Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar satu narasi yang terdengar meyakinkan: konservatisme menguat, lembaga negara independen melemah. Narasi ini terasa pas dengan kegelisahan publik. Ia mudah diterima, cepat menyebar, dan tampak menjelaskan kemunduran demokrasi yang kita alami. Namun pertanyaannya, benarkah dua hal itu memang saling berhubungan secara mendasar? Ataukah kita sedang menyatukan dua gejala berbeda hanya karena muncul pada waktu yang sama?
Pertanyaan ini penting, bukan sekadar untuk debat akademik, tetapi untuk menentukan ke mana arah kritik dan perlawanan kita disampaikan. Salah membaca relasi berarti salah mendiagnosis penyakit. Dan salah mendiagnosis penyakit, hampir bisa dipastikan, berujung pada salah obat.
Relasi atau Kebetulan
Secara ontologis, kita perlu bertanya lebih dulu: apakah konservatisme dan pelemahan independensi lembaga negara memiliki hubungan yang bersifat hakiki, atau sekadar beriringan dalam satu fase sejarah? Dalam hidup sehari-hari, kita sering tertipu oleh kebetulan yang berulang. Ketika hujan turun bersamaan dengan listrik padam, kita mudah mengira hujanlah penyebabnya, padahal bisa saja masalahnya ada pada jaringan listrik yang rapuh sejak lama.
Hal yang sama bisa terjadi dalam membaca politik. Konservatisme bisa menguat, dan pada saat yang sama lembaga independen melemah. Tetapi apakah yang satu melahirkan yang lain? Atau keduanya hanya sama-sama menjadi korban dari sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar, dan lebih struktural?
Ontologi mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang esensial dan apa yang aksidental. Konservatisme, sebagai gagasan, tidak membawa esensi untuk melemahkan lembaga. Dalam banyak tradisi pemikiran, konservatisme justru menekankan kehati-hatian, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan pada institusi. Jika demikian, di mana letak relasi niscayanya?
Konservatisme Disalahpahami
Masalahnya mungkin bukan pada konservatisme itu sendiri, melainkan pada cara istilah itu digunakan. Di ruang publik kita, konservatisme sering berubah menjadi label serba salah. Ia dipakai untuk menunjuk apa pun yang terasa menghambat perubahan, menahan kritik, atau menolak pembaruan. Akibatnya, konservatisme kehilangan makna filosofisnya dan berubah menjadi stigma politik.
Dalam praktik kekuasaan, yang sering terjadi bukanlah konservatisme sebagai pandangan hidup, melainkan konservatisme sebagai tameng. Bahasa tentang stabilitas, ketertiban, dan kesinambungan dipakai untuk menutupi hasrat lama: keinginan agar kekuasaan tidak diawasi. Di titik inilah konservatisme tidak lagi berdiri sebagai gagasan, tetapi sebagai alat.
Pertanyaannya, apakah adil menyalahkan gagasannya, ketika yang bekerja sebenarnya adalah kepentingan kekuasaan? Ataukah kita justru sedang tertipu oleh bungkus ideologis, lalu gagal melihat isi yang sebenarnya?
Lembaga dan Kekuasaan
Pelemahan lembaga negara independen hampir selalu memiliki pola yang sama. Ia muncul ketika lembaga dianggap mengganggu, bukan ketika lembaga tidak relevan. KPK dilemahkan bukan karena terlalu lemah, tetapi karena terlalu kuat. Mahkamah Konstitusi diganggu bukan karena tidak berguna, tetapi karena putusannya menentukan arah kekuasaan.
Ini menunjukkan satu hal mendasar: masalah utamanya bukan ideologi, melainkan relasi kuasa. Kekuasaan, dalam bentuk apa pun, selalu cenderung alergi pada pengawasan. Dalam bahasa Jawa, ada ungkapan “wong gedhe yen ora dielingke, bakal keblinger”. Orang besar, jika tak diingatkan, akan mudah tersesat. Lembaga independen sejatinya adalah bentuk “eling” dalam negara modern.
Jika lembaga-lembaga itu dilemahkan, bukankah lebih masuk akal jika kita bertanya: siapa yang merasa terganggu? Kepentingan apa yang terancam? Dan mengapa pelemahan itu selalu dibungkus dengan narasi yang terdengar luhur?
Pengetahuan Lokal
Dalam pengetahuan lokal Nusantara, relasi kekuasaan jarang dipahami secara hitam-putih. Ada kesadaran bahwa masalah sering kali bukan pada ajaran, tetapi pada laku. Orang Jawa mengenal perbedaan antara “ngelmu” dan “ngelakoni”. Ilmu bisa baik, tetapi praktiknya bisa menyimpang. Nilai bisa luhur, tetapi penggunaannya bisa culas.
Kearifan ini mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa menyalahkan satu paham atau ide. Yang perlu diuji adalah bagaimana ide itu dihidupi, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa. Ketika konservatisme dipakai untuk melindungi kekuasaan dari kritik, yang bermasalah bukan konservatismenya, melainkan kekuasaan yang takut kehilangan kendali.
Di banyak desa, orang tua sering berkata, “sing penting kuwi ora jenenge, nanging tumindake.” Yang penting bukan namanya, tetapi perbuatannya. Prinsip sederhana ini justru sering hilang dalam perdebatan politik modern yang gemar memperbesar label.
Pertanyaan Reflektif
Maka kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah kita sedang melawan ide, atau sedang menghindari menghadapi kekuasaan? Apakah kita sibuk menyalahkan konservatisme karena ia terdengar aman untuk diserang, sementara aktor-aktor nyata yang melemahkan lembaga justru luput dari sorotan?
Jika besok kekuasaan yang sama membungkus kepentingannya dengan bahasa progresif, apakah kita akan berhenti mengkritik? Atau kita akan kembali mencari kambing hitam ideologis yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, tetapi perlu diajukan agar kritik kita tidak menjadi dangkal.
Ontologi Kekeliruan
Kesalahan paling berbahaya dalam membaca politik bukanlah salah sikap, melainkan salah memahami hakikat persoalan. Ketika kita menganggap ada relasi ontologis antara konservatisme dan pelemahan lembaga, kita berisiko mengalihkan perhatian dari struktur kekuasaan yang sebenarnya bekerja. Kita sibuk berdebat soal ide, sementara praktik berjalan tanpa gangguan.
Padahal, pelemahan lembaga negara independen adalah soal kekuasaan yang menolak batas. Soal siapa mengawasi siapa. Soal siapa yang ingin tetap nyaman tanpa pertanyaan. Ideologi, dalam konteks ini, sering kali hanya bahasa pembenar, bukan sumber masalah.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan apakah konservatisme menguat, tetapi apakah kekuasaan semakin enggan diawasi. Bukan apakah ide tertentu dominan, tetapi apakah lembaga yang seharusnya menjaga akal sehat negara dibiarkan rapuh. Jika kita salah membaca relasi ini, kita akan terus berputar dalam debat simbolik, sementara substansi demokrasi perlahan terkikis.
Membela demokrasi tidak cukup dengan memusuhi label. Ia menuntut keberanian untuk melihat hakikat, membongkar kepentingan, dan menyebut kekuasaan apa adanya. Tanpa itu, kritik kita hanya akan terdengar keras, tetapi meleset dari sasaran. Dan dalam politik, suara yang meleset sering kali justru menguntungkan mereka yang ingin terus berkuasa tanpa diawasi.
