “Bumi iku dudu dadi darbeke manungsa, nanging manungsa iku dadi dadi darbeke bumi”
Bumi bukan milik manusia, tapi manusia milik bumi.
Namun dalam praktiknya, Sultan Ground menegaskan bahwa “Bumi Yogyakarta adalah milik institusi Sultan”, sebuah klaim yang takkan luruh meski Sultan secara fisik “mundur” dari kursi Gubernur.
Mataram Ketiga: Hibriditas Monarki di Era Disrupsi
Sultan HB X sedang merancang sebuah entitas yang melampaui sejarah: Mataram Ketiga. Ini bukan lagi Mataram-nya Senopati yang berbasis ekspansi militer, bukan pula Mataram-nya HB IX yang berbasis pengabdian republiken murni. Mataram Ketiga adalah Monarki Korporasi-Yuridis.
Mataram Pertama Teokratis: Legitimasi dari Laut Kidul dan Gunung Merapi.
Mataram Kedua Diplomatis: Legitimasi dari peran kunci dalam revolusi kemerdekaan.
Mataram Ketiga Teknokratis: Legitimasi dari UU Keistimewaan, Dana Keistimewaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam visi futuristik ini, tahta tidak lagi membutuhkan keris sakti, melainkan pengacara handal dan pengelola aset yang ulung. Narasi “mundur” adalah cara Sultan untuk menguji pasar kognitif rakyat Yogyakarta: apakah mereka siap menerima Sultanah perempuan yang didukung oleh instrumen negara, ataukah mereka tetap merindukan Sultan laki-laki yang didukung oleh kegaiban paugeran? Ini adalah pertaruhan antara kedaulatan darah dan kedaulatan hukum.
Senjakala yang Direkayasa: Perjudian Terakhir sang Sultan
Analisis penutup ini membawa kita pada satu simpulan: Sultan HB X tidak sedang menunggu masa depan; ia sedang mendikte masa depan. Narasi “siap mundur” adalah instrumen untuk memaksa momentum. Ia tahu bahwa waktu biologisnya terbatas, dan ia tidak ingin menyerahkan nasib putrinya pada belas kasihan para pangeran di masa depan yang tanpa dirinya.
Sultan sedang mempraktikkan ajaran Empu Kanwa dalam Kakawin Arjunawiwaha: “Sira sang narendra putra, saphala yan sira nirmala” yang maknanya: Sang putra raja akan berhasil jika ia memiliki kesucian/keteguhan niat. Keteguhan niat Sultan di sini adalah memastikan transisi kekuasaan terjadi di bawah pengawasannya. Ini adalah perjuangan melawan “Kiamat Budaya” dan “Involusi Kepemimpinan”—di mana istilah paugeran kini mulai didefinisikan ulang melalui pasal-pasal undang-undang, bukan lagi melalui intuisi batin para tetua adat.
“Raja sejati tidak takut kehilangan tahta, karena ia telah membangun istananya di dalam struktur hukum yang tak kasat mata. Sultan HB X mungkin akan mundur secara fisik dari panggung politik, namun jiwanya—dalam bentuk aturan, kepemilikan tanah, dan struktur birokrasi—akan tetap bertahta secara permanen di Yogyakarta. Inilah puncak dari ‘Dramaturgi Kekuasaan’ Mataram: sebuah kemunduran yang sejatinya adalah sebuah penaklukan abadi.”
