Pendahuluan
Masuknya para aktivis ke dalam lingkar kekuasaan sering kali dibalut dengan narasi “berjuang dari dalam”. Namun, dalam praktiknya, sistem birokrasi yang mekanistik dan kapitalistik sering kali menjadi mesin penjinak yang ampuh. Dalam khazanah pesantren, kita mengenal sosok Kyai Rakyat—pribadi yang otoritas moralnya tidak lahir dari surat keputusan pejabat, tetapi dari kedekatannya yang tak berjarak dengan penderitaan umat/rakyat. Tulisan ini membedah kegelisahan tersebut melalui sudut pandang Gramscian: Apakah para eksponen gerakan yang kini duduk di birokrasi masih menjadi penyambung lidah rakyat (intelektual organik), atau justru sedang mengalami “bunuh diri ideologis”?
Dalam Prison Notebooks (Catatan Penjara), Antonio Gramsci menegaskan bahwa peran intelektual tidak ditentukan oleh kemampuan akademis belaka, tetapi oleh posisi dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Ia membedakan antara “intelektual tradisional” yang merasa dirinya mandiri dan otonom, padahal sesungguhnya, ia sering kali menjadi kepanjangan tangan status quo, dengan “intelektual organik” yang lahir dari kelas non-penguasa dan berfungsi membangun kesadaran kolektif kelasnya sendiri, dengan menjadi organisator rakyat.
Pengecualian sejarah dapat kita lihat pada sosok Friedrich Engels. Walaupun ia berasal dari kalangan borjuis—Engels adalah anak dari pemilik pabrik tekstil kaya, ia juga bekerja sebagai manajer di pabrik milik keluarganya di Manchester, Inggris—ia memilih jalan hidup yang berkelindan dengan pengorganisasian kelas pekerja bersama Karl Marx. Engels melakukan apa yang disebut sebagai “bunuh diri kelas” demi menjadi bagian organik dari perjuangan rakyat.
Isi/Analisis
Hari ini, ketika banyak mantan kader gerakan rakyat dan mantan aktivis menduduki posisi strategis dalam birokrasi—baik di eksekutif maupun legislatif—sebuah pertanyaan penting muncul: masihkah ada kemungkinan untuk mempertahankan karakter organik di tengah struktur kekuasaan yang cenderung menginginkan keseragaman suara? Ataukah sebaliknya, integrasi ke dalam sistem ini justru membuat posisi mereka bergeser menjadi intelektual tradisional yang lebih mengurusi pengelolaan stabilitas daripada membela kepentingan basis sosial tempat mereka berasal dan mereka wakili?
Dalam sejarah pemikiran politik, Gramsci telah memberi peringatan tentang bahaya Transformisme—sebuah proses penyerapan individu-individu kritis ke dalam struktur kekuasaan sehingga energi perubahan mereka dinetralkan dan kehilangan daya kritisnya sama sekali.Â
Ketika seorang aktivis bergabung dengan birokrasi, ia tidak lagi berhadapan dengan barikade dan aparat di lapangan, akan tetapi, ia berhadapan dengan labirin regulasi dan prosedur yang sering kali dirancang untuk memelihara stabilitas pasar kapitalisme ketimbang memperjuangkan keadilan sosial. Hal inilah yang seharusnya jadi perhatian utama (concern) para aktivis dan kader gerakan rakyat yang berada di birokrasi, yaitu bagaimana supaya tidak terbawa arus birokrasi yang cenderung pro status quo.
Kita memang menyaksikan beberapa upaya “perlawanan dari dalam,” seperti perjuangan memenangkan dan menggolkan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) atau pembelaan hak royalti bagi pekerja kreatif. Seorang kawan, mantan aktivis 98, yang menjadi salah satu pimpinan di lembaga legislatif, patut diberi apresiasi tinggi untuk dedikasinya pada kepentingan rakyat. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah kebijakan tersebut benar-benar bersumber dari aspirasi basis massa yang terorganisir di luar, yang terhubung erat dengan birokrat, atau sekadar “kebaikan hati” (benevolence) dari birokrat yang sedang menjabat?
Saya masih ingat sekali dulu, di Koran Pembebasan yang kertasnya masih berwarna cokelat, salah seorang pimpinan PRD (Partai Rakyat Demokratik) sempat menamai kebaikan hati birokrat yang sedang menjabat dengan frasa “kapitalis berwajah humanis”, kalau tidak salah. Intelektual organik tidak boleh beroperasi sendirian di balik meja. Ia harus tetap terkoordinasi secara ketat dengan massa yang bergerak. Tanpa penguatan di grass root atau akar rumput, maka kebijakan progresif sekalipun akan mudah dipatahkan oleh lobi-lobi elit yang jauh lebih perkasa.
Risiko paling serius bagi para mantan kader gerakan progresif di tampuk kekuasaan adalah perlahan-lahan berganti rupa menjadi intelektual tradisional—bukan “dunia telah berganti rupa”, seperti lirik lagu Internasionale. Mereka mulai berbicara atas nama “kepentingan nasional” yang abstrak, efisiensi anggaran, atau politik yang harmonis. Hal yang sebenarnya, mengaburkan ketajaman ideologis yang mereka miliki sebelumnya. Ironisnya, banyak yang merasa perjuangan masih berlangsung, atau merasa masih melakukan perang posisi, padahal kenyataannya mereka hanya sedang mempercantik wajah kekuasaan agar terlihat lebih manusiawi di mata rakyat.
Menjadi bagian dari kekuasaan mungkin merupakan pilihan taktis. Akan tetapi, kehilangan karakter organik adalah sebuah “bunuh diri ideologis”—sebuah ironi bagi mereka yang dulu menyerukan “bunuh diri kelas” demi rakyat. Tulisan ini bukan bertujuan untuk menghakimi kawan-kawan mantan kader gerakan rakyat yang menempuh jalur birokrasi, melainkan sebagai pengingat, bahwa tanpa pembangunan organisasi rakyat yang mandiri, posisi di pemerintahan hanyalah pengabdian kepada mesin besar yang dahulu dilawan bersama oleh semua aktivis atau kader gerakan progresif. Politik mungkin perlu dilakukan “secukupnya”, namun usaha membangun basis sosial melalui penguatan organisasi rakyat haruslah dilakukan selamanya.
Penutup: Meneladani Keberpihakan Kyai Rakyat
Refleksi ini merupakan pengingat bahwa sosok “Intelektual Organik” yang autentik sesungguhnya mewujud dalam laku hidup Kyai Rakyat. Mereka adalah para guru bangsa yang istiqomah di garis kultural, memilih menjadi “juru bicara” bagi kaum yang termarjinalkan ketimbang menjadi sekrup dalam mesin birokrasi yang dingin.
Jika kaum intelektual hari ini sering terjebak dalam dilema antara karir dan nurani, kita perlu meneladani keteguhan para Kyai senior yang mampu melampaui sekat-sekat jabatan formal. Mereka membuktikan bahwa otoritas sejati lahir dari keberpihakan yang total pada nasib santri dan masyarakat kelas bawah. Kekuasaan hanyalah wasilah (sarana/alat) yang sifatnya sementara, namun pengabdian dan keberpihakan kepada rakyat adalah ghoyah (tujuan) yang abadi.
Politik mungkin ada batasnya, namun keberpihakan kepada umat/rakyat haruslah selamanya.
