Kepemilikan sumber daya energi bisa membawa keuntungan besar. Namun dalam banyak kasus, kekayaan itu justru berubah menjadi sumber tekanan dan konflik.
Energi sebenarnya bisa membuat suatu negara sejahtera dan punya daya tawar. Akan tetapi, dalam kenyatannya, hal tersebut acap kali malah memancing intervensi, tekanan diplomatik, bahkan lebih ekstrem lagi, yaitu konflik terbuka dengan negara lain.
Mari kita berkaca pada sejarah. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, dalam sejarahnya, kedaulatan energi mereka biasanya tidak pernah berdiri sendiri. Ada saja hal yang menyebabkan independensi tersebut sulit dicapai.
Dialektika selalu terjadi antar negara-negara tersebut dengan negara-negara adikuasa, terkait persoalan kepemilikan sumber daya alam ini.
Venezuela memperlihatkan dilema itu secara gamblang. Negara dengan cadangan minyak sekitar 303 miliar barel ini, saat ini kembali lagi jadi pusat perhatian internasional, khususnya setelah rangkaian peristiwa politik dan keamanan pada awal 2026.
Pada awal 2026, Amerika Serikat melakukan operasi militer ke sana. Presiden mereka, Nicolas Maduro ditangkap oleh AS. Hal ini tidak hanya mengubah struktur kekuasaan dalam negeri, tetapi juga membuka kembali masalah lama yang berkaitan dengan stabilitas, intervensi, dan kedaulatan negara.
Venezuela sebagai Medan Tekanan Global
Saat ini, kalau kita lihat situasi di Caracas, setelah operasi militer yang terkenal dengan nama Absolute Resolve tersebut, akan terlihat dengan jelas bagaimana rapuhnya sebuah negara yang saat ini tengah berada dalam masa peralihan. Infrastruktur vital yang mengalami gangguan, di dalamnya ada jaringan listrik, dan lainnya. Hal ini membuat kehidupan rakyat sipil Venezuela, yang sebelumnya sudah tertekan akibat krisis ekonomi dan sanksi internasional, menjadi semakin parah.
Di tengah situasi ini, muncul dinamika politik internal yang boleh dikata rumit. Salah satu titik krusialnya adalah pengangkatan Delcy Rodriguez sebagai Presiden Ad Interim berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Venezuela.
Narasi yang berkembang di luar negeri kerap menyederhanakan situasi ini sebagai sekadar konflik antar elite belaka. Padahal, realitas di lapangan jauh dari kata sederhana. Pemerintahan transisi harus bekerja untuk memenuhi dua tuntutan, yaitu, pertama, untuk menciptakan kondisi dalam negeri yang stabil, dengan adanya tekanan dari pihak luar, dan kebutuhan urgen untuk mencegah supaya eskalasi kekerasan meluas lagi.
Dalam konteks ini, dalam kenyataannya, diplomasi Venezuela begerak dalam dua sisi, yaitu kompromi dengan Amerika Serikat dan ketahanan rakyat sipil.
Politik Energi dan Kepentingan Ekonomi
Dalam kasus Venezuela, minyak adalah pokok masalahnya. Pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Presiden Trump secara terang-terangan bilang bahwa isu minyak merupakan bagian dari strategi untuk menstabilkan harga energi dunia—Amerika Serikat di bawah Trump memang berencana untuk menurunkan harga minyak dunia menjadi 50 dollar per barel, dengan pengambil alihan sebagian minyak Venezuela ini.
Hal ini memperjelas bahwa wacana untuk mengelola dan memodernisasi sektor minyak Venezuela oleh berbagai perusahaan Amerika Serikat, yang merupakan kepentingan ekonomi Amerika Serikat, sejalan dengan kebijakan luar negeri mereka, yang melakukan operasi militer terhadap Venezuela dengan dalih pemberantasan narkotika.
Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi global, langkah Amerika Serikat tersebut dapat digolongkan ke dalam usaha untuk merasionalisasi pasar—logikanya, jika harga minyak sebagai bahan baku tinggi, maka akan berpengaruh pada tingginya biaya produksi, dengan ini margin keuntungan akan mengecil .
Akan tetapi, dari sudut pandangan kedaulatan nasional, walau bagaimanapun, keterlibatan negara asing dalam pengelolaan sumber daya strategis selalu memunculkan pertanyaan besar: apakah dengan keterlibatan pihak asing dalam mengelola sumber daya alam, sebuah negara masih memiliki kontrol atas aset vitalnya sendiri? Bagi Venezuela, pertanyaan ini menjadi sangat berkaitan di tengah lemahnya posisi tawar akibat krisis berkepanjangan.
Dualisme Politik dan Risiko Transisi
Situasi yang sudah rumit dan kompleks, menjadi semakin rumit, ketika Presiden Donald Trump bertemu dengan Maria Corina Machado, yang merupakan tokoh oposisi Venezuela, di Mar-a-Lago. Dari pertemuan itu, ada sinyal politik yang kuat untuk dunia internasional terkait arah dukungan Amerika Serikat dalam proses transisi di Venezuela.
Di sisi lain, keberadaan pemerintahan Transisi di Caracas, justru berpotensi untuk terciptanya sebuah dualisme kekuasaan.
Sejarah politik global, sebenarnya sudah berulang kali menampakkan pola seperti ini. Arahnya secara umum, akan serupa biasanya, yaitu bahwa sebuah transisi politik yang diikuti oleh pengakuan pihak luar secara berat sebelah, atau condong pada kekuatan politik tertentu, akan menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil secara berkepanjangan.
Sejarah perang Vietnam, adalah bukti dari hal tersebut. Tentulah Amerika Serikat sudah cukup paham akan hal ini, karena mereka juga terlibat di dalamnya saat itu.
Legitimasi politik, pada kenyataannya, tidak bisa hanya ditentukan oleh dukungan internasional, tetapi juga oleh apakah rakyat atau basis sosial dalam negeri menerimanya atau tidak? Selain itu, penerimaan dari institusi militer juga memiliki peran yang cukup signifikan.
Pelajaran bagi Negara Berkembang
Apa yang dialami oleh Venezuela sekarang, adalah sebuah pelajaran penting bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Apakah itu?
Yaitu bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya energi, seharusnya berbanding lurus dengan ketahanan secara kelembagaan, diplomasi yang cermat, dan profesionalisme aparat negara. Tanpa semua hal tersebut, kedaulatan ekonomi akan dengan mudah terkikis oleh tekanan eksternal yang dibalut dengan narasi stabilisasi atau bantuan.
Lebih jauh, pengalaman Venezuela memperlihatkan bahwa penguasaan simbol kekuasaan—seperti istana atau pemerintahan transisi—tidak dengan serta merta menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan. Faktor penentu utama adalah bagaimana negara mampu untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan kemandirian politik, antara kerja sama internasional dan kepentingan nasional.
Penutup
Venezuela pada masa kekinian, bukan hanya tentang kisah pergantian rezim atau konflik antar elite politik belaka. Ia merupakan cerminan dari realitas global di mana energi, geopolitik, dan kedaulatan saling berkaitan secara erat.
Bagi negara-negara dunia ketiga atau Global South, tragedi Venezuela, seharusnya bisa menjadi pengingat bahwa kedaulatan bukanlah hal yang bisa diberikan begitu saja, melainkan adalah hal yang harus senantiasa dijaga.
Bagaimana cara menjaganya? Yaitu melalui diplomasi yang kuat, sistem kelembagaan yang solid, dan keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat.
