Beberapa waktu lalu, saya sempat menulis tentang fenomena politik di jantung kapitalisme dunia melalui artikel “Zohran Mamdani dan Kekalahan Kingpin di Dunia Nyata”. Saat itu, kemenangan Zohran Mamdani dan kelompok progresif lainnya menjadi angin segar yang membuktikan bahwa hegemoni politik uang—yang merupakan salah satu ciri sistem kapitalisme—dan kekuasaan absolut bisa ditekuk oleh kesadaran akar rumput.
Saat itu saya menulis seperti ini: “Menarik kemudian untuk melihat bagaimana sikap politik Mamdani jika invasi Amerika Serikat ke Venezuela, dengan kedok pemberantasan narkoba, benar-benar terjadi. Jika sikap Mamdani sama dengan Bloomberg—mendukung invasi dengan berbagai alasan—maka harapan besar rakyat New York dan dunia yang prokemanusiaan serta berkeadilan hanya akan menjadi pepesan kosong. Namun jika sebaliknya, sejauh manakah penolakan Mamdani dapat memberi dampak terhadap kondisi politik Amerika Serikat dan dunia?” (aswajanusantara.com, akses 05/01/2026).
Namun, siapa sangka, “singa” dari New York ini ternyata tidak mengkhianati ideologinya dan keyakinan rakyat tertindas di seluruh dunia. Pernyataan Zohran Mamdani baru-baru ini sungguh telak menyerang tindakan barbar negara Amerika Serikat di bawah Trump. Di tengah euforia agresi militer Amerika Serikat yang menculik Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1), Mamdani dengan lantang bersuara: “Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal serta internasional.” Pernyataan ini menarik karena datang dari dalam sistem itu sendiri; sebuah kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Donald Trump yang agresif, dan sangat bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan sosial.
Bagi saya, suara Mamdani adalah jembatan pengingat akan api perjuangan Hugo Chavez dan Fidel Castro. Jika Chavez adalah simbol kebangkitan harga diri bangsa terjajah di “halaman belakang” Amerika Serikat, maka Mamdani adalah representasi ideologi sosialisme yang berada di pusat kekuasaan Amerika Serikat tersebut. Keduanya bertemu pada satu titik mendasar, yaitu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Persoalannya kemudian, sejauh manakah implikasi dari pernyataan kecaman Zohran Mamdani terhadap invasi Amerika Serikat ini, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional? Jika kemudian demonstrasi rakyat Amerika Serikat menolak kebijakan agresi militer terhadap Venezuela meluas, maka pernyataan Zohran cukup berimplikasi. Jika sebaliknya, maka masa depan sosialisme di Venezuela dan Amerika Latin hanya bergantung pada seberapa kukuh pemerintah dan rakyat Venezuela mempertahankan sosialisme.
Kita tidak boleh naif dalam melihat penculikan Maduro. Di balik jubah “penegakan demokrasi”, ada nafsu ekonomi yang sangat purba. Venezuela berdiri di atas cadangan minyak terbesar di dunia, yakni 303,22 miliar barel. Donald Trump bahkan secara terbuka menyebut bahwa sumber daya ini akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar AS. Ini bukan sekadar intervensi politik; ini adalah perampokan di siang bolong yang dibungkus dengan dalih perang terhadap narkotika dan penegakan demokrasi.
Di sinilah relevansi antara kemenangan kaum progresif di New York dengan nasib rakyat Venezuela menjadi nyata. Keduanya adalah bentuk perlawanan terhadap “Kingpin” global yang merasa berhak mengatur nasib orang lain demi akumulasi keuntungan. Praktik imperialisme abad ke-21 ini tidak lagi hanya menggunakan peluru, tapi juga isolasi finansial dan perampasan aset energi secara barbar.
Lalu, di mana posisi Indonesia? Sebagai negara yang pernah mempelopori Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok, kita punya kewajiban moral untuk tidak diam. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jika politisi di New York seperti Mamdani saja berani menyebut tindakan negaranya sebagai “pelanggaran hukum internasional”, lantas mengapa kita yang memiliki sejarah panjang melawan kolonialisme justru tampak ragu?
Konstitusi kita bukan hanya selembar kertas tanpa makna untuk dibacakan saat upacara. Ia adalah panduan aktif politik luar negeri. Diamnya kita atas penculikan seorang pemimpin negara berdaulat adalah pengkhianatan terhadap cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara Indonesia lainnya, yang sangat membenci exploitation de l’homme par l’homme, atau penindasan manusia atas manusia.
Jika hukum rimba ini dibiarkan, tatanan dunia berada dalam bahaya besar. Setelah Venezuela, bisa jadi Iran atau bangsa lain yang memiliki kekayaan alam akan menjadi target agresi militer berikutnya. Penangkapan Maduro adalah peringatan bagi kita semua bahwa pola kolonialisme dan imperialisme purba belum mati; ia hanya berganti rupa menjadi lebih brutal di bawah dalih perang terhadap narkotika atau penegakan demokrasi.
Pada akhirnya, api Bolivarian dan bara perjuangan untuk mewujudkan sosialisme tidak akan padam hanya karena satu pemimpinnya disandera. Suara Mamdani di New York dan keteguhan rakyat di Caracas adalah bukti bahwa solidaritas kaum tertindas itu ada. Bola salju perlawanan kini berada di tangan kita semua, bangsa-bangsa merdeka, untuk membuktikan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tidak bisa dikesampingkan begitu saja, apalagi dirampas dengan paksa.
