Risalah Sosiologis tentang Reaktualisasi Qanun Azasi, Khittah 1926, dan Manifestasi Teologi Kemakmuran di Akar Rumput
Gugatan Terhadap Tafsir Menyimpang Qanun Azasi
Secara sosiologis, Qanun Azasi bukan sekadar teks hukum dasar, melainkan sebuah social contract religius yang mengikat identitas kolektif kaum Nahdliyin. Namun, dalam realitas kontemporer, kita menyaksikan sebuah fenomena “alienasi makna”. Qanun Azasi kini sering kali ditafsirkan melalui kacamata pragmatisme birokratis, di mana teks-teks luhur Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy’ari hanya dijadikan “hiasan retorika” dalam pidato-pidato formal, sementara kebijakan organisasinya justru menjauh dari nilai keumatan.
Ada semacam pergeseran dari charismatic authority yang berbasis pada kesalehan dan ilmu, menuju legal-rational authority yang kering dan terjebak dalam ambisi korporatis. Qanun Azasi yang menekankan pada al-ittihad (persatuan) dan at-ta’awun (tolong-menolong) telah mengalami pendangkalan tafsir; ia sering disalahgunakan untuk melegitimasi sentralisme kekuasaan yang membungkam nalar kritis di internal organisasi.
Mengembalikan substansi Qanun Azasi berarti meruntuhkan tembok-tembok kepentingan elit dan membangun kembali jembatan spiritual antara pucuk pimpinan dengan kaum santri di gubuk-gubuk desa.
Tebuireng sebagai Episentrum Energi: Melampaui Batas Geografis
Menjadikan Tebuireng sebagai Episentrum Energi adalah sebuah upaya mengembalikan NU pada “Rahim Kebudayaannya”. Dalam perspektif sosiologi pedesaan, Tebuireng bukan sekadar titik koordinat di Jombang, melainkan sebuah simbol perlawanan terhadap segala bentuk hegemoni yang menindas. Tebuireng adalah pusat gravitasi moral yang seharusnya menjadi filter utama atas setiap kebijakan besar PBNU.
Ketika NU mulai tampak limbung karena terlalu banyak menyerap “logam kepentingan” dari luar—seperti konsesi tambang atau keterlibatan dalam pusaran politik ekstraktif—Tebuireng hadir sebagai mekanisme pemulihan atau self-healing mechanism. Tebuireng menawarkan energi kesahajaan yang berwibawa. Di sanalah tempat di mana dialektika antara langit (wahyu/kitab kuning) dan bumi (penderitaan rakyat) bertemu secara jujur. Mengaktifkan kembali energi Tebuireng berarti memastikan bahwa setiap langkah organisasi tidak boleh keluar dari orbit garis perjuangan para pendiri. Ini adalah tentang restorasi marwah, di mana kemuliaan organisasi diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi mustadh’afin (kaum lemah), bukan seberapa besar portofolio investasinya.
Reaktualisasi Khittah 1926: Memperkokoh Konstitusi di Tengah Badai
Secara sosiologis, Khittah 1926 adalah sebuah komitmen untuk menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan atau critical distance. Namun, hari ini kita melihat gejala “obsesi kekuasaan” yang kian akut. Struktur organisasi di berbagai tingkatan sering kali mengalami disorientasi, di mana AD/ART diperlakukan secara elastis demi kepentingan taktis sesaat.
Reaktualisasi Khittah 1926 harus dipahami sebagai upaya pengokohan pagar konstitusi. Khittah bukan berarti NU menjadi pasif secara politik, melainkan NU harus menjadi “politik tingkat tinggi” atau high politics yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan.
1. Penguatan Fungsi Syuriah: Secara sosiologis, Syuriah adalah representasi dari “hati nurani” organisasi. Reaktualisasi Khittah menuntut kembalinya supremasi Syuriah atas Tanfidziyah. Jangan sampai para ulama hanya dijadikan instrumen legitimasi bagi kebijakan manajerial yang berisiko merusak citra pesantren.
2. Independensi Organisasi: NU harus berhenti menjadi “stempel” bagi kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan rakyat kecil. Khittah 1926 adalah perisai agar NU tidak terjebak dalam jebakan korporatis yang dapat melunturkan kepercayaan (trust) jutaan warga Nahdliyin.
Teologi Kemakmuran: Khidmah Nyata di Pelosok Pedesaan
Bagian paling krusial dari kepulangan ke Tebuireng adalah manifestasi Teologi Kemakmuran. NU lahir dari rahim masyarakat agraris dan pesisir. Namun, ironisnya, hari ini banyak warga Nahdliyin di pedesaan yang masih berkutat dengan kemiskinan sistemik, kehilangan lahan, dan minimnya akses terhadap keadilan ekonomi.
Teologi Kemakmuran bukan berarti mengejar kekayaan materiil secara serakah, melainkan sebuah gerakan sosiologis untuk memakmurkan bumi demi kemaslahatan manusia. Khidmah NU di masa depan harus bergeser dari sekadar seremoni kolosal menuju gerakan pemberdayaan riil:
Pertama, Kedaulatan Agraria dan Ekologi: NU harus hadir sebagai pembela utama saat tanah petani dirampas atau lingkungan hidup mereka dirusak oleh kepentingan industri. Ini adalah amanah ’imaratul ardh (memakmurkan bumi).
Kedua, Ekonomi Berbasis Jamaah: Membangun kekuatan ekonomi dari bawah melalui koperasi dan penguatan UMKM santri, sehingga NU tidak perlu “mengemis” konsesi dari penguasa yang berpotensi menyandera independensi organisasi.
Ketiga, Khidmah Pelayanan Sosial: Mengaktifkan kembali jaringan struktural hingga ke tingkat Ranting untuk menjadi kanal solusi bagi problem harian warga, mulai dari akses kesehatan, pendidikan berkualitas yang murah, hingga pendampingan hukum bagi si miskin.
Fajar Peradaban yang Berkeadilan
Menghidupkan kembali ruh Qanun Azasi dan Khittah 1926 melalui energi Tebuireng adalah sebuah keharusan sejarah. Jika NU gagal melakukan refleksi mendalam ini, ia berisiko menjadi organisasi besar yang kehilangan jiwanya—besar secara kuantitas, namun keropos secara kualitas dan wibawa moral.
Kapal besar ini harus kembali ke hulu. Nakhoda harus melepaskan atribut-atribut kemewahan fana dan kembali mengenakan sarung kesederhanaan untuk mendengar tangis rakyat di pelosok desa. Tebuireng menunggu kepulangan kita dengan tangan terbuka, membawa kembali “Kompas Langit” yang akan menuntun NU berlayar di samudera zaman tanpa harus mengkhianati air mata para pendirinya.
Mari pulang ke hulu. Mari kembali ke nurani. Mari nyalakan kembali api Qanun Azasi di setiap sudut desa.
