Hari ini, 18 April 2026, PMII merayakan Harlahnya ke-66. Sebuah usia yang bisa dibilang sudah cukup tua. Dapat bertahan hingga usia 66 tahun, tentu saja warga PMII wajib bersyukur. Bersyukur tidak berhenti dzikir mengucapkan alhamdulillah. Namun, seperti dalam tradisi Aswaja, bersyukur yang sejati adalah mentashorrufkan ni’mat sesuai tujuan original ni;mat tersebut diciptakan. Sampai di sini, untuk sampai di situ, kita membutuhkan muhasabah dan tafakkur. Sebab usia yang panjang bisa melahirkan kebijaksanaan. Tapi juga bisa melahirkan rutinitas. Sebuah organisasi bisa tua tanpa benar-benar dewasa. Bisa besar secara struktur, tetapi mengecil secara makna. Bisa ramai dimedsos, namun minimalis dalam pengaruh transformasi sosial.
Aswaja tidak meletakkan sejarah sebagai tumpukan cerita. Dalam Al-Qur’an berkali-kali diingatkan bahwa di dalam kisah umat-umat terdahulu ada ‘ibrah bagi orang yang mau berpikir. Bukan sekadar tahu siapa kalah dan siapa menang. Lebih jauh dari itu, bagaimana memaknai mengapa sebuah kaum jatuh, mengapa sebuah kekuasaan membusuk, mengapa manusia yang lupa pada kebenaran akhirnya juga lupa pada dirinya sendiri. Karena itu, sejarah dalam pandangan Aswaja bukan artefak yang dikurung dalam museum. Sejarah adalah pelajaran moral. Ibrah dalam sejarah mendorong kita melihat, menimbang, lalu berefleksi dengan jujur. Kalau shirotol-mustaqim, subulana, membuat kaum mencapai kegemilangan zaman, kenapa kita tidak itba’ dan menapakinya? Kalau berbagai jalan sejarah pernah membawa kehancuran bagi kaum, mengapa kita merasa aman mengulanginya?
Hadis-hadis Nabi juga menegaskan nilai yang sama. Seorang mukmin tidak layak disengat dari lubang yang sama dua kali. Pendek kata, iman-Islam merupakan keyakinan sekaligus kecerdasan mengambil pelajaran. Ada hubungan antara takwa dan daya baca terhadap pengalaman. Ada hubungan antara muhasabah dan kemampuan tidak mengulangi kebodohan yang sama. Belajar dari sejarah, dalam Aswaja, sesungguhnya adalah kerja akal sekaligus kerja hati. Bagaimana membaca jejak umat terdahulu, melihat akibat dari kesalahan dan kezaliman, lalu menjadikannya penuntun agar hidup hari ini tidak jatuh ke jurang yang pernah sama-sama dikenali oleh manusia sebelum kita.
Di titik itulah refleksi harlah PMII semestinya dimaknai. Bukan untuk memuja masa lalu. Bukan pula untuk meratap. Tetapi untuk merumuskan arah masda depan. Memperkuat relevansi. Menagih keberanian (syajangah) PMII untuk tetap setia pada nilai, setia pada proses, jernih membaca zaman, cerdas merumuskan agenda strategis, dan ekselen dalam melaksanakan agenda strategis. Darimana harus dimulai? Esai singkat ini menawarkan refleksi sejarah, bagaimana kita memahami situasi saat ini, dan persenjataan apa yang mesti dibawa oleh kader-kader PMII. Dari refleksis ejarah, diambil ibrah atau i’tibar pergerakan. Dari upaya memotret realitas difahami struktur medan juang saat ini, dan dari keduanya dirumuskan kompetensi apa yang niscaya dimiliki kader agar PMII menjadi kekuatan transformative dalam sejarah.
Refleksi Sejenak
PMII lahir dari kebutuhan sebuah kesadaran. Bukan dari ruang hampa sejarah. Salah satu kesadaran itu adalah mahasiswa nahdhiyyin membutuhkan rumah kaderisasi yang dapat menghubungkan tradisi, intelektualitas, keislaman, dan keindonesiaan. Dari awal, PMII memikul beban yang tidak ringan. PMII harus menjaga akar tradisi, tetapi tidak tenggelam dalam romantisme; terlibat dalam dinamika bangsa, tetapi tidak kehilangan basis ideologi dan etik.
Di situlah salah satu makna sejarah PMII. PMII bukan organisasi mahasiswa yang hanya mengurus forum, struktur, dan pergantian kepemimpinan. PMII adalah ruang pembentukan watak intelektual-santri. Tempat zikir, fikir, dan amal sholih berjumpa dan bersatu. Tempat moralitas bertemu kritik sosial. Tempat aswaja menjadi basis nilai yang menyentuh kenyataan.
Selama puluhan tahun, PMII ikut merawat satu gagasan penting. Menjadi mahasiswa Islam bukan berarti saleh secara personal semata. Namun, tetap peka terhadap ketimpangan, berani membaca ketidakadilan, siap membela masyarakat yang lemah, mampu berdiri di tengah bangsa dengan nalar, sikap, dan kepekaan sosial. Dari sana, PMII terlibat dalam sejarah. Tidak ada perubahan sejarah besar di negeri ini tanpa keterlibatan PMII di dalamnya, structural maupun kultural.
Itulah mengapa peran sejarah PMII tidak bisa diukur hanya dari berapa banyak komisariat berdiri, cabang berdiri, berapa banyak kader dilantik, atau berapa panjang daftar alumninya. Nilai sejarah PMII justru tampak dari jejak pembentukan manusianya. Dari kader yang belajar membaca. Belajar berdebat. Belajar berpihak. Belajar tidak tunduk kepada kebodohan publik. Belajar menjaga nilai di tengah perbedaan dan relativisme. Belajar menghadapi kekuasaan tanpa kehilangan jarak kritis.
Tentu sejarah itu tidak steril dari sekian kelemahan. PMII, seperti organisasi besar lainnya, pernah dan bisa saja tergoda menjadi terlalu administratif. Terlalu sibuk dengan tata kelola internal. Terlalu dekat dengan hiruk-pikuk kekuasaan. Terlalu mudah berbangga dengan nama besar masa lalu. Deretan ini harus diakui. Sebab organisasi yang sehat adalah organisasi yang berani memeriksa dirinya sendiri. Kritik-oto-kritik.
Pertanyaan reflektif bagi PMII hari ini bukan apakah PMII punya catatan sejarah. Jelas punya. Pertanyaannya, apakah sejarah itu masih hidup sebagai tenaga batin? Atau tinggal menjadi album yang sesekali dibuka saat pidato? Dirayakan tiap tahun dalam gebyra ultah? Apakah sejarah itu masih menyalakan api intelektual? Api gerakan transformative? Atau hanya menjadi kebanggaan simbolik yang makin jauh dari kebutuhan zaman?
Konteks Strategis PMII: Nasional dan Global
PMII hari ini hidup dalam situasi sangat kompleks. Jauh lebih rumit daripada pascareformasi lalu. Dulu tantangan mungkin lebih mudah dikenali. Represi politik, kesenjangan sosial, keterbatasan akses, ketidakadilan lingkungan, dan lainnya. Kini tantangan tidak hilang, bahkan kian menggejala. Hanya saja, sekarang ditambah tantangan yang lebih cair. Lebih cepat. Lebih digital. Lebih global.
Secara nasional, Indonesia menghadapi paradoks. Di satu sisi, kita berbicara tentang bonus demografi, pertumbuhan, transformasi digital, dan peluang generasi muda. Di sisi lain, kita juga melihat ketimpangan pendidikan, krisis literasi, polarisasi sosial, budaya instan, dan makin dangkalnya diskursus publik. Anak muda jumlahnya besar. Tapi kualitas ruang tumbuhnya tidak selalu sehat.
Kampus pun ikut berubah. Kampus tidak lagi steril sebagai ruang pencarian ilmu. Kampus kini juga menjadi medan kompetisi, simbol status, bahkan kadang pasar kecemasan. Mahasiswa berhadapan dengan tuntutan cepat lulus, cepat kerja, cepat terkenal, cepat terlihat. Dalam situasi seperti itu, kedalaman berpikir sering kalah oleh kecepatan tampil. Bacaan kalah oleh konten singkat. Proses kalah oleh sensasi.
Di saat yang sama, masyarakat kita menghadapi problem yang belum selesai. ketimpangan ekonomi, rapuhnya kepercayaan publik, kerentanan sosial, dan masih jauhnya cita-cita keadilan. Banyak orang muda tumbuh dalam dunia yang menjanjikan mobilitas, tetapi menghadapkan mereka pada kenyataan sempitnya ruang hidup yang bermartabat.
Belum lagi konteks global. Dunia hari ini ditandai oleh pertarungan geopolitik yang keras dan geoekonomi yang kian eksploitatif. Negara-negara besar berebut pengaruh. Perang senjata, data, energi, teknologi, pasar, jalur logistik, dan persepsi. Krisis di satu kawasan bisa mengguncang harga dan stabilitas di kawasan lain. Konflik di tingkat global menyusup sampai ke ruang kelas, ke layar gawai, ke beban hidup keluarga. Global designs, local histories, demikian judul buku yang secara tepat menggambarkan apa yang sedang terjadi.
Bersamaan dengan itu, disrupsi teknologi mengubah hampir seluruh cara hidup manusia. Kecerdasan artifisial, budaya platform, ekonomi digital, banjir informasi, dan logika algoritma membentuk ulang cara orang bekerja, belajar, berinteraksi, bahkan percaya. Dunia makin terkoneksi, tetapi juga makin rapuh. Informasi makin mudah diakses, tetapi kebenaran justru sering makin kabur.
Mari kita lihat lebih lanjut data statistic. Ekonomi kita masih tumbuh. Angka resmi tertulis 5,11 persen pada 2025. Data itu nampak terdengar baik. Tapi di balik angka itu, seringkali banyak cerita kegelisahan. Sebab di pertumbuhan itu, ada anak-anak muda yang lulus, lalu menunggu terlalu lama. Ada banyak keluarga mapan, tapi belum merasa aman. Ada banyak tenaga kerja yang masuk pasar, tetapi tidak sungguh masuk ke masa depan. Tingkat pengangguran terbuka memang 4,76 persen. Namun pada usia 20–24 tahun angkanya 14,35 persen. Pertumbuhan tersebut belum otomatis berarti jalan hidup yang terbuka bagi generasi muda. Dan ketika OECD melihat pertumbuhan Indonesia bisa melambat ke 4,7 persen pada 2025 dan 4,8 persen pada 2026, kita diingatkan bahwa ekonomi terkait erat dengan daya tahan menghadapi angin global yang tidak ramah.
Tantangan ekonomi nasional, karena itu, bagaimana membuat pertumbuhan itu subtansial. Berisi pekerjaan yang layak, mobilitas sosial yang nyata. Berisi kemungkinan bahwa sekolah, kerja keras, dan kompetensi masih punya hubungan dengan martabat hidup. Kalau tidak, ekonomi hanya akan menjadi statistik, sementara di lapangan menyembunyikan banyak orang hidup dalam kerentanan. Negeri ini banyak berisi angka-angka menggembirakan. Yang sering kurang adalah rasa adil yang bisa dirasakan.
Politik
Politik kita juga sudah penuh dengan prosedur baku. Pemilu ada. Pergantian kekuasaan berjalan. Lembaga berdiri. Bahasa demokrasi tetap dipakai. Tetapi demokrasi tidak pernah hidup hanya dari prosedur. Demokrasi hidup dari keberanian mengoreksi kuasa, dari kebebasan berbicara, dari adanya ruang bagi warga untuk tetap waras ketika negara mulai menyimpang. Demokrasi diisi oleh ecosoc rigts. Faktanya, saat ini banyak lembaga mencatat merebaknya korupsi yang sistemik, kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat marginal, hingga penggunaan pasal pencemaran nama baikuntuk membungkam kritik.
Di sinilah korupsi menjadi penting dibaca, bukan hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai gejala moral-politik. Ketika Indonesia turun 10 peringkat dalam indeks persepsi korupsi 2025 menjadi posisi 109 dari 182 negara, dengan skor 42, yang jatuh sesungguhnya bukan hanya angka. Yang jatuh adalah kepercayaan. Dan politik tanpa kepercayaan akan berubah menjadi panggung sinisme. Orang datang ke negara dengan curiga. Datang ke hukum dengan ragu. Datang ke pejabat dengan prasangka. Dalam suasana seperti itu, demokrasi bisa tetap hidup secara administratif, tetapi melemah secara subtantif. Ada, tapi tidak lagi diyakini.
Pendidikan
Pendidikan kita, mungkin, adalah cermin paling jujur dari masa depan yang suram. Negara menyekolahkan lebih banyak generasi muda, membangun lebih banyak fasilitas. Negara sudah sering tentang transformasi. Tetapi hasil belajar masih menyimpan problem yang panjang. Dalam PISA 2022, skor Indonesia berada di 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Semua prestasi itu jauh di bawah rata-rata OECD, dan semuanya menurun dibanding 2018. Hanya 18 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya Level 2 dalam matematika. Artinya sederhana. Terlalu banyak anak berproses sekolah, tetapi belum sungguh dipersenjatai untuk memahami dunia. Hadir di selokah, namun belum tentu belajar.
Gambaran itu menjadi lebih getir ketika World Bank mencatat bahwa 53 persen anak Indonesia pada usia akhir sekolah dasar belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya, setelah disesuaikan dengan anak yang tidak bersekolah. Setengah lebih. Melihat angkanya, tentu saja ini bukan krisis teknis semata. Ini krisis peradaban. Sebab bangsa yang gagal menyiapkan kemampuan membaca pada anak-anaknya sedang menunda kesulitan yang lebih besar di masa depan. Genreasi mendatang akan lemah nalarnya, dangkalnya literasi publik, mudahnya masyarakat dipermainkan oleh hoaks, slogan, dan manipulasi. Tantangan pendidikan nasional hari ini, karena itu, terbentang mulai dari kesenjangan akses, infastruktural, redahnya kualitas SDM, sampai subtansialisasi makna belajar itu sendiri.
Mengintip Realitas Global
Dunia saat ini bergerak dalam situasi penuh ketegangan, terbelah, dan makin sulit dipahami hanya dengan kacamata biasa. World Economic Forum menempatkan geoeconomic confrontation sebagai risiko global utama 2026, disusul konflik antarnegara, polarisasi sosial, dan mis/disinformasi. IMF menyebut ekonomi dunia kini hidup “dalam bayang-bayang perang”, dengan proyeksi pertumbuhan global 2026 hanya 3,1%, di bawah rata-rata pra-pandemi. UNCTAD menambahkan bahwa perdagangan global masih tumbuh, tetapi sangat rapuh. Ongkos dagang naik, ketegangan geopolitik menebal, dan gangguan di Selat Hormuz memperberat inflasi global. Dengan kata lain, dunia sedang memasuki fase ketika perang, logistik, energi, data, dan finansial tidak lagi berdiri sendiri, semuanya saling mengunci.
Negara-negara inti (core states) menguasai teknologi, keuangan, dan instrumen koersif, kawasan pinggiran memasok bahan mentah, tenaga murah, dan ruang konflik. Senegara-negara semi-periphery berada di tengah, kadang menjadi penyangga, kadang menjadi penantang. Dalam kerangka ini, perang pertama-tama soal bagaimana sistem mempertahankan arus akumulasi, jalur energi, dan hierarki kuasa global. Itu sebabnya konflik besar sering muncul di titik-titik strategis perdagangan, minyak, gas, dan pelayaran.
Karena itu, perang Iran melawan poros AS–Israel dapat dibaca sebagai benturan atas posisi Iran dalam tata dunia. Reuters melaporkan bahwa perang ini dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel memulai operasi perang terhadap Iran. Pada 7–8 Maret, serangan Israel menghantam fasilitas bahan bakar dan kilang di Teheran dan Alborz. Pada 17 Maret, Iran menuduh Israel menyerang fasilitas gas South Pars (ladang gas raksasa yang terhubung dengan Qatar) kemudian membalas dengan serangan misil ke fasilitas energi di Qatar dan Saudi. Perang meluas ke soal pelayaran dan energi ketika Iran menutup efektif Selat Hormuz untuk hampir semua kapal, sedangkan AS pada 13 April memulai blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Hormuz sangat vital karena sekitar seperlima minyak dunia biasanya lewat di sana. Per 17 April, Iran menyatakan jalur itu dibuka kembali dalam suasana gencatan senjata yang rapuh, tetapi Washington tetap menyatakan blokade terhadap Iran masih berlaku sampai ada kesepakatan penuh.
Kawasan Timur Tengah sekali lagi tampil sebagai ruang strategis kapitalisme dunia karena berada di simpul energi, jalur laut, dan rivalitas hegemoni. AS dan Israel, di samping alasan primordial terutama bagi Israel, berfungsi sebagai kekuatan inti yang berupaya menjaga arsitektur keamanan-politik yang menopang arus modal dan energi. Iran bertindak sebagai kekuatan semi-periferal yang berusaha menegosiasikan otonomi regionalnya dengan cara militer, diplomatik, dan simbolik. Negara-negara Teluk, jalur pelayaran, dan pasar energi lalu menjadi arena tempat surplus, rente, dan tekanan geopolitik diperebutkan. Jadi yang bertempur bukan hanya tentara. Yang ikut bertempur adalah tanker, premi asuransi, harga minyak, suku bunga, dan sentimen pasar. Itu sebabnya perang Iran juga membuka “titik tekan” ekonomi pemerintahan Trump, sementara IMF dan UNCTAD sama-sama memperingatkan kenaikan harga komoditas, gangguan perdagangan, dan ruang fiskal yang makin sempit.
Akhirnya, situasi global hari ini menunjukkan satu hal. Dunia tidak sedang bergerak menuju keteraturan, namun justru ke arah fragmentasi yang dikelola oleh kekuatan-kekuatan besar. Bahasa moral kadang masih dipakai. Tetapi di bawahnya, yang bekerja tetap logika lama. Kontrol atas energi, pelayaran, teknologi, dan wilayah pengaruh. Dalam perspektif ini, perang Iran versus AS–Israel hanyalah satu episode dari krisis yang lebih besar. Krisis tata dunia kapitalis yang makin sulit menjaga akumulasi tanpa militerisasi, tanpa blokade, dan tanpa menjadikan pinggiran dunia sebagai medan koreksi bagi pusat-pusat kuas
Apa Tugas Minimalis PMII?
Dalam konteks semacam ini, PMII harus menjadi organisasi yang mampu membaca gerak bangsa dalam hubungannya dengan dunia. Mampu melihat persoalan lokal dalam kaitannya dengan struktur nasional dan global. Mampu memahami bahwa problem sosial hari ini harus dihadapi dengan membekali kader dengan kemampuan membaca kompleksitas. Secara kelembagaan, bisa jadi, karena banyaknya persoalan yang membelenggunya, menjadi sulit bergerak, kurang responsive, kurang transformative, namun minimal PMII harus maksimal dalam memproduksi kader, dan membekali mereka dengan tiga senjata berikut ini.
Pertama, Penguatan Aswaja sebagai Basis Ideologi, Nilai, dan Stand-point Kader.
Di tengah zaman yang serba relasional, ideologi sering diidentikkan dengan kekakuan. Padahal tanpa ideologi, organisasi mudah kehilangan arah. PMII bisa sibuk bergerak, bisa gebyar, bisa seremonial besar, tetapi akhirnya tidak tahu, untuk apa semua Gerak tersebut. PMII bisa aktif, bersauara sana-sini, tetapi sebenarnya tidak jelas, berpihak kepada siapa, kepada nilai apa?
Bagi PMII, penguatan akidah Aswaja tidak boleh dipahami sempit sebagai pengulangan doktrin. Aswaja bukan hanya materi identitas. Bukan pula hanya penanda genealogis bahwa PMII lahir dari rahim tradisi Nahdlatul Ulama. Aswaja harus diletakkan lebih dalam dari semua itu. Aswaja sebagai cara memandang hidup, sebagai kernagka nilai dalam pemaknaan, sebagai horizon berpikir, sebagai dasar etik, dan sebagai stand point dalam membaca dunia. Kader yang tidak punya pijakan ideologis akan mudah goyah. Mudah terpikat oleh slogan. Mudah marah tanpa arah. Mudah keras, tetapi tidak jernih.
Aswaja penting karena ia memberi kerangka keseimbangan. Di dalamnya ada tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal. Ini bukan rangkaian istilah untuk dipajang di spanduk. Aswaja adalah metodologi akidah, syariah, akhlak, dan moral. Tawassuth mengajarkan jalan tengah, bukan sikap abu-abu. Bukan sikap tidak jelas keberpihakannya. Tawazun mengajarkan keseimbangan, bukan kompromi terhadap ketidakadilan. Tasamuh mengajarkan penghormatan, bukan relativisme tanpa batas. I’tidal mengajarkan keteguhan pada keadilan, bukan kelembekan dalam prinsip. Dari sini terlihat bahwa Aswaja bukan corak keberagamaan yang pasif. Aswaja justru membentuk cara berpikir yang konsisten dan koheren, tetapi kokoh; terbuka, tetapi tidak hanyut; kritis, tetapi tidak kehilangan etik.
Karena itu, Aswaja juga penting sebagai basis ideologi politik. Politik dalam pandangan Aswaja tidak machiavellian, soal perebutan kekuasaan. Politik adalah ikhtiar menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, mencegah kerusakan, dan mengatur kehidupan bersama dengan akhlak. Dengan pijakan ini, kader PMII tidak boleh membaca politik secara sempit sebagai arena posisi dan akses. PMII harus membacanya sebagai arena amanah. Arena integritas. Kekuasaan bukan tujuan final. Kuasa, dibolak-balik kemanapun, hanya alat. Dan alat itu harus tunduk pada nilai. Di sini Aswaja memberi koreksi penting terhadap dua kecenderungan ekstrem. Pertama, politik yang serba pragmatis di satu sisi, dan kedua, politik yang serba ideologis tetapi lemah dalam teknokrasi di sisi lain. Aswaja mengajarkan bahwa keberpihakan harus teguh, tetapi akhlak tetap dijaga. Kritik harus keras pada substansi, tetapi tidak jatuh menjadi permusuhan yang membabi buta. Kritik tidak berhenti pada kritik, tapi konstruktif. Bagaimana nilai diteknokrasikan.
Dalam bidang ekonomi, Aswaja juga memberi dasar pandang yang penting. Angka-angka pertumbuhan, perluasan pasar, atau akumulasi laba, dibaca secara kritis dan subtantif. Angka-angka itu harus dibaca dalam kerangka keadilan, distribusi, perlindungan terhadap yang lemah, dan penolakan terhadap kezhaliman struktural. Dari sini kader PMII dapat melihat secara kritis keadaan ekonomi nasional dan global hari ini. Kian menganganya ketimpangan, tenaga kerja yang rapuh, komodifikasi pendidikan, pasar yang sering lebih berdaulat daripada manusia, SDA yang dieksploitasi hampir tanpa batas, serta dominasi kekuatan global yang membuat banyak kebijakan lokal sesungguhnya tunduk pada arus modal dan kepentingan yang lebih besar. Aswaja tidak menyediakan rumus teknokratis, tetapi ia memberi peta etik. Ekonomi harus berpihak pada kemanusiaan, pada konstitusi, bukan pada sohibul-modal, pada efisiensi. Ekonomi harus tunduk pada kesejahteraan bersama, bukan pada pertumbuhan yang dinikmati segelintir orang.
Pada ranah sosial-kebudayaan, Aswaja memberi pijakan yang sama pentingnya. Aswaja menjaga tradisi, tetapi tidak membekukannya menjadi ideologi statis. Aswaja menghormati warisan (al-muhafadhoh), tetapi tidak anti-perubahan (al-akhdzu). Aswaja menerima budaya lokal sebagai ruang hidup dinamik, bukan sebagai artefak yang tidak boleh disentuh perubahan. Dari sini lahir kebersilaman yang membumi dan kontekstual. Islam yang bisa berdialog dengan realitas masyarakat. Islam yang tidak tercerabut dari sejarah bangsa dan dunia. Bagi PMII, ini sangat penting. Sebab kader hidup di tengah masyarakat yang plural, kompleks, dan terus berubah. Tanpa pijakan sosial-kebudayaan yang matang, kader bisa tergelincir menjadi eksklusif, reaktif, dan mudah memusuhi kenyataan yang berbeda dari imajinasinya sendiri.
Dalam membaca keadaan ekonomi-politik nasional dan global saat ini, Aswaja menjadi stand point yang menentukan. Aswaja membuat kader tidak terjebak pada dua jebakan besar. Pertama, ikut larut dalam pragmatisme kekuasaan; dan kedua, jatuh ke dalam kungkungan ideologis yang kehilangan kedewasaan. Dengan Aswaja, kader diajak melihat bahwa realitas harus dibaca secara kritis, tetapi juga proporsional. Bahwa ketidakadilan harus dilawan, tetapi dengan akal yang jernih dan akhlak yang mulia. Bahwa globalisasi, kapitalisme, geopolitik, dan disrupsi digital harus dikaji secara serius, tetapi tidak dengan cara kehilangan pusat nilai. Aswaja, dengan demikian, bukan hanya fondasi keagamaan, juga posisi intelektual dan moral dalam menghadapi dunia yang penuh konflik.
Akhirnya, yang paling penting, Aswaja adalah basis nilai untuk meneguhkan integritas kader PMII. Integritas tidak lahir hanya dari aturan organisasi. Integritas lahir dari kedalaman iman, kesucian niat, ketekunan mengamalkan, dan kedisiplinan akhlak. Kader yang kokoh dalam Aswaja tidak mudah mabuk jabatan. Tidak mudah silau oleh kedekatan dengan kuasa. Tidak mudah menukar idealisme dengan kenyamanan. Mampu menjaga jarak kritis dengan kekuasaan. Kader paham bahwa ilmu harus jujur, perjuangan harus bersih, dan organisasi harus dijaga dari mentalitas transaksional. Dalam dunia yang makin relatif, ketika banyak orang cepat berubah karena tekanan kepentingan, Aswaja memberi jangkar integritas. Bagaimana menjadi kader yang dapat dipercaya (amanah); lurus (istiqomah) bukan melulu cerdas (fathonah), bukan hanya kritis kepada di luar dirinya, tetapi juga jujur kepada diri sendiri.
Di situlah penguatan akidah Aswaja menjadi mendesak. Bukan untuk menjadikan kader PMII miopis, sempit. Justru agar mereka luas, tetapi tidak hilang di belantara globe; terbuka, tetapi tidak hanyut; kritis, tetapi tidak asal; terlibat intens dalam dunia, tetapi tetap punya rujukan moral. Sebab tanpa ideologi keislaman yang matang, kader hanya akan menjadi pengikut arus. Tetapi dengan Aswaja yang hidup sebagai iman, syariat, akhlak, nilai, shiroth, kader PMII dapat berdiri tegak dengan identitasnya. Kader mampu membaca zaman dengan jernih, berjuang dengan etik, dan menjaga integritas di tengah dunia yang terus menggoda.
Pendek kata, bagi PMII, ideologi merupakan orientasi nilai. Sebagai peta etik. Sebagai keyakinan mendasar tentang manusia, ilmu, keadilan, bangsa, dan tanggung jawab sosial. Ideologi adalah jawaban atas pertanyaan sederhana tapi mendasar. Untuk apa kita berorganisasi? Untuk apa ilmu dipakai? Di pihak siapa kita berdiri?
Kedua, Membekali Kader dengan Metodologi Tools of Analysis
Ideologi penting. Tapi ideologi tanpa metodologi sering justru hanya menghasilkan luapan emosional. Karena itu, salah satu pekerjaan besar PMII adalah memastikan kaderisasi tidak berhenti pada militansi, namun sampai pada pengusaan metodologi analisis atau berfikir.
Metodologi berpikir adalah alat untuk membaca dunia dengan mendalam, mengajari kader membedakan gejala dan sebab. Membedakan opini dan data. Membedakan emosi dan argumentasi. Membedakan posisi moral dan simplifikasi masalah. Memetakan actor dan korban. Membedakan mana kontradiksi pokok dan semu. Di tengah budaya digital yang serba cepat, kemampuan ini menjadi sangat penting.
Sebagai tools of analysis sosial, metodologi berpikir membantu kader melihat bahwa kemiskinan, polarisasi, kekerasan simbolik, radikalisme, bahkan apatisme generasi muda tidak lahir begitu saja. Semua punya konteks. Punya struktur. Memiliki akar-akar kebijakan. Punya sejarah. Punya relasi kuasa. Dengan metodologi yang tajam, kader PMII akan mampu membedah secara jernih, mendalam, dan menyeluruh.
Sebagai tools of analysis geopolitik dan geoekonomi, metodologi berpikir membantu PMII keluar dari penjelasan yang melikuk-liku tapi tidak pernah jelas. Dari qil-wal-qol. Kader harus mampu membaca dunia. Mengapa terjadi perang dagang, mengapa krisis energi berpengaruh, mengapa konflik kawasan berdampak pada kehidupan nasional, mengapa teknologi dan data kini menjadi sumber kuasa baru. PMII tidak boleh buta terhadap dinamika global, sebab masa depan bangsa juga dibentuk oleh tarikan kekuatan dunia.
Sebagai tools of analysis disrupsi, metodologi berpikir menolong PMII menghadapi era digital dengan jernih. Teknologi harus dibaca sebagai alat, bukan tujuan. AI harus dipahami bukan sebagai symbol kecanggihan, tetapi juga sebagai tantangan etik, epistemik, dan sosial. Budaya media sosial harus dibaca bukan sebagai ruang ekspresi, tetapi juga medan produksi persepsi. Dalam dunia yang dipenuhi potongan informasi, PMII harus melatih kadernya untuk sabar membaca, teliti memeriksa, dan matang menyimpulkan. Tanpa metodologi, kader mudah menjadi korban narasi. Dengan metodologi, kader berpeluang menjadi pembaca zaman, bahkan menjadi narrator zaman.
Karena itu, kader PMII harus dilatih membaca kenyataan secara kritis. Bukan menghafal isu dalam orasi menggelegar. Metodologi analisis membuat kader membedakan antara peristiwa dan sebab, antara opini dan struktur, antara kebijakan yang tampak netral dan kepentingan yang bekerja diam-diam di baliknya. Kenaikan harga pangan, gelombang PHK, krisis petani, sempitnya lapangan kerja, komersialisasi pendidikan, bahkan polarisasi identitas, tidak cukup dijelaskan sebagai masalah lokal yang berdiri sendiri. Sering kali ia adalah akibat dari cara dunia diatur. Bagaimana rantai pasok global dibentuk, bagaimana investasi bergerak, bagaimana teknologi mengubah tenaga kerja, dan bagaimana negara-negara kuat mendikte standar produksi, perdagangan, keamanan, bahkan pengetahuan.
Sejarah lokal sering bukan lahir murni dari “kehendak lokal”, dari global design, dari desain besar dunia yang bekerja lewat pasar, utang, teknologi, logistik, dan geopolitik. Apa yang tampak sebagai kebijakan nasional merupakan penyesuaian semata terhadap tekanan structural global, rantai nilai global, rezim investasi, kebutuhan ekspor, atau kompetisi antarnegara. UNCTAD mencatat bahwa hampir dua pertiga perdagangan dunia kini berlangsung di dalam value chains yang sedang dibentuk ulang oleh ketegangan geopolitik, kebijakan industri, dan teknologi baru. Artinya, nasib buruh di daerah, harga komoditas di desa, orientasi riset di kampus, bahkan pilihan kurikulum dan skill yang dianggap “layak”, tidak sepenuhnya ditentukan dari bawah, tatepi resultante pertarungan yang lebih besar di tingkat dunia.
Karena itu pula, kader PMII tidak cukup hanya melek sosial. Harus melek geopolitik dan geoekonomi. Dunia hari ini memasuki apa yang oleh World Economic Forum disebut sebagai “age of competition”. Geoeconomic-political confrontation menjadi risiko global utama jangka pendek, disertai konflik antarnegara dan fragmentasi sistem internasional. Dalam situasi seperti itu, perang, tarif, sanksi, jalur laut, energi, semikonduktor, data, dan AI bukan isu yang jauh dari kader. Semua itu ikut menentukan harga kebutuhan hidup, peluang kerja, ruang demokrasi, dan arah pembangunan nasional. Metodologi analisis dibutuhkan agar kader PMII mampu menghubungkan kampus dengan dunia, desa dengan pasar global, politik domestik dengan arsitektur kuasa internasional.
Akhirnya, metodologi analisis adalah syarat agar kader tidak menjadi aktivis reaktif, tetapi intelektual-organik yang sanggup membaca zaman. Dengan metodologi, PMII dapat melahirkan kader yang tidak terkecoh oleh slogan, tidak mudah diperalat oleh isu sesaat, dan tidak memandang sejarah lokal sebagai kejadian kecil yang terputus dari nasional dan dunia. Sebaliknya, kader melihat bahwa yang lokal sering kali adalah titik jatuh dari yang global; bahwa sejarah di kampung, kampus, pasar, dan jalan raya kerap merupakan endapan dari desain besar sistem dunia. Dan justru karena itu, kader PMII harus berpikir lebih dalam, membaca lebih luas, dan bertindak lebih kritis agar tidak hanya hadir di dalam sejarah, tetapi juga mengerti bagaimana sejarah sedang dibuat.
Ketiga, Penguatan Leadership Kader
Bagi PMII, leadership bukan soal siapa memimpin rapat, siapa naik mimbar, atau siapa duduk di posisi ketua. Itu pemaknaan yang terlalu kecil. Terlalu administratif. Leadership yang dibutuhkan PMII adalah kapasitas untuk mengonsolidasikan kader, mengartikulasikan nilai, dan mengolah sumber daya organisasi menjadi energi sejarah. Organisasi kader tidak dapat hanya hidup dengan forum. Organisasi harus hidup dengan arah. Dan arah hanya dapat dijaga oleh kepemimpinan yang punya kejernihan berpikir, keteguhan nilai, serta kemampuan menggerakkan orang lain menuju tujuan yang lebih besar daripada kepentingan diri.
Karena itu, kader PMII harus dibentuk sebagai konsolidator. Yakni kader yang mampu merajut kekuatan yang tercerai-berai. Mampu mempertemukan idealisme dengan agenda-agenda programatik organisasi. Mampu menyambungkan kaderisasi dengan gerakan sosial. Mampu menghubungkan komisariat, cabang, kader, alumni, gagasan, jejaring, dan sumber daya menjadi satu tarikan napas bersama. Tanpa kapasitas konsolidasi, organisasi bisa saja menyelenggarakan acara seremonial dan gebyar, tetapi minim gagasan besar. Banyak kadernya, tapi tercerai. Bahkan bisa jadi wa-qulubuhum syatta. Banyak kegiatannya, tapi tidak saling memperkuat dan terintegrasi. Banyak slogan, tapi miskin kesinambungan. Dalam situasi seperti itu, PMII hanya akan menjadi kumpulan fragmen, bukan kekuatan sejarah.
Selain itu, kader PMII juga harus memiliki kapasitas artikulasi nilai. Hal ini penting. Sebab nilai yang tidak mampu diartikulasikan akan tinggal menjadi keyakinan internal yang tidak punya daya pengaruh. PMII membawa warisan besar: keaswajaan, kebangsaan, keadilan sosial, kejujuran, intelektualitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Tetapi semua itu tidak cukup hanya diyakini. Nilai itu harus diterjemahkan. Dijelaskan. Dihadirkan dalam bahasa zaman. Dalam bahasa sosial. Dalam bahasa teori dan kebijakan. Dalam bahasa teknokratik. Dalam bahasa digital. Dalam bahasa publik yang bisa dipahami masyarakat luas. Di sinilah seorang kader dituntut menjadi ulul albab, militan, dan cakap menyampaikan makna. Sebab zaman hari ini sering tidak kekurangan nilai, tetapi kekurangan orang yang mampu menjelaskan nilai itu secara jernih, relevan, dan meyakinkan.
Leadership juga berarti kemampuan mengolah sumber daya PMII secara strategis. Organisasi ini punya banyak modal. Kader muda, jejaring kampus, pengalaman kaderisasi, tradisi intelektual, jaringan pesantren, jaringan alumni, jaringan politik, legitimasi sejarah, serta akar sosial-keagamaan yang kuat. Tetapi modal hanya akan menjadi potensi yang tidur jika tidak dikelola oleh kepemimpinan yang visioner. Kader harus mampu melihat bahwa sumber daya organisasi bukan hanya uang atau jabatan. Sumber daya kader meliputi pengetahuan, reputasi, kepercayaan publik, solidaritas kader, kemampuan membaca zaman, dan keberanian mengambil peran di ruang sosial. Semua itu harus diolah. Dipetakan. Disinergikan. Dikolaborasikan. Diarahkan. Dengan begitu PMII tidak hanya sibuk bertahan sebagai organisasi, tetapi tumbuh menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi arah bangsa dan dunia.
Di sinilah leadership menjadi syarat agar PMII menjadi kekuatan transformatif. Kekuatan transformatif bukan organisasi yang hanya bereaksi atas kejadian. Bukan pula organisasi yang sekadar ikut dalam arus isu. PMII harus mampu menawarkan pembacaan, mengajukan arah, membangun kader berkualitas, menyiapkan pemimpin publik, dan menghadirkan kerja nyata yang mengubah keadaan. PMII harus berada di titik itu. PMII tidak boleh puas menjadi pengikut. Tidak boleh nyaman hanya sebagai follower dari kekuatan-kekuatan lain, baik kekuasaan, pasar, elite politik, maupun trend media sosial. Sebab organisasi yang kehilangan pijakan akan mudah dipakai. Hari ini digiring isu. Besok digiring kepentingan. Lusa kehilangan marwah.
Karenanya, kader PMII memerlukan leadership yang berakar pada nilai, tetapi peka pada realitas; kuat dalam identitas, tetapi lentur dalam strategi; teguh dalam prinsip, tetapi cerdas dalam membaca momentum. Kepemimpinan semacam ini akan membuat PMII tidak bergerak secara serampangan, tumbuh sebagai kekuatan yang sadar posisi, tahu tujuan, dan mampu mengubah energi kader menjadi daya transformasi sosial, intelektual, dan kebangsaan.
Akhirnya, leadership bagi kader PMII adalah kemampuan untuk memastikan bahwa organisasi ini tidak sekadar ada, tetapi berarti; tidak sekadar besar, tetapi berpengaruh; tidak sekadar hadir dalam sejarah, tetapi ikut menentukan arah sejarah. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan organisasi mahasiswa yang pandai mengikuti arus semata. Bangsa ini membutuhkan kekuatan muda yang punya pijakan, punya keberanian, dan punya kemampuan mengonsolidasikan nilai menjadi gerak perubahan. Dan di situlah leadership kader PMII menemukan maknanya yang paling dalam.
PMII, Alumni yang Menegara, dan Tanggung Jawab sebagai Masyarakat Sipil
Salah satu tanda keberhasilan organisasi kader adalah ketika alumninya tersebar di banyak ruang penting. Ada yang menjadi akademisi. Ada yang menjadi aktivis. Ada yang masuk dunia profesional. Ada yang masuk birokrasi. Ada pula yang menegara, menjadi bagian dari pemerintahan, lembaga publik,atau lingkar kekuasaan.
Diaspora dapat disebut sebagai keberhasilan proses panjang kaderisasi, dan karenanya menjadi kebanggaan. Akan tetapi, bisa juga sekaligus menjadi ujian. Sebab ada godaan besar ketika alumni organisasi banyak masuk ke dalam negara. Godaan itu adalah ilusi bahwa kedekatan dengan kekuasaan identik dengan keberhasilan sejarah. Padahal tidak selalu. Kekuasaan bisa menjadi ruang pengabdian. Tapi juga bisa menjadi ruang kompromi yang mengikis watak dan ideologi. Kekuasaan bisa meluaskan manfaat. Tapi juga bisa membuat seseorang lupa bahwa negara bukan satu-satunya pusat pengabdian.
Di sinilah PMII harus jernih. Organisasi ini boleh berbangga jika kader dan alumninya berkontribusi di dalam negara. Tetapi PMII sendiri tidak boleh kehilangan watak dasarnya sebagai bagian dari masyarakat sipil. PMII harus tetap menjadi kekuatan etik yang mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Jarak kritis ini penting. Bukan untuk memusuhi negara. Bukan pula untuk anti-pemerintah. Tetapi agar organisasi tetap bisa membedakan antara loyalitas pada bangsa dan loyalitas pada penguasa.
Masyarakat sipil yang sehat tidak tunduk total kepada negara. Entitas masyarakat sipil harus berdialog, mengawal, mengoreksi, dan jika perlu menegur-mengkritik keras, jika berjalan di luar kewenangannya. PMII harus berani mengingatkan bahwa kekuasaan, sebaik apa pun niatnya, selalu punya potensi untuk tergelincir ke dalam penyalahgunaan, kooptasi, atau penumpukan kepentingan. Karena itu, PMII harus mendidik kader dan alumninya agar ketika mereka masuk ke ruang-ruang negara, mereka tidak larut menjadi sekadar operator kuasa, barisan oligarks, namun tetap membawa nurani publik.
Menegara tidak boleh berarti kehilangan integritas moral. Menjadi pejabat tidak boleh berarti putus dari rakyat. Masuk sistem tidak boleh berarti selesai dengan kritik. Justru kader yang masuk ke dalam negara harus lebih disiplin menjaga integritas, karena mereka berada di ruang yang paling rawan menggoda.
Di sisi lain, PMII sebagai organisasi juga tidak boleh menjadikan akses terhadap kekuasaan sebagai orientasi utama kaderisasi. Kalau itu terjadi, organisasi akan pelan-pelan berubah dari rumah pembentukan watak menjadi tangga karier. Dari laboratorium ide menjadi jaringan patronase. Dari gerakan moral menjadi antrean posisi. Dan di saat itulah PMII kehilangan keistimewaan sejarahnya.
Karena itu, menjaga watak masyarakat sipil adalah agenda strategis PMII. Organisasi ini harus tetap hidup di tengah rakyat, kampus, pengetahuan, dan ruang publik kritis. PMII harus tetap mampu mengatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah, tanpa dihitung dari siapa yang sedang berkuasa atau siapa alumninya yang sedang berada di lingkar pemerintahan.
Alumni boleh dan sebagian wajib menegara. Tetapi PMII sebagai institusi tidak boleh kehilangan jarak. Sebab tanpa jarak kritis, organisasi kehilangan fungsi korektifnya. Dan tanpa fungsi korektif, PMII tak lagi menjadi energi masyarakat sipil, justru hanya menjadi legitimasi kekuasaan. Di sisi lain, alumni yang menegara harus memahami, bahwa posisi sebagai masyarakat sipil, selain bertugas memproduksi kader, juga melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Ketika mengkritik kekuasaan, hal itu sama sekali bukan sedang mengusik apalagi menyerang atau memusuhinya sebagai kader. Kedewasaan atas-bawah menjadi kunci kobalorasi antar-elemen di PMII.
Penutup: Menjaga Arah, Menyiapkan Masa Depan
Alhasil, merayakan harlah tidak berhenti pada rasa syukur dan merayakan bertambahnya umur. Merayakan harlah hakekatnya soal menjaga arah pergerakan, merejuvinasi nilai, dan memperbaharui niat yang mungkin sudah lapuk.
PMII telah berusia 66 tahun. Usia ini bukan waktu yang pendek. Usi aini lebih dari cukup untuk melahirkan kebanggaan. Tapi juga cukup untuk menuntut kejujuran. Sejarah tidak bertanya seberapa lama sebuah organisasi bertahan. Sejarah akan bertanya, apa yang telah PMII kontribuskan untuk agama, kader, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia? Manusia model macam apa yang PMII lahirkan? Nilai apa yang PMII jaga? Keberanian apa yang tetap PMII perjuangkan mati-matian?
Di tengah bangsa yang terus berubah, di tengah dunia yang penuh kompetisi dan disrupsi, PMII harus memperbarui dirinya tanpa tercerabut dari akar. PMII harus teguh dalam ideologi, nilai, dan agenda programatik. Tajam dalam metodologi berpikir. Kuat dalam leadership sosial dan digital. Serta dewasa dalam menempatkan diri, terbuka terhadap peran alumni di dalam negara, tetapi tetap kokoh sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.
Kembali ke nilai di awal. wal-tandzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang PMII siapkan untuk masa depan. Barangkali itulah kalimat paling tepat untuk PMII hari ini. Lihatlah apa yang sungguh telah disiapkan PMII untuk masa depan. Bukan hanya untuk organisasi. Tetapi untuk bangsa dan dunia. Untuk umat. Untuk kemanusiaan. Untuk ruang publik yang lebih sehat. Untuk demokrasi yang lebih subtantif. Untuk generasi muda yang cerdas, berakhlak, kritis, dan berani.
Masa depan tidak lahir dari slogan. Masa depan lahir dari nilai yang dijaga. Dari pikiran yang dilatih. Dari watak yang dirawat. Dari keberanian yang terukur. Dari kerja yang tekun dan programatik. Dari kemampuan berkata tidak kepada kooptasi. Dari kesanggupan tetap berpihak kepada masyarakat, kepada kebenaran, kepada keadilan, bahkan ketika kekuasaan terasa sangat dekat.
Dan mungkin di situlah makna terdalam dari 66 tahun PMII. Tetap bukan bertahan, survive, tetap waras, besar tetapi tetap jernih, dekat dengan negara, tetapi tetap setia pada aswaja, pada nilai, kepada nurani masyarakat sipil.
NB: tulisan refleksi lebih 15 tahun berproses di kaderisasi PMII nasional, beberapa data nasional dan global dibantu oleh AI.
